Zaid Elhabib : Merpati Putih Mampu Me-recharge Fisik dan Suasana Batin

zaid1

Zaid Elhabib

Rupanya apa yang telah dirasakan semasa kuliah dulu, kini ia rasakan kembali manfaatnya. Sebuah rasa yang telah ditinggalkannya selama 20 tahun terakhir itu mampu me-recharge fisik dan suasana batinnya.

Ya, setidaknya itulah yang dirasakan Ir. Zaid Elhabib, MM, sekembalinya berlatih di Merpati Putih Kelompok Latihan (Kolat) Tangerang Selatan sejak Oktober 2017 lalu. Meski hampir lebih dari 20 tahun vakum dari aktifitas latihan bela diri, pria kelahiran Jakarta, 12 Oktober 1969 itu masih mengingat betul semua olah gerak tubuh yang dipelajarinya dulu.

“Setelah menyelesaikan studi dan lanjut bekerja, saya vakum, karena kesibukan pekerjaan dan juga berumahtangga. Hingga akhirnya bertemu lagi di Tangerang Selatan, ketika ada yang menghubungi saya untuk terlibat dalam kepengurusan MP Cabang kota Tangerang Selatan. Sejak saat itulah semua memori keterlibatan saya di MP hadir dan kembali aktif di sela kesibukan sehari-hari,” kata Bang Zaid, sapaan akrab politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten ini.

Zaid menjelaskan, keterlibatannya di Merpati Putih diawali dengan mengikuti latihan perguruan pencak silat Merpati Putih di Gelanggang Olah Raga (GOR) Grogol, Jakarta Barat pada tahun 1989. Di Kolat tersebut,  Zaid melatih diri mulai dari tingkat Dasar sampai tingkat Kombinasi. Kala itu, ia tengah mengenyam pendidikan di Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Trisakti Jakarta.

Bersama teman-teman kuliah, Bang Zaid yang waktu itu sudah berada di tingkat Balik 2, menginisiasi untuk membuka Kolat di kampusnya hingga pada akhirnya diterima menjadi bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Trisakti.

“Alhamdulillah, perjuangan kita menghadirkan Kolat Trisakti di bawah naungan MP Jakarta Barat berhasil dan diakui menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa,” ujar Bang Zaid yang kerap mengikuti Kejuaraan MP antar Mahasiswa.

Sebagai seorang pesilat Merpati Putih yang telah menyandang tingkat Kombinasi, maka diwajibkan untuk menjalankan pengabdian sebagai pelatih. Dan sejak 1993, Bang Zaid pun membaktikan dirinya dengan melatih anggota Merpati Putih baru. “Melakukan pengabdian di MP bukan hanya sekedar untuk melatih pesilat-pesilat baru. Tetapi, bagaimana pesilat agar bisa menjiwai serta mengamalkan dan menghayati nilai-nilai luhur budaya asli Indonesia yang terkandung dalam filisofi Merpati Putih,” ungkapnya semangat.

Bang Zaid mengatakan, pastinya pesilat Merpati Putih faham betul dengan filosofi yang dimiliki Merpati Putih yaitu, ‘Sumbangsihku tak berharga, namun keikhlasanku nyata.’ Pengabdian itu dilakoninya selama dua tahun hingga ia menyelesaikan studinya di kampus tersebut di tahun 1995. “Sejak saat itu pula, karena kesibukan kerja dan lainnya saya pun vakum dari kegiatan MP,” kata Bang Zaid.

Selama menekuni bela diri pencak silat ini, Bang Zaid juga telah mengikuti beberapa kejuaraan silat, di antaranya Kejuaraan antar Kolat MP se-Jakarta Barat, Kejuaraan MP antar Mahasiswa, Kejuaraan MP se-Jabodetabek. Dan setelah bergabung di Kolat Tangerang Selatan, Bang Zaid pun diterjunkan dalam Kejuaraan Nasional MP ke-VI di Bogor pada Februari 2018 belum lama ini.

Kini, kata pria kelahiran tahun 1969, ia kembali ke ‘sangkar’ Merpati Putih. Lulusan Magister Managemen Universitas Gajah Mada ini mengakui bahwa ada banyak hal yang membuatnya tertarik dan kembali ke Merpati Putih yang telah ditinggalkannya lebih dari dua dasawarsa. Di antaranya, di Merpati Putih, bukan hanya sekedar berlatih bela diri, tapi  diajarkan teknik olah pernafasan yang pada intinya mengolah diri untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan lebih baik.

“Untuk mendapatkan itu semua, tentunya diperlukan ketekunan, kesungguhan, kedisplinan dan kesabaran sehingga membuat tubuh kita sehat baik secara jasmani dan rohani,” tegasnya.

Bang Zaid saat beraksi dalam Kejurnas VI di Bogor

Berikutnya, lanjut Zaid, di Merpati Putih, ilmu yang didapat menyesuaikan dengan kemampuan tubuh dalam menerima pelatihan, sehingga manfaatnya akan terasa sekali di dalam diri ketika melakukan aktifitas sehari hari.

“Dan yang terakhir, saya tidak pernah merasa bosan dalam menimba ilmu Merpati Putih, karena ada saja ilmu atau pelajaran baru yang akan kita dapatkan,” ujar pesilat yang ikut Kejuaraan Nasional ke-VI di Bogor pada Februari lalu.

Jadi, kata Bang Zaid, walaupun sudah 23 tahun tidak berlatih di Merpati Putih, namun ketika perguruan ini memanggil pada Oktober 2017 lalu, rasanya ada yang hadir mengisi relung hati yang selama ini hilang terbang entah ke mana.

“Tetapi alasan yang terpenting adalah rasa keakraban dan kekeluargaan di MP, sebab di mana ada logo burung Merpati Putih, di situlah keluarga MP berkumpul. Dan ternyata setelah saya latihan beberapa kali, fisik saya seperti terasa di-recharge kembali, manfaat yang saya dapatkan dulu seperti muncul kembali,” ujarnya.

Bang Zaid kembali menjelaskan, yang mesti diketahui masyarakat bahwa Merpati Putih merupakan salah satu perguruan pencak silat bela diri tangan kosong (PPS Betako). Didirikan pada tanggal  2 April 1963 di Yogyakarta, hingga saat ini Merpati Putih memiliki kurang lebih 85 cabang di dalam negeri dan empat cabang di luar negeri. Merpati Putih juga menjadi salah satu aset budaya bangsa, dimana aliran jenis beladiri ini terbentuk pada sekitar tahun 1550-an. Sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman.

Dengan bergabungnya kembali di Merpati Putih, Bang Zaid berharap, ia berharap dapat turut melestarikan budaya pencak silat yang merupakan warisan para leluhur negeri. Tidak hanya itu, Zaid pun berharap Merpati Putih akan digemari seluruh kalangan masayrakat, sebab dalam pelatihannya sangat membantu sekali dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sebut saja misalnya untuk para siswa pelajar dan mahasiswa, akan membantu dalam berkonsentrasi dalam belajar.

Begitu pula bagi karyawan atau pekerja, Merpati Putih bisa melatih agar fokus terhadap pekerjaan atau tugas. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Merpati Putih dapat menjaga kesegaran tubuh, termasuk bagi mereka yang sudah lanjut usia.

“Dan dengan adanya MP di Kota Tangerang Selatan ini, semoga dapat membantu program pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga pencak silat di Tangsel,” pungkasnya. (izoruhai)

Akhirnya Ku Menemukanmu

Alhamdulillah.. puji syukur tak terkira, “akhirnya ku menemukanmu” kembali, setelah lama menghilang. Nyaris hampir seumur pemerintahan JKW-JK blog ini tak “disentuh” lantaran satu dan lain hal. Mulai dari faktor lupa akan kata sandi hingga tenggelam dalam rutinitas keseharian. Terakhir posting 14 April 2015 silam.

Dan kini, di Jumat (25/1) ketika jemari ini mengikuti keinginan hati dan isi kepala untuk kembali ke rumah (maya) ini, Alhamdulillah, Allah SWT ingatkan ‘letak’ kunci agar bisa masuk. Ternyata, tujuh karakter itu masih bisa membukanya. Terimakasih Ya Allah, Gusti nu Maha Kuasa atas segalanya.

Ga heran agak sedikit pangling sama tampilan wordpress yang makin manis meski minimalis. Dan ga ada salahnya juga, kalau postingan ini diberi judul “Akhirnya Ku Menemukanmu” meski kaya judul tembang hitsnya NAFF, yang memang itu satu di antara lagu yang disukai.

Kuy… semangat.

Memadamkan Api Revolusi dari Pulau Onrust

Minat umat Islam Nusantara untuk menunaikan ibadah haji telah berlangsung ratusan tahun silam. Pun di masa penjajahan kolonial Belanda, ghirah (semangat) untuk beribadah ke Baitullah tak pernah surut. Rupanya gubernur jenderal menilai keberangkatan kaum pribumi tak sekadar menunaikan ibadah tapi bagian dari perjuangan fisabillah (di jalan Allah) guna mengusir penjajah. Seperti apa bentuk monitoring pemerintah kolonial berdalih karantina di abad 19 itu? Lalu bagaimana pula nasibnya pulau haji itu?

haji (2)Kala itu, pengawasan terhadap jamaah haji kian menjadi-jadi. Penguasa kolonial Belanda menerapkan aturan baru dengan mengumpulkan jamaah haji sepulang dari Arab Saudi di gugusan pulau di utara Jakarta. Dengan dalih karantina kesehatan, nasib perjalanan haji kaum pribumi begitu menyedihkan. Pulau Onrust dan pulau Cipir adalah saksi bisu dari akal bulus kaum imperialis.

Di kedua pulau itu, jamaah menempati barak-barak layaknya kamp konsentrasi. Sebelum dinyatakan sehat, para jamaah satu per satu diperiksa kesahatannya oleh petugas di pulau Cipir –yang letaknya bersebelahan dengan pulau Onrust. Turun dari kapal, setelah menempuh perjalanan dari Mekkah selama dua hingga enam bulan, mereka diperiksa kemudian diharuskan mengenakan pakaian karantina yang telah disediakan. Bagi jamaah yang didiagnosa membawa penyakit menular maka musti tinggal di pulau Cipir. Sementara yang sehat dibawa ke pulau Onrust. Bahkan kapal pengangkut pun tak luput dari sterilisasi dengan cara fumigasi.

Pun ketika tiba di pulau Onrust,  setelah dari pulau Cipir, jamaah haji kembali diperiksa kesehatannya. Ada enam petugas kesehatan kolonial Belanda yang menangani. Jamaah yang meninggal dimakamkan dengan seadanya tanpa memperdulikan syariat. Biasanya, jenazah-jenazah itu dikubur di sembarang tempat tanpa memperhitungkan arah kiblat.

Di pulau Onrust –yang menjadi pusat karantina— ada sekitar 3.500 jamaah haji ditampung di 35 barak masing-masing berkapasitas 100 orang untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara musti dikarantina selama lima hari di pulau yang luasnya sekitar 7,5 hektare itu. Bisa jadi para penyandang gelar ‘haji’ itu tinggal lebih lama, bila mengidap penyakit. Memang, untuk memudahkan proses karantina Belanda menghubungkan dua gugusan pulau yang bertetangga dengan jembatan.

Perlakuan karantina terhadap jamaah haji berlangsung selama 22 tahun (1911 – 1933). Karantina haji di era kolonial tak lain sebagai bentuk ketakutan mereka akan kekompakan umat Islam pribumi. Dari karantina ini, penguasa kolonial Belanda dengan mudah memadamkan gerakan ‘revolusi’ kaum pribumi yang disemai saat berhaji.

Pada 1927, sekitar 8% jamaah haji terjangkit kolera.  Sebagian dari mereka yang meninggal saat karantina dimakamkan di pulau Sakit –yang kini bernama pulau Bidadari— yang berada tak jauh dari pulau Onrust. Ada pula yang dimakamkan di pulau Kelor. Dan pada akhirnya di tahun 1933 Belanda menghentikan karantina haji. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda memfungsikan Pelabuhan Tanjung Priok yang baru dibangun. Kini di kedua pulau itu masih didapati puing-puing bangunan rumah sakit, barak-barak penampungan yang lebih mirip penjara.

Revolusi Haji

Sejarah mencatat, pada 1803, sekembalinya dari tanah suci, tiga jamaah haji asal Minangkabau mendirikan gerakan Padri. Tujuannya adalah mengembangkan ajaran Islam yang lebih kuat untuk melawan praktik-praktik tradisional setempat. Rupanya, aktivitas kaum Padri ini dinilai penguasa kolonial Belanda sebagai cikal bakal pemberontakan. Sejak saat itu juga Belanda langsung mengawasi perjalanan haji kaum pribumi khusunya dari Sumatera.

Kemudian pada tahun 1825, Belanda mengeluarkan berbagai aturan bagi umat Islam Nusantara yang hendak berhaji, salah satunya disebut ordonansi. Dengan adanya aturan itu, ongkos naik haji mengalami kenaikan tinggi. Selain menuntut para calon jamaah haji membuat paspor juga membayar pajak sebesar 110 Gulden. Lewat aturan itu pula yang memungkinkan pemerintah kolonial bisa mengawasi umat Islam selama berada di tanah suci.

Di saat bersamaan, Belanda juga berusaha keras untuk bisa memonopoli angkutan haji. Pada saat itu, pemerintah Belanda memberikan izin operasi kepada kongsi tiga yakni Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873. Padahal sebelumnya, pengangkutan jamaah haji asal Indonesia dimiliki saudagar kapal asal Arab dan Inggris. Di mata Inggris potensi angkutan jamaah haji asal Indonesia cukup besar. Malah angkutan jamaah haji masa itu sudah tidak lagi menggunakan kapal layar, tapi kapal api yang lebih canggih.

Tahun berikutnya, 1874 Belanda menerapkan kebijakan yang sangat menyulitkan, dengan mewajibkan jamaah haji musti memiliki tiket pergi-pulang. Dengan demikian, Belanda berhasil memperkuat dominasi pengangkut haji. Termasuk, dalam rangka memudahkan monitoring terhadap jamaah haji pribumi.

Selain diharuskan membawa pas perjalanan ke Mekkah –yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja. Pas itu harus diserahkan untuk ditandatangani oleh penguasa pelabuhan. Di pelabuhan Jeddah, jamaah harus menghadap konsulat Belanda untuk menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Begitu pula ketika tiba kembali di Indonesia, pas itu harus diteken oleh penguasa Belanda. Malah, di tahun  1884, pas perjalanan tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan saja. Tapi, harus menerangkan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta apakah jamaah berkumis, jenggot, atau lainnya.

Karantina Model Asrama

Tahun 1970-an pengangkunan haji sudah mulai menggunakan pesawat. Berdasarkan aturan badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah haji harus dikarantina selama 5 x 24 jam. Tak terkecuali bagi jamaah Indonesia yang saat itu diduga banyak mengidap kolera. Maka beberapa penginapan ditunjuk menjadi tempat karantina. Inilah cikal bakal berdirinya asrama haji yang diusulkan Dirjen Urusan Haji Prof KH Farid Maruf Kementrian Agama pada tahun 1974.

Sebelumnya, di tahun 1973, masa karantina berkurang menjadi tiga hari. Lalu menjadi dua hari pada tahun 1979. Dan kini calon jamaah haji diinapkan di asrama hanya semalam. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dibangun pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko. Pondok Gede dipilih karena lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah –yang kala itu menjadi  bandara internasional yang dimiliki Indonesia.

Lalu asrama haji pun dikembangkan di beberapa wilayah seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Donohudan di Boyolali. Jika dulu para jamaah haji masuk ke asrama haji sebelum dan sesudah pulang ibadah haji, kini hanya masuk sehari menjelang keberangkatan. Setibanya di Tanah Air, jamaah tak perlu menginap lagi di asrama haji.

Onrust Pulau Haji

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_binnenplaats_van_de_oude_kazerne_op_het_eiland_Onrust_in_de_Baai_van_Batavia_TMnr_60010654Onrust berasal dari bahasa Belanda yang berarti ‘tidak pernah istirahat’ atau ‘sibuk’ –yang dalam bahasa Inggrisnya Unrest. Nama ini dikenal sejak abad 17, namun hanya dikenal oleh kalangan Belanda dan para buruh yang dipekerjakan di pulau tersebut. Sebagian kalangan menyebut Onrust dengan julukan pulau Haji, lantaran pernah dijadikan sebagai karantina haji.

Sebelum digunakan sebagai karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. Tahun 1933–1940 kembali digunakan kolonial Belanda sebagai penjara bagi pembrontak Tujuh Kapal ‘Zeven Provicien’.  Di tahun 1940 Onrust dijadikan Belanda untuk menawan Jerman seperti Steinfurt –yang tak lain sebagai kepala adminstrasi pulau Onrust.  Di masa penjajahan Jepang, pulau Onrust hanya digunakan sebagai penjara bagi para kriminal.

Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1960-an, pulau ini digunakan sebagai Rumah Sakit Karantina bagi penderita penyakit menular dibawah pengawasan Departemen Kesehatan RI. Kemudian, RS ini dipindahkan ke pos VII pelabuhan Tanjung Priok. Sekitar tahun 1960-1965 selain dijadikan medan latihan tempur militer, pulau ini dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis.

Di tahun 1972 gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menetapkan pulau Onrust sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dan pada tahun 2002, pemerintah menyatakan pulau Onrust dan tiga pulau lain disekitarnya yaitu Cipir, Kelor dan Bidadari sebagai Taman Arkeologi Onrust. Untuk mencapai gugusan pulau ini bisa dijangkau melalui tiga pelabuhan yakni pelabuhan Marina Ancol, pelabuhan Angke dan pelabuhan Muara Kamal. Dari ketiga pelabuhan tersebut, yang paling dekat dengan Pulau Onrust adalah pelabuhan Muara Kamal yang bisa ditempuh selama 10 hingga 15 menit saja. (hayat fakhrurrozi)

catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah MANASIK edisi Juni 2014/Sya’ban 1435H

Ketika Politik Menggoda Ulama

Tak bisa dipungkiri, peran ulama dalam kehidupan perpolitikan Indonesia begitu besar. Negeri ini merdeka terbebas dari kaum penjajah juga tak lepas dari upaya serta kegigihan perjuangan para kyai. Lantas bagaimana kondisi hari ini? Terlebih ketika jelang pemilu baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden atau kepala daerah? Tampak dengan kasat mata, para alim ulama berada di antara mereka yang tengah bertarung.

073Sejatinya, kehadiran ulama di ranah politik bukan kali ini saja. Bahkan sejak jaman revolusi ulama sudah ikut mengawal perjalanan bangsa ini. Ulama sebagai pewaris nabi, musti bertanggungjawab terhadap perbuatan para penyelenggara negara dan masyarakat (umat islam). Tugasnya membina masyarakat dalam menjalankan syariah baik lewat pendidikan maupun siraman atau ceramah agama. Sementara terhadap penyelenggara negara (pejabat) di pemerintahan, ulama berkewajiban mendampingi, membimbing pejabat untuk selalu amanah mengemban tugas.

Kalau bicara hari ini, di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) 2014, banyak kaum alim ulama yang merapat ke kubu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Prabowo Hatta). Tak sedikit pula, para kyai yang berada di kubu Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tentu saja, kita tidak mengetahui apa yang diniatkan para alim ulama itu terkait keberadaannya di tengah-tengah kedua kubu. Apakah itu sebagai sikap politik yang benar-benar untuk mendukung pencalonan sang capres-cawapres? Atau hanya untuk sekadar membantu? Atau faktor lainnya, wallahu a’laam bishshowab. Yang jelas, seorang ulama atau kyai pastinya tak sekadar memiliki pengikut, tapi punya pengaruh yang kuat juga bagi umat yang dibinanya.

Jika ditilik dari tugas dan tanggungjawab seorang ulama, mustinya peran mereka berada di ranah politik untuk membina umat dan mendampingi sang pejabat agar tidak menyimpang. Tapi, nyatanya? Tak sedikit dari mereka yang kerap menjual ‘agama’ untuk mengamankan atau meneguhkan dalil-dalil politiknya itu. Boleh jadi, karena pemahaman atau tafsir mereka yang dianggap benar menurut versinya sendiri. Sepertinya di sinilah kredibilitas sebagai ulama di pertaruhkan. Apakah cukup kuat dari berbagai godaan politik, atau malah begitu mudahnya tergoda rayuan politik.

Memang, di kubu Prabowo-Hatta misalnya, begitu banyak kaum ulama yang mendukung dalam pilpres 2014 ini. Pasalnya, dengan penuh keyakinan pilihan mereka untuk berada di belakang pasangan capres-cawapres ini merupakan upaya penyelamatan umat, negara dan bangsa. Bisa jadi memang, karena para ulama menilai pasangan nomor urut 1 ini mampu membawa bangsa dan negara lebih sejahtera, makmur, berdaulat adil dan makmur. Sebab, para kyai yang berdiri di kubu ini baik yang terang-terang atau di belakang layar berkeyakinan bahwa inilah yang musti dilakukan oleh ulama sebagai pembina umat.

Lalu bagaimana dengan ulama yang berada di sekitar pasangan Jokowi-JK? Bisa jadi alasananya hampir sama dengan ulama yang memilih duduk bersama pasangan Prabowo-Hatta. Tapi, sepertinya para ulama ini lupa atau entah kenapa sehingga mau mendukung, dan malah membantu pasangan nomor urut 2 ini. Padahal, ajaran Islam –yang mungkin mereka lebih fasih, lebih hafal dan memahami— mengatakan bahwa ciri pemimpin yang baik itu sidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Dimana keempat sifat tersebut juga ada pada sosok Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin umat, dan negara. Dan keempat sifat itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah antara satu dan yang lainnya.

Pun dengan hadist yang mungkin anak kecil pun paham bahwa ada tiga tanda/ciri-ciri orang Munafik, yaitu jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia khianat. Sekedar untuk mengingatkan, berikut bunyi hadist tersebut:

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallalahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”

Tanda Munafik - ilustrasiEntah kenapa, yang membuat hadist shahih yang begitu populer itu, seakan hilang dari ingatan para ulama itu? Entah ‘sesuatu’ apa yang membuat para ulama begitu tergoda sehingga mau duduk bareng bersama orang-orang yang diduga menjadi bagian dari apa yang diperingatkan oleh hadist tersebut. Bukan maksud hati untuk mempermalukan para ulama yang dengan penuh ghirah (semangat) berada di kubu pasangan nomor urut 2, khususnya di belakang sang capres.

Lalul kenapa? Mustinya, ulama –yang kini berada di kubu Jokowi-JK— ingat bagaimana ketika seorang Jokowi bertarung memperebutkan kursi nomor 1 Balaikota DKI berjanji akan menjalankan amanah sebaik-baiknya selama 5 tahun. Pun ketika sudah terpilih, dengan lantang menyeru bahwa dirinya akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur sampai akhir jabatan. Tapi buktinya? Jelang pileg 2014, mungkin dengan harapan mendongkrak keterpilihan para caleg dari partainya, Jokowi di hari Jumat menyatakan diri siap maju sebagai bakal capres. Ada banyak media dan saksi hidup yang tahu akan hal ini.

Konon, majunya Jokowi karena diminta oleh partainya bernaung yang diperkuat lantaran desakan rakyat. Memang mengatasnamakan rakyat, lalu apakah warga Jakarta yang dulu memberi amanat kepadanya bukan rakyat? Atau alasan demi kemaslahatan bagi rakyat yang lebih banyak, sehingga dengan teganya meninggalkan dan menghianati warga Jakarta yang telah mempercayainya pada pilkada DKI 2012 lalu? Kalaulah warga Jakarta –yang paling tidak sekitar 7 juta– yang sudah menaruh besar harapan padanya lalu dicampakkan begitu saja, bagaimana kalau sekarang tengah mengumbar janji di mana-mana, di seluruh nusantara. Janji tetaplah janji yang harus ditepati. Amanah tetaplah amanah yang musti dijalani. Bukan dulu ngomong begitu begini, lantas dibohongi.

Okelah, apapun dalil-dalilnya yang membuat Jokowi maju sebagai bakal capres yang diajukan oleh partainya. Tapi, kalaulah memang orang-orang di sekitarnya dan termasuk dirinya memahami isi dan maksud hadist tersebut, mustinya malu, dan takut akan ‘label’ yang menempel pada dirinya. Bisa satu, dua atau bahkan ketiga-tiganya dari ciri-ciri tersebut.

Pun ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dua pasangan capres-cawapres, dukungan dari kalangan ulama terus menyemut di dua kubu. Sekali lagi, memang harus diakui, gemerlap politik begitu menggoda ulama. Tentunya, ketika alasan serta niat para ulama ini bergabung, mustinya apa yang mereka lakukan hanya karena niatan tulus, menjalankan tugas utamanya sebagai ulama yakni membina, membimbing umat ke jalan yang lurus dan benar sesuai tuntunan agama.

Bahkan beragam jenis black campaign yang dilakukan oleh para simpatisan, kader, termasuk orang-orang ‘terpandang’ yang masuk dalam tim sukses Jokowi-JK terhadap Prabowo, ulama yang berada di barisan kubu ini sama sekali tak meluruskan. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari fitnah. Semisal seputaran masa lalu Prabowo sebagai seorang tentara yang selalu saja dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Bukan hanya itu, kedudukannya saat itu sebagai Pangkostrad dituduh ikut berperan dalam tragedi Trisakti dan atau huru-hara Mei 1998. Padahal sudah jelas-jelas sudah ada ketetapan hukum bahwa Prabowo tidak terlibat. Termasuk ketika dalam Debat Capres-Cawapres jilid pertama, Prabowo menjawab sekaligus mengklarifikasi langsung atas tuduhan tersebut. Toh, dia sebagai prajurit, yang kala itu dipercaya sebagai komandan dengan kesatria mengambil alih tanggungjawab yang mustinya itu menjadi tanggungjawab Panglima ABRI kala itu.

Nah, mustinya ulama –yang sudah kepalang kadung berada di barisan Jokowi-JK— sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah, seharusnya meluruskan. Kalaulah memang, Prabowo menjadi bagian dari peristiwa kelabu itu, apakah lantas Prabowo tidak berhak dan tidak layak untuk tampil sebagai peminpin negeri ini? Masih belum cukupkah, sikap nasionalis, patriotis serta cinta tanah air yang ada pada dirinya?

Entah kenapa ulama bisa lupa atau memang melupakan sosok sahabat Sayyidina Umar bin Khattab atau sayyidina Khalid bin Walid, pejuang Islam yang selalu ada di sisi Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam. Dimana keduanya dulu begitu dikenal sebagai sosok yang berdarah-darah dalam memerangi Islam. Tapi setelah masuk dalam barisan Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam mereka terdepan dan dibanggakan umat Islam. Memang, jika membandingkan sosok Prabowo dengan kedua sahabat itu sangat jauh berbeda, baik masa maupun kondisinya. Tapi hakikatnya, kalau Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam  saja begitu mengagumi perjuangan dan sikap tegas kedua sahabatnya, kenapa ulama tidak? Setidaknya meluruskan orang-orang yang ada di kubu nomor urut 2, bahwa tuduhan –yang meskipun tak berdasar— yang diarahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM itu tidaklah benar.

Jadi, apakah para kyai, ulama, cendikiawan muslim, ustadz atau apapun sebutannya, lupa akan hal itu? Atau memang ada hal lain yang akhirnya mereka tergoda? Bukankah tugas pokok dan fungsi ulama untuk berada paling depan dan menyerukan amar makruf nahi munkar? Karena mereka adalah para pewaris nabi. Ini sekadar opini, kritik terhadap sepak terjang para ulama di pentas panggung politik. Semoga

Antara Pilpres, Piala Dunia dan Puasa

Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 memang sudah terasa sejak setahun terakhir lalu. Pun dengan gelaran Piala Dunia 2014 di Brasil tak kalah serunya. Apalagi ketika kedua rangkaian momen itu kini bertemu dalam rentang waktu yang sama. Puasa Ramadhan yang tinggal hitungan hari seakan tenggelam di tengah gegap gempitanya dua momen tersebut. 

LOGO PILPRESBetapa tidak, ajang pilpres dengan segala manuver yang dilakukan oleh kedua kubu yang bertarung nyaris menghilangkan ghirah (semangat) umat Islam terhadap datangnya bulan Ramadhan. Rasa hormat, saling menghargai, sopan dan santun dalam aktivitas politik hilang begitu saja diantara simpatisan apalagi tim sukses. Faktanya, yang ada hanya saling serang, caci maki, saling hujat, menjatuhkan satu sama lain dengan berbagai cara. Benar-benar momen politik ini nyaris membunuh rasa tenggangrasa, tepo seliro sesama warga negara.

Gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 9 Juli mendatang tentu beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain digelar di tengah euforia piala dunia, hari pelaksanaan pencoblosan itu baru memasuki masa sepuluh hari kedua di bulan ramadhan. Akankah berjalan dengan baik dan lancar, serta jauh dari kecurangan, manipulasi dan praktek kotor lainnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi, adanya cara-cara jahat, licik dan kotor itu sejatinya sudah berlangsung sejak masa pencapresan bergulir.

Lihat saja, aksi sebagian kalangan yang menjegal majunya salah satu capres dengan masih mempertanyakan track record Prabowo Subianto sudah datang jauh-jauh hari. Bahkan sejak mantan Danjen Kopassus ini diajukan oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beberapa waktu lalu. Pun ketika Prabowo Subianto – Hatta Rajasa telah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres yang berlaga di pilpres tahun ini, upaya penggembosan, pembunuhan karakter dengan cara membuka masa lalu yang dinilai berdarah-darah terus berlangsung. Dan sepertinya upaya ini tidak akan pernah surut.

Padahal, cara-cara yang dilakukan oleh lawan politiknya itu, terlebih bagi mereka yang berstatus sebagai umat Islam, sangat-sangat dilarang oleh ajaran Islam. Entah sadar atau tidak, lupa atau sengaja, mengerti atau tidak mengerti dengan ajaran Islam yang penuh rahmat, bagi mereka sikat bleh, hajar bleh, urusan belakangan. Ingat, bukan karena menjelang bulan puasa saja, apalagi akan ada masa kampanye yang masih dilangsungkan di bulan suci, tapi mustinya berbuat baik, saling amar makruf nahi mungkar itu bukan hanya di ramadhan saja. Sepanjang hidup sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk ber-amar makruf nahi mungkar.

Begitu pula dengan piala dunia yang bisa disaksikan secara langsung lewat saluran televisi swasta nasional mengalihkan mata kaum muslimin. Malah mereka lebih menyambutnya dengan penuh gembira, lantaran konon ajang tanding bola sepak ini akan menjadi teman di kala sahur. Apalagi, puncak dari gelaran FIFA itu bakal berlangsung di tengah bulan puasa. Tenggelam sudah bulan ramadhan yang penuh berkah di keramaian ajang empat tahunan ini.

Okelah, piala dunia sekadar hiburan sebagaimana gelaran-gelaran serupa yang ada selama ini. Kalaulah memang, tontonan olahraga yang satu ini mampu memberi semangat umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa khususnya di waktu sahur. Akan tetapi apakah tidak akan mengganggu kekhusyuan  ibadah qiyamul lail (sholat malam) , ibadah-ibadah jelang sahur dan atau waktu menjalankan puasa nanti. Memang, selama ini pun masyarakat khususnya umat Islam yang menunaikan ibadah sahur untuk puasa di keesokan hari selalu disuguhkan  tontonan-tontonan tv yang lebih banyak mudharat-nya (keburukan) dibanding manfaat yang didapat.

Rupanya ajang piala dunia yang membelah rangkaian pilpres sedikit mencairkan suasana perpolitikan yang kian menegang. Coba lihat, bagaimana para politisi, simpatisan maupun tim sukses di berbagai daerah bisa meredakan suhu politik dengan tontonan ini. Memang, tak dipungkiri hal itu sekedar ‘sandiwara’, sebagai pengisi ‘waktu jeda’ di padatnya jadwal kampanye dan ramainya pemberitaan seputar pilpres. Tapi, upaya saling serang, saling bantah, saling telikung masih tetap kentara tampaknya. Gelaran piala dunia hanya sekadar ‘iklan’ mahal yang boleh jadi tidak semua masyarakat menyukai atau menaruh waktu untuk yang satu ini. Beda dengan momen pilpres yang tidak hanya menjadi konsumsi orang dewasa yang masih punya tenaga, anak-anak kecil hingga para lansia pun ikut meramaikan.

Bagaimana tidak, obrolan piala dunia, pilres dan puasa ini kian menarik karena berbarengan. Kala bercengkrama dengan anak-anak di ruang televisi, beragam komentar mereka lontarkan. Kenapa capres yang itu selalu merasa dijahati padahal kenyataan memang begitu? Atau kapan Indonesia bisa tampil di piala dunia? Apakah tim Garuda Jaya yang dikawal Evan Dimas dan kawan-kawan kelak bisa masuk dalam gelaran FIFA itu? Bahkan bisa jadi saat sahur nanti kita lebih banyak menonton pertandingan bola. Begitu komentar anak-anak di rumah. Lain lagi dengan istri, tidak cukup ketika tengah bercengkrama dengan anak-anak, atau tengah asyik masak, di atas kasur pun masih tetap mengomentari ulah capres yang begitu ambisius hingga lupa dengan janjinya membenahi Jakarta. Belum lagi, harga sembako yang terus melambung, ketersediaan pasokan bahan makanan yang sepertinya dilupakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, karena terlalu sibuk mengurusi pilpres. Ah, rasanya magnet pilpres, piala dunia dan puasa ini begitu kuat saling tarik menarik.

Semoga, apa yang diuraikan diatas dengan apa yang dikhawatirkan itu hanyalah kekhawatiran pribadi saja. Bukan tidak mungkin, ini juga menjadi tantangan bagi pribadi ini dalam menghadapi ketiga momen yang begitu menggoda mata, pikiran dan tenaga untuk selalu ada untuknya.

Ada Kabar Apa (lagi) Para Caleg?

Seorang teman mengabarkan bahwa ia dipastikan tidak bakal lolos jadi anggota dewan. Suara yang diraihnya tak mencukupi. Pun dengan sisa suara yang dimiliki partai tak bisa membantu banyak, lantaran kurang dibanding raihan partai yang lain. Bukan itu saja, kegagalannya meraih kursi diduga adanya permainan antar sesama caleg.

2091303Ya, selain adanya praktek kotor beberapa jam sebelum pencoblosan, aksi rebutan suara yang diraih partai pun begitu kentara. Maklum, sebagai pemain baru, ia tak mau melakukan hal-hal yang dilakukan caleg lain. Padahal bisa saja ia mempraktekkan apa yang disarankan teman, keluarga dan tim sukses. Meski, gagal ngantor di gedung dewan, tak membuat putus asa, apalagi terganggu jiwanya. Tak seperti beberapa rekannya, ada yang tak berani keluar rumah saking malu karena gagal. Bahkan ada yang sempat dirawat dan nyaris gila, meski lewat pengobatan alternatif.

Lantas bagaimana dengan caleg yang lain? Entahlah. Pemilu 2014 untuk memilih anggota dewan baru saja usai, tinggal menunggu penghitungan suara oleh KPU yang dilanjut dengan keputusan para pemenangnya. Pemberitaan seputar kelakuan caleg gagal kerap menghiasi layar kaca maupun halaman utama surat kabar. Meski, memang kalah gaungnya dengan manuver-manuver elite politik jelang pilpres.

Pemilu 2009 lalu, ada banyak kisah pilu bagi para caleg yang berlaga dan berujung pada stress. Berdasarkan data yang dilansir stasiun teve swasta nasional MetroTV beberapa waktu lalu, setidaknya ada 49 orang caleg DPR pusat yang mengalami gangguan jiwa. Di tingkat DPRD Provinsi, sedikitnya ada 495 orang caleg yang stress. Untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 6.827 orang caleg diindikasi mengalami depresi. Sementara untuk calon senator (DPD) ada 4 orang yang dinyatakan stress usai pemilu.

Beberapa waktu lalu, di daerah Jawa Timur, ada caleg mengamuk di jalanan lantaran kalah. Di daerah lain, ada caleg yang minta uang pemberiannya kepada masyarakat karena tak berhasil meraup suara. Ada pula yang memblokade akses jalan warga, hanya karena kalah suara di TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi,  ada caleg karena tidak puas dengan hasil raihan suara, malah melakukan tindakan kriminal dengan mencuri kotak suara. Dan bisa jadi, kejadian kebakaran sejumlah kantor kecamatan, kelurahan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan kotak suara diakibatkan kesengajaan oleh oknum tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Stress, disamping lantaran harus menanggung hutang, harta benda yang tergadai, juga rasa malu dan sakit hati. Masih ada banyak kisah menyedihkan, meski malah kadang lucu mendengarnya. Itu baru yang terekspos oleh media, belum lagi yang karena malu, akhirnya menghilang, mengasingkan diri untuk menenangkan jiwa usai kalah.

Sejatinya, ulah caleg nyleneh, tidak masuk akal, dan akhirnya berujung stress tak cuma lantaran kalah di pemilu. Jauh sebelum pencoblosan dan bahkan proses pemilu itu baru dalam tahap pencalonan sang bakal caleg. Segala daya, upaya dilakukan agar bisa lolos. Tak terbayang repotnya jadi caleg. Lihat saja, selain menjalankan sesuai prosedur, lelaku yang dianggap dapat mengantarkan kesuksesan pun banyak dilakukan para caleg. Ada yang pergi ke petilasan mbah anu, mandi di sungai, tempat-tempat yang dianggap bertuah dan lain sebagainya. Meski, apa yang dilakukannya itu tak masuk akal. Harap maklum, Indonesia masih tetap kental dengan budaya klenik.  Ada pula yang rajin mendatangi kyai sepuh, pondok pesantren, panti asuhan untuk meminta doa restu atau apapun. Banyak macam niat yang dilakukan caleg sebelum bertarung.

Boleh jadi, rumah sakit khusus yang menangani gangguan kejiwaan kebanjiran pasien. Bahkan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, sejumlah rumah sakit jiwa di daerah telah menyiapkan fasilitas dan tenaga medisnya. Tak cuma itu, sejumlah padepokan, pengobatan alternatif, bahkan pondok pesantren ikut melakukan persiapan sebelum pileg berlangsung. Kemungkinan besar, pengobatan alternatif, penanganan dan perawatan yang di lakukan sejumlah kyai lebih banyak dipilih oleh caleg gagal.

Memang, tidak ada yang melarang seseorang untuk maju sebagai caleg. Tapi, mustinya harus bisa mengukur diri. Tak sekadar kemampuan finansial, modal baik pengetahuan maupun sosial, tapi kematangan jiwa, juga mental menghadapi kenyataan yang ada. Boleh jadi, kadang ini yang banyak dilupakan orang ketika ingin maju sebagai caleg. Ada banyak yang mengatakan dirinya siap, tapi nyatanya tidak. Pun dengan yang dinyatakan lolos melenggang ke gedung wakil rakyat, selain diliputi euforia kemenangan. Ada rasa takut berlebihan akan adanya sejumlah ‘permintaan’ dari berbagai kalangan baik yang dulu melapangkan jalan, membantu keuangan atau mengantarkan kemenangan. Dimana ujung-ujungnya, akan menggoda keimanan, kejujuran dan niatan awal menjadi seorang wakil rakyat. Itulah yang acap dilakukan wakil rakyat bisa sebagai ujian, tantangan atau malah menjadi sebuah keharusan.

Rakyat hanya berharap suara yang dititipkan tak tergadaikan. Walau mereka sadar, ketika mencoblos sang caleg itu pun lantaran dijanjikan atau malah digadai dengan sejumlah lembaran rupiah. Semoga, kejujuran dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada wakilnya tak disia-siakan. Apapun alasannya. semoga

foto diambil dari inilah.com

Apa Kabar Para Caleg?

Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif baru saja usai sepekan lalu. Tak dipungkiri, pemerintah menilai pelaksanaan pemungutan suara secara umum berjalan lancar, meski tak sedikit pula yang harus diulang. Setidaknya, pencoblosan ulang dilakukan di 23 provinsi. Ada banyak penyebab yang mengharuskan diulang. Kegaduhan politik pun kian santer terdengar. Panasnya suhu politik semakin meningkat. 

8shofsdfApalagi ketika hasil penghitungan cepat (quict count) sejumlah lembaga survei dirilis di berbagai media massa. Terlebih media elektronik yang langsung mewartakan sejam setelah pemungutan dinyatakan selesai. Harap-harap cemas menggelayuti para pemangku partai politik dan calon legislatif (caleg).

Lalu apa kabar para caleg? Berhasil melenggang ke kursi dewan? atau terpental tak ke pinggiran? Karena seperti pemilu sebelumnya, kali ini peraih suara terbanyaklah yang akan bisa duduk di parlemen. Ada ribuan caleg tengah berharap. Meski angka-angka perolehan yang dirilis sejumlah lembaga survei diklaim mewakili untuk bisa menghitung keterpilihan.

Setelah berjibaku sekuat tenaga untuk bisa mendapat nomor urut, dapil dan lolos masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Tentunya mereka berharap cemas untuk bisa tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Tak berhenti di situ, setelah terpampang namanya berikut foto sebagai caleg, mereka harus menyiapkan tenaga dan biaya lebih ekstra lagi. Bersaing di medan perang dalam bingkai sosialisasi, kampanye sebelum dipilih oleh masyarakat di 9 April lalu.

Tak terbantahkan lagi, betapa repotnya para caleg menyiapkan segala sesuatunya. Siapapun dia. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat ketebalan lembaran rupiah sebagai amunisi menghadapi pileg kemarin dan modal sosial yang pernah ditanam, serta tingkat popularitasnya di mata masyarakat. Semua itu bisa terlihat dengan kasat mata. Meski pada akhirnya, pilihan masyarakat itu akan dibuktikan pada saat pencoblosan.

Kerepotan dan kegelisahan kian menjadi ketika pemungutan suara dinyatakan usai. Boleh jadi, caleg tidak sekadar mengawal perolehan suara pribadinya, tapi ada kewajiban menjaga suara partai pula. Dan bisa jadi peperangan berikutnya baik antar caleg maupun partai yang sesungguhnya itu terjadi usai pemungutan suara selesai. Pasalnya, sabotase, penilepan angka-angka hasil penghitungan hingga jual beli suara bukan sekadar isu belaka, tapi memang terjadi. Inilah yang membuat ketar-ketir sekaligus ajang tawar-menawar para caleg. Wani piro?

Sebagai bumbu-bumbu dari hingar bingar politik tak lain adalah tersiarnya caleg-caleg yang stress, lantaran kurang siap menghadapi kenyataan. Peran media massa lewat pemberitaan seputar perilaku caleg, termasuk manuver partai politik dalam menyikapi hasil sementara pemilu kian sedap. Sepertinya, tak ada berita yang begitu nikmat dilahap, selain tingkah polah elite partai dan para calegnya dalam memperebutkan kursi. Meski diakui, aktivitas para caleg dalam mengawal suara tak seheboh waktu kampanye. Karena memang, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Layaknya perang gerilnya, operasi senyap itu terus merangsek ke penyelenggara pemilu (KPU dan perangkatnya) mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pusat.

Semoga apa yang dilakukan para caleg baik yang mungkin diprediksi lolos maupun tidak lolos masih tetap dalam koridornya. Mau bersikap jantan dalam menyikapi hasil dan keputusan yang bakal dikeluarkan lembaga penyelenggaran pemilu (KPU). Meski bisa jadi, keputusan itu dihasilkan dari deal-deal tertentu atai bahkan sebuah kecurangan yang mungkin secara kasat mata tak nampak. Rasanya, tenang bila apa yang diperoleh caleg memang benar-benar itu hasil dari perjuangan yang benar dan sesuai aturan. Dan sejatinya, mereka pun tak merasa tenang ketika apa yang diraihnya itu dilalui atau malah dipenuhi kecurangan. Hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui. semoga…