Lebih Dekat Dengan Sadar Subagyo: “Pertumbuhan Untuk Siapa?”

Urip kanggo ngurip-uripi urip, hidup untuk menghidupi hidup, atau dalam bahasa bebasnya bikin hidup lebih hidup. Itulah filosofi hidup Sadar Subagyo. Termasuk dalam melakoni aktivitas politiknya baik di dalam maupun di luar parlemen. Hanya satu keinginannya, bisa memberi manfaat sebanyak mungkin pada orang lain, termasuk pada Negara dan bangsa.

Bagi Sadar Subagyo (53), prinsip hidup itu tak sekadar ngecap atau gagah-gagahan. Sebagai seorang wakil rakyat, ia sadar betul akan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Tak heran bila, suara lantangnya di Senayan kerap membuat keder para mitra kerjanya di Komisi XI. Pun di luar gedung parlemen, membuat politisi di partai lain terbelalak. “Sesuai namanya, saya sadar kalau saya sudah diberi banyak oleh negara ini, saatnya saya mengabdi kepada negara,” tandas politisi yang sebelumnya dikenal sebagai pelaku bisnis bidang teknologi informasi ini.

Keterlibatan pria kelahiran Purwokerto, 30 Oktober 1958 di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bermula ketika ia aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia diminta oleh Prabowo Subianto untuk ikut membidani partai berlambang kepala garuda tersebut. Ia pun duduk sebagai pendiri sekaligus penasehat partai. Lantas dalam pemilu 2009, ia pun dicalonkan oleh partai di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas. Berkat kerja kerasnya, Sadar berhasil melenggang ke Senayan dan kini duduk di Komisi XI yang membidangi masalah keuangan.

Di Komisi XI, Sadar kerap mengkritik kebijakan-kebijakan negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah yang kerap tidak pro-rakyat dan tidak pro-kesejahteraan. Contoh kongkritnya adalah ada dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun menunjukkan perilaku yang sama. “Yang ada hanyalah permainan angka-angka saja. Faktanya negara salah urus dari sejak perencanaan yang tak matang dan realisasi yang amburadul. APBN tidak berpihak pada rakyat, malah menjadi sumber dari segala sumber korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari realisasi belanja APBN 2010 misalnya pada data per November 2010, penyerapan hanya 62 persen. Dari total rata-rata, hanya belanja pegawai saja yang realisasinya lebih dari 80 persen, selebihnya masih di bawah 75 persen. Bahkan untuk belanja modal hanya 46 persen. Anehnya, dalam satu bulan saja prosentase itu dapat disulap menjulang melalui ritual menghabiskan anggaran pada bulan Desember.

Setidaknya itulah satu dari sekian perjuangan di Komisi XI selama ini. Untuk itu, ia dan fraksinya terus mengawal setiap jengkal perjalanan APBN hingga disahkan dalam sidang paripurna DPR, termasuk dalam aplikasinya di lapangan. “Ujung dari perjuangan politik adalah keberpihakan anggaran. Omong kosong kalau tidak ngomongin anggaran,” tegasnya.

Lantas, seperti apa pandangan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini terhadap APBN dan kehidupan perpolitikan di Tanah Air, khususnya di dalam tubuh Partai Gerindra. Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, pengagum almarhum Gus Dur ini memaparkannya dengan penuh semangat di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan perjuangan yang dilakukan Gerindra di Komisi IX?

Setidaknya Partai Gerindra melalui fraksi di Komisi XI telah mampu membuka tabir penunggak pajak senilai Rp 52 triliun. Selain itu soal tax ratio yang kami anggap pemerintah telah melakukan kebohongan publik dengan angka yang ditetapkan pemerintah. Karena bagi kami komitmen bernegara itu ada di pajak. Kita pun mendesak agar dibentuk panitia kerja (panja) tax ratio pajak.

Tidak hanya itu, kita pun menggugat Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana yang kita soroti itu soal pertumbuhan untuk siapa? Sehingga muncul usulan dari kita tentang indeks penciptaan lapangan kerja, dan indeks penurunan kemiskinan untuk dicantumkan dalam undang-undang. Belum lagi soal kebocoran anggaran yang begitu dahsyat. Apalagi dari sisi penerimaan Negara.

Jadi, pertama kali saya masuk ke komisi ini, ada yang namanya kasus Century, itu cuma Rp 6,7 triliun. Padahal setelah saya baca audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) ada tagihan inkrah pajak yang belum tertagih sebesar Rp 52 triliun, sementara yang masih kasus sebesar Rp 120 triliun. Sehingga saya pun bertanya, kenapa orang berkutat di masalah Century? Padahal ada masalah yang lebih besar dibiarkan terus menerus dari tahun ke tahun. Akhirnya saya pun minta Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan daftar 100 Wajib Pajak besar.

Selain itu, saya juga tergelitik ketika melihat APBN dimana asumsi-asumsi makro yang digunakan pemerintah itu asal-asalan. Sehingga secara resmi Partai Gerindra menggugat APBN. Pasalnya, ujung dari perjuangan politik itu adanya di APBN. Artinya berjuang sekuat apapun untuk petani misalnya, kalau tidak dianggarkan oleh Negara, ya percuma saja. Buat apa kalau Negara tidak berpihak.

Lalu bagaimana dengan keberadaan Badan Anggaran DPR?

Sayangnya mereka tidak tahu politik anggaran. Mereka tahunya cuma politik cari duit. Tak heran bila banyak kalangan yang menilai Badan Anggaran itu jadi sarang rampok. Yang namanya politik anggaran itu, ya adanya keberpihakan. Misalnya pendapatan Negara sekian, belanja sekian, pasti ada defisit. Untuk menutupi kekuarangan itu biasanya Negara cari hutang. Tapia pa yang terjadi, di akhir tahun sejak 2008 sampai sekarang ada sesuatu yang aneh sekali. Coba bayangkan Negara hutang Rp 84 triliun, tapi ternyata masih ada sisa Rp 79 triliun. Dan itu terus berulang. Harusnya sesuai dengan kekurangannya saja. Kita hutang sesuai kebutuhan jangan sesuai perencanaan.

Dengan kondisi seperti itu, seperti apa keseriusan pemerintah dimata Anda?

Yang saya kemukakan itu berdasarkan data yang ada. Dan ini jelas yang dibuat oleh pemerintah merupakan gabungan dari perencanaan yang jelek, dan implementasi yang jelek. Ngaco ini. Tapi, inilah yang terjadi di negara kita.

Lalu apa yang Anda lakukan?

Saya orang pertama di parlemen ini yang secara resmi menulis surat ke Menteri Keuangan yang meminta data realisasi anggaran. Yang saya minta tidak perbulan tapi hanya tiga titik. Saya minta 30 Juni, 30 November dan 31 Desember, yang terserap berapa persen. Dan sesuai dengan dugaan saya, perilakunya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu saya tidak sekedar protes saja, tapi menyodorkan solusinya. Baru setelah kita soroti persoalan ini, sekarang pada ribut ngomongin soal penyerapan anggaran.

Respon pemerintah dan fraksi lain dengan usulan Anda?

Mereka menerima, bahkan mereka mengadopsi pemikiran saya untuk beberapa kasus. Karena dinilai paling logis dari hitungan kepentingan politik apapun. Sementara fraksi lain yang awalnya tidak peduli dengan soal penyerapan anggaran akhirnya mereka juga mendukung perjuangan kita.

Buktinya apa?

Buktinya, baru pertama kali sejak Indonesia merdeka, meski bahasanya lain, mencantumkan angka pertumbuhan sebesar satu persen dalam undang-undang (UU). Meski memang, hitungan saya angka satu persen itu sebesar satu juta orang. Sementara oleh mereka satu persen itu sebesar 400 ribu. Meski demikian, paling tidak kita sepakat, bahwa pertumbuhan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tolok ukurnya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang.

Jaminannya?

Kalau tidak menjalankan ini berarti tidak melaksanakan undang-undang, ya akan kita impeach. Makanya pentingnya angka itu dicantumkan di dalam UU, supaya bisa diminta pertanggungjawaban, selama ini tidak ada. Setelah kita bongkar-bongkar, baru deh dicantumkan.

Lalu bagaimana seharusnya keberpihakan anggaran itu?

Yang namanya keberpihakan anggaran kalau kita lihat dari 2005-2011, misalnya dari pelayanan umum Rp 255 triliun menjadi Rp 517 triliun, itu kan naik. Tapi anggaran itukan bukan sekadar angka. Jadi jangan terjebak pada angka, tapi keberpihakan itu ada pada presentase. Yang ada sekarang itu menyesatkan, anggaran naik tapi ternyata presentasenya menurun.

Perjuangan berikutnya apa?

Pertama, menata DPR, dimana yang pertama kali dilakukan adalah proses seleksi jadi anggota DPR. Popularitas tidak cukup, harus ada kemampuan teknis minimal yang dimiliki. Artinya, proses seleksi harus benar-benar ada prosedurnya dari Negara ini, bukan dari partai.

Kedua, arsitektur pembuat undang-undang yang selama ini tidak ada. Misalnya ketika Amerika mengeluarkan undang-undang jaminan sosial yang tebalnya 2540 halaman, begitu keluar langsung bisa diimplementasikan. Kita di sini boro-boro, artinya undang-undang yang dibuat itu tidak implementatip karena selalu akan diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri. Jadi ngapain dibuat?

Lalu sebagai pendiri sekaligus dewan penasehat, bagaimana Partai Gerindra ke depan?

Partai Gerindra harus lebih merakyat. Dalam pandangan saya, selama ini belum merakyat. Kenapa? Karena yang muncul kan orang-orang kaya, memang mereka rakyat juga. Tapi, setidaknya, para petinggi partai tidak hanya memikirkan rakyat, tapi coba selami kehidupan rakyat yang sebenarnya. Saya merindukan Pak Prabowo, Pak Hashim sekali-sekali naik angkutan umum, naik kereta api ekonomi atau KRL misalnya, sehingga merasakan bagaimana seharusnya membangun rel ganda.

Harapan Anda untuk Gerindra agar lebih merakyat?

Ya majulah demi kepentingan rakyat, karena satu-satunya partai yang membela rakyat secara nyata dalam programnya adalah Gerindra, tapi selama ini yang saya ketahui masih belum merakyat. Harusnya lebih merakyat lagi. Kemudian tidak sekadar bertumpu pada salah satu tokoh, musti ada sistem bahwa mesin partai bisa jalan tanpa campur tangan tokoh tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang luar biasa. Karena di Indonesia ini, partai masih bertumpu pada figur tertentu.

Bagaimana dengan Prabowo di Gerindra?

Memang, sosok Prabowo masih dipersepsikan sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu dan memiliki ketegasan serta tujuan yang jelas. Di Gerindra sendiri, diakui Prabowo masih menjadi pemersatu bagi kader. Nomer satu Pak Prabowo. Nomer dua Pak Prabowo, Nomer tiga Pak Prabowo. Karenanya kalau Pak Prabowo tidak ada, Gerindra seperti apa, saya belum tahu.

Bagaimana persiapan untuk 2014?

Bergantung pada sistem pemilunya. Kemungkinan besar Gerindra menang. Tingkat keterpilihan Prabowo pun sangat tinggi. Tapi keterpilihan Gerindra bisa nambah bisa tetap, bisa naik, bisa juga berkurang. Sejujurnya ini berdasarkan antara kenyataan dan hitung-hitungan di atas kertas. Paling tidak, persepsinya masih bagus di mata rakyat. Kalau lihat trennya, Gerindra diprediksikan naik. Dulu kita susah mencari orang untuk menjadi ketua, tapi sekarang malah susah milih orang saking banyaknya yang mau jadi ketua.

Bagaimana dengan adanya konflik internal?

Tak dipungkiri memang ada konflik kepentingan, gesekan, senggolan antar sesama kader. Tapi yang harus diyakini bahwa adanya gesekan, senggolan, konflik itu karena kita terlalu dekat. Semua sama-sama ingin mengantarkan Prabowo ke tampuk kepemimpinan dan membesarkan Gerindra, semua itu perlu persiapan.

 Ir. Sadar Subagyo

Tempat dan tanggal lahir:

Purwokerto, 30 Oktober 1958

 Jabatan:

–          Wakil Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 2003 – sekarang

–          Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2005 – sekarang

–          Ketua Yayasan Bina Insan Pakuan, 2005 – sekarang

–          Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Komisi XI, periode 2009-2014

–          Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI

–         Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi November  2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s