Memadamkan Api Revolusi dari Pulau Onrust

Minat umat Islam Nusantara untuk menunaikan ibadah haji telah berlangsung ratusan tahun silam. Pun di masa penjajahan kolonial Belanda, ghirah (semangat) untuk beribadah ke Baitullah tak pernah surut. Rupanya gubernur jenderal menilai keberangkatan kaum pribumi tak sekadar menunaikan ibadah tapi bagian dari perjuangan fisabillah (di jalan Allah) guna mengusir penjajah. Seperti apa bentuk monitoring pemerintah kolonial berdalih karantina di abad 19 itu? Lalu bagaimana pula nasibnya pulau haji itu?

haji (2)Kala itu, pengawasan terhadap jamaah haji kian menjadi-jadi. Penguasa kolonial Belanda menerapkan aturan baru dengan mengumpulkan jamaah haji sepulang dari Arab Saudi di gugusan pulau di utara Jakarta. Dengan dalih karantina kesehatan, nasib perjalanan haji kaum pribumi begitu menyedihkan. Pulau Onrust dan pulau Cipir adalah saksi bisu dari akal bulus kaum imperialis.

Di kedua pulau itu, jamaah menempati barak-barak layaknya kamp konsentrasi. Sebelum dinyatakan sehat, para jamaah satu per satu diperiksa kesahatannya oleh petugas di pulau Cipir –yang letaknya bersebelahan dengan pulau Onrust. Turun dari kapal, setelah menempuh perjalanan dari Mekkah selama dua hingga enam bulan, mereka diperiksa kemudian diharuskan mengenakan pakaian karantina yang telah disediakan. Bagi jamaah yang didiagnosa membawa penyakit menular maka musti tinggal di pulau Cipir. Sementara yang sehat dibawa ke pulau Onrust. Bahkan kapal pengangkut pun tak luput dari sterilisasi dengan cara fumigasi.

Pun ketika tiba di pulau Onrust,  setelah dari pulau Cipir, jamaah haji kembali diperiksa kesehatannya. Ada enam petugas kesehatan kolonial Belanda yang menangani. Jamaah yang meninggal dimakamkan dengan seadanya tanpa memperdulikan syariat. Biasanya, jenazah-jenazah itu dikubur di sembarang tempat tanpa memperhitungkan arah kiblat.

Di pulau Onrust –yang menjadi pusat karantina— ada sekitar 3.500 jamaah haji ditampung di 35 barak masing-masing berkapasitas 100 orang untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara musti dikarantina selama lima hari di pulau yang luasnya sekitar 7,5 hektare itu. Bisa jadi para penyandang gelar ‘haji’ itu tinggal lebih lama, bila mengidap penyakit. Memang, untuk memudahkan proses karantina Belanda menghubungkan dua gugusan pulau yang bertetangga dengan jembatan.

Perlakuan karantina terhadap jamaah haji berlangsung selama 22 tahun (1911 – 1933). Karantina haji di era kolonial tak lain sebagai bentuk ketakutan mereka akan kekompakan umat Islam pribumi. Dari karantina ini, penguasa kolonial Belanda dengan mudah memadamkan gerakan ‘revolusi’ kaum pribumi yang disemai saat berhaji.

Pada 1927, sekitar 8% jamaah haji terjangkit kolera.  Sebagian dari mereka yang meninggal saat karantina dimakamkan di pulau Sakit –yang kini bernama pulau Bidadari— yang berada tak jauh dari pulau Onrust. Ada pula yang dimakamkan di pulau Kelor. Dan pada akhirnya di tahun 1933 Belanda menghentikan karantina haji. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda memfungsikan Pelabuhan Tanjung Priok yang baru dibangun. Kini di kedua pulau itu masih didapati puing-puing bangunan rumah sakit, barak-barak penampungan yang lebih mirip penjara.

Revolusi Haji

Sejarah mencatat, pada 1803, sekembalinya dari tanah suci, tiga jamaah haji asal Minangkabau mendirikan gerakan Padri. Tujuannya adalah mengembangkan ajaran Islam yang lebih kuat untuk melawan praktik-praktik tradisional setempat. Rupanya, aktivitas kaum Padri ini dinilai penguasa kolonial Belanda sebagai cikal bakal pemberontakan. Sejak saat itu juga Belanda langsung mengawasi perjalanan haji kaum pribumi khusunya dari Sumatera.

Kemudian pada tahun 1825, Belanda mengeluarkan berbagai aturan bagi umat Islam Nusantara yang hendak berhaji, salah satunya disebut ordonansi. Dengan adanya aturan itu, ongkos naik haji mengalami kenaikan tinggi. Selain menuntut para calon jamaah haji membuat paspor juga membayar pajak sebesar 110 Gulden. Lewat aturan itu pula yang memungkinkan pemerintah kolonial bisa mengawasi umat Islam selama berada di tanah suci.

Di saat bersamaan, Belanda juga berusaha keras untuk bisa memonopoli angkutan haji. Pada saat itu, pemerintah Belanda memberikan izin operasi kepada kongsi tiga yakni Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873. Padahal sebelumnya, pengangkutan jamaah haji asal Indonesia dimiliki saudagar kapal asal Arab dan Inggris. Di mata Inggris potensi angkutan jamaah haji asal Indonesia cukup besar. Malah angkutan jamaah haji masa itu sudah tidak lagi menggunakan kapal layar, tapi kapal api yang lebih canggih.

Tahun berikutnya, 1874 Belanda menerapkan kebijakan yang sangat menyulitkan, dengan mewajibkan jamaah haji musti memiliki tiket pergi-pulang. Dengan demikian, Belanda berhasil memperkuat dominasi pengangkut haji. Termasuk, dalam rangka memudahkan monitoring terhadap jamaah haji pribumi.

Selain diharuskan membawa pas perjalanan ke Mekkah –yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja. Pas itu harus diserahkan untuk ditandatangani oleh penguasa pelabuhan. Di pelabuhan Jeddah, jamaah harus menghadap konsulat Belanda untuk menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Begitu pula ketika tiba kembali di Indonesia, pas itu harus diteken oleh penguasa Belanda. Malah, di tahun  1884, pas perjalanan tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan saja. Tapi, harus menerangkan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta apakah jamaah berkumis, jenggot, atau lainnya.

Karantina Model Asrama

Tahun 1970-an pengangkunan haji sudah mulai menggunakan pesawat. Berdasarkan aturan badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah haji harus dikarantina selama 5 x 24 jam. Tak terkecuali bagi jamaah Indonesia yang saat itu diduga banyak mengidap kolera. Maka beberapa penginapan ditunjuk menjadi tempat karantina. Inilah cikal bakal berdirinya asrama haji yang diusulkan Dirjen Urusan Haji Prof KH Farid Maruf Kementrian Agama pada tahun 1974.

Sebelumnya, di tahun 1973, masa karantina berkurang menjadi tiga hari. Lalu menjadi dua hari pada tahun 1979. Dan kini calon jamaah haji diinapkan di asrama hanya semalam. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dibangun pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko. Pondok Gede dipilih karena lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah –yang kala itu menjadi  bandara internasional yang dimiliki Indonesia.

Lalu asrama haji pun dikembangkan di beberapa wilayah seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Donohudan di Boyolali. Jika dulu para jamaah haji masuk ke asrama haji sebelum dan sesudah pulang ibadah haji, kini hanya masuk sehari menjelang keberangkatan. Setibanya di Tanah Air, jamaah tak perlu menginap lagi di asrama haji.

Onrust Pulau Haji

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_binnenplaats_van_de_oude_kazerne_op_het_eiland_Onrust_in_de_Baai_van_Batavia_TMnr_60010654Onrust berasal dari bahasa Belanda yang berarti ‘tidak pernah istirahat’ atau ‘sibuk’ –yang dalam bahasa Inggrisnya Unrest. Nama ini dikenal sejak abad 17, namun hanya dikenal oleh kalangan Belanda dan para buruh yang dipekerjakan di pulau tersebut. Sebagian kalangan menyebut Onrust dengan julukan pulau Haji, lantaran pernah dijadikan sebagai karantina haji.

Sebelum digunakan sebagai karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. Tahun 1933–1940 kembali digunakan kolonial Belanda sebagai penjara bagi pembrontak Tujuh Kapal ‘Zeven Provicien’.  Di tahun 1940 Onrust dijadikan Belanda untuk menawan Jerman seperti Steinfurt –yang tak lain sebagai kepala adminstrasi pulau Onrust.  Di masa penjajahan Jepang, pulau Onrust hanya digunakan sebagai penjara bagi para kriminal.

Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1960-an, pulau ini digunakan sebagai Rumah Sakit Karantina bagi penderita penyakit menular dibawah pengawasan Departemen Kesehatan RI. Kemudian, RS ini dipindahkan ke pos VII pelabuhan Tanjung Priok. Sekitar tahun 1960-1965 selain dijadikan medan latihan tempur militer, pulau ini dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis.

Di tahun 1972 gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menetapkan pulau Onrust sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dan pada tahun 2002, pemerintah menyatakan pulau Onrust dan tiga pulau lain disekitarnya yaitu Cipir, Kelor dan Bidadari sebagai Taman Arkeologi Onrust. Untuk mencapai gugusan pulau ini bisa dijangkau melalui tiga pelabuhan yakni pelabuhan Marina Ancol, pelabuhan Angke dan pelabuhan Muara Kamal. Dari ketiga pelabuhan tersebut, yang paling dekat dengan Pulau Onrust adalah pelabuhan Muara Kamal yang bisa ditempuh selama 10 hingga 15 menit saja. (hayat fakhrurrozi)

catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah MANASIK edisi Juni 2014/Sya’ban 1435H

Ketika Politik Menggoda Ulama

Tak bisa dipungkiri, peran ulama dalam kehidupan perpolitikan Indonesia begitu besar. Negeri ini merdeka terbebas dari kaum penjajah juga tak lepas dari upaya serta kegigihan perjuangan para kyai. Lantas bagaimana kondisi hari ini? Terlebih ketika jelang pemilu baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden atau kepala daerah? Tampak dengan kasat mata, para alim ulama berada di antara mereka yang tengah bertarung.

073Sejatinya, kehadiran ulama di ranah politik bukan kali ini saja. Bahkan sejak jaman revolusi ulama sudah ikut mengawal perjalanan bangsa ini. Ulama sebagai pewaris nabi, musti bertanggungjawab terhadap perbuatan para penyelenggara negara dan masyarakat (umat islam). Tugasnya membina masyarakat dalam menjalankan syariah baik lewat pendidikan maupun siraman atau ceramah agama. Sementara terhadap penyelenggara negara (pejabat) di pemerintahan, ulama berkewajiban mendampingi, membimbing pejabat untuk selalu amanah mengemban tugas.

Kalau bicara hari ini, di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) 2014, banyak kaum alim ulama yang merapat ke kubu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Prabowo Hatta). Tak sedikit pula, para kyai yang berada di kubu Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tentu saja, kita tidak mengetahui apa yang diniatkan para alim ulama itu terkait keberadaannya di tengah-tengah kedua kubu. Apakah itu sebagai sikap politik yang benar-benar untuk mendukung pencalonan sang capres-cawapres? Atau hanya untuk sekadar membantu? Atau faktor lainnya, wallahu a’laam bishshowab. Yang jelas, seorang ulama atau kyai pastinya tak sekadar memiliki pengikut, tapi punya pengaruh yang kuat juga bagi umat yang dibinanya.

Jika ditilik dari tugas dan tanggungjawab seorang ulama, mustinya peran mereka berada di ranah politik untuk membina umat dan mendampingi sang pejabat agar tidak menyimpang. Tapi, nyatanya? Tak sedikit dari mereka yang kerap menjual ‘agama’ untuk mengamankan atau meneguhkan dalil-dalil politiknya itu. Boleh jadi, karena pemahaman atau tafsir mereka yang dianggap benar menurut versinya sendiri. Sepertinya di sinilah kredibilitas sebagai ulama di pertaruhkan. Apakah cukup kuat dari berbagai godaan politik, atau malah begitu mudahnya tergoda rayuan politik.

Memang, di kubu Prabowo-Hatta misalnya, begitu banyak kaum ulama yang mendukung dalam pilpres 2014 ini. Pasalnya, dengan penuh keyakinan pilihan mereka untuk berada di belakang pasangan capres-cawapres ini merupakan upaya penyelamatan umat, negara dan bangsa. Bisa jadi memang, karena para ulama menilai pasangan nomor urut 1 ini mampu membawa bangsa dan negara lebih sejahtera, makmur, berdaulat adil dan makmur. Sebab, para kyai yang berdiri di kubu ini baik yang terang-terang atau di belakang layar berkeyakinan bahwa inilah yang musti dilakukan oleh ulama sebagai pembina umat.

Lalu bagaimana dengan ulama yang berada di sekitar pasangan Jokowi-JK? Bisa jadi alasananya hampir sama dengan ulama yang memilih duduk bersama pasangan Prabowo-Hatta. Tapi, sepertinya para ulama ini lupa atau entah kenapa sehingga mau mendukung, dan malah membantu pasangan nomor urut 2 ini. Padahal, ajaran Islam –yang mungkin mereka lebih fasih, lebih hafal dan memahami— mengatakan bahwa ciri pemimpin yang baik itu sidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Dimana keempat sifat tersebut juga ada pada sosok Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin umat, dan negara. Dan keempat sifat itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah antara satu dan yang lainnya.

Pun dengan hadist yang mungkin anak kecil pun paham bahwa ada tiga tanda/ciri-ciri orang Munafik, yaitu jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia khianat. Sekedar untuk mengingatkan, berikut bunyi hadist tersebut:

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallalahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”

Tanda Munafik - ilustrasiEntah kenapa, yang membuat hadist shahih yang begitu populer itu, seakan hilang dari ingatan para ulama itu? Entah ‘sesuatu’ apa yang membuat para ulama begitu tergoda sehingga mau duduk bareng bersama orang-orang yang diduga menjadi bagian dari apa yang diperingatkan oleh hadist tersebut. Bukan maksud hati untuk mempermalukan para ulama yang dengan penuh ghirah (semangat) berada di kubu pasangan nomor urut 2, khususnya di belakang sang capres.

Lalul kenapa? Mustinya, ulama –yang kini berada di kubu Jokowi-JK— ingat bagaimana ketika seorang Jokowi bertarung memperebutkan kursi nomor 1 Balaikota DKI berjanji akan menjalankan amanah sebaik-baiknya selama 5 tahun. Pun ketika sudah terpilih, dengan lantang menyeru bahwa dirinya akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur sampai akhir jabatan. Tapi buktinya? Jelang pileg 2014, mungkin dengan harapan mendongkrak keterpilihan para caleg dari partainya, Jokowi di hari Jumat menyatakan diri siap maju sebagai bakal capres. Ada banyak media dan saksi hidup yang tahu akan hal ini.

Konon, majunya Jokowi karena diminta oleh partainya bernaung yang diperkuat lantaran desakan rakyat. Memang mengatasnamakan rakyat, lalu apakah warga Jakarta yang dulu memberi amanat kepadanya bukan rakyat? Atau alasan demi kemaslahatan bagi rakyat yang lebih banyak, sehingga dengan teganya meninggalkan dan menghianati warga Jakarta yang telah mempercayainya pada pilkada DKI 2012 lalu? Kalaulah warga Jakarta –yang paling tidak sekitar 7 juta– yang sudah menaruh besar harapan padanya lalu dicampakkan begitu saja, bagaimana kalau sekarang tengah mengumbar janji di mana-mana, di seluruh nusantara. Janji tetaplah janji yang harus ditepati. Amanah tetaplah amanah yang musti dijalani. Bukan dulu ngomong begitu begini, lantas dibohongi.

Okelah, apapun dalil-dalilnya yang membuat Jokowi maju sebagai bakal capres yang diajukan oleh partainya. Tapi, kalaulah memang orang-orang di sekitarnya dan termasuk dirinya memahami isi dan maksud hadist tersebut, mustinya malu, dan takut akan ‘label’ yang menempel pada dirinya. Bisa satu, dua atau bahkan ketiga-tiganya dari ciri-ciri tersebut.

Pun ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dua pasangan capres-cawapres, dukungan dari kalangan ulama terus menyemut di dua kubu. Sekali lagi, memang harus diakui, gemerlap politik begitu menggoda ulama. Tentunya, ketika alasan serta niat para ulama ini bergabung, mustinya apa yang mereka lakukan hanya karena niatan tulus, menjalankan tugas utamanya sebagai ulama yakni membina, membimbing umat ke jalan yang lurus dan benar sesuai tuntunan agama.

Bahkan beragam jenis black campaign yang dilakukan oleh para simpatisan, kader, termasuk orang-orang ‘terpandang’ yang masuk dalam tim sukses Jokowi-JK terhadap Prabowo, ulama yang berada di barisan kubu ini sama sekali tak meluruskan. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari fitnah. Semisal seputaran masa lalu Prabowo sebagai seorang tentara yang selalu saja dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Bukan hanya itu, kedudukannya saat itu sebagai Pangkostrad dituduh ikut berperan dalam tragedi Trisakti dan atau huru-hara Mei 1998. Padahal sudah jelas-jelas sudah ada ketetapan hukum bahwa Prabowo tidak terlibat. Termasuk ketika dalam Debat Capres-Cawapres jilid pertama, Prabowo menjawab sekaligus mengklarifikasi langsung atas tuduhan tersebut. Toh, dia sebagai prajurit, yang kala itu dipercaya sebagai komandan dengan kesatria mengambil alih tanggungjawab yang mustinya itu menjadi tanggungjawab Panglima ABRI kala itu.

Nah, mustinya ulama –yang sudah kepalang kadung berada di barisan Jokowi-JK— sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah, seharusnya meluruskan. Kalaulah memang, Prabowo menjadi bagian dari peristiwa kelabu itu, apakah lantas Prabowo tidak berhak dan tidak layak untuk tampil sebagai peminpin negeri ini? Masih belum cukupkah, sikap nasionalis, patriotis serta cinta tanah air yang ada pada dirinya?

Entah kenapa ulama bisa lupa atau memang melupakan sosok sahabat Sayyidina Umar bin Khattab atau sayyidina Khalid bin Walid, pejuang Islam yang selalu ada di sisi Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam. Dimana keduanya dulu begitu dikenal sebagai sosok yang berdarah-darah dalam memerangi Islam. Tapi setelah masuk dalam barisan Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam mereka terdepan dan dibanggakan umat Islam. Memang, jika membandingkan sosok Prabowo dengan kedua sahabat itu sangat jauh berbeda, baik masa maupun kondisinya. Tapi hakikatnya, kalau Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam  saja begitu mengagumi perjuangan dan sikap tegas kedua sahabatnya, kenapa ulama tidak? Setidaknya meluruskan orang-orang yang ada di kubu nomor urut 2, bahwa tuduhan –yang meskipun tak berdasar— yang diarahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM itu tidaklah benar.

Jadi, apakah para kyai, ulama, cendikiawan muslim, ustadz atau apapun sebutannya, lupa akan hal itu? Atau memang ada hal lain yang akhirnya mereka tergoda? Bukankah tugas pokok dan fungsi ulama untuk berada paling depan dan menyerukan amar makruf nahi munkar? Karena mereka adalah para pewaris nabi. Ini sekadar opini, kritik terhadap sepak terjang para ulama di pentas panggung politik. Semoga

Antara Pilpres, Piala Dunia dan Puasa

Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 memang sudah terasa sejak setahun terakhir lalu. Pun dengan gelaran Piala Dunia 2014 di Brasil tak kalah serunya. Apalagi ketika kedua rangkaian momen itu kini bertemu dalam rentang waktu yang sama. Puasa Ramadhan yang tinggal hitungan hari seakan tenggelam di tengah gegap gempitanya dua momen tersebut. 

LOGO PILPRESBetapa tidak, ajang pilpres dengan segala manuver yang dilakukan oleh kedua kubu yang bertarung nyaris menghilangkan ghirah (semangat) umat Islam terhadap datangnya bulan Ramadhan. Rasa hormat, saling menghargai, sopan dan santun dalam aktivitas politik hilang begitu saja diantara simpatisan apalagi tim sukses. Faktanya, yang ada hanya saling serang, caci maki, saling hujat, menjatuhkan satu sama lain dengan berbagai cara. Benar-benar momen politik ini nyaris membunuh rasa tenggangrasa, tepo seliro sesama warga negara.

Gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 9 Juli mendatang tentu beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain digelar di tengah euforia piala dunia, hari pelaksanaan pencoblosan itu baru memasuki masa sepuluh hari kedua di bulan ramadhan. Akankah berjalan dengan baik dan lancar, serta jauh dari kecurangan, manipulasi dan praktek kotor lainnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi, adanya cara-cara jahat, licik dan kotor itu sejatinya sudah berlangsung sejak masa pencapresan bergulir.

Lihat saja, aksi sebagian kalangan yang menjegal majunya salah satu capres dengan masih mempertanyakan track record Prabowo Subianto sudah datang jauh-jauh hari. Bahkan sejak mantan Danjen Kopassus ini diajukan oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beberapa waktu lalu. Pun ketika Prabowo Subianto – Hatta Rajasa telah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres yang berlaga di pilpres tahun ini, upaya penggembosan, pembunuhan karakter dengan cara membuka masa lalu yang dinilai berdarah-darah terus berlangsung. Dan sepertinya upaya ini tidak akan pernah surut.

Padahal, cara-cara yang dilakukan oleh lawan politiknya itu, terlebih bagi mereka yang berstatus sebagai umat Islam, sangat-sangat dilarang oleh ajaran Islam. Entah sadar atau tidak, lupa atau sengaja, mengerti atau tidak mengerti dengan ajaran Islam yang penuh rahmat, bagi mereka sikat bleh, hajar bleh, urusan belakangan. Ingat, bukan karena menjelang bulan puasa saja, apalagi akan ada masa kampanye yang masih dilangsungkan di bulan suci, tapi mustinya berbuat baik, saling amar makruf nahi mungkar itu bukan hanya di ramadhan saja. Sepanjang hidup sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk ber-amar makruf nahi mungkar.

Begitu pula dengan piala dunia yang bisa disaksikan secara langsung lewat saluran televisi swasta nasional mengalihkan mata kaum muslimin. Malah mereka lebih menyambutnya dengan penuh gembira, lantaran konon ajang tanding bola sepak ini akan menjadi teman di kala sahur. Apalagi, puncak dari gelaran FIFA itu bakal berlangsung di tengah bulan puasa. Tenggelam sudah bulan ramadhan yang penuh berkah di keramaian ajang empat tahunan ini.

Okelah, piala dunia sekadar hiburan sebagaimana gelaran-gelaran serupa yang ada selama ini. Kalaulah memang, tontonan olahraga yang satu ini mampu memberi semangat umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa khususnya di waktu sahur. Akan tetapi apakah tidak akan mengganggu kekhusyuan  ibadah qiyamul lail (sholat malam) , ibadah-ibadah jelang sahur dan atau waktu menjalankan puasa nanti. Memang, selama ini pun masyarakat khususnya umat Islam yang menunaikan ibadah sahur untuk puasa di keesokan hari selalu disuguhkan  tontonan-tontonan tv yang lebih banyak mudharat-nya (keburukan) dibanding manfaat yang didapat.

Rupanya ajang piala dunia yang membelah rangkaian pilpres sedikit mencairkan suasana perpolitikan yang kian menegang. Coba lihat, bagaimana para politisi, simpatisan maupun tim sukses di berbagai daerah bisa meredakan suhu politik dengan tontonan ini. Memang, tak dipungkiri hal itu sekedar ‘sandiwara’, sebagai pengisi ‘waktu jeda’ di padatnya jadwal kampanye dan ramainya pemberitaan seputar pilpres. Tapi, upaya saling serang, saling bantah, saling telikung masih tetap kentara tampaknya. Gelaran piala dunia hanya sekadar ‘iklan’ mahal yang boleh jadi tidak semua masyarakat menyukai atau menaruh waktu untuk yang satu ini. Beda dengan momen pilpres yang tidak hanya menjadi konsumsi orang dewasa yang masih punya tenaga, anak-anak kecil hingga para lansia pun ikut meramaikan.

Bagaimana tidak, obrolan piala dunia, pilres dan puasa ini kian menarik karena berbarengan. Kala bercengkrama dengan anak-anak di ruang televisi, beragam komentar mereka lontarkan. Kenapa capres yang itu selalu merasa dijahati padahal kenyataan memang begitu? Atau kapan Indonesia bisa tampil di piala dunia? Apakah tim Garuda Jaya yang dikawal Evan Dimas dan kawan-kawan kelak bisa masuk dalam gelaran FIFA itu? Bahkan bisa jadi saat sahur nanti kita lebih banyak menonton pertandingan bola. Begitu komentar anak-anak di rumah. Lain lagi dengan istri, tidak cukup ketika tengah bercengkrama dengan anak-anak, atau tengah asyik masak, di atas kasur pun masih tetap mengomentari ulah capres yang begitu ambisius hingga lupa dengan janjinya membenahi Jakarta. Belum lagi, harga sembako yang terus melambung, ketersediaan pasokan bahan makanan yang sepertinya dilupakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, karena terlalu sibuk mengurusi pilpres. Ah, rasanya magnet pilpres, piala dunia dan puasa ini begitu kuat saling tarik menarik.

Semoga, apa yang diuraikan diatas dengan apa yang dikhawatirkan itu hanyalah kekhawatiran pribadi saja. Bukan tidak mungkin, ini juga menjadi tantangan bagi pribadi ini dalam menghadapi ketiga momen yang begitu menggoda mata, pikiran dan tenaga untuk selalu ada untuknya.

Ada Kabar Apa (lagi) Para Caleg?

Seorang teman mengabarkan bahwa ia dipastikan tidak bakal lolos jadi anggota dewan. Suara yang diraihnya tak mencukupi. Pun dengan sisa suara yang dimiliki partai tak bisa membantu banyak, lantaran kurang dibanding raihan partai yang lain. Bukan itu saja, kegagalannya meraih kursi diduga adanya permainan antar sesama caleg.

2091303Ya, selain adanya praktek kotor beberapa jam sebelum pencoblosan, aksi rebutan suara yang diraih partai pun begitu kentara. Maklum, sebagai pemain baru, ia tak mau melakukan hal-hal yang dilakukan caleg lain. Padahal bisa saja ia mempraktekkan apa yang disarankan teman, keluarga dan tim sukses. Meski, gagal ngantor di gedung dewan, tak membuat putus asa, apalagi terganggu jiwanya. Tak seperti beberapa rekannya, ada yang tak berani keluar rumah saking malu karena gagal. Bahkan ada yang sempat dirawat dan nyaris gila, meski lewat pengobatan alternatif.

Lantas bagaimana dengan caleg yang lain? Entahlah. Pemilu 2014 untuk memilih anggota dewan baru saja usai, tinggal menunggu penghitungan suara oleh KPU yang dilanjut dengan keputusan para pemenangnya. Pemberitaan seputar kelakuan caleg gagal kerap menghiasi layar kaca maupun halaman utama surat kabar. Meski, memang kalah gaungnya dengan manuver-manuver elite politik jelang pilpres.

Pemilu 2009 lalu, ada banyak kisah pilu bagi para caleg yang berlaga dan berujung pada stress. Berdasarkan data yang dilansir stasiun teve swasta nasional MetroTV beberapa waktu lalu, setidaknya ada 49 orang caleg DPR pusat yang mengalami gangguan jiwa. Di tingkat DPRD Provinsi, sedikitnya ada 495 orang caleg yang stress. Untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 6.827 orang caleg diindikasi mengalami depresi. Sementara untuk calon senator (DPD) ada 4 orang yang dinyatakan stress usai pemilu.

Beberapa waktu lalu, di daerah Jawa Timur, ada caleg mengamuk di jalanan lantaran kalah. Di daerah lain, ada caleg yang minta uang pemberiannya kepada masyarakat karena tak berhasil meraup suara. Ada pula yang memblokade akses jalan warga, hanya karena kalah suara di TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi,  ada caleg karena tidak puas dengan hasil raihan suara, malah melakukan tindakan kriminal dengan mencuri kotak suara. Dan bisa jadi, kejadian kebakaran sejumlah kantor kecamatan, kelurahan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan kotak suara diakibatkan kesengajaan oleh oknum tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Stress, disamping lantaran harus menanggung hutang, harta benda yang tergadai, juga rasa malu dan sakit hati. Masih ada banyak kisah menyedihkan, meski malah kadang lucu mendengarnya. Itu baru yang terekspos oleh media, belum lagi yang karena malu, akhirnya menghilang, mengasingkan diri untuk menenangkan jiwa usai kalah.

Sejatinya, ulah caleg nyleneh, tidak masuk akal, dan akhirnya berujung stress tak cuma lantaran kalah di pemilu. Jauh sebelum pencoblosan dan bahkan proses pemilu itu baru dalam tahap pencalonan sang bakal caleg. Segala daya, upaya dilakukan agar bisa lolos. Tak terbayang repotnya jadi caleg. Lihat saja, selain menjalankan sesuai prosedur, lelaku yang dianggap dapat mengantarkan kesuksesan pun banyak dilakukan para caleg. Ada yang pergi ke petilasan mbah anu, mandi di sungai, tempat-tempat yang dianggap bertuah dan lain sebagainya. Meski, apa yang dilakukannya itu tak masuk akal. Harap maklum, Indonesia masih tetap kental dengan budaya klenik.  Ada pula yang rajin mendatangi kyai sepuh, pondok pesantren, panti asuhan untuk meminta doa restu atau apapun. Banyak macam niat yang dilakukan caleg sebelum bertarung.

Boleh jadi, rumah sakit khusus yang menangani gangguan kejiwaan kebanjiran pasien. Bahkan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, sejumlah rumah sakit jiwa di daerah telah menyiapkan fasilitas dan tenaga medisnya. Tak cuma itu, sejumlah padepokan, pengobatan alternatif, bahkan pondok pesantren ikut melakukan persiapan sebelum pileg berlangsung. Kemungkinan besar, pengobatan alternatif, penanganan dan perawatan yang di lakukan sejumlah kyai lebih banyak dipilih oleh caleg gagal.

Memang, tidak ada yang melarang seseorang untuk maju sebagai caleg. Tapi, mustinya harus bisa mengukur diri. Tak sekadar kemampuan finansial, modal baik pengetahuan maupun sosial, tapi kematangan jiwa, juga mental menghadapi kenyataan yang ada. Boleh jadi, kadang ini yang banyak dilupakan orang ketika ingin maju sebagai caleg. Ada banyak yang mengatakan dirinya siap, tapi nyatanya tidak. Pun dengan yang dinyatakan lolos melenggang ke gedung wakil rakyat, selain diliputi euforia kemenangan. Ada rasa takut berlebihan akan adanya sejumlah ‘permintaan’ dari berbagai kalangan baik yang dulu melapangkan jalan, membantu keuangan atau mengantarkan kemenangan. Dimana ujung-ujungnya, akan menggoda keimanan, kejujuran dan niatan awal menjadi seorang wakil rakyat. Itulah yang acap dilakukan wakil rakyat bisa sebagai ujian, tantangan atau malah menjadi sebuah keharusan.

Rakyat hanya berharap suara yang dititipkan tak tergadaikan. Walau mereka sadar, ketika mencoblos sang caleg itu pun lantaran dijanjikan atau malah digadai dengan sejumlah lembaran rupiah. Semoga, kejujuran dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada wakilnya tak disia-siakan. Apapun alasannya. semoga

foto diambil dari inilah.com

Apa Kabar Para Caleg?

Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif baru saja usai sepekan lalu. Tak dipungkiri, pemerintah menilai pelaksanaan pemungutan suara secara umum berjalan lancar, meski tak sedikit pula yang harus diulang. Setidaknya, pencoblosan ulang dilakukan di 23 provinsi. Ada banyak penyebab yang mengharuskan diulang. Kegaduhan politik pun kian santer terdengar. Panasnya suhu politik semakin meningkat. 

8shofsdfApalagi ketika hasil penghitungan cepat (quict count) sejumlah lembaga survei dirilis di berbagai media massa. Terlebih media elektronik yang langsung mewartakan sejam setelah pemungutan dinyatakan selesai. Harap-harap cemas menggelayuti para pemangku partai politik dan calon legislatif (caleg).

Lalu apa kabar para caleg? Berhasil melenggang ke kursi dewan? atau terpental tak ke pinggiran? Karena seperti pemilu sebelumnya, kali ini peraih suara terbanyaklah yang akan bisa duduk di parlemen. Ada ribuan caleg tengah berharap. Meski angka-angka perolehan yang dirilis sejumlah lembaga survei diklaim mewakili untuk bisa menghitung keterpilihan.

Setelah berjibaku sekuat tenaga untuk bisa mendapat nomor urut, dapil dan lolos masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Tentunya mereka berharap cemas untuk bisa tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Tak berhenti di situ, setelah terpampang namanya berikut foto sebagai caleg, mereka harus menyiapkan tenaga dan biaya lebih ekstra lagi. Bersaing di medan perang dalam bingkai sosialisasi, kampanye sebelum dipilih oleh masyarakat di 9 April lalu.

Tak terbantahkan lagi, betapa repotnya para caleg menyiapkan segala sesuatunya. Siapapun dia. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat ketebalan lembaran rupiah sebagai amunisi menghadapi pileg kemarin dan modal sosial yang pernah ditanam, serta tingkat popularitasnya di mata masyarakat. Semua itu bisa terlihat dengan kasat mata. Meski pada akhirnya, pilihan masyarakat itu akan dibuktikan pada saat pencoblosan.

Kerepotan dan kegelisahan kian menjadi ketika pemungutan suara dinyatakan usai. Boleh jadi, caleg tidak sekadar mengawal perolehan suara pribadinya, tapi ada kewajiban menjaga suara partai pula. Dan bisa jadi peperangan berikutnya baik antar caleg maupun partai yang sesungguhnya itu terjadi usai pemungutan suara selesai. Pasalnya, sabotase, penilepan angka-angka hasil penghitungan hingga jual beli suara bukan sekadar isu belaka, tapi memang terjadi. Inilah yang membuat ketar-ketir sekaligus ajang tawar-menawar para caleg. Wani piro?

Sebagai bumbu-bumbu dari hingar bingar politik tak lain adalah tersiarnya caleg-caleg yang stress, lantaran kurang siap menghadapi kenyataan. Peran media massa lewat pemberitaan seputar perilaku caleg, termasuk manuver partai politik dalam menyikapi hasil sementara pemilu kian sedap. Sepertinya, tak ada berita yang begitu nikmat dilahap, selain tingkah polah elite partai dan para calegnya dalam memperebutkan kursi. Meski diakui, aktivitas para caleg dalam mengawal suara tak seheboh waktu kampanye. Karena memang, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Layaknya perang gerilnya, operasi senyap itu terus merangsek ke penyelenggara pemilu (KPU dan perangkatnya) mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pusat.

Semoga apa yang dilakukan para caleg baik yang mungkin diprediksi lolos maupun tidak lolos masih tetap dalam koridornya. Mau bersikap jantan dalam menyikapi hasil dan keputusan yang bakal dikeluarkan lembaga penyelenggaran pemilu (KPU). Meski bisa jadi, keputusan itu dihasilkan dari deal-deal tertentu atai bahkan sebuah kecurangan yang mungkin secara kasat mata tak nampak. Rasanya, tenang bila apa yang diperoleh caleg memang benar-benar itu hasil dari perjuangan yang benar dan sesuai aturan. Dan sejatinya, mereka pun tak merasa tenang ketika apa yang diraihnya itu dilalui atau malah dipenuhi kecurangan. Hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui. semoga…

Lebih Dekat Dengan Nuroji : Memperjuangkan Kelompok Tradisional

Sejak tercatat sebagai wakil rakyat, ia masih tetap seperti yang dulu. Sederhana, bersahaja dan acap bicara apa adanya. Selain tetap memilih tinggal di kampung halamannya dibanding tinggal di rumah dinas, ia rela membelah kemacetan jalanan ibukota dari Depok ke Senayan. “Dari sana saya bisa lebih dekat dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” kata Ir Nuroji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

CALEG DPR-RI DAPIL JABAR 6 NO. URUT 1

CALEG DPR-RI DAPIL JABAR 6 NO. URUT 1

Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai anggota Komisi X, Nuroji juga menyempatkan diri untuk blusukan keluar masuk perkampungan. Maklum, namanya kembali tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra nomor urut wahid untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 6. Usai menyelesaikan tugas di Senayan, biasanya Nuroji langsung meluncur ke dapil. Terlebih di akhir pekan, hampir sepanjang hari dihabiskan untuk sosialisasi di dapil yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi.

“Bukan karena saya maju lagi, kemudian rajin turun ke dapil. Aktivitas semacam ini sudah saya lakukan dari dulu. Bukannya saya sombong, tapi hal itu bisa ditanyakan pada masyarakat, siapa yang kerap turun menyerap dan memperjuangkan aspirasi mereka,” ujar pria kelahiran Depok, 9 September 1962 ini.

Kembalinya Nuroji ke ajang perebutan kursi wakil rakyat di dapil Jawa Barat 6 yang hanya menyediakan enam kursi ini bukan tanpa sebab. Memang, awalnya Nuroji menyudahi tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun tidak hanya masyarakat yang menjadi konsituennya, partai pun memintanya kembali untuk maju. Bukan itu saja, berdasar survei yang digelarnya, membuktikan bahwa ia masih layak dipilih kembali sebagai wakil rakyat dari dapil Jawa Barat 6. “Hasil survei itu setidaknya membuktikan bahwa tingkat keterpilihan saya masih tinggi,” beber lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kerap menyuarakan persoalan pendidikan dan budaya ini.

Aktivitas politik Nuroji sendiri sudah berlangsung sejak era orde baru. Kala itu ia bergabung di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun ia memilih mundur dari panggung politik kala kisruh melanda partai itu di tahun 1997. Nuroji lebih memilih kembali bergelut di dunia wartawan. Selang tiga tahun, disamping menjalani profesinya sebagai jurnalis, Nuroji mencoba peruntungan di dunia bisnis dengan membuka beberapa usaha. Sayang,  setelah berjalan lima tahun, dunia usaha itu harus ditinggalkannya. Lagi-lagi ia pun memilih kembali terjun di dunia pers dengan bergabung di Harian Jurnal Nasional pada tahun 2006.

Setahun kemudian, ia diminta untuk menangani Harian Warta Kota. Namun di tahun yang sama, Nuroji juga diajak koleganya, Fadli Zon untuk membidani majalah Tani Merdeka yang diterbitkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dari sanalah, Nuroji kerap diminta untuk membantu Komandan Jenderal Koppassus, Prabowo Subianto yang akan mendirikan partai baru. Nasib membawanya kembali ke panggung politik yang sudah ia tinggalkan sepuluh tahun sebelumnya.

“Niat awalnya hanya sekedar membantu, tapi karena ada kesamaan dalam perjuangan yang digariskan saya pun kembali melakoni politik praktis,” ujarnya mengenang.

Akhirnya Nuroji yang dinilai piawai dalam menggalang massa diminta untuk maju sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu 2009 lalu. Meski harus menghadapi lawan politik yang lebih popular Nuroji mampu meraih 25.540 suara. Dengan perolehan suara sebanyak itu, ia melenggang ke Senayan. Nuroji yang awalnya ditugasi di Komisi VI itu kemudian diplot ke Komisi X hingga sekarang.

Seperti apa langkah-langkah dan perjuangannya menjalani tugas sebagai dewan yang sekaligus kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama? Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Majalah Garuda, putra asli betawi yang ditemui di ruang kerjanya ini memaparkan. Berikut wawancaranya:

Apa melatarbelakangi Anda maju kembali sebagai caleg?

Tadinya saya sebagai orang yang sudah duduk dan merasakan jadi anggota dewan di Senayan, jujur tidak mau maju lagi. Namun ketika saya berencana seperti itu, kader Partai Gerindra yang selama ini ada di belakang saya kembali mendesak saya untuk maju. Mereka bilang kalau saya tidak maju bagaimana dengan kader yang lagi pada semangat-semangatnya berjuang di bawah bendera Gerindra.

Akhirnya diam-diam saya mengadakan survei soal tingkat elektabilitas saya di dapil dengan menyandingkan beberapa orang baik internal maupun eksternal yang saya perkiraan akan maju sebagai caleg. Setidaknya dengan survei itu akan memberi gambaran seberapa besar tingkat elektabilitas saya di mata masyarakat Kota Bekasi dan Depok. Dari hasil survei itu, ternyata nama saya masih tertinggi, sehingga tidak memalukan kalau maju lagi.

Dan memang, beberapa nama yang saya prediksi itu empat orang caleg diantaranya kini masuk sebagai caleg selain saya ada Derri Derajat, Alwiyah Maulidiyah, dan Habiburahman meski dia diplot di dapil lain. Sebenarnya saya malas untuk nyaleg lagi, karena biayanya besar. Tapi karena DPP Partai Gerindra melalui Sekjen memerintahkan saya untuk maju lagi, ditambah lagi hasil survei itu, akhirnya saya maju lagi.

Bagaimana Anda membagi waktu kerja sebagai dewan dan caleg?

Karena saya Ketua Poksi mau tidak mau saya harus hadir terus sebagai wakil dari fraksi. Senin hingga Kamis saya fokus kerja sebagai anggota dewan di kantor, sorenya saya turun ke dapil. Pada Jumat–Minggu biasanya saya fokus turun ke dapil. Secara teori tidak akan cukup waktu mengingat tinggal enam bulan lagi.

Program apa yang Anda tawarkan?

Saya lebih suka melakukan aksi sosial yang sifatnya massif dan berkelanjutan. Salah satunya yang selama ini saya lakukan adalah pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang ada di Kota Depok dan Kota Bekasi. Memang, program ini merupakan bentuk perjuangan saya sebagai anggota Komisi X DPR-RI dalam memperjuangkan masyarakat yang menjadi konstituen. Saya menyalurkan beasiswa untuk sebanyak 20 ribu siswa.

Tentu saja, program ini memiliki mutiple effect yang lumayan. Dari 20 ribu siswa itu kalau kita kalikan 2 (orangtua) maka akan menghasilkan 40 ribu suara. Kalau kita ambil 70 persen saja sudah berapa suara yang kita raih. Beasiswa itu kita salurkan kepada masyarakat umum dan tidak mampu. Dan itu sangat efektif dalam meraih simpati masyarakat, karena kita sudah berjuang demi mereka. Terus terang, masyarakat khususnya Depok dan Bekasi pun pasti menyebut nama saya ketika bicara soal beasiswa.

Kendala apa yang selama ini Anda hadapi?

Selain menghadapi masyarakat yang pragmatis dan apatis juga persaingan yang sengit dalam memperebutkan tiket ke Senayan yang hanya 6 kursi. Bukan saja antar partai, tapi sesama caleg satu partai pun kadang saling sikut, saling jegal, saling kanibal. Jadi kadang kita yang satu partai pun saling kanibal. Padahal saya berkali-kali mengatakan kepada sesama caleg, baik tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota untuk saling membagi wilayah sesuai segmentasinya. Misalnya, untuk kawasan perumahan elit saya tidak bakal masuk, saya lebih memilih kelompok tradisional, pasar, tukang sayur, tukang ayam. Meski begitu tidak semua yang masuk segmen itu saya garap. Caleg perempuan mungkin bisa garap kaum ibu-ibu.

Jadi kalau dapil Jabar 6 ini ditargetkan untuk bisa merebut dua kursi, maka sesama caleg Gerindra jangan sampai kanibal seperti yang terjadi selama ini. Bisa-bisa bukannya meraih dua kursi, yang terjadi malah suara Gerindra terbelah-belah dan ini akan merugikan kita semua. Kendala lain adanya aturan KPU yang melarang pemasangan baliho dan lebih mengutamakan tatap muka, padahal tatap muka itu mahal, banyak modal, karena kadang yang dihadapi itu lebih banyak pemilih pragmatis.

Seperti apa karakter pemilih dapil Jabar 6?

Kota Bekasi dan Depok itu lebih banyak kaum urban. Kalau kita datang ke suatu tempat, selalu ditanya bawa apaan. Kalau kita tidak membawa apa-apa, mereka bilang caleg apaan. Beberapa tempat yang saya datangi warganya seperti itu. Padahal saya paling malas datang ke komunitas yang seperti itu. Ongkos untuk setiap kegiatan yang mereka adakan itu tidak kecil dimana semua itu dilimpahkan kepada caleg.

Belum lagi ketika kita datang mereka selalu menyodorkan proposal, mereka bilangnya aspirasi tapi ujung-ujungnya uang. Kalau tidak kita penuhi, mereka nanti mengundang caleg lain. Bahkan meski sudah kita kasih, ada beberapa diantara mereka yang kembali mengundang caleg lain baik yang satu partai maupun partai lain. Nah ini yang saya bilang mahal, dimana KPU menganjurkan para caleg untuk mengadakan sosialisasi tatap muka dibanding dengan menyebar baliho.

Ini yang Anda sebut pemilih pragmatis?

Ya, pemilih semacam ini yang termasuk pragmatis. Biasanya ada di daerah-daerah yang banyak kontrakan. Biasanya setiap ada caleg yang datang, mereka mau kumpul, begitu pula besoknya kalau ada caleg lain mereka juga mau kumpul lagi. Model seperti ini yang kadang membuat caleg tekor. Dan biasanya hal itu tidak hanay terjadi pada caleg-caleg yang belum paham kondisi lapangan dan berpengalaman, caleg incumbent pun sering dimanfaatkan. Termasuk saya sendiri pernah mengalaminya, mereka hanya menginginkan uangnya. Meski kadang akhirnya saya kasih juga apa yang mereka inginkan.

Bagi masyarakat pragmatis seperti ini, prinsipnya tadi, kalau caleg satu bisa ngasih kenapa caleg lain tidak berani kasih. Bahkan saya sempat kesal karena mereka tidak mau menghargai bantuan yang kita berikan. Banyak anggapan seakan-akan kita memanfaatkan masyarakat, padahal merekalah yang memanfaatkan caleg. Menghadapi hal ini alangkah baiknya para caleg mengadakan survei terlebih dulu sebelum turun ke masyarakat yang bakal didatanginya. Pasalnya karakter masyarakat selain pragmatis juga belum tentu mereka memilih. Karena bisa jadi mereka bukan penduduk ber-KTP Depok atau Bekasi.

Bagaimana Anda mengantisipasinya?

Pengalaman demi pengalaman tentunya memberi pelajaran bagi saya sendiri. Bukannya trauma atau kapok, tapi biasanya saya lebih membatasi diri, selektif terhadap undangan masyarakat yang kita nilai pasti di belakang ada maunya. Atau kalaupun mereka hanya meminta sumbangan seperti pertandingan bola, saya dengan tegas tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Disamping tidak efektif, biaya tinggi, tidak semua orang yang hadir dalam pertandingan itu akan simpati kepada politik. Memang resikonya bisa jadi kita tidak dikenal di komunitas itu. Nah, saya biasanya menggunakan cara konvensional seperti dengan menyebarkan stiker, mendekati kalangan media dan penguatan jaringan.

Saya lebih senang ngobrol kumpul bareng komunitas-komunitas, seperti komunitas seniman, budayawan atau pensiunan. Setidaknya untuk sosialisasi bertatap muka dengan masyarakat, tokoh dan komunitas-komunitas yang ada di dapil Jabar 6, saya rasa sudah lebih dari 120 titik yang saya datangi. Apalagi pemilu 2014 ini selain diikuti hanya 12 partai, persaingan antar caleg dalam satu partai maupun luar partai begitu kuat. Kalau kita saling tubruk, gesekan, atau saling dendam malah itu tidak mengumpulkan suara.

Menurut Anda, siapa saja saingan terberat di dapil 6?

Di samping lawan dari partai lain, dari internal partai yang sekarang maju juga bagus-bagus dan tidak saya anggap enteng. Makanya saya harus lebih ekstra kerja keras dan terus blusukan. Jujur saja berat untuk bisa memperebutkan dua dari enam kursi yang tersedia. Gerindra harus menghadapi partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, PKS, dan Demokrat yang selama ini sudah memiliki kursi di Senayan. Jadi, jika masing-masing bisa bertahan dengan satu kursi, maka setidaknya hanya ada satu kursi yang diperebutkan oleh mereka termasuk kita.

Memang seru, meski kadang merasa capek juga. Karena bukan saja menghadapi partai lawan, dari partai sendiri pun bagus-bagus. Berbeda dengan dulu, dimana masyarakat menilai Gerindra sebagai partai baru menjadi alternatif untuk dipilih. Sekarang, selain pamor Gerindra lagi naik, partainya sedikit, calegnya pun berkualitas. Dulu saya bekerja sendiri dan tidak ada tandem sekarang saya tandem dengan beberapa caleg provinsi dan kota sekitar 10-15 orang caleg.

Menghadapi kondisi seperti itu, apa yang Anda lakukan?

Saya memiliki beberapa lapisan strategi, jadi ketika lapisan ini tidak jalan, saya gunakan lapisan yang lain. Tim struktural tidak dapat saya pakai tim lain, ketika tim yang satu tidak jalan maka gunakan tim lain. Kalaupun tim yang ada tidak jalan kita pakai tim komunitas, seperti di Depok ada komunitas Betawi Ngumpul. Lalu di Bekasi ada tim paranormal yang merapat ke saya. Bukan karena saya yang minta tapi mereka yang minta bergabung.

Pesan dan harapan Anda kepada caleg yang terjun di dapil Jabar 6?

Untuk caleg internal, karena kita diberi tugas untuk mencapai target dua kursi, maka harus dicapai dengan tepat dan cerdas. Kita harus bagi tugas, tidak kaku, kita harus fokus ke komunitas sendiri-sendiri. Seperti saya misalnya yang fokus di pasar tradisional tapi tidak semua pedagangnya saya garap. Nah, kalau itu dilakukan secara kordinasi saya rasa Gerindra bisa bisa meraih dua kursi dari dapil Jabar 6. Pemilu 2014 menjadi sulit dan berat karena masing-masing partai yang berlaga setidaknya ada lima partai yang sudah punya modal kursi di parlemen. Sementara yang diperebutkan hanya enam kursi oleh lima partai besar. Apalagi Jawa Barat oleh DPP ditugasi untuk bisa meraih 27 kursi.[G]

Lebih Dekat Dengan Abdul Wachid : Menyuarakan Suara Petani

Semangat dan perjuangannya menyuarakan nasib para petani di meja parlemen tak pernah pudar. Meski kadang harus menelan kekecewaan karena suara lantangnya nyaris tak terdengar dilibas keriuhan suara partai penguasa. Melalui program ekonomi kerakyatan yang terus digelorakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), ia bertekad untuk bisa melahirkan kebijakan hukum dan penganggaran yang pro-rakyat, khususnya kaum petani.

CALEG DPR-RI DAPIL JATENG 2 NO. URUT 1

CALEG DPR-RI DAPIL JATENG 2 NO. URUT 1

Diakuinya selama menjabat sebagai anggota DPR-RI ada banyak hal yang selama ini diperjuangkan Partai Gerindra belum bisa direalisasikan. Karena itulah Abdul Wachid kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 2. “Masih banyak ide gagasan program dan perjuangan Partai Gerindra yang belum terealisasi. Apalagi saat ini perwakilan partai kita di parlemen masih kecil, karena itu saya maju kembali,” tegas caleg nomor urut 1 dari dapil Jawa Tengah 2 yang meliputi Demak, Kudus dan Jepara ini.

Keterlibatan pria kelahiran, Jepara 12 Mei 1961 di panggung politik boleh dibilang baru lima tahun. Namun begitu, sepak terjangnya sebagai pejuang politisi tak diragukan lagi. Bahkan sejak diamanahi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, pamor pria yang biasa disapa Wachid ini kian disegani. Wajar memang, sebelum bergelut di dunia politik, nama Wachid sudah dikenal oleh para politisi baik yang ada di pusat maupun Jawa Tengah. Pasalnya, pelopor sekaligus pendiri Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ini kerap turun sebagai pelaku parlemen jalanan kala memperjuangkan nasib petani.

”Saya ini sebelumnya, hanyalah petani tebu yang terus berjuang soal nasib tebu dan gula nasional hingga harus turun ke jalananan,” ujar anggota Komisi IV yang menangani bidang pertanian, pertanahan, kehutanan dan kelautan ini.

Selain giat memperjuangkan nasib petani tebu, Wachid juga aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).  Ini pula yang menjadi alasan Prabowo Subianto, Ketua Umum HKTI yang memintanya untuk menahkodai Partai Gerindra di Jawa Tengah 2008 silam. Diakuinya, Wachid yang kala itu masih merasa belum menguasai dunia perpolitikan merasa gamang. Namun berbeda dengan Prabowo yang meyakini bahwa dirinya mampu memimpin partai bentukannya di Jawa Tengah. ”Tapi saat itu, Pak Prabowo meyakinkan saya, bahwa saya layak memimpin Gerindra di Jawa Tengah,” ceritanya.

Tampilnya Wachid di pentas politik sempat dipandang sebelah mata oleh lawan politiknya. Namun, berkat semangat dan hubungan sesama jaringan yang kuat, ia tak gentar menghadapi medan politik yang penuh persaingan. Kepiawainnya menggalang massa dari berbagai kalangan, khususnya kaum petani dan sarungan, Wachid berhasil mengguncangkan peta politik Jawa Tengah. Kala itu, bersama almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Wachid berhasil mengumpulkan massa dalam sebuah kegiatan istigosah yang digelar di Jepara dan dihadiri dihadiri tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kharismatik, Gus Dur beserta keluarganya. Termasuk ketika masa Pemilu 2009 lalu, Wachid berani menggelar kampanye di Simpang Lima Semarang –yang acap menjadi tolok ukur kebesaran dan popularitas partai di mata warga Jawa Tengah.

Sebagai panglima Partai Gerindra di Jawa Tengah, pada 2009 lalu, Wachid berhasil meraih 65 kursi DPRD kabupaten/kota, 9 kursi DPRD Provinsi dan 4 kursi DPR-RI. Kini, menghadapi Pemilu 2014, partai berlambang kepala burung garuda yang dipimpinnya itu ditargetkan meraih 25 kursi parlemen dari 10 dapil yang ada di Jawa Tengah.

”Tentu ini pekerjaan yang berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua elemen partai, sehingga bisa mengusung Pak Prabowo Subianto menjadi capres tanpa koalisi,” tegasnya.

Lalu seperti apa yang dilakukan Ketua APTRI dalam mewujudkan target pencapaian yang dibebankannya itu. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR-RI dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Wachid memaparkan panjang lebar Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Majalah Garuda, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bisa Anda ceritakan perkembangan Partai Gerindra Jawa Tengah saat ini?

Di 2009 lalu,Partai Gerindra Jawa Tengah dengan waktu persiapan yang sangat sempit berhasil mendirikan 35 DPC dan 573 PAC. Kini Jawa Tengah sudah memiliki struktural partai tingkat ranting sebanyak 86 ribu. Dimana masing-masing ranting memiliki kepengurusan sebanyak 17 orang dan sudah berseragam semua pengurusnya. Begitua juga dengan organisasi sayap partai Jawa Tengah boleh dibilang lebih kondusif di banding daerah lain bahkan ada yang sudah merambah hingga ke tingkat desa.

Selama empat tahun di bawah kepemimpinan saya, Alhamdulillah kondusif dan tidak ada gejolak. Kalaupun ada itu hanya selintasan saya dan saya anggap sebagai dinamika politik seperti masalah yang dihadapi Ketua DPC Kota Surakarta yang tersandung hukum, alhamdulillah sudah ada gantinya. Saat ini Partai Gerindra di Jawa Tengah menduduki urutan ketiga, setelah PDIP dan Golkar. Ini bukan kita yang menilai, tapi ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh partai lain. Karena itu, semoga dengan kekuatan ini, target 25 kursi yang dibebankan kepada Jawa Tengah bisa terlampaui. Tentu saja mau tidak mau kita harus kerja ektstra keras kalau Partai Gerindra mau menang dan mengusung Pak Prabowo sebagai capres tanpa koalisi.

Apa yang Anda lakukan menghadapi Pemilu 2014?

Untuk menghadapi Pemilu 2014, kami sudah siap dengan dua orang saksi per TPS. Kita juga sudah menyiapkan tenaga TOT saksi yang siap diterjunkan ke semua wilayah. Para caleg tingkat propinsi dan kabupaten/kota sudah kita kumpulkan termasuk caleg DPR-RI semuanya sudah mengikuti diklat yang diadakan beberapa waktu lalu. Meski di tengah kesibukan saya sebagai dewan, sengaja saya mengikuti sampai akhir agar bisa bercengkrama bersama para caleg dari 10 dapil yang ada di Jawa Tengah.

Lantas, apa yang melatarbelakangi Anda maju kembali sebagai caleg?

Sejak menjabat sebagai anggota dewan tahun 2009, sepertinya masih banyak perjuangan kami yang belum terealisasi. Apalagi saat ini perwakilan partai kita di parlemen masih kecil. Jadi banyak ide gagasan program Partai Gerindra yang belum tersalurkan.

Berapa target yang harus diraih?

Jawa Tengah yang memiliki 10 dapil itu ditargetkan oleh partai agar bisa meraih 25 kursi.  Sementara target untuk dapil saya sendiri setidaknya harus mendapatkan dua kursi.Tentunya, target ini diharapkan bisa terealisasi sehingga bisa mengantarkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres 2014 tanpa koalisi dengan partai lain.

Tentunya ada perbedaan antara Pemilu 2009 dengan 2014?

Kondisi politik di Pemilu 2009 dan 2014 tentu sangat berbeda sekali. Saya melihat dari seluruh anggota dewan yang ada di DPR RI saat ini paling banyakhanya 30 persen saja yang akan terpilih kembali di 2014. Sama halnya dengan yang terjadi pada 2009 lalu, dimana banyak anggota dewan yang begitu dilantik tidak terlihat hasil kerja nyatanya. Penyusutan jumlah partai politik pun memainkan peranan penting dalam pemilu mendatang. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah bisa menilai caleg mana yang sudah memiliki hasil kerja nyata dan mana yang hanya mengandalkan popularitas saja.

Disamping itu, pada 2009 lalu, praktek jual beli suara masih bisa dilakukan karena minimnya pengawasan di tingkat TPS hingga PPS. Namun saya rasa untuk 2014 mendatang hal tersebut mustahil untuk dilakukan karena masing-masing partai memiliki 24 pasang mata saksi yang siap melotot di tiap TPS, berbeda dengan tahun 2009 yang hanya memiliki sedikit sekali saksi di TPS. Nah, dalam waktu yang sudah semakin sempit ini, saya selalu menyempatkan diri untuk turun bersosialiasi di dapil saya, sehingga mereka bisa mengenal saya lebih dekat.

Apa visi dan misi Anda sebagai caleg?

Tentu saja visi dan misi saya tak lepas dari apa yang selama ini menjadi perjuangan Partai Gerindra yang tertuang dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partau Gerindra. Bahkan saya beranggapan para caleg Gerindra sebenarnya lebih dimudahkan dalam menyampaikan visi dan misinya ketika turun ke konstituen. Tanpa harus pusing-pusing memikirkan apa yang bakal dikerjakan, caleg tinggal  baca dan pahami lalu sampaikan saja apa yang ada di 6 Program Aksi tersebut dengan bahasanya masing-masing.

Karena latar belakang saya dari pertanian, saya ingin memperjuangkan apa yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah soal swasembada pangan berkelanjutan. Dimana selama ini pemerintah hanya fokus pada beras, jagung, kedelai, gula, dan daging. Padahal ada sumber pangan yang tak kalah dengan yang saya sebut tadi yakni singkong. Untuk itu saya, akan memperjuangkan singkong, karena sebagai negara penghasil singkong terbesar ketiga didunia, hingga saat ini para petani singkong tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Singkong ini, disamping bisa dimakan juga bisa dijadikan bahan dasar untuk bioethanol. Bahan bakar alternatif yang harus kita kembangkan lagi.

Saya juga akan mengembangkan singkong untuk bahan pengganti gandum. Dimana hingga saat ini negara masih mengimpor gandum sebanyak 10 juta ton per tahun. Jika gandum bisa diganti dengan singkong, bisa dibayangkan berapa pemasukan yang bisa negara dapatkan. Dan tentunya akan menyejahterakan petani kita sendiri. Sehingga kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, menjadi bangsa mandiri yang tidak tergantung pada bangsa lain.

Disamping itu, cita-cita saya di 2014 mendatang adalah menaikan anggaran pertanian di APBN yang kini hanya 1 persen.Dengan cara ini saya yakin bisa menyejahterakan dan memajukan sektor pertanian. Bagaimana mau swasebada pangan kalau anggarannya kecil sekali. Penambahan anggaran juga dapat digunakan untuk perluasan area pertanian yang setiap tahun selalu tergerus untuk lahan industri atau perumahan. Yang jelas tujuan saya di 2014 hanya dua yaitu memenangkan Gerindra di Pemilu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Kenapa Anda kembali memilih dapil Jateng 2?

Saya kembali memilih dapil lama karena disamping saya lahir, dibesarkan dan tinggal di daerah dapil Jateng 2,saat ini saya sebagai Ketua DPD Jawa Tengah sebenarnya bisa saja dan siap ditempatkan di dapil mana saja. Karena ada target yang harus diraih, maka saya yang dulu.  Dapil Jateng 2 itu terdiri dari wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Dan memang, saya terpanggil untuk memajukan pertanian di daerah tersebut.

Apa saja yang sudah Anda lakukan di dapil?

Sebenarnya, saya sudah melakukan sosialisasi di dapil saya sejak empat tahun lalu. Sejak saya menjabat anggota DPR, setiap hari Kamis sore atau Jumat pagi, saya selalu pulang ke dapil saya untuk mengunjungi dan bersentuhan langsung dengan para konstituen saya. Beragam kegiatan sosial dan pengembangan pertanian serta perikanan sudah saya lakukan di dapil saya. Di daerah Jawa Tengah itu terdapat daerah pertanian yang luas, disamping itu ada dua buah rawa tersebar di Kudus dan Pati yang sejak pasca reformasi kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal dulu keduanya menjadi sumber pengairan bagi para petani di kedua daerah itu. Nah, jika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, saya akan ajak beliau untuk mengunjungi daerah tersebut agar bisa mengembalikan masa keemasan dulu yang kini terbengkalai dan belum tergarap dengan benar.

Seperti apa karakter pemilih di dapil Anda?

Konstituen di dapil saya mayoritas adalah masyarakat yang religius dan petani.Kalau karakteristik pemilih pada dasarnya sama saja dengan daerah lain. Disamping ada yang idealis juga pragmatis. Dengan besarnya jumlah pemilih di dapil saya, tentu praktek jual beli suara, politik traksaksional itu sangat memungkinkan terjadi. Semua itu berawal dari kebiasan masyarakat dalam pelaksanaan pilkades (pemilihan kepala desa) dan berlanjut ke pilkada bupati/walikota dan gubernur. Bahkan boleh jadi biaya ongkos politik pilkades di suatu daerah bisa mengalahkan biaya pileg. Walaupun tidak terang-terangan namun saya yakin masih ada beberapa daerah yang masih melakukan hal tersebut. Untuk itu saya selalu melakukan komunikasi intensif dengan dua kalangan itu untuk bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

Bagaimana Anda mengantisipasi praktek semacam itu?

Uang bukanlah segala, yang terpenting adalah kerja nyata. Kita turun ke bawah, menyapa rakyat, menyampaikan program aksi serta memberikan hasil nyata. Pada 2009 lalu saya telah membuktikan hal tersebut. Masyarakat yang sadar akan politik pasti akan memahami dan lebih mempercayai caleg yang baik sebelum maupun sudah terpilih tetap berada bersama rakyat.

Apa harapan dan pesan Anda kepada seluruh kader dalam menghadapi 2014?

Menurut saya kader-kader saat masih banyak yang merasa jika mereka terpilih sebagai dewan atas hasil usaha mereka sendiri, itu berlaku baik yang di DPR pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga banyak yang melupakan unsur kepartaian mereka. Mustinya, mereka harus ingat perjuangan partai selama ini. Banyak yang sudah mulai tidak peduli dengan perjuangan partai. Hal inilah yang harus kita hilangkan. Untuk itu kita terus menguatkan kembali unsur-unsur kepartaian dan mengembalikan nilai-nilai dasar perjuangan partai.

Karena itu, kepada seluruh caleg dari Jawa Tengah, Anda jangan hanya berjuang semata-mata agar terpilih menjadi wakil rakyat. Anda harus melakukan kerja nyata dan lakukan aksi sosial pada masyarakat. Sambil mensosialisasikan visi dan misi partai serta menjabarkan program kerja Anda pada masyarakat. Boleh jadi, hampir sebagian besar masyarakat kita masih belum mengerti mengenai hal-hal tadi. Selain itu jangan hanya mengandalkan tim sukses, namun kita juga harus bisa mengajak para struktural, dari DPD, DPC, PAC hingga Ranting. Dan tentu saja silaturahmi dengan para tokoh masyarakat dan agama harus terus kita lakukan. [G]