Keberpihakan pada Petani

Rendahnya penguasaan dan pengusahaan lahan petani menyebabkan skala usaha pertanian kurang menguntungkan sebagai sumber pendapatan utama. Kondisi ini juga membuat penerapan teknologi usaha tani terpadu kesulitan diterapkan, termasuk dalam mencapai tingkat keekonomisan pembiayaan usaha tani.

Betapa tidak, sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam mineral, dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan Indonesia sebagai lumbung pangan yang besar, namun rakyatnya miskin. Tak terkecuali kaum petani yang kian terpuruk kesejahteraannya, bahkan merasa terpinggirkan di negeri yang dikenal sebagai agraris ini.

Tak heran bila Prabowo Subianto dalam bukunya, Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009) mengungkapkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, kehutanan, serta dalam suatu sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, masih belum menjadi platform utama pembangunan ekonomi nasional. Bahkan cenderung terabaikan walaupun posisi dan peranan sektor ini sangat strategis juga mendasar.

Memang, rasanya sulit untuk membantah bila ada yang mengatakan bahwa nasib kaum petani Indonesia tidak jauh berbeda dari rejim satu ke rejim lainnya, sejak negara ini berdiri pada tahun 1945. “Apalagi yang menyampaikan kabar itu adalah petani sendiri yang merasakan pahit getirnya hidup dari satu orde ke orde yang lain,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prof Dr Ir Suhardi, MSc dalam sebuah diskusi publik bertajuk Mendorong Keberpihakan Kebijakan Kepada Petani, yang digelar oleh Fraksi Gerindra di Gedung DPR-MPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ya, memang saat ini petani merasakan adanya proses penyingkiran peran petani. Proses marginalisasi terasa menguat sejak genderang revolusi hijau mulai ditabuh pada jaman Orde Baru. Sejak saat itu problem yang dihadapi petani kian kompleks dan multi dimensional. Perebutan tanah sebagai lahan pertanian yang terjadi pada orde sebelumnya mulai bergeser dengan dalih kepentingan pembangunan pada jaman Orde Baru. Dimana petani dihadapkan dengan pemerintah yang bergandengan tangan dengan pemodal besar. Pun dalam era reformasi yang konon adalah sebuah jaman penuh pengharapan bagi rakyat, namun kenyataannya kebijakan terhadap petani tidak pernah jelas dan cenderung membuat posisi petani semakin sulit.

Sehingga menurut Suhardi, –yang sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Yogyakarta ini— pilihan menjadi buruh pabrik di kota dan buruh migran di negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Hongkong dan negara lainnya adalah pilihan yang dianggap lebih baik dan memiliki harapan yang jauh lebih baik dari pada menjadi petani.

Menurutnya, dengan problem petani yang sudah dalam tingkat extra ordinary, maka dibutuhkan sebuah strategi yang tepat. Yang pertama dan perlu segera diwujudkan adalah adanya kebijakan yang memihak petani. “Kebijakan yang setengah hati dan berjalan lambat tidak akan mampu menjawab persoalan yang dihadapi petani,” ujarnya.

Dalam penulusuran Boedi Wijardjo, SH, Dewan Pendiri RACA Institute, menyebutkan kondisi seperti ini membuat problem yang dihadapi petani seperti benang kusut. Setidaknya ada tiga akar masalah yakni; ketidakpastian dalam penguasaan tanah, ketergantungan dalam budi daya tanaman, melemahnya akses tehadap pasar. “Dimana ketiganya bergerak secara sentrifugal dari sumbunya, yakni penyingkiran peran kaum petani,” ujarnya.

Hal ini dikuatkan oleh Anak Agung Jelantik Sanjaya, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra, yang menyebutkan tiga masalah itu pun menggiring petani ke posisi yang sangat sulit untuk diselamatkan bila tidak segera mendapat perhatian dari semua pihak. Bahkan dalam perjalanannya, timbul masalah yang jauh lebih substansial dan komplek seperti hilangnya akses dan kontrol petani terhadap tanah pertanian, marginalisasi ekonomi keluarga petani dan pengasingan petani itu sendiri terhadap sumber daya lokal.

Untuk itu, pihaknya di Komisi IV tengah berjuang agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diajukan ke DPR untuk digodok agar lebih menekankan keberpihakan Negara pada petani. “Boleh jadi problem yang dihadapi petani telah memasuki tahap kronis. Bahkan sekarang ini, profesi petani tidak lagi dibanggakan, tidak memiliki harapan apalagi masa depan,” ujarnya.

Sementara Prof Dr Ir Bustanul Arifin, ekonom senior INDEF menengarai selama ini lima prioritas yang dicanangkan pemerintah tak berjalan sesuai harapan. Seakan jauh api dari pangganggnya. Buktinya, pertumbuhan produktivitas pangan lambat. Estimasi produksi pangan strategis khususnya padi yang dirilis pemerintah begitu aneh, bahkan lebih politis.

Sebut saja, padi dengan produksi 68 juta ton gabah kering giling (GKG) menghasilkan 39 juta ton beras dengan laju konversi 0.57. Jika konsumsi beras 139.15 kg per kapita, maka total konsumsi beras 237,6 juta penduduk Indonesia seharusnya 33 juta ton. Jika data produksi itu benar, maka Indonesia surplus beras 6 ton, tidak perlu impor. Tapi nyatanya, Indonesia impor beras sebesar 6 juta ton.

Untuk itu, menurutnya, gagasan mewujudkan sebuah UU yang akan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani adalah sebuah gagasan yang sangat mulia dan pantas mendapat dukungan semua pihak. Namun demikian gagasan bagus sudah seyogyanya didukung dengan sebuah strategi yang tepat. Setidaknya yang harus dicermati lagi adalah UU itu kelak harus menjawab problem mendasar yang dihadapi oleh petani.

Ir Soepriyatno, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia –sebuah sayap organisasi dari HKTI— menegaskan selayaknya, dalam UU itu juga memuat tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, menurut politisi dari Fraksi Gerindra ini ada kekuatiran bila model perlindungan yang dituangkan nanti masih bersifat semu. Bisa karena perlindungan yang kurang menyentuh problem nyata yang dihadapi petani, khususnya berkenaan dengan akses petani terhadap tanah pertanian. Tidak hanya itu, harus ada dukungan atau rangsangan terhadap jenis-jenis tanaman yang dibutuhkan rakyat, namun belum mampu diproduksi oleh petani karena berbagai hal.

Sementara Sadar Subagyo, anggota Fraksi Gerindra yang sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI yang menyoroti soal konsep pemberdayaan petani, menegaskan bahwa pemberdayaan yang dikembangkan harus mendorong terjadinya pemandirian petani. Termasuk di dalamnya bentuk jaminan resiko yang dihadapi petani harus dan perlu adanya pengaturan yang jelas sehingga penerimanya memang benar-benar kaum petani. Untuk itu, partisipasi petani dalam lembaga jaminan, lembaga pembiayaan, bank pertanian adalah syarat mutlak untuk menghindari pemberian jaminan yang salah sasaran.

Menurutnya, subyek perlindungan dan pemberdayaan ini difokuskan pada pelaku dan usahataninya. Selain itu kebijakan perlindungan dan instrumen ekonomi harus dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh lapisan petani Indonesia. “Jadi intinya harus ada perumusan strategi yang jelas berkenaan dengan rencana aksi untuk mewujudkan petani yang mampu mandiri. Jangan sampai menjadi petani itu profesi yang tidak populer, alias katro dan ndeso,” katanya.

Sementara mengenai kebijakan pangan, Sadar menyoroti bahwa selama ini kelembagaan pangan yang ada saat ini tidak mampu mengikuti irama perputaran roda kehidupan perekonomian, sistem politik dan kondisi eksternal lain yang terus berubah. Kelembagaan tidak hanya dipandang sebagai wadah fisik atau organisasi, tapi juga aturan sesuai teori baru ekonomi kelembagaan. Untuk itu, Sadar pun mengusulkan dibentuknya lembaga baru setingkat kementrian yang mengurusi soal pangan. “Bila perlu bentuk kementrian pangan,” usulnya.

Pangan Alternatif

Suhardi yang juga Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Yogyakarta, menegaskan sesungguhnya pangan tidak hanya dihasilkan di sawah atau di ladang, namun hutan tropis, kebun maupun pekarangan juga menghasilkan pangan yang berlimpah. Bahkan melestarikan hutan dan mengelola kebun serta pekarangan dengan benar dapat juga menghasilkan pangan yang sangat banyak sepreti garut, ganyong, ketela pohon, ketela rambat, umbi, huwi, atau sukun yang semuanya itu memiliki kandungan vitamin dan kalori yang baik.

Menurutnya, pengetahuan dan pemeliharaan tentang pangan lokal atau biodiversity pangan sesunguhnya sama dengan memelihara hutan dan sekaligus meningkatkan ketersediaan berbagai pangan memunculkan air, meningkatkan kayu, mengurangi kelaparan dan bencana-bencana yang lain. “Produksi pangan kita pada dasarnya dapat dihasilkan pada berbagai musim dan kondisi alam,” tegasnya.

Dengan demikian, kondisi tersebut, biodiversitas pangan Indonesia akan menjadi tulang punggung atau lumbung pangan dunia. Namun yang terjadi saat ini semakin meraknya kerusakan hutan dan konversi hutan tropis menjadi lahan kosong atau monokultur atau areal pertambangan –yang apabila tidak dikelola atau dicegah dengan baik— hanya akan menghasilkan devisa sesaat. Dan dampak untuk ke depannya malah menimbulkan kekurangan air, energi dan tentu akan menimbulkan kemiskinan dan menghancurkan masa depan bangsa juga dunia.

Pasalnya, penurunan kesejahteraan petani dapat dihubungkan dengan kerusakan hutan sebagai sumber air bagi petani dan pertanian. Kerusakan hutan dan alam Indonesia yang pada awal tahun 1995 disebutkan 600 ribu hektar per tahun, sekarang kerusakannya bertambah pesat menjadi 1,8 juta hektar per tahun. Bahkan sebuah LSM menyebutkan sampai 3,5 juta herktar per tahun. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi November 2011

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s