Membangun Indonesia dengan Kedaulatan Pangan

Negeri ini dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Lahan luas di alam yang tropis memungkinkan aneka tanaman tumbuh subur. Tapi kondisi itu kontras dengan kehidupan rakyat. Anugerah yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduk. Pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi persoalan. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang salah dengan sistem perekonomian di negeri ini? 

Fakta berbicara bahwa Indonesia adalah negara tropis terbesar kedua di dunia. Indonesia pun negara maritim kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang melimpah dan beragam. Posisi itu, jelas merupakan keunggulan kompetitif bangsa kita. Dan sejatinya, membuat kita mampu unggul dan maju. Tapi kita masih belum mampu berdaulat dan bersaing di atas keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif secara optimal.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Dimanakah letak kesalahan bangsa ini? dan apa yang seharusnya bangsa ini lakukan agar bisa menjadi besar? Hal pertama yang harus dibenahi adalah sistem perekonomian yang dianut negeri ini.

Mengapa demikian? mari kita jabarkan beberapa fakta dari 27 persen luas zona tropis dunia, Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis yang dapat ditanami dan dibudidayakan sepanjang tahun. Indonesia juga termasuk negara dengan luas wilayah terluas. Berdasarkan luas wilayah dan luas lahan yang dapat ditanami, posisi Indonesia berada di urutan nomer 10 di dunia. Hal ini berdasarkan pada data World Bank (2009), dapat ditunjukkan dengan cakupan luas wilayah 1,905 juta kilometer persegi, sementara menurut Badan Pusat Statistik (2008), total luas daratan Indonesia sekitar 1,91 juta kilometer persegi. Dari cakupan luas wilayah tersebut, luas lahan yang dapat ditanam seluas 241,88 ribu kilometer persegi. Sayangnya luas lahan yang dapat ditanami di Indonesia hanya sekitar 12 persen saja. Karena sisanya berupa pegunungan dan perbukitan dan lain-lain yang tidak mungkin untuk diusahakan. (lihat tabel 1)

Padahal menurut perkiraan World Bank (2009), lahan optimal Indonesia mencapai 836,106 kilometer persegi. Ini artinya, jika ditanami dua kali saja dalam setahun, maka potensi budidayanya sekitar 167,22 juta hektar. Apalagi bila ditanami tiga kali setahun atau dibudidayakan sepanjang tahun.  Negara China dan India yang juga memiliki lahan yang dapat ditanami dan lahan optimal jauh lebih besar dibanding Indonesia. Namun, bila dibandingkan dalam lahan dengan karakteristik tropis, potensi pertanian tropis Indonesia justru lebih besar bila dibandingkan dengan China –yang hampir sebagian besar lahannya adalah subtropis. Apalagi bila hanya dibandingkan dengan India.

Seharusnya, dengan potensi lahan yang tersedia, petani Indonesia bisa memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi. Tapi lagi-lagi yang terjadi sebaliknya, nilai tambah yang dihasilkan dan dinikmati petani Indonesia malah termasuk yang terendah di dunia meski masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan China dan India. Buktinya pada rentang 2003-2005, rata-rata hanya 538 dolar setahun atau hanya setara dengan Rp 5.830 juta per tahun atau Rp 486 ribu per bulannya.

Tentu saja hal ini memperkuat pameo ayam mati di lumbung padi benar adanya. Kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan dan rendahnya pendapatan masih melekat pada bangsa ini, termasuk para petaninya. Muaranya, perekonomian nasional pun dihadapkan pada kondisi penguasaan dan ketergantungan yang sangat kuat dan relatif besar kepada kekuatan dan kepentingan asing.

Kondisi ini bahkan diperkirakan telah berlangsung lama. Indikasi keterlibatan kekuatan dan kepentingan asing ini sangat jelas tergambar dalam pengusahaan dan pengelolaan sumber daya minyak dan gas serta sumber daya mineral lainnya seperti batubara, emas dan tembaga. Dalam dekade belakangan ini, penguasaan dan ketergantungan kepada kekuatan dan kepentingan asing ini telah merambat ke bidang dan sektor ekonomi utama lainnya.

Tak hanya itu, penguasaan dan kebergantungan kepada kekuatan dan kepentingan asing ini pun telah berlangsung lama dan terjadi di bisang agribisnis, seperti perusahaan benih, pestisida, obat-obatan pertanian, serta alat dan mesin pertanian. Di bidang perikanan pun setali tiga uang, kekuatan dan kepentingan asing telah merasuk kuat seperti pada perbenihan, pakan dan obat-obatan, bahkan pada perkapalan dan alat tangkap ikan. Hal yang sama juga terjadi di industri otomotif, elektronik, dan berbagai bisnis strategis lainnya.

Oleh karenanya, sudah sepatutnya, menurut Prabowo Subianto, sistem perekonomian yang dianut bangsa ini harus diubah. Diperlukan keberpihakan efektif (effective political will) yang diikuti dengan reorientasi dan penajaman kembali strategi dan kebijakan pembangunan nasional.

Semestinya dengan modal kemerdekaan yang telah dicapai dan kesatuan yang utuh serta kuat yang telah diperoleh, maka Indonesia sebagai bangsa dan negara mampu berdaulat dalam seluruh bidang kehidupan. Namun nyatanya, menurut pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), kepentingan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tereleminasi dan dikalahkan oleh kepentingan serta dominasi asing.

Memang negara-negara lain juga mengalami goncangan krisis ekonomi, tetapi dampak dan kemampuan untuk pulih Indonesia jauh lebih buruk dan lemah. ”Hal ini terutama disebabkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh dan tidak berpondasi kokoh pada kaki sendiri,” tandasnya sebagaimana yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Tak ayal, kondisi ini menunjukkan bahwa kelimpahan, keunggulan komparatif dan kompetitif sumber daya Indonesia belum sepenuhnya dimaksimalkan. ”Alhasil segala upaya serta usaha untuk membangun perekonomian nasional dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, serasa sia-sia, dan kita seakan memulai lagi dari nol,” tegasnya.

Menurutnya, pertumbuhan yang telah dicapai ini pun jelas masih belum mampu membuat Indonesia mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Yaitu pengentasan kemiskinan dan penghapusan pengangguran. Belum lagi tujuan lainnya, yaitu memenuhi aspek pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam bukunya, putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang masih relatif rendah, rentan dan rapuh terhadap goncangan eksternal global serta belum merata dan berkeadilan tersebut secara prinsip dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perekonomian nasional kurang memanfaatkan sekaligus memberdayakan keunggulan komparatif. Yakni posisi strategis Indonesia sebagai negara tropis dan posisi geopolitis –sebagai negara terbesar di Asia dan berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional terutama kawasan Asia-Pasifik.

Kedua, strategi dan kebijakan pembangunan nasional kurang optimal dalam mengelola, mengembangkan kelimpahan serta keunggulan kompetitif Indonesia yakni sumber daya baik alam, lahan dan laut, jumlah penduduk, dan kapital. Ketiga, belum dikembangkan dengan baik modal sosial seperti kelembagaan koperasi, nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan permusyawaratan. Keempat, kebocoran atau kecurangan lain seperti kegiatan ilegal di perikanan, kehutanan, pertambangan, penghindaran pajak dan penyelundupan lainnya.

Peranan pemerintah dan negara yang justru diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat berperan sentral dan dominan bagi kemakmuran rakyat, dikebiri sekaligus dikikis lalu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Oleh karenanya, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prof Dr Ir Suhardi, MSc, dibutuhkan haluan baru yang dipimpin dan digerakkan oleh pemimpin baru, yang membawa semangat dan harapan baru.

Menurutnya, pergerakan dan perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, masyarakat yang adil dan makmur dalam wilayah NKRI, dapat digambarkan layaknya peperangan dan pertarungan antarbangsa. Bentuk dan formatnya pun mirip seperti perjuangan kemerdekaan, yaitu perang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam (baik pengolahan lahan, migas, mineral, laut) dan pasar.

”Cita-cita kita adalah menang untuk berdaulat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam kita. Dengan begitu, kita akan mampu memanfaatkan pasar domestik bahkan mengembangkan pasar produk kita ke negara-negara lain. Untuk itu kita harus membangun keyakinan, kesadaran bersama, dan menyatukan langkah untuk bergerak dan berjuang memenangkan peperangan yang baru ini,” papar profesor kehutanan ini.

Sementara Anak Agung Jelantik Sanjaya, anggota Komisi IV –yang membidangi pertanian, kehutanan, pertanahan dan kelautan— dari Fraksi Gerindra DPR-RI menegaskan, keseriusan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan petani seharusnya tidak hanya dengan ditunjukan dengan memberikan bantuan-bantuan langsung tunai. Hal tersebut justru membuat petani semakin tergantung dengan bantuan-bantuan tersebut. ”Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa menguntungkan petani. Petani harus kuat dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga mereka memiliki daya tawar yang tinggi dalam mengelola hasil pertanian mereka.” tegasnya.

Parahnya lagi, dalam kondisi kesulitan dan ketertinggalan seperti ini, perbankan milik pemerintah maupun swasta justru dengan mudahnya mengalokasikan sebagian besar kreditnya –dalam  triliunan rupiah— hanya pada satu perusahaan swasta untuk membiayai proyek apartemen bagi kalangan super kaya dan elit di kota Jakarta. Tentu saja sangat ironis bila lebih dari 80 persen sumber daya ekonomi modal finansial, termasuk kredit perbankan, dialokasikan hanya bagi kurang dari 20 persen pelaku ekonomi. Di lain pihak, pelaku yang 80 persen lagi hanya berbagi dan berebut modal finansial sisa yang 20 persen, termasuk para petani di negara agraris ini.

Padahal bagi negara pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan dengan memacu kemampuan produksi domestik. Strategi dan kebijakan ini dilakukan oleh semua negara kuat dan besar di dunia. Sebut saja Amerika Serikat misalnya, hingga kini terus mendorong pembangunan teknologi dan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian. Amereka adalah produsen dan eksportir utama komoditas pangan dunia mulai dari jagung, kedelai, gandum hingga ayam broiler dan daging sapi. ”Pemerintah juga terkesan kudang tegas, tak berani melindungi petani, dan pasar domestik dari serbuan impor serta penetrasi perdagangan internasional,” tegas Anggota Dewan Pakar Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI) ini.

Menurutnya, untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pergerakan input serta output pertanian. Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan petani dan keluarganya. Irigasi merupakan infrastruktur penting dalam pertanian karena air mutlak dibutuhkan dalam budidaya pertanian. Idealnya sistem jaringan irigasi harus menjamin ketersediaan air untuk seluruh wilayah pertanian tanaman pangan, terutama padi. Pengembangan waduk dan sistem jaringan irigasi harus selaras dengan daya dukungnya.

Terlebih di tengah krisis keuangan global saat ini, yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan perkebunan, makin menambah daftar panjang nasib buruk petani. Menurut Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid, naiknya harga-harga kebutuhan petani, seperti pupuk, pestisida, peralatan pertanian lainnya, serta terhambatnya ekspor hasil perkebunan menjadikan petani tidak saja merugi tapi juga tidak bergairah untuk berproduksi. ”Celakanya lagi, kondisi ini bisa membuat sektor pertanian menjadi kurang diminati,” ujar pelaku industri tebu sekaligus anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi Gerindra ini.

Meski memang, petani yang merupakan proporsi terbesar penduduk Indonesia terjebak pada kondisi pemilikikan dan pengusahaan lahan yang sempit sekali dengan rata-rata hanya 0,25 hektar per keluarga. Mereka hanya memiliki kesempatan yang sedikit untuk dapat meningkatkan kesejahteraanya melalui budidaya di lahan tersebut sehingga mereka juga terjebak pada kemiskinan struktural. Nilai tukar petani terhadap barang atau komoditas lainnya rendak sekali menyebabkan petani tidak mampu membeli kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Padahal menurut Julizar Idris, Ketua Departemen Sertifikasi Tanah DPP Partai Gerindra, saat ini pemerintah mengakui ada sekitar 7 juta lahan yang terbengkalai. ”Jika hal ini dimanfaatkan oleh petani, maka setidaknya ada 3,5 juta petani yang dapat menikmati lahan masing-masing dua hektar,” tegasnya.

Berangkat dari upaya membangun kembali ekonomi kerakyatan dengan melihat kondisi umum dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, Partai Gerindra dengan disertai keyakinan dan optimisme yang tinggi telah menentukan tujuan, sasaran serta target strategi dan langkah-langkah program yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya kebijakan dasar yang akan diberlakukan terdiri dari tiga bagian penting yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Pertama, kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memberi dorongan atau terobosan besar bagi sumber atau mesin pertumbuhan berkualitas atau dapat disebut kebijakan dorongan atau terobosan besar. Kedua, kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional untuk mendukung pertumbuhan berkualitas atau dapat disebut sebagai kebijakan optimalisasi sumber daya. Ketiga, Mengurangi sekaligus menekan inefisiensi dan kebocoran yang terjadi dalam perekonomian nasional atau disebut kebijakan menekan kebocoran.

Oleh karenanya, dengan platform membangun kembali Indonesia Raya menuju kemakmuran, Partai Gerindra menggugah dan membangun kesadaran serta keyakinan bersama bahwa kita mampu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ”Syaratnya, kita bersatu untuk bergerak dan berjuang memenangkan peperangan baru menuju bangsa dan negara yang berdaulat,” tegas Julizar. [G]

Tabel 1

Negara Berdasarkan Luas Wilayah dan Lahan yang Dapat Ditanami untuk Pertanian dan Kehutanan

No

Negara

Luas Wilayah (km2)

Lahan yang Dapat Ditanami (km2)

Lahan Kehutanan (km2)

Lahan Optimal (km2)

Nilai Tambah per Petani (US $)

90-92

03-05

1

USA

9.632.030

1.830.086

3.188.202

4.844.911

20.793

41.797

2

India

3.287.260

1.765.259

749.495

1.919.760

324

392

3

Rusia

17.098.240

1.265.270

8.446.531

8.959.478

1.825

2.519

4

China

9.598.088

1.065.388

2.034.795

2.207.560

254

401

5

Brazil

8.514.880

596.042

4.810.907

6.769.330

1.506

3.126

6

Canada

9.984.670

499.234

3.404.772

5.531.507

28.243

43.055

7

Australia

7.741.220

495.438

1.648.880

6.696.155

20.838

29.924

8

Argentina

2.780.400

283.601

336.428

1.420.784

6.767

10.072

9

Mexico

1.964.380

255.369

661.996

459.665

2.256

2.792

10

Indonesia

1.904.570

241.880

929.430

836.106

484

583

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Juli 2011

Membangun Kembali Indonesia Raya

Sumber daya alam Indonesia melimpah. Ini karunia yang patut disyukuri. Tapi kenapa penduduk negeri ini masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang memadai? Jelas ada yang kurang tepat dalam pengelolaannya. Karena ini Indonesia perlu dibangun kembali dengan mengoreksi pola pengelolaannya yang kurang mendukung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang kuat, berpandangan jauh ke depan.

Buktinya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas, mineral, lahan yang subur, jumlah penduduk yang banyak dan keragaman hayati yang sangat besar tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia sebagai negara tropis terbesar kedua di dunia, tapi petaninya relatif miskin. Bahkan Indonesia pun masih menjadi negara pengimpor besar komoditas pangan. Pun dengan nasib nelayan yang relatif miskin, padahal panjang pantai dan luas laut Indonesia terluas keempat di dunia. Bukannya kekayaan itu dinikmati bangsa sendiri, justru lebih banyak dikuasai dan dikuras serta dirampas oleh negara-negara asing.

Sejatinya, posisi Indonesia dari aspek perekonomian harus sejajar bahkan lebih baik dibanding dengan negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang setara. Nyatanya, pengalaman dan kinerja pembangunan nasional yang demikian mengecewakan, setidaknya setelah reformasi tahun 1998, belum cukup untuk membangkitkan kesadaran dan komitmen bangsa. Mestinya dengan kepeloporan semua pihak yang pernah dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini, melakukan perubahan atau koreksi mendasar terhadap strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional.

Terlebih persoalan-persoalan pokok dan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kebodohan, ketertinggalan kualitas sumberdaya manusia, pudarnya keunggulan sumber daya sosial khas bangsa Indonesia, degredasi sumber daya alam dan lingkungan dan lemahnya daya saing terhadap bangsa-bangsa lain masih saja berlangsung dan melekat dengan proses pembangunan nasional. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut masih saja dilihat dari sudut pandang statistik atau angka-angka yang dijadikan sebagai indikator adanya perbaikan atau kemajuan yang dicapai.

Padahal jika dilihat dari tolok ukur nilai tukar rupiah, dari tahun 1997 sampai sekarang, setidaknya bangsa ini telah jatuh miskin lima kali. Pun dari segala ukuran, tak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya Indonesia masih tetap saja tergolong sebagai negara sedang berkembang, agar lebih sopan untuk tidak menyebutnya sebagai negara miskin atau terbelakang. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1999 sebagaimana yang tertuang dalam Van Zorge Report –yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS)— tentang neraca ekspor impor Indonesia untuk tahun 1997 dan 1998 menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang mengalami surplus ekspor sebesar 11,7 miliar dan 21,5 miliar Dollar Amerika. Tapi mengapa ekonominya begitu rapuh?

Rupanya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, 1998 dan 1999 sejatinya bukan krisis ekonomi yang sebenarnya, tetapi krisis ekonomi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memang hendak merusak kehidupan bangsa Indonesia. Dengan melihat neraca ekspor impor Indonesia yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai kekuatan dan kesehatan ekonomi suatu bangsa, maka yang terjadi di Indonesia adalah Net Outflow of Wealth dari bangsa Indonesia, yakni arus keluar kekayaan bangsa dan karenanya bangsa Indonesia tidak menikmati akumulasi kekayaan nasional.

Bahkan sampai dengan 2008, berdasarkan data BPS, terjadi net profit sebagai bangsa yakni ekspor yang melebihi impor dengan rata-rata 25 miliar Dollar tiap tahun. Tapi nyatanya, Bank Indonesia mengumumkan pada 2009 cadangan devisa negara selalu berada di kisaran 50 miliar Dollar. Berdasarkan laporan tersebut berarti terjadi Net Loss of National Wealth sebesar kurang lebih 250 miliar Dollar. Artinya, dimana keuntungan dan kekayaan bangsa tidak tinggal di Republik ini.  (lihat tabel)

Kondisi mendasar inilah yang menurut Prabowo Subianto, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), ada sesuatu yang salah pada sistem perekonomian yang dianut bangsa ini. ”Negara kaya dengan sumber daya alam mineral dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan Indonesia sebagai lumbung pangan yang besar, namun rakyatnya miskin. Hal inilah yang saya sebut sebagai paradoks Indonesia,” tegas Prabowo seperti yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Hal senada disampaikan Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, anggota Dewan Pakar Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI) Bali, bahwa bangsa ini harus berani berani meninggalkan ataupun mengoreksi sebuah sistem ekonomi yang tidak membawa kemakmuran kepada rakyat banyak. ”Ternyata sistem perekonomian kita yang neo liberal ini tidak mungkin untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan rendah yang juga berkualitas rendah,” tegas anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Gerindra ini.

Faktanya, dalam bidang perekonomian, strategi, kebijakan, serta program yang telah dijalankan sejak awal pembangunan nasional tahun 1970-an sampai saat ini masih belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang relatif tinggi, berkesinambungan, serta berkeadilan. Bahkan, permasalahan mendasar yang terjadi adalah Indonesia cenderung terjebak dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah.

Memang, dari sisi nominal terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, tapi masih tetap lebih rendah dan bahkan cenderung kian besar perbedaannya jika dibanding dengan negara-negara lain yang setara. Sejak orde baru, Indonesia belum mampu sejajar dengan Thailand, apalagi dengan Malaysia. Padahal kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia hanya mampu mencapai produk domestik bruto per kapita sekitar 2.181 Dollar pada tahun 2008 lalu. Sementara negara-negara seperti Thailand, Brasil dan Meksiko telah melewatinya pada tahun 1990-an.

Mestinya, masa usia 65-70 tahun merupakan tonggak umur yang sangat menentukan bagi seorang manusia atau suatu bangsa. Pada rentang 65-70 tahun-lah, seseorang dipandang telah mencapai purnabaktinya dalam kehidupan. Artinya, Indonesia mestinya dapat berada pada posisi sebagai negara berpendapatan menengah yang sebenarnya yakni sekitar 3.705 – 11.455 Dollar. Namun faktanya, Indonesia saat ini masih jauh dari harapan tersebut.

Strategi dan Aksi

Setidaknya dengan modal kemerdekaan yang telah dicapai dan kesatuan yang utuh dan kuat yang telah diperoleh, maka Indonesia sebagai bangsa dan negara mampu berdaulat dalam seluruh bidang kehidupan. Dalam hal ini, Partai Gerindra sendiri, menurut Prof Dr Ir Suhardi, MSc, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, telah menyusun strategi yakni Lompatan Besar (big-push strategy) yang tediri dari empat komponen terpadu. Pertama, strategi pokok, yakni membangun landasan yang kokoh. Kedua, strategi utama: membangun sumber pertumbuhan berkualitas. Ketiga, strategi pendukung; membangun lingkungan yang memampukan. Keempat, strategi implementasi; menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi pokok, strategi utama, dan strategi pendukung yang tak terpisahkan. Dalam implementasi, ketiganya saling mendukung dan saling menguatkan. ”Dengan strategi terpadu ini diharapkan tujuan dan sasaran serta target untuk menggandakan kinerja pembangunan nasional dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” katanya.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah terjebak dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang relatif rendah serta tekanan jebakan utang. Karena Gerindra terus memperjuangkan program-program prioritas seperti membangun kedaulatan pangan, membangun kembali kedaulatan energi dan mengembangkan industri unggul dan bernilai lebih. Termasuk di dalamnya adalah  program aksi –yang merupakan program kongkrit dan dalam jangka pendek— dapat diharapkan menjawab permasalahan dan tantangan utama perekonomian nasional sekaligus memberikan lompatan besar bagi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berkesinambungan dan lebih berkeadilan. Gerindra sendiri menyebutnya dengan 8 (delapan) program aksi untuk kemakmuran rakyat.

Strategi pembangunan ’lompatan besar’ setidaknya diyakini akan memberikan fokus pilihan dengan membangun kedaulatan pangan dan membangun kembali kedaulatan energi alternatif. Fokus pilihan tersebut tentu didukung oleh pengembangan industri yang unggul dan bernilai tambah. Keseluruhan program tersebut disusun dan diimplementasikan untuk mencapai amanat UUD 1945, terutama pasal 28, 31, dan 33 amandemen keempat UUD 1945.

Sekretaris Eksekutif Institut Garuda Nusantara, sekaligus anggota Tim Merah Putih, Dr Ir Endang S Thohari, MSc, menegaskan, belajar dari pergerakan dan pengalaman membangun Indonesia selama lebih dari 65 tahun dan harapan serta cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur maka diperlukan suatu reorientasi, strategi dan kebijakan pembangunan. Reorientasi, penekanan dan penajaman kembali paradigma pembangunan nasional ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. ”Seperti yang ditegaskan oleh Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, apabila kita terus berada pada strategi pembangunan seperti sekarang, maka pada 2045 pada saat 100 tahun merdeka, Indonesia masih tergolong sebagai negara papan bawah atau negara miskin,” tegasnya.

Kini saatnya, diperlukan haluan baru untuk mengubah kondisi negeri yang kian terpuruk ini bangkit kembali dalam rangka mencapai Indonesia yang maju berdaulat, adil dan makmur. Dimana haluan baru itu harus dipimpin dan digerakkan oleh pemimpin baru, yang mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat dan komponen bangsa yang memiliki karakter tegas, kuat dan berwibawa yang membawa semangat dan harapan baru.

Sejatinya, bangsa ini mampu menjalankan terobosan besar dengan memaksimalkan keunggulan terbaik, menekan kebocoran ekonomi, mengubah paradoks Indonesia menjadi keajaiban Indonesia. ”Karena memang sudah menjadi kodrat bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” pungkas Ketua Harian Perempuan Indonesia Raya (PIRA) ini. [G]

Lampiran tabel 1

Tabel Neraca Ekspor-Impor Indonesia tahun 1997-2008

Tahun

Termasuk Minyak dan Gas

Neraca

Ekspor (juta US$)

Impor (juta US$)

1997

53,443.60

41,679.80

11,763.80

1998

48,847.60

27,336.90

21,510,70

1999

48,665.50

24,003.30

24,662.20

2000

62,124.00

33,514.80

28,609.20

2001

56,320.90

30,962.10

25,358.80

2002

57,158.80

31,288,90

25,869.90

2003

61,058.20

32,550.70

28,507.50

2004

71.584.60

46,524.50

25,060.10

2005

84,530.00

56,410.00

28,120.00

2006

100,790.00

61,070.00

39,720.00

2007

114,100.90

74,473.43

39,627.47

2008

136,760.00

128,790.00

7,970.00

Rata-rata

74,615.34

49,050.37

25.564,97

 Catatan:

Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Juni 2011