Ada Pertumbuhan, tapi Rakyat Terpuruk

Pemerintah mengumumkan Indonesia berhasil mewujudkan target pertumbuhan sepanjang tahun 2011 sebesar 6,5 persen. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Target pertumbuhan ini tercapai berjat faktor ekspor, konsumsi dan investasi.  Di saat ekonomi dunia melamban, prestasi ekonomi diklaim menarik perhatian.

Angka ekspor Indonesia melebihi 200 miliar dolar, yang dinilai menyumbang sepertiga GDP. Konsumsi domestik meningkat 4,7 persen. Indonesia juga berhasil membukukan modal asing mencapai 27,5 miliar dolar, melebihi target semula yang dipotok sebesar 26,4 miliar dolar.

Angka inflasi sepanjang tahun 2011 juga tercatat sebesar 3,79 persen. Konon ini lebih rendah daripada prediksi yang sebesar 4,5 persen. Begitu pula dengan indeks saham Indonesia yang meningkat sebesar 3,2 persen.

Sayang, pertumbuhan itu hanya sebatas angka. Faktanya data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) itu tidak bisa jadi acuan. Pasalnya, sebuah negara yang dibilang berkembang harus pula diimbangi dengan masyarakat yang menikmati kemakmuran. Terlebih kenaikan angka pertumbuhan ekonomi –yang di dukung oleh bursa saham, ekspansi perusahaan besar, ekspor bahan mentah baik sawit maupun tambang— tidak menyentuh sektor dasar yaitu pertanian yang seharusnya menjadi pijakan bagi Indonesia sebagai negara agraris untuk lebih kokoh bertahan.

Padahal kemiskinan tidak bisa diukur dari aspek pendapatan tetapi harus juga diukur dari cara masyarakat mengakses kesempatan ekonomi. Selama ini akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi belum merata dan massif sampai ke tingkat paling bawah. Hanya sebagian kecil saja yang menguasai ekonomi. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen yang diklaim pemerintah sama sekali tak berpengaruh bagi pengentasan kemiskinan, karena masyarakat bawah tetap terpuruk.

Di awal tahun 2011, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sekaligus  Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengingatkan bahwa pemerintah kurang mengoptimalkan kekayaan alam dalam perut bumi Indonesia. Akibatnya kesejahteraan hanya dirasakan kaum elit dan masyarakat kelas bawah akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan.

“Kemiskinan masih merajalela. Petani hidupnya masih terpuruk. Itu karena pemerintah bodoh dan tolol sehingga kekayaan alam melimpah tak bisa dirasakan masyarakat kelas bawah,” tegas Prabowo dalam sebuah kesempatan di Surabaya.

Menurutnya, hingga kini pemerintah lebih senang bermain dengan angka statistik padahal angka kemiskinan masih banyak. Tak hanya itu, pemerintah pun lebih suka mencari kambing hitam dan mengkritisi orang lain terkait masih terpuruknya kondisi bangsa. Dan elit penguasa dari dulu tidak pandai untuk belajar keadaan masa lalu, sehingga Indonesia saat ini tidak maju-maju jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, maupun Thailand.

“Pemerintah punya hak mengelola kekayaan alam, tapi malah membiarkannya dikuasai bangsa lain. Itu membuat masyarakat Indonesia masih miskin,” tegasnya.

Deputi Kepala Badan Pusat Statistik Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Slamet Sutomo, mengakui selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor non-tradable (sektor ekonomi yang tidak dapat diperdagangkan seperti sektor keuangan dan jasa) bukan sektor tradable yang meliputi pertanian, pertambangan dan industri. Ini menjadi tidak wajar karena Indonesia adalah negara yang berbasis sumber daya alam. Dan tren ini sudah terjadi sejak lama.

Di tahun 2010 saja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 6,1 persen, sedangkan sektor non tradable bisa tumbuh 8,19 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama, sektor tradable hanya tumbuh 2,86 persen. “Mestinya (sektor) tradable itu di atas pertumbuhan PDB rata-rata,” ujarnya kepada wartawan pada akhir November silam.

Tak pelak, kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan bawah, khususnya petani, dengan golongan atas. Memang terjadi pertumbuhan pendapatan, tapi lambat sekali. Hal ini tak sebanding dengan naiknya pendapatan yang dialami segelintir pengusaha yang bisa mencapai angka fantastis.

Sektor pertanian

Sejatinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negeri ini lebih didominasi oleh sektor non-tradable. Padahal sumber daya alam Indonesia begitu melimpah, khususnya sumber daya di sektor pertanian. Faktanya, sektor pertanian tidak kunjung berkembang, karena kurangnya dukungan dan rencana kerja pemerintah yang tidak terintegrasi antara riset, akses modal, akses tanah dan akses pasar dan tidak adanya rencana jangka panjang dari pemerintah yang terstruktur.

Hal ini diperparah lagi dengan petani –yang merupakan proporsi terbesar penduduk Indonesia— yang terjebak pada kondisi pemilikan dan pengusahaan lahan yang sempit. Rata-rata hanya 0,25 hektar per keluarga. Alhasil, kesempatan mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya di lahan tersebut menjadi tipis. Ujung-ujungnya, mereka terjebak pada kemiskinan struktural. Nilai tukar petani terhadap barang atau komoditas lainnya sangat rendah. Sehingga petani tidak lagi bisa membeli kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang mampu secara riil dan efektif mengangkat petani mencapai kesejahteraan yang relatif tinggi dan memberdayakan petani dalam proses pembangunan nasional. Dengan strategi dan kebijakan yang terintegrasi, juga berpihak langsung kepada petani, sektor pertanian di Indonesia dapat dijadikan sektor ekonomi yang maju sehingga sebagai bangsa, kita dapat berdaulat dalam pangan dan energi.

Jauh sebelum itu, Prabowo lewat bukunya, Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009), posisi Indonesia dalam segi pendapatan per kapita belum mampu sejajar dengan negara seperti Thailand, apalagi dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan strategi, kebijakan serta program pembangunan nasional terutama bidang ekonomi, yang dijalankan sejak 1970-an sampai saat ini masih belum menunjukkan pencapaian yang menggembirakan. Bahkan permasalah mendasar yang terjadi justru Indonesia cenderung terjebak dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah (low-economic growth trap and low-income capita trap).

“Dari sisi nominal, memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pendapatan per kapita nasional masih tetap lebih rendah dan bahkan cenderung semakin besar perbedaannya,” paparnya.

Untuk itu, kondisi perekonomian nasional harus diperbaiki, terutama diakibatkan oleh paradigma, ideologi ekonomi yang terlalu bersifat liberal, dan kapitalistik yang tidak terkendali (laissez faire). Paradigma dasar kebijakan perekonomian yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya mampu menghayati, apalagi melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1-3. Liberalisasi perekonomian yang tidak terkendali berlangsung di hampir seluruh bidang dan sektor ekonomi, dengan jurus-jurus privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi.

Ironisnya peranan pemerintah dan negara yang justru diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat berperan sentral dan dominan bagi kemakmuran rakyat, dikebiri sekaligus dikikis lalu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Asumsinya, dasar mekanisme pasar bebas lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan pemerintah yang dikonotasikan dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal, pengalaman negara-negara penganjur utama liberalisasi kapitalistik ini sendiri menunjukkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme pasar bebas (dalam hal ini kekuatan swasta) jauh lebih dahsyat dan mematikan. “Kita tidak belajar dan sadar juga setelah apa yang terjadi pada kasus Enron, krisis suprime mortgage yang baru lalu dan krisis global yang sedang berlangsung saat ini,” tegas Prabowo mengingatkan dalam bukunya itu.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, U. T Murphy Hutagalung, –sebagaimana  yang dimuat tabloid Gema Indonesia Raya— mengatakan, selama ini pemerintah belum melaksanakan amanat tersebut. Jangankan melihat, melirik pun tidak. Inilah yang menyebabkan negara ini, terutama masyarakatnya semakin hari semakin terpuruk, tingkat pengangguran juga semakin tinggi. Hanya di level menengah ke atas yang sudah membaik. “Jadi, inilah buah kesalahan kita yang terlanjur menggunakan sistem ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Wajar jika kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan sejak krisis ekonomi dan era reformasi kemiskinan dan pengangguran sudah berubah wujud menjadi lebih sistemik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi bila diukur menurut standar BPS ataupun standar internasional seperti World Bank. Kesejahteraan rakyat baik dari sisi pendapatan, lapangan pekerjaan, tingkat upah minimum dan akses terhadap sarana dasar sehari-hari masih jauh dari yang diharapkan. Hak-hak dasar baik sosial maupun ekonomi masih banyak yang belum dapat terpenuhi.

Angka kemiskinan

Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), HR Agung Laksono, saat ini penduduk miskin di Indonesia 29,5 juta orang, termasuk di dalamnya penduduk yang sangat miskin. Kemudian 30 juta lagi yang hampir miskin. Dengan demikian angka kemiskinan sekarang 12,36 persen. Menurutnya, penurunan kemiskinan setiap tahunnya sekitar 0,8 persen. Dan target pemerintahan SBY hingga 2014 nanti angka kemiskinan itu turun menjadi 8-9 persen saja.

Sementara sebelumnya, berdasarkan data BPS yang dikutip Mentri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebutkan tingkat kemiskinan warga di Indonesia terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada warga tidak miskin menjadi hampir miskin, yang saat ini warga hampir miskin bertambah menjadi 57 juta penduduk. Dengan demikian ada penambahan warga hampir miskin menjadi miskin sebanyak satu juta. Namun yang mengalami peningkatan ekonomi, dari hampir miskin menjadi tidak miskin sebanyak dua juta penduduk.

“Jadi sebenarnya kita ada penambahan penduduk hampir miskin menjadi tidak miskin sebanyak dua juta. Sedangkan yang hampir miskin menjadi miskin sebanyak satu juta. Itu menunjukkan kita ada peningkatan perekonomian dari warga hampir miskin menjadi tidak miskin sebanyak satu juta,” terang Hatta, pada akhir Oktober silam di Jakarta.

Sementara kesenjangan ekonomi antar wilayah, berdasarkan data dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut tidak banyak berubah. Pulau Jawa memberikan kontribusi 58 persen terhadap PDB, disusul Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi 23,1 persen. Bandingkan dengan Maluku dan Papua yang hanya 2,4 persen, Sulawesi 4,6 persen dan Kalimantan sebesar 9 persen. Terlihat dengan jelas bahwa pembangunan ekonomi belumlah merata dan meyakinkan.

Dengan demikian, antara data kemiskinan yang dipublis oleh pemerintah dalam hal ini yang ditetapkan BPS atau pun Bank Dunia tidak bisa menjadi tolak ukur pengentasan kemiskinan. Entah angka mana yang dan berasal dari mana yang akan dijadikan patokan pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan pengentasan kemiskinan. []

* Catatan : Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi 13/Januari/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s