Lebih Dekat Dengan Ahmad Muzani, Sang Pemberani

Tegas, cerdas dan berani selalu ditampilkan oleh sosok politisi Senayan ini. Betapa tidak, setiap rumor politik yang terjadi selalu disikapinya dengan santun. Terlebih di saat panggung politik yang kian ramai pasca ditolaknya Hak Angket Mafia Pajak. Dimana Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya menjadi ’buah bibir’ di semua kalangan. Ia pun harus pintar mengatur lalu lintas politik yang mendadak sibuk.

Keberadaan H Ahmad Muzani (43), pengusaha sekaligus politisi muda ini di Partai Gerindra tak disangsikan lagi. Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Muzani kerap menjadi narasumber terpercaya bagi pencari berita dalam mendapatkan informasi. Pun dengan lawan maupun kawan politik di Senayan, Muzani kerap menjadi incaran. Selain dekat dengan semua petinggi partai, pria kelahiran Tegal, 15 Juli 1968 ini tidak pelit dalam memberikan informasi berkaitan dengan aktifitas partainya. Termasuk yang tengah menjadi perbincangan banyak orang, yakni gonjang-ganjing koalisi dan reshuffle kabinet. ”Kami berkesimpulan sementara, wacana reshuffle dan evaluasi koalisi cukup sampai di sini. Saya sudah mencium gelagat itu beberapa waktu lalu. Ini lagu lama syair baru,” tegasnya.

Kiprahnya di organisasi telah ditekuninya sejak usia remaja di kota kelahirannya. Selain aktif di organisasi sekolah, Muzani pun pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII). Lepas dari dunia bangku sekolah, Muzani melanjutkan pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, mengambil jurusan Komunikasi. Dari sanalah akhirnya, Muzani menggeluti dunia jurnalistik. Dimulai dari menjadi wartawan majalah Amanah, beberapa tahun kemudian menjadi penyiar Radio Ramako. Lalu Muzani pun dipercaya memegang stasiun radio di kawasan Serang Banten, sebagai direktur Radio Ramaloka.

Lantaran memiliki jaringan yang luas di berbagai kalangan, Muzani pun bergabung sebagai manager di salah satu perusahaan –yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit— milik Prabowo Subianto. Otomatis, Muzani pun ikut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) –yang pada akhirnya, ayah dari empat anak ini bergabung di dalamnya, termasuk menjadi bagian dari Partai Gerindra. Sekarang ia pun dipercaya sebagai Sekjen partai berlogo kepala garuda.

Sebelumnya, dunia politik praktis ditekuninya saat ikut membidani partai bentukan dai kondang Zainuddin MZ yakni Partai Bintang Reformasi (PBR) dan sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen. Menjelang pemilu 2009 lalu, pria yang suka menyantap makanan daerah ini bergabung ke Partai Gerindra. Lewat Partai Gerindra inilah, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro.

Upayanya tak sia-sia, suami dari Himmatul Aliyah ini akhirnya berhasil melenggang ke Senayan periode 2009-2014, dengan raihan suara yang signifikan yakni 24.723 suara. Kini, politisi yang gemar jogging saban pagi hari ini duduk di Komisi I yang membidangi soal pertahanan, luar negeri dan informasi. Selain diamanahi untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra, anggota dewan bernomor  A21 ini juga didapuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI –salah satu badan kelengkapan yang ada di DPR. Sementara di luar urusan kepartaian dan parlemen, Muzani pun menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Di Partai Gerindra inilah, menurut Muzani, pihaknya –baik yang ada di gedung wakil rakyat maupun di luar— kerap memberikan catatan terkait dengan masalah pembangunan yang dijalankan pemerintahan selama ini. ”Termasuk tentang jalan keluar terhadap masalah tersebut,” ujarnya.

Muzani mencontohkan, misalnya tentang arah pembangunan yang dinilai terlalu kuat pada kemauan pasar. Padahal, negara harus lebih kuat lagi di dalam mengambil peran di dalam proses pembangunan dengan cara memberdayakan BUMN sebagai pilar penting dari pergerakan pertumbuhan ekonomi. Lalu, memaksimalkan sumber daya alam untuk pemanfaatan yang sebesar-sebesarnya bagi pembangunan rakyat.

”Apakah mungkin misalnya produksi alam kita tidak dijual ke luar negeri, tapi untuk bahan bakar pabrik pupuk kita? Pupuk itu bisa dihasilkan untuk petani, ketersediaan pupuk yang memadai,” tandasnya.

Di sela-sela kesibukannya mengatur arah angin politik, majalah GARUDA dengan Muzani dalam berbagai kesempatan, berikut ini petikan dialog seputar rumor deal-deal politik yang ada.

Konon kabarnya Gerindra diajak gabung ke koalisi, bagaimana sikap Partai Gerindra terkait dengan itu?

Kami tidak ada deal-deal dengan Demokrat atau berpikir kemungkinan akan masuk koalisi. Memang, kami diajak masuk dalam koalisi. Tapi kami belum menerima langsung atau menolak. Pertama, kami memberikan syarat. Dengan syarat tersebut, kami menunggu respon SBY, apakah diterima seluruhnya atau sebagian atau ditolak, belum direspon. Kedua, kami belum tahu portofolio. Ketiga, kami belum menyerahkan nama-nama. Karena itu, hari ini posisinya seperti itu, nothing saja.

Apakah ini imbas dari penolakan Gerindra terhadap usulan Hak Angket Mafia Pajak beberapa waktu lalu?

Kami tegaskan keputusan paripurna DPR beberapa waktu lalu, tidak ada iming-iming atau deal-deal politik. Kalaupun ada itu sedekah politik. Sampai sekarang tidak ada komunikasi SBY dan Prabowo Subianto.

Lantas, bagaimana kepastian Gerindra jika diminta masuk dalam koalisi?

Diakui memang, pembicaraan ke arah itu sudah mengerucut. Masalahnya, kalau mengambil bagian di koalisi, ingin keberadaan kita memberikan nilai tambah. Kita tidak hanya menggenapkan atau mengganjilkan jumlah dan tidak memberi perubahan apa-apa dari masa pemerintahan yang hanya tinggal tiga setengah tahun ini. Sebaliknya, opsi tidak mengambil bagian dari koalisi, juga kita pikirkan. Tiga setengah tahun ini kan yang tersisa efektif itu dua setengah tahun. Apa yang bisa kita berbuat?

Kalau memang harus bergabung dalam koalisi, apa yang membuat Gerindra ingin bergabung?

Setidaknya, ada yang ingin kita sumbangkan bagi kebaikan bangsa. Kalau hal ini tidak dapat persetujuan yang bahurekso (penguasanya), ya sudah. Buat Gerindra berada di dalam maupun di luar pemerintah, sama saja. Di luar kekuasan berarti tugas kita mengontrol agar pemerintahan lebih efektif. Kalau di dalam, bagaimana kita bisa efektif, bagaimana untuk (membangun) demokrasi. Hanya beda peran saja, yang satu mengeritik, yang satu dikritik.

Kabarnya Gerindra ditawari posisi menteri?

Itu saya benarkan. Tapi tadi (soal dua opsi), itu adalah sikap dan pandangan kami. Hal itu sudah kami sampaikan beberapa catatan atau prasyaratnya.

Lalu soal reshuffle kabinet, apakah akan terjadi?

Tidak akan terjadi. Karena SBY kesulitan dalam komunikasi dengan Partai Golkar dan PKS. Tapi di sisi lain, belum ada jaminan PDIP dan syarat dari Gerindra. Sehingga presiden kesulitan, feeling kami reshuffle tidak akan terjadi.

Lantas apa makna isu reshuffle yang belakangan santer diperbincangkan?

Pada akhirnya, isu reshuffle ini dijadikan instrumen untuk menguji loyalitas menteri-menteri dalam koalisi, kalau itu tercapai.

Catatan:

Artikel ini ditulis dan dimuat untuk majalah GARUDA, Edisi Maret 2011

Advertisements

One thought on “Lebih Dekat Dengan Ahmad Muzani, Sang Pemberani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s