Membangun dengan Kedaulatan Energi

“Biarkan kekayaan alam kita tetap tersimpan di perut bumi, hingga unsur-unsur Indonesia mampu mengolahnya sendiri.” Ir Soekarno, presiden pertama dan pendiri negeri ini sudah mengingatkan pentingnya mengelola sumber daya alam dari tangan-tangan anak negeri.

https://i2.wp.com/www.wespeaknews.com/wp-content/uploads/2012/09/subianto.jpegBoleh jadi, pesan ini tidak benar-benar diterapkan. Faktanya, Indonesia kini tengah terancam krisis energi. Indonesia pun sudah menjadi negara pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Tentu saja ini akan membawa konsekuensi yang sangat luas. Bahkan sangat mengkhawatirkan dari sisi ekonomi, sosial, politik bahkan pertahanan dan keamanan nasional. Indonesia pun sangat bergantung dan dipengaruhi oleh dinamika fluktuasi harga minyak dunia, seperti yang tengah dihadapi saat ini. Dampak kenaikan harga minyak dunia terutama minyak tanah dan premium bisa berpotensi menimbulkan keresahan konflik sosial. Terlebih bila kondisi pendapatan serta daya beli masyarakat kian menurun.

Ironis memang, Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah namun berada diambang krisis energi. Sepertinya, bangsa ini hanya memperhatikan pemberantasan korupsi, pemilukada yang jujur, dan berbagai isu lainnya, tapi lupa dengan apa yang terjadi di perut bumi pertiwi.  Secara kasar mata, kekayaan negara ini setiap hari terus dikuras dibawa ke luar negeri. Padahal jelas-jelas UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mestinya, krisis energi nasional ini tidak akan terus berulang jika ada kesungguhan untuk mengatasinya secara mendasar dari penyebab krisis itu sendiri. Krisis energi yang terjadi ini, karena Indonesia hanya mengandalkan BBM yang bersumber dari minyak bumi. Padahal potensi minyak bumi yang berasal dari perut bumi itu ada batasnya dan akan semakin habis, tapi dieksploitasi terus menerus dan habis-habisan. Kini cadangan minyak bumi itu semakin tipis saja, karena Indonesia bukanlah negara yang kaya akan hasil energi fosil. Setidaknya potensi minyak Indonesia tinggal 12 tahun lagi, gas 32 tahun lagi dan batu bara 77 tahun lagi.

Untuk itulah, sebagaimana diamanatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto dalam setiap kesempatan bahwa Gerindra terus dan fokus berjuang mengawal pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33 ini. “Keinginan kita adalah melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera,” tegasnya.

Menurut Prabowo, dalam bukunya, Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru menuju Kemakmuran (2009), menegaskan, kelimpahan dan kekayaan sumber daya alam mineral nasional juga belum mampu secara berdaulat dikuasai, dikelola secara mandiri untuk kemakmuran rakyat, atau untuk kemajuan bangsa dan negara. “Pengelolaan sumber daya alam mineral saat ini juga terbatas bahkan terjebak hanya pada ekstrasi atau produksi alamiah dengan pengelolaan sederhana untuk lalu diekspor ke luar negeri,” tulisnya.

Parahnya lagi nilai tambah terbesar dari pengelolaan sumber daya alam mineral ini justru lari dan dinikmati oleh negara-negara atau pelaku usaha asing di luar negeri. Pemerintah bersama pengusaha domestik belum mampu menguasai pengelolaan sumber daya alam mineral nasional untuk kemudian diolah serta dikembangkan industri sekunder yang unggul sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Ditengarai kondisi ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang berpihak pada industri sekunder di dalam negeri disertai dengan komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengusaha atau pelaku usaha domestik yang unggul, mampu bersaing dengan para pengusaha serta pelaku usaha asing.

Walau telah diperkirakan dan menjadi kenyataan pada kondisi fluktuasi yang menyulitkan, tampaknya pemerintah masih tetap mengandalkan kecukupan bahan bakar minyak dan ketahanan energy nasional pada bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Untuk keperluan energi bagi pembangkit listrik, didiversivikasi kepada batubara, gas dan panas bumi dan air. Pemerintah belum secara sistematis, konsisten juga strategis menyiapkan, merencanakan mengembangkan ketahanan kedaulatan energi nasional dari bahan bakar alternatif baik terbarukan maupun yang berasal dari nabati atau biofuel.

Energi terbarukan

Jauh sebelum pemerintah mencanangkan penghematan energi, Gerindra menawarkan program diversivikasi energi yang termuat dalam 8 program aksi untuk kemakmuran rakyat bidang pangan dan energi. Dalam buku itu, Prabowo menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tanah pertanian yang luas dan cocok untuk budidaya tanaman singkong secara besar-besaran. Luas lahan yang ditanami Ubi Kayu di Indonesia saat ini masih relatif rendah.

Menurut BPS, pada tahun 2008 saja, luas panen Ubi Kayu baru hanya 1,22 juta hektar dengan produksi sekitar 20,8 juta ton. Dan jika setiap satu hektar kebun Singkong mampu menghasilkan Ubi Kayu sebanyak 40 ton per tahun. Sementara setiap satu ton Ubi Kayu akan mengasilkan 0,16 kiloliter bioethanol, maka setiap satu hektar akan menghasilkan 6,4 kiloliter per tahun.

Selain singkong, Aren merupakan salah satu alternatif untuk sumber bahan bakar nabati atau biofuel untuk menghasilkan bioethanol yang sapat menggantikan bahan bakar premium. Aren dapat ditanam di lahanm yang kurang subur atau bahkan lahan kritis, karena tanaman ini relatif tidak membutuhkan air yang banyak, justru sebaliknya aren mampu menyimpan, mempertahankan kondisi air dan tanah tempat tumbuhnya. Sehingga Aren berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air serta dapat sebagai tanaman reboisasi. Sifat ini tidak dimiliki oleh tanaman lain sumber bioethanol. Tanaman ini bisa dikembangkan di lahan-lahan yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Indonesia masih harus mengimpor BBM sebesar kurang lebih 30 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Menurut data ESDM nilai impor nasional pada tahun 2007 lebih dari 8,26 miliar dolar atau sekitar Rp 80 triliun. Pemerintah melalui Pertamina pada tahun 2009 saja mengimpor premium sebanyak 55,5 juta barel, solar skitar 73 juta barel serta minyak tanah sebanyak 36 juta barel. Pabrik bioethanol bisa dijalankan untuk jangka waktu lebih dari 20 tahun. ”Dengan begitu, sebanyak 544.527 orang dapat dihidupi setiap tahun untuk selama lebih dari 20 tahun,” tegas Prabowo dalam bukunya.

Apabila target pengurangan dan substitusi impor BBM premium nasional sama dengan target ubi kayu saja, yaitu sebesar 10 persen dari impor, maka diperlukan produksi bioethanol setara dengan 882 juta liter per tahun. Dengan produktivitas 20 ton/hektar/tahun maka diperlukan luas panen perkebunan Aren sebesar 440 ribu hektar setiap tahun. Dengan kata lain untuk menggantikan seluruh impor BBM premium nasional –yang diperkirakan 55,5 juta barel setiap tahun atau setara 8.925 juta liter per tahun— maka diperlukan produksi aren dari perkebunan seluas 4,4 juta hektar setiap tahun.

Sebagian perbandingan, Brasil telah mengembangkan ethanol selama puluhan tahun, menurut laporan FAO (2009), produksi ethanolnya pada tahun 2007 adalah sebesar 19.000 juta liter. Tantangan dan target ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk dicapai dengan kelimpahan sumber daya alam lahan dan tenaga kerja Indonesia.

Bioethanol adalah bahan bakar sejenis dengan premium yang sudah terbukti baik untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor setelah dicampur dengan premium yang dihasilkan dari kilang BBM. Dengan target menggantikan impor premium sebagai pencampur premium sebesar 10 persen saja, maka diperlukan tambahan produksi bioethanol sebesar 55,5  juta barel x 10% x 159 liter/barel = 882 juta liter ethanol setiap tahun. Dengan pabrik bioethanol kapasitas 60 ribu kilo liter/tahun, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan pembangunan 15 unit pabrik bioethanol baru. Dan pembangunan prabrik ini dapat ditingkatkan terus seiring dengan peniungkatan subtitusi premium dengan bioethanol. Dengan asumsi impor premium nasional relatif tetapi, diperlukan 150 unit pabrik bioethanol untuk menggantikan impor premium secara total.

Untuk bisa membangun pabrik bioethanol dengan kapasitas 60 ribu kiloliter per tahun ini dibutuhkan investasi sekitar 44 juta dolar. Jika dengan asumsi Debt/Equity ratio sebasar 70/30 maka modal equity yang diperlukan sebesar 13,2 juta dolar atau Rp 132 miliar (asumsi kurs Rp 10.000). Sehingga untuk membangun pabrik bioethanol sebanyak 15 unit pada tahap awal, diperlukan dana equity dari pemerintah sebesar 198 juta dolar atau Rp 1,98 triliun saja.

Jumlah ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan jumlah devisa yang dihamburkan dan uang subsidi BBM yang dibagikan oleh pemerintah. Dana lain yang diperlukan untuk modal kerja dapat dengan mudah disiapkan oleh pemerintah apabila ada kemauan dan keberpihakan yang kuat. Dengan kemauan politik dan dukungan kebijakan serta penempatan modal pemerintah maka tiap tahun dapat dibangiun 15-20 unit pabrik bioethanol. Alhasil dalam waktu kurang 10 tahun kebutuhan impor premium dapat disubstitusi oleh bioethanol.

http://fansprabowokappi1.files.wordpress.com/2012/12/prabowo-subianto-mimbar.jpg?w=300&h=220Jumlah impor BBM sekitar kurang lebih 350.000 barel per hari tentu akan menguras anggaran dan devisi negara. Terlebih jika dilihat dari data rasio kapasitas kilang/orang/tahun dari beberapa negara menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu yang paling rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. Untuk mengurangi pemborosan, Prabowo dalam buku itu menyarankan alangkah baiknya apabila anggaran dan dana subsidi –baik langsung maupun bantuan tidak langsung— disisihkan sebagian untuk dipakai membangun kilang minyak (refinery plant). Sebagian kecil dana subsidi tersebut hanya sekitar Rp 18 triliun diperkirakan sudah cukup untuk membangun satu kilang minyak.

Setidaknya setelah kilang beroperasi ada dua keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu Indonesia dapat mencukupi kebutuhan BBM nasional sehingga ketahanan dan kedaulatan energi nasional dapat meningkat, selain itu dana dari penghematan impor BBM sebesar 1.469.125.000 dolar per tahun dapat dipakai untuk program lain yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara secara berkesinambungan.

Tidak hanya itu, program pembangunan kilang juga dapat menambah jumlah lapangan kerja baru, menambah pendapatan negara dari pajak, dan menghasilkan produk sampingan naphtha yang merupakan bahan baku industri petrokimia. Dengan ketersediaan bahan baku ini dapat juga dikembangkan lagi industri sekunder dan tersier petrokimia untuk mendukung pengembangan industri premier, sekunder seperti tekstil dan bahan plastik.

Energi listrik alternatif

Disamping itu, untuk keperluan energi listrik, salah satu sumber energi alternatif terbarukan –yang dimiliki negeri ini— yang berpotensi untuk dikembangkan adalah panas bumi (geothermal). Apalagi keberadaan Indonesia di atas sabuk vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara dengan total potensi sumber daya energi panas bumi sebesar 27.000 MW.

Berkait dengan adanya ratifikasi Kyoto Protocol dan komitmen pemerintah RI untuk mengurangi dampak global warming, potensi carbon credit terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia menjadikan pengembangan energi panas bumi sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Faktanya, jika program pengembangan panas bumi ini diimplementasikan bisa memberi banyak manfaat. Diantaranya kemandirian daerah dalam penyediaan energi yang bersumber dari energi panas bumi di daerah masing-masing. Potensi CER (carbon credit) terkait pemberdayaan energi panas bumi yang ramah lingkungan dapat memberikan pemasukan signifikan bagi negara tiap tahun. Disamping itu terbangunnya infrastruktur daerah untuk lebih meningkatkan perekonomian, terbukanya kesempatan lapangan kerja baru, dan pengembangan teknologi terapan plus inovasi teknologi baru.

Begitu pula dengan budidaya pangan terutama padi menghasilkan produk sisa bermacam-macam, termasuk sekam. Sekam sampai sekarang masih belum dimandaatkan sama sekali kecuali dibakar dan dipakai sedikit sekaliu untuk budidaya jamur.

Padahal potensi produk sekam ini sangat besar. dengan tingkat produksi padi sebsar 63,5 juta ton (2009) maka sekitar 30 persennya adalah berupa sekam atau setara dengan 19 juta ton sekam per tahun.

Berdasarkan informasi dari pabrik pembangkit listrik dari sekam yang telah beroperasi, untuk bisa menghasilkan listrik sebesar 1 MW per tahun hanya dibutuhkan 9.500 ton sekam. Dengan produksi sekam sebesar 19 juta ton, maka potensi produksi listrik bila menggunakan sekam adalah sekitar 2.005 MW. Potensi ini sangat menjanjikan karena dapat dikembangkan dalam ukuran kecil dan sedang di daerah-daerah produsen utama padi nasional.

Sejatinya penghematan energi seharusnya bukan sekadar pemanis di kala kesulitan atau hanya pencitraan. Penghematan energi adalah unsur yang penting dari sebuah kebijakan energi. Penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya energi, dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Berkurangnya permintaan energi dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi energi.

Jadi jika krisis energi ini terus dibiarkan berlarut-larut, tanpa adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan energy alternatif terbarukan maka hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dapat menyebabkan tingginya dorongan inflasi dari keperluan bahan bakar minyak. Tingginya biaya produksi sehingga mengurangi daya saing ekonomi nasional, rentannya perekonomian terhadap fluktuasi harga dunia minyak, dan yang paling penting tidak dapat dimanfaatkan kelimpahan sumber daya lahan dan ketersediaan tenaga kerja (banyak penduduk yang menganggur) serta peluang permintaan bahan bakar nabati yang tinggi di dalam negeri, bahkan permintaan cukup tinggi untuk ekspor di pasar dunia. [G]

catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk majalah GARUDA, Edisi Juni 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s