Pertumbuhan untuk Keadilan

Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 persen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk  bisa naik kelas.

 Kekayaan sumber daya alam dari perut bumi nusantara adalah sebuah rahmat. Tapi anugerah tanpa pengelolaan yang cerdas tak memberi sumbangsih yang berarti bagi penduduknya.

Lihatlah realita yang ada. Hasil dari kekayaan alam itu langsung diekspor ke luar negeri. Tanpa senuhan pengelolaan sebelumnya, nilai ekspor jelas rendah. Nilai tambah yang kecil dengan sendirinya memberi sumbangan yang kecil pula untuk pembangunan nasional. Apalagi bila hasil itu hanya dinikmatioleh segelintir kalangan. Paradigma seperti ini mau tidak mau harus diubah dalam menapak langka yang lebih baik di hari esok.

Sejatinya, program pembangunan nasional yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, kebodohan, serta mengejar ketertinggalkan bangsa kita dari negara lain. Tujuan tersebut akan tercapai dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha yang luas, berkeadilan bagi penghidupan yang layak, disertai terjaminnya pemenuhan seluruh hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya lain adalah menciptakan nilai tambah yang tinggi dari kelimpahan kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa.

Tujuan dasar pembangunan nasional ini diharapkan dapat tercapai dengan meningkatkan kedaulatan bangsa, kemakmuran rakyat, serta kemajuan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi faktanya, pengalaman pembangunan nasional yang dilaksanakan sebelumnya belum mampu secara mendasar dan menyeluruh mengatasai permasalahan terkait. Pasalnya, selama ini, menempatkan dan meletakkan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan layaknya sebagai salah satu kegagalan pasar semata.

Tak ayal jika dalam strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan kelaparan dan kebodohodan didekati dan diatasi dengan pendekatan residual –sebagai ikutan atau sisa dari strategi dan kebijakan bidang atau sektoral— dan mengharapkan berlangsungnya efek menetes ke bawah. Buktinya, hingga kini, masalah kemiskinan, kelaparan dan kebodohan masih tetap ada dan bahkan relatif besar di Indonesia. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Mengapa ini terjadi?

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, aman, damai dan stabil diharapkan menjadi modal utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Utamanya di bidang ekonomi, keberhasilan dan kemajuannya diharapkan mampu kembali memberikan kontribusi dan dukungan bagi upaya menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, dibutuhkan strategi pembangunan nasional yang tepat.

Terkait dengan itu, Prabowo Subianto, menawarkan visi dan misi pembangunan nasional yang diterjemahkan dan dirumuskan ke dalam satu strategi yakni Strategi Dorongan Besar (big-push strategy) yang terdiri dari empat komponen terpadu.  Pertama, Stategi Pokok (grand strategy); membangun landasan yang kokoh. Kedua, Strategi Utama; membangun mesin pertumbuhan berkualitas. Ketiga, Strategi Pendukung; membangun lingkungan yang memampukan. Keempat, Strategi Implementasi; menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, dari keempat komponen strategi dorongan besar tersebut, strategi pokok dijadikan sebagai strategi mendasar yang melingkupi seluruh strategi utama, pendukung dan implementasi dalam kebijakan dan program pembangunan Indonesia ke depan. ”Strategi pokok ini sangat penting sehingga harus ada dalam setiap langkah dan proses pembangunan itu sendiri. Tidak boleh tidak. Strategi pokok ini juga merupakan tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat hakiki dan abadi,” tegasnya, seperti yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Strategi Pokok

Strategi pokok membangun landasan yang kokoh oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dirumuskan menjadi 5 (lima) yakni: Pertama, menjaga kedaulatan NKRI yang aman, damai dan stabil. Kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan dan berkeadilan. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas. Keempat, memberantas kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Kelima, menciptakan lingkungan sehat, bersih dan berkualitas.

Menurut Prabowo, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kedaulatan negara dalam wilayah NKRI merupakan syarat mutlak dan dasar bagi terciptanya Indonesia yang aman, damai dan stabil. Sebagai rumusan pertama, kedaulatan ini meliputi aspek pertahanan keamanan, politik, hukum internasional serta penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Begitu pula pada rumusan kedua, untuk bisa mencapai kemakmuran rakyat, kemajuan perekonomian, serta mengejar ketertinggalan, perekonimian Indonesia harus mampu tumbuh relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimaksud adalah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding dengan dua aspek, yaitu dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di dunia.

Dalam buku tersebut Prabowo juga menegaskan, mestinya pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Untuk bisa naik kelas dari negara golongan pendapatan menengah bawah ke menengah atas, setidaknya sejajar dengan Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Malaysia, dan Mexico, diperlukan peningkatan pendapatan lebih dari dua kali atau minimal sebesar 3.706 dolar Amerika. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi baik jangka menengah (2000-2007) saat ini yang hanya 5,1 persen (World Bank 2009), maupun dengan level jangka menengah yang paling baik sekalipun (1990-2000) yang sebesar 7,5 persen, cita-cita negara berpendapatan menengah kelompok atas yakni 3.706 dolar atau sekitar Rp 40 juta per tahun per orang sepertinya tidak akan mungkin tercapai.

Setidaknya, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 pesen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah kelas bawah ke menengah kelas atas dengan pendapatan per kapita 3.706 dolar. Itu pun dengan asumsi negara-negara lain bertumbuh tetap dan stabil seperti saat ini, dan tidak ada negara lain yang mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa di luar tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini.

Nyatanya dengan program pembangunan nasional yang dijalankan saat ini, cita-cita dan target tersebut sepertinya tidak akan tercapai, karena dalam 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi nasional relatif tidak jauh berbeda atau bahkan masih sama saja dengan kondisi pada saat sebelum krisis ekonomi. ”Selama ini kita terjebak dan didikte oleh kepentingan dan dominasi negara-negara asing. Hal ini diperparah lagi dengan sikap tidak mau tahu dan kelengahan para elit nasional,” tegasnya.

Sementara Martin Hutabarat, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, menegaskan rumusan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas merupakan perwujudan dari hak bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat b yang berbunyi, ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Memang, banyak faktor dan aspek yang menyebabkan seseorang tidak bisa memperoleh pekerjaan dan sifatnya sangat kompleks. Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga harus mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian dan kemampuan ekonomi.

Selain itu, upaya pemberantasan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan perlu mendapat perhatian dan fokus pokok dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Menurut anggota Komisi III DPR-RI ini, kemiskinan, kelaparan dan kebodohan sejatinya melanggar hak asasi manusia. ”Strategi pembangunan yang menempatkan dan menjadikan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan menjadi fokus pokok sangat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Begitu juga pada rumusan terakhir, lingkungan hidup yang berkualitas dan lingkungan keberagaman plasma nutfah juga dapat menjadi modal dan keunggulan dalam proses produksi suatu komoditas atau barang. Karenanya, bisa menjadi salah satu nilai tambah yang jauh lebih tinggi di mata konsumen, seperti produk hijau (green product) yang tengah menjadi tren global.

Strategi Utama

Untuk dapat melaksanakan dan mencapai tujuan serta sasaran dari lima strategi pokok, maka diperlukan adanya strategi utama –yang menjabarkan lebih pada operasional dan prioritas dalam  konteks dan dinamika serta tantangan pembangunan saat ini. Setidaknya, ada delapan strategi utama –yang dicanangkan Prabowo Subianto— yakni: Pertama, membangun kedaulatan pangan nasional. Kedua, membangun kembali keudalatan enegeri nasional. Ketiga, mengembangkan industri nasional yang unggul dan bernilai. Keempat, memberdayakan BUMN sebagai motor dan agen utama penggerak pembangunan. Kelima, membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan nasionalisme dan berbasis sumber daya sosial bangsa. Keenam, akselerasi pembangunan pedesaan. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur. Dan terakhir, membangun kembali kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, dari delapan strategi utama diatas, yang menjadi prioritas dan diharapkan menjadi strategi utama primer dalam pencapaian pertumbuhan berkualitas adalah membangun kedaulatan pangan dan membangun kembali kedaulatan energi nasional yang didukung oleh pengembangan industri yang unggul dan bernilai tambah tinggi. ”Untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, peningkatan produksi pangan utama Indonesia harus mampu tumbuh signifikan jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun ditambah tingkat kenaikan permintaan dunia dan tingkat kenaikan pendapatan penduduk per kapita,” urainya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, untuk dapat menjadi motor dan penggerak utama pembangunan nasional, terutama dalam bidang pangan dan energi, termasuk di dalamnya industri sekunder pangan dan energi, pengembangan ke depan harus mampu menjadikan BUMN lebih terintegrasi, sinergis dan mampu berkompetisi secara global.

Sebagai suatu entitas bisnis dan usaha, BUMN memiliki dan menguasai aset yang relatif sangat besar dengan nilai total aset mencapai Rp 1.500 triliun. BUMN disamping sebagai entitas bisnis, sekaligus memiliki misi dan peranan sosial dalam kerangka pembangunan nasional. Maka tak heran jika institusi ini memiliki karakter dan sifat yang unik, yaitu relatif mudah dan efektif untuk diarahkan oleh pemerintah untuk tujuan dan sasaran pembangunan atau program tertentu.

Sementara Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan, wilayah pedesaan yang merupakan sentra produksi pangan nasional belum mendapatkan perhatian. Parahnya lagi, seluruh sumber daya modal kapital serta modal sosial masyarakat pedesaan terserap dan ditarik sebagian besar ke daerah perkotaan tanpa ada mekanisme untuk mengembalikannya. Padahal sumber daya masyarakat pedesaan itu penting untuk direinvestasi dan dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan. ”Paradigma dan kebijakan pembangunan yang timpang dan bias ke perkotaan ini tentu menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan yang besar antara wilayah pedesaan dan perkotaan,” tegasnya.

Begitu pula dengan kondisi infrastruktur pertanian di pedesaan seperti irigasi, waduk, jalan usaha tani, dan pengairan sudah lama sekali tidak mendapatkan pemeliharaan. Alih-alih melakukan pembangunan baru di daerah sentra produksi utama, perbaikan jaringan yang rusak pun belum dilakukan. Saat ini ketersediaan jaringan irigas pertanian dan sarana pendukung lainnya baru dapat memenuhi 75 persen saja sementara total luas lahan pertanian ada 6,7 juta hektar, jadi baru sekitar 4,9 juta hektar sawah berproduksi.

Sebagai ilustrasinya, menurut Anak Agung Jelantik Sanjaya, anggota Komisi IV –yang membidangi pertanian, kehutanan, pertanahan dan kelautan— dari Fraksi Gerindra DPR-RI menegaskan, dalam satu hektar sawah irigasi menghasilkan padi rata-rata 6 ton, maka dalam setahun bisa menghasilkan padi sebanyak 12 ton GKG jika ditaman tiga kali dalam setahun. Bila dikalikan dengan luas sawah irigasi seluas 4,9 juta hektar, maka produksi padi mencapai 58,8 juta ton GKG per tahun yang akan menjadi beras 5,8 juta ton GKG kali 63 persen sehingga hasilnya 37 juta ton beras.

Dengan jumlah konsumsi beras nasional sekitar 31,70 juta ton per tahun, sehingga terjadi surplus beras. Dengan target produksi beras 37 juta ton, per tahun, berarti terjadi surplus sebesar 5,3 juta ton. Dengan ini Bulog tidak perlu lagi mengimpor beras. Dan target swasembada pangan tercapai dan bahkan bisa ekspor. Gambaran ini menjelaskan betapa strategis dan menentukannya peranan irigasi, infrastruktur jalan dan jaringan pengairan lainnya dalam peningkatan produski padi nasional.

Selain itu pengembangan transportasi massal harus didasarkan pada konsep berkelanjutan, yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Pasalnya, menurut Nur Iswanto anggota Komisi V –yang membidangi Infrastruktur, dan Perhubungan— dalam kondisi harga bahan bakar minyak yang melejit, kemacetan, serta terbatasnya sarana dan prasarana jalan, pengembangan kereta api diharapkan bisa mengatasi permasalahan transportasi nasional. Permasalahan perkeretaapian saat ini tidak terlepas dari kebijakan dan sasaran yang tidak erektif di masa lalu. ”Sudah saatnya kita membenahi dan memerhatikan secara serius peran kerata api sebagai salah satu moda transportasi yang murah dan cepat. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi perkeretaapian, karena hampir 90 persen transportasi kita menggunakan jalan raya,” tegasnya.

Secara mendasar cita-cita, tujuan dan sasaran serta strategi diatas dapat dicapai apabila perekonomian Indonesia dibangun diatas fondasi dan berdasarkan kelimpahan dan keunggulan sumber daya alam, termasuk posisi strategis sebagai negara tropis yang didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Strategi Pendukung

Tentunya, untuk dapat mencapai target dan sasaran pembangunan nasional, disamping pelaksanaan strategi pokok dan strategi utama, diperlukan dukungan yang utuh dan komprehensif dari strategi pendukung lainnya. Strategi ini merupakan rangkaian strategi yang terdiri dari: Pertama, kebijakan makroekonomi yang bersahabat dan berpihak. Kedua, sistem hukum nasional yang tegak dan adil. Ketiga, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Keempat, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pemerataan distribusi dan kualitas penduduk.

Sejatinya, menurut Hashim, sektor keuangan dan perbankan nasional pun perlu direorientasikan kepada dukungan dengan keberpihakan langsung dan efektif untuk pembangunan nasional. Selain itu pendidikan yang berkualitas diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dapat dicapai dan terus dipertahankan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pun dengan kesinambungan dan konsistensi pertumbuhan ini diperlukan pula karakteristik dan sifat yang berkeadilan. Artinya peningkatan pendapatan serta kemajuan ekonomi dapat dinikmati lebih banyak dan merata oleh kelompok masyarakat kecil berpendapatan rendah yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia.

Prasyarat lain yang diperlukan dalam pembangunan nasional dengan ’strategi dorongan besar’ adalah adanya pemerintahan yang kuat, tegas, bersih dan efektif. Inilah yang menurut Hashim, pengusaha sukses sekaligus politisi Partai Gerindra, –yang  ditegaskan Prabowo dalam setiap kesempatan— sebagai Strategi Implementasi; menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana perilaku aparatur pemerintah masih belum bebas dari jebakan dan godaan KKN yang sudah mengakar.

Reorientasi kepada paradigma pembangunan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Dan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat serta menghindari perpecahan bangsa. ”Cita-cita diatas akan semakin jauh dari kenyataan, bila tidak ada perubahan mendasar dan terobosan luar biasa dalam strategi dan kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi Agustus 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s