Membangun Kembali Indonesia Raya

Sumber daya alam Indonesia melimpah. Ini karunia yang patut disyukuri. Tapi kenapa penduduk negeri ini masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang memadai? Jelas ada yang kurang tepat dalam pengelolaannya. Karena ini Indonesia perlu dibangun kembali dengan mengoreksi pola pengelolaannya yang kurang mendukung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang kuat, berpandangan jauh ke depan.

Buktinya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas, mineral, lahan yang subur, jumlah penduduk yang banyak dan keragaman hayati yang sangat besar tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia sebagai negara tropis terbesar kedua di dunia, tapi petaninya relatif miskin. Bahkan Indonesia pun masih menjadi negara pengimpor besar komoditas pangan. Pun dengan nasib nelayan yang relatif miskin, padahal panjang pantai dan luas laut Indonesia terluas keempat di dunia. Bukannya kekayaan itu dinikmati bangsa sendiri, justru lebih banyak dikuasai dan dikuras serta dirampas oleh negara-negara asing.

Sejatinya, posisi Indonesia dari aspek perekonomian harus sejajar bahkan lebih baik dibanding dengan negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang setara. Nyatanya, pengalaman dan kinerja pembangunan nasional yang demikian mengecewakan, setidaknya setelah reformasi tahun 1998, belum cukup untuk membangkitkan kesadaran dan komitmen bangsa. Mestinya dengan kepeloporan semua pihak yang pernah dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini, melakukan perubahan atau koreksi mendasar terhadap strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional.

Terlebih persoalan-persoalan pokok dan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kebodohan, ketertinggalan kualitas sumberdaya manusia, pudarnya keunggulan sumber daya sosial khas bangsa Indonesia, degredasi sumber daya alam dan lingkungan dan lemahnya daya saing terhadap bangsa-bangsa lain masih saja berlangsung dan melekat dengan proses pembangunan nasional. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut masih saja dilihat dari sudut pandang statistik atau angka-angka yang dijadikan sebagai indikator adanya perbaikan atau kemajuan yang dicapai.

Padahal jika dilihat dari tolok ukur nilai tukar rupiah, dari tahun 1997 sampai sekarang, setidaknya bangsa ini telah jatuh miskin lima kali. Pun dari segala ukuran, tak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya Indonesia masih tetap saja tergolong sebagai negara sedang berkembang, agar lebih sopan untuk tidak menyebutnya sebagai negara miskin atau terbelakang. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1999 sebagaimana yang tertuang dalam Van Zorge Report –yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS)— tentang neraca ekspor impor Indonesia untuk tahun 1997 dan 1998 menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang mengalami surplus ekspor sebesar 11,7 miliar dan 21,5 miliar Dollar Amerika. Tapi mengapa ekonominya begitu rapuh?

Rupanya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, 1998 dan 1999 sejatinya bukan krisis ekonomi yang sebenarnya, tetapi krisis ekonomi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memang hendak merusak kehidupan bangsa Indonesia. Dengan melihat neraca ekspor impor Indonesia yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai kekuatan dan kesehatan ekonomi suatu bangsa, maka yang terjadi di Indonesia adalah Net Outflow of Wealth dari bangsa Indonesia, yakni arus keluar kekayaan bangsa dan karenanya bangsa Indonesia tidak menikmati akumulasi kekayaan nasional.

Bahkan sampai dengan 2008, berdasarkan data BPS, terjadi net profit sebagai bangsa yakni ekspor yang melebihi impor dengan rata-rata 25 miliar Dollar tiap tahun. Tapi nyatanya, Bank Indonesia mengumumkan pada 2009 cadangan devisa negara selalu berada di kisaran 50 miliar Dollar. Berdasarkan laporan tersebut berarti terjadi Net Loss of National Wealth sebesar kurang lebih 250 miliar Dollar. Artinya, dimana keuntungan dan kekayaan bangsa tidak tinggal di Republik ini.  (lihat tabel)

Kondisi mendasar inilah yang menurut Prabowo Subianto, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), ada sesuatu yang salah pada sistem perekonomian yang dianut bangsa ini. ”Negara kaya dengan sumber daya alam mineral dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan Indonesia sebagai lumbung pangan yang besar, namun rakyatnya miskin. Hal inilah yang saya sebut sebagai paradoks Indonesia,” tegas Prabowo seperti yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Hal senada disampaikan Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, anggota Dewan Pakar Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI) Bali, bahwa bangsa ini harus berani berani meninggalkan ataupun mengoreksi sebuah sistem ekonomi yang tidak membawa kemakmuran kepada rakyat banyak. ”Ternyata sistem perekonomian kita yang neo liberal ini tidak mungkin untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan rendah yang juga berkualitas rendah,” tegas anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Gerindra ini.

Faktanya, dalam bidang perekonomian, strategi, kebijakan, serta program yang telah dijalankan sejak awal pembangunan nasional tahun 1970-an sampai saat ini masih belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang relatif tinggi, berkesinambungan, serta berkeadilan. Bahkan, permasalahan mendasar yang terjadi adalah Indonesia cenderung terjebak dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah.

Memang, dari sisi nominal terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, tapi masih tetap lebih rendah dan bahkan cenderung kian besar perbedaannya jika dibanding dengan negara-negara lain yang setara. Sejak orde baru, Indonesia belum mampu sejajar dengan Thailand, apalagi dengan Malaysia. Padahal kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia hanya mampu mencapai produk domestik bruto per kapita sekitar 2.181 Dollar pada tahun 2008 lalu. Sementara negara-negara seperti Thailand, Brasil dan Meksiko telah melewatinya pada tahun 1990-an.

Mestinya, masa usia 65-70 tahun merupakan tonggak umur yang sangat menentukan bagi seorang manusia atau suatu bangsa. Pada rentang 65-70 tahun-lah, seseorang dipandang telah mencapai purnabaktinya dalam kehidupan. Artinya, Indonesia mestinya dapat berada pada posisi sebagai negara berpendapatan menengah yang sebenarnya yakni sekitar 3.705 – 11.455 Dollar. Namun faktanya, Indonesia saat ini masih jauh dari harapan tersebut.

Strategi dan Aksi

Setidaknya dengan modal kemerdekaan yang telah dicapai dan kesatuan yang utuh dan kuat yang telah diperoleh, maka Indonesia sebagai bangsa dan negara mampu berdaulat dalam seluruh bidang kehidupan. Dalam hal ini, Partai Gerindra sendiri, menurut Prof Dr Ir Suhardi, MSc, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, telah menyusun strategi yakni Lompatan Besar (big-push strategy) yang tediri dari empat komponen terpadu. Pertama, strategi pokok, yakni membangun landasan yang kokoh. Kedua, strategi utama: membangun sumber pertumbuhan berkualitas. Ketiga, strategi pendukung; membangun lingkungan yang memampukan. Keempat, strategi implementasi; menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi pokok, strategi utama, dan strategi pendukung yang tak terpisahkan. Dalam implementasi, ketiganya saling mendukung dan saling menguatkan. ”Dengan strategi terpadu ini diharapkan tujuan dan sasaran serta target untuk menggandakan kinerja pembangunan nasional dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” katanya.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah terjebak dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang relatif rendah serta tekanan jebakan utang. Karena Gerindra terus memperjuangkan program-program prioritas seperti membangun kedaulatan pangan, membangun kembali kedaulatan energi dan mengembangkan industri unggul dan bernilai lebih. Termasuk di dalamnya adalah  program aksi –yang merupakan program kongkrit dan dalam jangka pendek— dapat diharapkan menjawab permasalahan dan tantangan utama perekonomian nasional sekaligus memberikan lompatan besar bagi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berkesinambungan dan lebih berkeadilan. Gerindra sendiri menyebutnya dengan 8 (delapan) program aksi untuk kemakmuran rakyat.

Strategi pembangunan ’lompatan besar’ setidaknya diyakini akan memberikan fokus pilihan dengan membangun kedaulatan pangan dan membangun kembali kedaulatan energi alternatif. Fokus pilihan tersebut tentu didukung oleh pengembangan industri yang unggul dan bernilai tambah. Keseluruhan program tersebut disusun dan diimplementasikan untuk mencapai amanat UUD 1945, terutama pasal 28, 31, dan 33 amandemen keempat UUD 1945.

Sekretaris Eksekutif Institut Garuda Nusantara, sekaligus anggota Tim Merah Putih, Dr Ir Endang S Thohari, MSc, menegaskan, belajar dari pergerakan dan pengalaman membangun Indonesia selama lebih dari 65 tahun dan harapan serta cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur maka diperlukan suatu reorientasi, strategi dan kebijakan pembangunan. Reorientasi, penekanan dan penajaman kembali paradigma pembangunan nasional ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. ”Seperti yang ditegaskan oleh Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, apabila kita terus berada pada strategi pembangunan seperti sekarang, maka pada 2045 pada saat 100 tahun merdeka, Indonesia masih tergolong sebagai negara papan bawah atau negara miskin,” tegasnya.

Kini saatnya, diperlukan haluan baru untuk mengubah kondisi negeri yang kian terpuruk ini bangkit kembali dalam rangka mencapai Indonesia yang maju berdaulat, adil dan makmur. Dimana haluan baru itu harus dipimpin dan digerakkan oleh pemimpin baru, yang mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat dan komponen bangsa yang memiliki karakter tegas, kuat dan berwibawa yang membawa semangat dan harapan baru.

Sejatinya, bangsa ini mampu menjalankan terobosan besar dengan memaksimalkan keunggulan terbaik, menekan kebocoran ekonomi, mengubah paradoks Indonesia menjadi keajaiban Indonesia. ”Karena memang sudah menjadi kodrat bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” pungkas Ketua Harian Perempuan Indonesia Raya (PIRA) ini. [G]

Lampiran tabel 1

Tabel Neraca Ekspor-Impor Indonesia tahun 1997-2008

Tahun

Termasuk Minyak dan Gas

Neraca

Ekspor (juta US$)

Impor (juta US$)

1997

53,443.60

41,679.80

11,763.80

1998

48,847.60

27,336.90

21,510,70

1999

48,665.50

24,003.30

24,662.20

2000

62,124.00

33,514.80

28,609.20

2001

56,320.90

30,962.10

25,358.80

2002

57,158.80

31,288,90

25,869.90

2003

61,058.20

32,550.70

28,507.50

2004

71.584.60

46,524.50

25,060.10

2005

84,530.00

56,410.00

28,120.00

2006

100,790.00

61,070.00

39,720.00

2007

114,100.90

74,473.43

39,627.47

2008

136,760.00

128,790.00

7,970.00

Rata-rata

74,615.34

49,050.37

25.564,97

 Catatan:

Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Juni 2011

Advertisements

2 thoughts on “Membangun Kembali Indonesia Raya

  1. Ia benar, mari sama sama kita bangun indonesia menjadi negara yang makmur. Menurut saya hanya ada satu cara untuk membangkitkan kembali indonesia, yaitu dengan menumbuhkan kembali rasa persatuan dan kecintaan kita kepada Indonesia. Bukankah ada pepatah yang bilang bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Terima kasioh sebelumnya. Maaf yah kalo komen saya kepanjangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s