Pastikan Pemilu yang Jujur dan Adil

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus. Seruan itu disampaikan setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta.

PRABOWO 1Di tengah meningkatnya suhu politik jelang Pemilihan Umum 2014, ditengarai masih ada sederet masalah besar yang mengancam kelangsungan perhelatan demokrasi yang akan digelar 9 April 2014 nanti. Padahal Pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih masa depan Indonesia yang bersih, kuat, aman bermartabat dan berdikari.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto  mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus, sebagai upaya untuk mengantisipasi kecurangan sistematis besar-besaran dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Deklarasi yang disampaikan lewat surat terbuka yang diunggah di akun resmi jejaring sosial facebook miliknya pada medio Agustus lalu.

Itu bukan sekadar seruan. Lewat Gerakan 20 Agustus itu, Prabowo itu menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk melakukan pengecekan langsung ke kantor kelurahan setempat secara serentak pada tanggal 20 Agustus, paling lambat 23 Agustus 2013.

Seruan itu disampaikan Prabowo setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra yang dipimpin oleh Habiburokhman menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta orang. Angka 50 juta tersebut berasal dari hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan data KTP non-elektronik –yang berakhir masa berlakunya pada Desember 2013. Mustinya, DPS Pemilu 2014 disusun hanya berdasarkan data KTP elektronik yang lebih sulit dimanipulasi. Dimana pemerintah mengklaim sudah 100 persen rampung dan didistribusikan pada bulan Juni 2013 lalu. Jumlahnya sebanyak 172 juta orang, atau 172 juta KTP elektronik.

“Kita ketahui Presiden RI sudah memutuskan masa berlaku KTP non-elektronik hanya sampai bulan Desember 2013. Sebagai warga negara yang peduli kita patut pertanyakan mengapa KPU bersikeras menggunakan data KTP non-elektronik untuk menyusun DPS Pemilu 2014. Kita juga patut pertanyakan mengapa KPU hanya mengalokasikan dua minggu, dari tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus untuk memperbaiki DPS. Padahal, DPS Pemilu 2014 masih sangat bermasalah,” tandasnya.

Masalah berikutnya lanjut Prabowo, sampai dengan hari ini DPS Pemilu 2014 untuk pemilih di luar negeri juga belum dapat diakses. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, suara pemilih luar negeri sangat rawan diselewengkan oleh penyelenggara Pemilu.

“Oleh karena itu, dengan ini saya mengajak semua warga negara Indonesia, semua kader dan pendukung Partai Gerindra, semua sahabat saya yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama saya mengambil sikap,” ajaknya sembari menyerukan untuk serentak bergerak dan datang ke kantor kelurahan terdekat untuk mengecek langsung secara manual.

Secara teknis, Prabowo memerintahkan yang musti dipastikan dan diperhatikan adalah pertama apakah nama saudara dan nama keluarga saudara sudah ada di daftar pemilih. Kedua, adakah orang yang saudara ketahui sudah meninggal, sudah lama pindah, atau masih belum berumur 17 tahun yang terdaftar di daftar pemilih. Ketiga, apakah ada yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, baik dengan nama yang sama persis atau dengan nama yang mirip.

Keempat, apakah ada nama-nama yang jelas-jelas bukan warga di wilayah saudara, yang terdaftar di daftar pemilih. Kelima, perhatikan pula dengan seksama apakah ada ketidaksesuaian yang mencolok antara jumlah pemilih dalam daftar tersebut dengan jumlah penduduk di wilayah kelurahan saudara. “Tujuan kita adalah untuk mencermati informasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang seharusnya sudah dipasang di kantor-kantor kelurahan,” terang Prabowo sembari menginstruksikan para kader untuk bersama-sama dirinya mengenakan seragam atau mengenakan atribut Gerindra saat melakukan pengecekan DPSHP tersebut.

Tidak sampai disitu, lewat Gerakan 20 Agustus tersebut Prabowo meminta kepada seluruh rakyat Indonesia serta seluruh kader dan pendukung Partai Gerindra untuk mendokumentasikan kegiatan itu dan melaporkan ke pihaknya jika menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Termasuk membuat laporan tertulis ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kelurahan setempat, dan minta tanda-terima atas laporan tersebut. “Kita harus ingat, daftar pemilih tetap Pemilu 2014 akan ditetapkan pada tanggal 7 September 2013. Ini tidak lama lagi. Jika sudah dalam bentuk DPT, akan sulit bagi kita untuk mengurangi jumlah pemilih fiktif dan pemilih ganda di Pemilu 2014,” tegasnya mengingatkan.

Melalui Gerakan 20 Agustus ini, Partai Gerindra akan tunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh pihak yang ingin bermain curang di Pemilu 2014 bahwa Partai Gerindra ingin memastikan Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil. Karena, pemilihan yang dilaksanakan dengan kecurangan adalah pemilihan yang cacat. DPT Pemilu 2014 menentukan, siapa saja yang memiliki hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

“Saya mengajak saudara untuk mengambil sikap, saya mengajak saudara untuk bergerak karena sejarah mengajarkan kita bahwa apabila proses pemilihan umum dicurangi, penuh rekayasa, dengan daftar pemilih yang penuh nama-nama hantu, nama-nama palsu, maka masa depan demokrasi itu sendiri bisa terancam.  Bahkan, stabilitas, ketenangan, dan kedamaian suatu negara bisa terancam. Kalau proses pemilihan umum dilaksanakan dengan curang, berarti kekuasaan yang dilahirkan dari pemilihan itu, mandat yang dilahirkan adalah tidak sah, tidak memiliki legitimasi,” tegasnya.

Mantan Pangkostrad itu juga mengingatkan, jika pemerintah yang berkuasa akibat pemilihan umum yang cacat itu adalah pemerintah yang tidak sah, tidak memiliki legitimasi, dan tidak kredibel. Cepat atau lambat, rakyat bisa tidak patuh pada pemerintah tersebut, dan dengan demikian, negara mengarah ke negara gagal.

“Apabila proses pemilihan umum cacat, kalau hasilnya tidak diterima oleh semua pihak, dan bisa dibuktikan kalau terdapat kecurangan-kecurangan masal, maka negara kita bisa benar-benar berubah dari negara hukum menjadi negara hukum rimba,” ujarnya.

Imbasnya, lanjut Prabowo, kerusuhan sosial, kerusuhan massal, ambruknya pemerintahan, anarki, juga bisa terjadi perang saudara. Kalau pemerintah dianggap tidak sah oleh rakyatnya sendiri, yang akan terjadi adalah gonjang-ganjing dan huru-hara besar-besaran. Ketika ini terjadi, hanya ada dua pilihan: pemerintahan yang represif, yang berdiri di atas kekuatan senjata, atau instabilitas yang berkepanjangan seperti di beberapa negara Timur Tengah pada saat sekarang ini.

Untuk itu, Prabowo mengajak untuk bersama-sama bergerak menghadapi praktik-praktik kecurangan, munculnya suara hantu dan segala macam kecurangan lainnya. Pasalnya, kata Prabowo, potensi 50 juta pemilih fiktif dan pemilih ganda bukan angka yang sedikit. Masa depan bangsa Indonesia dapat kembali ditentukan oleh orang-orang yang korup dan bobrok. Orang-orang yang menyusun strategi kecurangan. “Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Mari kita berjuang dengan benar, dengan niat tulus, dengan niat bersih, niat bukan mencari jabatan untuk memperkaya diri, tetapi benar-benar mencari mandat dari rakyat untuk bersama memimpin bangsa,” pesannya.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tidak kurang dari lima juta kader dan simpatisan Gerindra siap mensukseskan Gerakan 20 Agustus. “Respon yang kami dapatkan dari kader dan simpatisan Gerindra sangat positif. Insya Allah lebih dari lima juta simpatisan dan kader Gerindra melaksanakan Gerakan 20 Agustus,” kata Muzani di Jakarta, sehari jelang pelaksanaan Gerakan 20 Agustus dilaksanakan.

Setidaknya, berdasarkan temuan KPU, ada lebih dari 6000 nama pemilih ganda di Gorontalo. “Saya yakin angka yang sebenarnya jauh lebih besar lagi. Ini baru temuan di satu provinsi saja, belum di provinsi lainnya. Saya menyadari bahwa tugas KPU tidak mudah, oleh karena itu Gerakan 20 Agustus ini sangat penting untuk mendukung KPU dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.

Muzani berpesan kepada kader dan simpatisan Gerindra serta masyarakat, untuk bersikap arif dan bijaksana dalam pelaksanaan Gerakan 20 Agustus. “Saya berpesan kepada masyarakat, untuk bersikap tenang apabila menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Segala temuan yang saudara dapatkan harus disikapi dengan kepala dingin,” tandasnya.

Dalam pelaksanaanya pada Selasa (20/8) lalu, Prabowo kembali mengunggah pernyataannya di halaman resmi facebook bahwa banyak kader dan simpatisan Partai Gerindra melaporkan kantor kelurahan yang dikunjungi belum memasang DPSHP. Padahal, seharusnya DPSHP sudah dipasang dari hari Jum’at (16/8).

“Mereka yang tidak ingin Indonesia kuat, bersih dan bermartabat akan melakukan banyak cara untuk menyulitkan gerakan kita. Saya mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus karena kita telah dihalangi untuk menyisir DPS secara online atau otomatis. Kita diminta untuk menyisir secara manual, secara hard copy ke kantor-kantor kelurahan. Walaupun ini sulit, walaupun mungkin kita tidak bisa menemukan dan menghapus seluruh pemilih fiktif dan pemilih ganda di seluruh pelosok Indonesia, kita tidak boleh gentar,” ujarnya memberi semangat para kader dan simpatisan.

Lebih buruk

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan kecurangan Pemilu 2014 bakal lebih buruk dibandingkan kecurangan sistematis yang terjadi pada Pemilu 2009. Pasalnya, data DPS yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU saat ini terbilang kacau sehingga jika tak diselesaikan dipastikan Pemilu akan kembali berlangsung curang. Pada Pemilu 2009 terdapat penggelembungan suara hingga mencapai 18 persen. Menjelang Pemilu 2014 angka penggelembungan dan kekacauan DPS mencapai 25 persen dari total pemilih yang mencapai 190 juta. “Potensi kecurangan pada Pemilu 2014 lebih parah dibandingkan Pemilu 2009,” katanya.

Menurutnya, DPS yang kacau ini memungkinkan banyaknya pemilih siluman dan pemilih ganda dalam Pemilu 2014. Ironisnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tampak membiarkan dan tidak memiliki keinginan menyelesaikannya.

Ketua DPP Partai Gerinda Bidang Advokasi Habiburahman, menyesalkan sikap KPU yang tidak menanggapi setiap kritikan terkait semrawutnya DPS sejak diumumkan 11 Juli 2013 lalu. “Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan upaya konkret memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah,” ujar Habiburahman.

Menurutnya, sikap KPU itu patut disesalkan karena sebagai penyelenggara negara paling bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan pemilu. Mustinya, KPU menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera memperbaikinya. “Pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu,” tegasnya.

Ketua Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Partai Gerindra itu menegaskan ada empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU. Pertama, soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik. Kedua, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Ketiga, soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron. Keempat, soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.

“Tidak ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU,” kata Habib.

Menurut Habib, secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta. Jika empat masalah besar tersebut belum diselesaikan juga, maka jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui angka itu, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri juga ikut kacau balau. Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. “Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS luar negeri versi KPU yang hanya sekitar dua juta,” ungkapnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Agustus 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s