Saatnya Indonesia Bangkit

“Kemerdekaan itu adalah tanggungjawab. Kita mempunyai tanggungjawab berat terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap angkatan yang akan lahir. Tetapi kita tidak menyesal karenanya. Kemudian segera kami berhadapan dengan keharusan memberi isi dan arti kepada kemerdekaan kami. Bukan hanya isi dan arti materiil, melainkan isi etika dan moral. Sebab, kemerdekaan tanpa etika dan moral adalah semata-mata imitasi, tiruan yang hampa, daripada apa yang kita cita-citakan.”

prabowoDemikian kata Soekarno ketika mengingatkan segenap anak bangsa ini dalam memaknai arti sebuah kemerdekaan pada tahun 1955, dimana sebagai bangsa, Indonesia kala itu baru sepuluh tahun merdeka.

Tak terasa, tahun ini 67 tahun sudah Indonesia merdeka. Suatu usia yang tidak muda lagi. Sejarah mencatat negeri ini telah banyak mengalami cobaan dan liku-liku dalam membentuk satu jati diri bangsa menuju satu tujuan dan cita-cita; membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lantas sudahkah hal itu terwujud?

Sejatinya hingga detik ini, rakyat Indonesia masih mendambakan terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tentunya, saat ini sangat relevan bagi segenap bangsa Indonesia untuk kembali mendalami cita-cita dan tujuan luhur kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 karena negara serta masyarakat Indonesia masih dihadapkan kepada persoalan dan permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan mempertahankan kelangsungan hidup.

Boleh jadi, apabila kita terus berada pada strategi pembangunan seperti sekarang, maka pada tahun 2045 pada saat 100 tahun merdeka, Indonesia masih tergolong sebagai negara papan bawah atau negara miskin. Padahal seharusnya dengan modal kemerdekaan yang telah dicapai dan kesatuan yang utuh dan kuat yang telah diperoleh, maka Indonesia sebagai bangsa dan negara mampu berdaulat dalam seluruh bidang kehidupan.

Prabowo Subianto, dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009), mengungkapkan bahwa jika melihat pengalaman dan kinerja pembangunan nasional selama ini, maka sangat mengecewakan, paling tidak setelah reformasi tahun 1998, belum cukup untuk membangkitkan kesadaran dan komitmen bangsa. Mestinya dengan kepeloporan semua pihak yang pernah dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini melakukan perubahan atau koreksi mendasar terhadap strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional.

Masih tertinggal

Tak heran bila putra Begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo itu menyebutkan bahwa sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia masih belum mampu berdaulat dan bersaing di atas keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif secara optimal. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki keungulan komperatif dan kompetitif yang mirip, Indonesia masih jauh tertinggal.

Mestinya, Indonesia sebagai salah satu negara agraris tropis terbesar di dunia dengan 11 persen wilayah tropis atau setara dengan sekitar 119 juta hektar. Artinya bila ditanami dua tahun sekali saja dalam satu tahun, maka potensi budidayanya sekitar 238 juta hektar, apalagi bila ditanami tiga kali atau sepanjang tahun. Dengan demikian, seharusnya  Indonesia mampu dan berpotensi besar untuk menjadi salah satu gudang pangan tropis dunia. Nyatanya, Indonesia masih menjadi pengimpor besar beberapa pangan tropis di dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam, mencakup lebih dari 17.500 pulau terdiri dari kawasan pesisir dan lautan dengan panjang garis pantai 81.000 km, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Hampir tigaperempatnya berupa laut dengan perkiraan luas total laut sekitar 5,8 juta km persegi atau 580 juta hektar. Mestinya ini potensi yang besar bagi para nelayan, tetapi malah lebih banyak dikuasai dan dikuras serta dirampas oleh negara-negara asing dan nelayan masih didominasi oleh kemiskinan.

Indonesia juga dianugerahi limpahan sumber daya lahan subur dan sesuai untuk tanaman pangan dan peternakan serta sumber daya perikanan tapi malah masih terus menghadapi ancaman rawan pangan. Disamping itu, kian pudarnya kedaulatan pangan nasional terlihat dari ketergantungan terhadap bahan pangan impor seperti tepung terigu, kedelai, jagung daging dan susu yang terus kian melambung tinggi. Tak heran bila, sindrom gizi buruk ibarat gunung es yang menghantui sejumlah besar anak balita yang menjadi generasi penerus bangsa ini.

Neo-kolonialisme

Tidak hanya itu, menurut Prabowo setidaknya dari tahun 1997 sampai sekarang, negara ini telah jatuh miskin lima kali bila dilihat dari tolok ukur nilai tukar rupiah.  Hal ini berdasarkan laporan tentang keadaan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Van Zorge Report yang dirilis tahun 1999 silam. Dimana dalam laporan itu disebutkan tentang neraca ekspor impor Indonesia untuk tahun 1997 dan 1998 mengalami surplus ekspor sebesar 11,7 miliar dolar dan  21,5 miliar.

“Saya terheran-heran mengapa suatu bangsa yang ekspornya surplus namun ekonominya begitu rapuh. Dalam benak saya berarti krisis ekonomi pada tahun 1997, 1998 dan 1999 sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang sebenarnya tetapi krisis ekonomi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memang hendak merusak kehidupan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, ada suatu kondisi yang menyebabkan setalah merdeka sekian puluh tahun, bangsa Indonesia terus menerus menjadi miskin. Kalau neraca ekspor impor Indonesia yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai kekuatan dan kesehatan ekonomi suatu bangsa, maka bisa dilihat bahwa telah terjadi net outflow of wealth dari bangsa Indonesia yaitu, arus keluar kekayaan bangsa dan karenanya bangsa Indonesia tidak menikmati akumulasi kekayaan nasional. Faktanya, dari tahun 1997 sampai dengan 2007 bahkan 2008 terjadi net profit sebagai bangsa yaitu ekspor Indonesia melebihi impor rata-rata 25 miliar dolar per tahun. Tetapi Bank Indonesia mengumumkan pada tahun 2009 cadangan devisa negara selalu ada di kisaran 50 miliar dolar. Berarti telah terjadi net loss of national wealth sebesar kurang lebih 250 miliar. Artinya dimana keuntungan dan kekayaan bangsa tidak tinggal di Republik Indonesia.

Belum lama ini Prabowo kembali menegaskan, apa yang ditakutkan oleh Soekarno soal Neo-kolonialisme puluhan tahun silam, kini menjadi kenyataan. Kini rakyat miskin tak punya kesempatan. Ekonomi dikuasai sejumlah orang dan bangsa Indonesia kini terjajah. Inilah ciri-ciri negara gagal.

“Neo-kolonialisme yang pernah diramalkan Bung Karno terjadi pada saat ini dan Indonesia masih terjajah. Kekayaan bangsa ini bocor ke luar negeri 25 miliar dolar setiap tahunnya. Kondisi ini yang tidak pernah mau dibahas para elite politik saat ini,” tegasnya Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk Bung Karno dan Pemikiran Sosio Demokrasi yang digelar di Jakarta akhir Juni lalu.

Ironisnya, lanjut Prabowo, bangsa Indonesia kini masih menutup mata atas Neo-Kolonialisme yang menerpa Indonesia. Terbukti dengan banyaknya pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang bagus, angka kemiskinan menurun dan sebagainya. Padahal, selama 15 tahun belakangan ini, kekayaan Indonesia mengalir ke kantong-kantong asing sebesar kurang lebih 25 miliar setiap tahunnya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya jebakan utang luar negeri, karena beban utang luar negeri yang terus ada dan bahkan semakin besar dari tahun ke tahun. Sehingga pemerintah dalam tekanan dan tidak leluasa dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Ditambah lagi sudah mengakarnya dominasi yang kuat dan meluas dari kepentingan dan dana asing dalam sebagian besar bidang dan aspek perekonomian. Kepentingan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan UUD 1945 menjadi tereliminasi dan dikalahkan oleh kepentingan serta dominasi asing. Tak kurang dari 12 miliar dolar (atau setara dengan Rp 120 triliun) setiap tahunnya dana APBN digunakan untuk membayar bunga pokok dan utang luar negeri.

Belum lagi kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan sejak krisis ekonomi dan era reformasi kemiskinan dan pengangguran itu telah menjelma menjadi lebih sistemik. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meski akhirnya tidak jadi naik, tapi harga-harga bahan pokok dan ongkos serta biaya ekonomi lainnya tetap tinggi.

Untuk itu, sudah saatnya bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan, penjajahan ekonomi. Tentu saja itu bergantung pada pilihan dari rakyat Indonesia sendiri apakah mau terus menjadi jongos di negara sendiri atau menjadi Indonesia yang terhormat dan berdiri di kaki sendiri. Bangsa ini harus berani meninggalkan ataupun mengoreksi sistim ekonomi yang tidak membawa kemakmuran kepada rakyat banyak. Trickle down-effect yang dijanjikan oleh sistim neo liberal tersebut ternyata tidak mungkin untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan rendah yang juga berkualitas rendah. “Untuk itu, diperlukan suatu reorientasi, strategi dan kebijakan pembangunan sehingga apa yang menjadi cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur bisa terwujud,” tegasnya.

Berdasarkan pemahaman akan potensi, keunikan dan keunggulan seluruh sumber daya bangsa bersama dengan kondisi mendasar yang ada, disertai seluruh permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta keyakinan keteguhan untuk menjadi bangsa dan negara merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti diamanatkan oleh UUD 1945, maka saatnya harus membangun kembali Indonesia raya.

“Sebagai seorang prajurit memang saya ingin menjadi seorang panglima handal, memimpin tentara Indonesia untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, kehormatan dan kebesaran bangsa Indonesia. Ada semacam kontrak dalam hati saya bahwa saya siap mati untuk negara asalkan negara saya makmur, jaya, berkembang menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan dan diajarkan oleh kakek dan ayahanda saya,” tandasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Agustus 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s