Strategi Energi dan Anggaran Gerindra

Mau tidak mau, suka tidak suka naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan lagi. Meski sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki politik anggaran menyoalnya hingga berujung voting. Hasilnya, suara mayoritas partai koalisi yang menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 20013 lebih unggul.

08suhardiMenyikapi hal itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, menekankan bahwa pada tahun anggaran 2013 ini, naik atau turun harga BBM adalah kuasa Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Apa yang dilakukan Partai Gerindra lewat kadernya yang duduk di DPR yang secara tegas menolak RAPBN-P 2013 adalah memperjuangkan menjadi apa anggaran lebih yang dihemat pemerintah dari keputusannya untuk mengurangi subsidi BBM.

“Kita membesarkan Partai Gerindra agar dapat tegas membela kepentingan kita, kepentingan nasional. Kita tidak sekedar mengejar popularitas murahan,” tegas Prabowo dalam tulisannya sebagaimana yang diunggah di akun jejaring sosial Facebook beberapa waktu lalu.

Dalam surat terbukanya itu, Prabowo menegaskan, bahwa dengan disahkannya pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 pada tahun 2012 lalu, pemerintah mendapatkan kewenangan yang tidak dapat kita halangi untuk menaikkan BBM setiap saat sepanjang tahun 2013. “Keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan harga BBM berada di wilayah eksekutif. Bukan legislatif,” tegasnya.

Menurut Prabowo, meski sikap tegas Fraksi Partai Gerindra yang menolak RAPBN-P 2013 itu seakan hilang begitu saja ditelan suara mayoritas bukanlah keputusan yang sia-sia. Tapi, itulah perjuangan Partai Gerindra untuk tetap berada di atas kepentingan rakyat. “Kita semua sadar bahwa naik atau turun harga BBM, adalah kuasa pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Mau tidak mau, kita harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saya tidak mau, Partai Gerindra ikut-ikutan membodohi rakyat dan berpura-pura bisa melawan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Saat ini kita belum berkuasa. Saat ini kita belum mendapat mandat untuk menjalankan Pemerintahan nasional dan mengatur harga jual dari BBM,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan harga BBM justru dibarengi dengan kenaikan alokasi subsidi BBM. “Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini masih dipandang tak masuk akal,” tegasnya.

Menurutnya, beberapa keanehan dalam RAPBN-P 2013 terlihat dari meskipun pendapatan negara turun, alokasi belanja justru naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar sehingga memaksa kami harus menambah utang lagi. Hal ini dilihat dari pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153.3 triliun menjadi Rp 233.5 triliun. Inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi.

“Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru. Harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun,” ungkapnya.

Fadli menegaskan, Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi, karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya. Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang menilai pemerintah telah mengabaikan rakyat. Di mana pemerintah mengabaikan transportasi massal yang murah dan bahkan gratis bagi masyarakat. Dana kompensasi kenaikan BBM seharusnya dipakai untuk menyediakan transportasi massal, pembangunan infrastruktur yang bagus, termasuk ketersediaan pupuk dan benih bagi petani.

Memang, pada awalnya Partai Gerindra sempat memberikan dukungan kenaikan harga BBM dan pengesahan RAPBN-P 2013. Namun di detik-detik penentuan, Partai Gerindra mengubah sikap. Hal ini dikarenakan ternyata meski subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah.  “Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur,” papar Fadli.

Berkenaan dengan itu pula Partai Gerindra lantas menampik perubahan sikap karena pencitraan di depan rakyat. “Ini jelas bukan pencitraan, walau citra dalam politik sangat penting. Kami ingin ikut memberi solusi agar rakyat tak jadi korban kebijakan,” tegasnya.

Strategi Energi Nasional

Memang, publik tentu mengetahui, alasan dibalik keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun begitu, jauh sebelum masalah ini menimbulkan pro kontra, dalam setiap kesempatan, Prabowo kerap mengingatkan penguasa negeri ini. “Sudah bertahun-tahun bahkan mungkin lebih dari belasan tahun, saya ingatkan bahwa sistim ekonomi kita rapuh. Saya katakan bahwa tanpa strategi yang tepat, dikarenakan sumber energi BBM kita menipis, dan tren harga BBM dunia yang terus naik, beban subsidi BBM pada ekonomi kita dapat menjadi sangat berat,” tegas putra begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini.

Betapa tidak, menurut pendiri partai berlambang kepala burung Garuda ini mengatakan bahwa sistim yang dianut bangsa Indonesia sekarang ini mengakibatkan kekayaan nasional mengalir keluar negeri. “Hal ini telah saya jelaskan di ratusan ceramah saya, di puluhan tulisan saya dimana-mana sejak tahun 2004,” tandasnya.

Untuk itu, bersama tim pakar nasionalis yang dibentuknya, Prabowo menganjurkan suatu strategi yang dinamakan strategi dorongan besar. Strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN) yakni singkong, aren, tebu, jagung, kemiri dan lain sebagainya. Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh negara-negara lain.

Brazil adalah contoh negara yang paling berhasil. Sudah hampir, atau mungkin sekarang sudah lebih dari setengah dari kebutuhan BBM Brazil dipenuhi dari bioethanol. Tak heran bila saat ini ekonomi Brazil dapat kuat dan rakyatnya hidup dengan baik. “Dalam berbagai ceramah dan tulisan saya selama hampir sepuluh tahun terakhir, tidak berhenti saya menganjurkan hal ini. Tetapi hal ini tidak didengar oleh elit pemerintahan kita yang lebih memilih untuk selalu impor BBM,” ujar calon presiden dari Partai Gerindra ini.

Bicara soal bioethanol, selama ini Partai Gerindra kata Prabowo, memang hanya memiliki 26 kursi. Tapi pihaknya harus memperjuangkan anggaran untuk membuka lahan produktif untuk memproduksi pangan dan bioethanol. Setidaknya, untuk keperluan ini membutuhkan investasi kurang lebih 5000 dolar Amerika untuk satu hektar.

Prabowo menegaskan, berdasarkan perhitungannya, jika pemerintah berani menghapus subsidi BBM, akan membuka kemampuan untuk memberikan subsidi langsung hampir Rp 300 triliun. Jika dari angka Rp 300 triliun ini digunakan Rp 100 triliun, atau 10 milyar dolar saja untuk mencetak lahan produktif, maka bangsa ini bisa mencetak dua juta hektar lahan produktif. Setidaknya, jika keseluruhan dari dua juta hektar lahan produktif ini ditanami singkong, maka akan bisa menghasilkan 125 juta barel bioethanol setiap tahun. Tentunya, jumlah ini sudah bisa memasok 25 persen dari kebutuhan BBM nasional.

“Dengan teknologi yang tepat, saya yakin kita bisa tingkatkan produksi sampai memenuhi 50 persen kebutuhan nasional. Dengan mencetak lagi lahan produktif, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional dari singkong. Disamping itu juga, dengan dua juta hektar lahan produktif baru, dari hulu sampai hilir kita bisa membuka lapangan kerja untuk delapan sampai 12 juta orang bekerja,” paparnya.

Setidaknya, kata Prabowo ini hanya sekadar bayangan bahwa kalau bangsa ini memiliki strategi yang tepat, kalau pemerintah benar-benar melaksanakan ekonomi kerakyatan, maka negara tidak saja bisa mengurangi beban impor BBM. Karena negara ini dapat menghasilkan sendiri semua BBM yang dibutuhkannya. Sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup masif bagi rakyat Indonesia. “Uang yang sangat banyak dapat berputar di rakyat kita yang paling miskin. Namun karena ini belum terjadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperjuangkan agar rakyat tidak terbebani dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan,” tandasnya.

Sejak berdiri dan menjadi bagian kehidupan politik bangsa ini, secara tegas, Partai Gerindra mengingatkan dana yang dihemat oleh pemerintah harus segera dimanfaatkan dengan secerdas dan setepat mungkin. Diantaranya dana itu bisa dialokasikan untuk menciptakan lahan-lahan produktif, membangun insfrastruktur, membantu rakyat yang paling miskin dengan subsidi langsung terarah seperti mambangun dan membebaskan biaya transportasi. Dimana pada ujungnya bangsa ini harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa memberi penghidupan yang layak. “Karena prinsip kita, prinsip Partai Gerindra adalah tidak sekedar membantu tetapi untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Menurutnya, Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar dana yang dihemat oleh pemerintah harusnya gunakan untuk melindungi rakyat yang paling miskin dari beban yang terlalu berat. Selin itu untuk meningkatkan produktifitas bangsa di bidang pangan dan energi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kita dapat swasembada pangan dan swasembada energi. Prabowo menegaskan kalau negara alokasikan satu milyar dolar saja dari anggaran negara yang dihemat untuk membeli bis, negara bisa membeli sedikitnya 25000 bis baru. Armada itu bisa dialokasikan 5000 untuk Jakarta, 1000 untuk Bandung, 1000 untuk Semarang, 2000 untuk Surabaya, dan ota-kota serta desa-desa di seluruh Indonesia.

“Saya yakin kebijakan ini bisa mengurangi beban bagi rakyat miskin. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa negara, diantaranya yang pernah saya lihat sendiri adalah di Thailand dan di negara-negara Eropa Barat. Ini yang saya maksud dengan subsidi langsung,” sarannya.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY bulan Maret lalu, Prabowo juga menyarankan agar Bulog diperkuat, PT Pertani diperkuat, serta diciptakan gerai-gerai untuk menyalurkan subsidi langsung kepada rakyat miskin berupa sembako. Begitu pula saat berada di beberapa forum, Prabowo menegaskan, bahwa koperasi unit desa harus diberdayakan. Distribusi pupuk bersubsidi harus melalui KUD-KUD di seluruh kecamatan di Indonesia harus efektif. “Kita juga harus pastikan barang-barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan,” tegasnya.

Tudingan
Diakui atau tidak, bahwasannya sudah biasa kalau ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan dirinya dan Partai Gerindra. Karena selalu ada saja orang yang tidak suka dengan pandangan-pandangan yang ingin Indonesia kuat. Ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ingin Indonesia bebas dari jeratan impor pangan dan impor energi.

“Jangan heran, bila golongan komprador ini akan selalu menjelek-jelekkan saya dan Partai Gerindra. Mereka takut Indonesia kuat, takut Indonesia mandiri. Mereka ingin selalu bisa menjual bangsa kita ke bangsa lain. Mereka memiliki banyak kaki tangan yang bertugas untuk menjelek-jelekkan perjuangan kita,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, ada banyak rumor yang beredar ditengah pro kontra keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM yang mengarah pada Partai Gerindra dan dirinya. Menurutnya, kalau ada yang menuduh dirinya sekarang mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi karena pemerintah menjanjikan uang kepadanya dan atau Partai Gerindra adalah fitnah yang kejam. Begitu pula dengan tudingan adanya deal-deal politik antara penguasa yang akan memberikan memberikan jabatan kabinet adalah tidak benar. “Gerindra sedang sibuk mempersiapkan diri untuk maju di Pemilu legislatif tahun 2014 yang tinggal delapan bulan lagi. Tidak mungkin saya melepas kader-kader terbaik Gerindra untuk bekerja di kabinet yang tinggal beberapa bulan saja,” katanya.

Bagi Prabowo, Gerindra harus tegas menetapkan kepentingan nasional. Peringatan, kritikan serta masukan yang kerap disampaikannya soal haluan ekonomi Indonesia tetap berpegang teguh Pasal 33, UUD 1945. “Kita tidak mau ikut-ikutan membodohi rakyat. Kita tidak mau ikut-ikutan mengejar popularitas murahan. Kita ingin memberikan pencerahan, pembelajaran politik kepada rakyat,” tandasnya.

Prabowo pun mengajak rakyat Indonesia untuk selalu bersikap arif, berpikir positif, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok, tidak mencari popularitas murahan tetapi menyengsarakan rakyat dengan mengambil posisi-posisi yang sepertinya membela rakyat kecil tetapi tujuan utamanya adalah hanya untuk mendongkrak popularitas. “Marilah kita mencari solusi dan bukan menyebarkan sindiran-sindiran negatif. Saya percaya pada akhirnya saudara-saudara dapat menjadi penyambung diri saya dengan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat apa yang saat ini kita sedang perjuangkan bersama,” ajaknya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juni 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s