Memadamkan Api Revolusi dari Pulau Onrust

Minat umat Islam Nusantara untuk menunaikan ibadah haji telah berlangsung ratusan tahun silam. Pun di masa penjajahan kolonial Belanda, ghirah (semangat) untuk beribadah ke Baitullah tak pernah surut. Rupanya gubernur jenderal menilai keberangkatan kaum pribumi tak sekadar menunaikan ibadah tapi bagian dari perjuangan fisabillah (di jalan Allah) guna mengusir penjajah. Seperti apa bentuk monitoring pemerintah kolonial berdalih karantina di abad 19 itu? Lalu bagaimana pula nasibnya pulau haji itu?

haji (2)Kala itu, pengawasan terhadap jamaah haji kian menjadi-jadi. Penguasa kolonial Belanda menerapkan aturan baru dengan mengumpulkan jamaah haji sepulang dari Arab Saudi di gugusan pulau di utara Jakarta. Dengan dalih karantina kesehatan, nasib perjalanan haji kaum pribumi begitu menyedihkan. Pulau Onrust dan pulau Cipir adalah saksi bisu dari akal bulus kaum imperialis.

Di kedua pulau itu, jamaah menempati barak-barak layaknya kamp konsentrasi. Sebelum dinyatakan sehat, para jamaah satu per satu diperiksa kesahatannya oleh petugas di pulau Cipir –yang letaknya bersebelahan dengan pulau Onrust. Turun dari kapal, setelah menempuh perjalanan dari Mekkah selama dua hingga enam bulan, mereka diperiksa kemudian diharuskan mengenakan pakaian karantina yang telah disediakan. Bagi jamaah yang didiagnosa membawa penyakit menular maka musti tinggal di pulau Cipir. Sementara yang sehat dibawa ke pulau Onrust. Bahkan kapal pengangkut pun tak luput dari sterilisasi dengan cara fumigasi.

Pun ketika tiba di pulau Onrust,  setelah dari pulau Cipir, jamaah haji kembali diperiksa kesehatannya. Ada enam petugas kesehatan kolonial Belanda yang menangani. Jamaah yang meninggal dimakamkan dengan seadanya tanpa memperdulikan syariat. Biasanya, jenazah-jenazah itu dikubur di sembarang tempat tanpa memperhitungkan arah kiblat.

Di pulau Onrust –yang menjadi pusat karantina— ada sekitar 3.500 jamaah haji ditampung di 35 barak masing-masing berkapasitas 100 orang untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara musti dikarantina selama lima hari di pulau yang luasnya sekitar 7,5 hektare itu. Bisa jadi para penyandang gelar ‘haji’ itu tinggal lebih lama, bila mengidap penyakit. Memang, untuk memudahkan proses karantina Belanda menghubungkan dua gugusan pulau yang bertetangga dengan jembatan.

Perlakuan karantina terhadap jamaah haji berlangsung selama 22 tahun (1911 – 1933). Karantina haji di era kolonial tak lain sebagai bentuk ketakutan mereka akan kekompakan umat Islam pribumi. Dari karantina ini, penguasa kolonial Belanda dengan mudah memadamkan gerakan ‘revolusi’ kaum pribumi yang disemai saat berhaji.

Pada 1927, sekitar 8% jamaah haji terjangkit kolera.  Sebagian dari mereka yang meninggal saat karantina dimakamkan di pulau Sakit –yang kini bernama pulau Bidadari— yang berada tak jauh dari pulau Onrust. Ada pula yang dimakamkan di pulau Kelor. Dan pada akhirnya di tahun 1933 Belanda menghentikan karantina haji. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda memfungsikan Pelabuhan Tanjung Priok yang baru dibangun. Kini di kedua pulau itu masih didapati puing-puing bangunan rumah sakit, barak-barak penampungan yang lebih mirip penjara.

Revolusi Haji

Sejarah mencatat, pada 1803, sekembalinya dari tanah suci, tiga jamaah haji asal Minangkabau mendirikan gerakan Padri. Tujuannya adalah mengembangkan ajaran Islam yang lebih kuat untuk melawan praktik-praktik tradisional setempat. Rupanya, aktivitas kaum Padri ini dinilai penguasa kolonial Belanda sebagai cikal bakal pemberontakan. Sejak saat itu juga Belanda langsung mengawasi perjalanan haji kaum pribumi khusunya dari Sumatera.

Kemudian pada tahun 1825, Belanda mengeluarkan berbagai aturan bagi umat Islam Nusantara yang hendak berhaji, salah satunya disebut ordonansi. Dengan adanya aturan itu, ongkos naik haji mengalami kenaikan tinggi. Selain menuntut para calon jamaah haji membuat paspor juga membayar pajak sebesar 110 Gulden. Lewat aturan itu pula yang memungkinkan pemerintah kolonial bisa mengawasi umat Islam selama berada di tanah suci.

Di saat bersamaan, Belanda juga berusaha keras untuk bisa memonopoli angkutan haji. Pada saat itu, pemerintah Belanda memberikan izin operasi kepada kongsi tiga yakni Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873. Padahal sebelumnya, pengangkutan jamaah haji asal Indonesia dimiliki saudagar kapal asal Arab dan Inggris. Di mata Inggris potensi angkutan jamaah haji asal Indonesia cukup besar. Malah angkutan jamaah haji masa itu sudah tidak lagi menggunakan kapal layar, tapi kapal api yang lebih canggih.

Tahun berikutnya, 1874 Belanda menerapkan kebijakan yang sangat menyulitkan, dengan mewajibkan jamaah haji musti memiliki tiket pergi-pulang. Dengan demikian, Belanda berhasil memperkuat dominasi pengangkut haji. Termasuk, dalam rangka memudahkan monitoring terhadap jamaah haji pribumi.

Selain diharuskan membawa pas perjalanan ke Mekkah –yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja. Pas itu harus diserahkan untuk ditandatangani oleh penguasa pelabuhan. Di pelabuhan Jeddah, jamaah harus menghadap konsulat Belanda untuk menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Begitu pula ketika tiba kembali di Indonesia, pas itu harus diteken oleh penguasa Belanda. Malah, di tahun  1884, pas perjalanan tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan saja. Tapi, harus menerangkan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta apakah jamaah berkumis, jenggot, atau lainnya.

Karantina Model Asrama

Tahun 1970-an pengangkunan haji sudah mulai menggunakan pesawat. Berdasarkan aturan badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah haji harus dikarantina selama 5 x 24 jam. Tak terkecuali bagi jamaah Indonesia yang saat itu diduga banyak mengidap kolera. Maka beberapa penginapan ditunjuk menjadi tempat karantina. Inilah cikal bakal berdirinya asrama haji yang diusulkan Dirjen Urusan Haji Prof KH Farid Maruf Kementrian Agama pada tahun 1974.

Sebelumnya, di tahun 1973, masa karantina berkurang menjadi tiga hari. Lalu menjadi dua hari pada tahun 1979. Dan kini calon jamaah haji diinapkan di asrama hanya semalam. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dibangun pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko. Pondok Gede dipilih karena lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah –yang kala itu menjadi  bandara internasional yang dimiliki Indonesia.

Lalu asrama haji pun dikembangkan di beberapa wilayah seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Donohudan di Boyolali. Jika dulu para jamaah haji masuk ke asrama haji sebelum dan sesudah pulang ibadah haji, kini hanya masuk sehari menjelang keberangkatan. Setibanya di Tanah Air, jamaah tak perlu menginap lagi di asrama haji.

Onrust Pulau Haji

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_binnenplaats_van_de_oude_kazerne_op_het_eiland_Onrust_in_de_Baai_van_Batavia_TMnr_60010654Onrust berasal dari bahasa Belanda yang berarti ‘tidak pernah istirahat’ atau ‘sibuk’ –yang dalam bahasa Inggrisnya Unrest. Nama ini dikenal sejak abad 17, namun hanya dikenal oleh kalangan Belanda dan para buruh yang dipekerjakan di pulau tersebut. Sebagian kalangan menyebut Onrust dengan julukan pulau Haji, lantaran pernah dijadikan sebagai karantina haji.

Sebelum digunakan sebagai karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. Tahun 1933–1940 kembali digunakan kolonial Belanda sebagai penjara bagi pembrontak Tujuh Kapal ‘Zeven Provicien’.  Di tahun 1940 Onrust dijadikan Belanda untuk menawan Jerman seperti Steinfurt –yang tak lain sebagai kepala adminstrasi pulau Onrust.  Di masa penjajahan Jepang, pulau Onrust hanya digunakan sebagai penjara bagi para kriminal.

Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1960-an, pulau ini digunakan sebagai Rumah Sakit Karantina bagi penderita penyakit menular dibawah pengawasan Departemen Kesehatan RI. Kemudian, RS ini dipindahkan ke pos VII pelabuhan Tanjung Priok. Sekitar tahun 1960-1965 selain dijadikan medan latihan tempur militer, pulau ini dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis.

Di tahun 1972 gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menetapkan pulau Onrust sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dan pada tahun 2002, pemerintah menyatakan pulau Onrust dan tiga pulau lain disekitarnya yaitu Cipir, Kelor dan Bidadari sebagai Taman Arkeologi Onrust. Untuk mencapai gugusan pulau ini bisa dijangkau melalui tiga pelabuhan yakni pelabuhan Marina Ancol, pelabuhan Angke dan pelabuhan Muara Kamal. Dari ketiga pelabuhan tersebut, yang paling dekat dengan Pulau Onrust adalah pelabuhan Muara Kamal yang bisa ditempuh selama 10 hingga 15 menit saja. (hayat fakhrurrozi)

catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah MANASIK edisi Juni 2014/Sya’ban 1435H

Ketika Politik Menggoda Ulama

Tak bisa dipungkiri, peran ulama dalam kehidupan perpolitikan Indonesia begitu besar. Negeri ini merdeka terbebas dari kaum penjajah juga tak lepas dari upaya serta kegigihan perjuangan para kyai. Lantas bagaimana kondisi hari ini? Terlebih ketika jelang pemilu baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden atau kepala daerah? Tampak dengan kasat mata, para alim ulama berada di antara mereka yang tengah bertarung.

073Sejatinya, kehadiran ulama di ranah politik bukan kali ini saja. Bahkan sejak jaman revolusi ulama sudah ikut mengawal perjalanan bangsa ini. Ulama sebagai pewaris nabi, musti bertanggungjawab terhadap perbuatan para penyelenggara negara dan masyarakat (umat islam). Tugasnya membina masyarakat dalam menjalankan syariah baik lewat pendidikan maupun siraman atau ceramah agama. Sementara terhadap penyelenggara negara (pejabat) di pemerintahan, ulama berkewajiban mendampingi, membimbing pejabat untuk selalu amanah mengemban tugas.

Kalau bicara hari ini, di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) 2014, banyak kaum alim ulama yang merapat ke kubu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Prabowo Hatta). Tak sedikit pula, para kyai yang berada di kubu Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tentu saja, kita tidak mengetahui apa yang diniatkan para alim ulama itu terkait keberadaannya di tengah-tengah kedua kubu. Apakah itu sebagai sikap politik yang benar-benar untuk mendukung pencalonan sang capres-cawapres? Atau hanya untuk sekadar membantu? Atau faktor lainnya, wallahu a’laam bishshowab. Yang jelas, seorang ulama atau kyai pastinya tak sekadar memiliki pengikut, tapi punya pengaruh yang kuat juga bagi umat yang dibinanya.

Jika ditilik dari tugas dan tanggungjawab seorang ulama, mustinya peran mereka berada di ranah politik untuk membina umat dan mendampingi sang pejabat agar tidak menyimpang. Tapi, nyatanya? Tak sedikit dari mereka yang kerap menjual ‘agama’ untuk mengamankan atau meneguhkan dalil-dalil politiknya itu. Boleh jadi, karena pemahaman atau tafsir mereka yang dianggap benar menurut versinya sendiri. Sepertinya di sinilah kredibilitas sebagai ulama di pertaruhkan. Apakah cukup kuat dari berbagai godaan politik, atau malah begitu mudahnya tergoda rayuan politik.

Memang, di kubu Prabowo-Hatta misalnya, begitu banyak kaum ulama yang mendukung dalam pilpres 2014 ini. Pasalnya, dengan penuh keyakinan pilihan mereka untuk berada di belakang pasangan capres-cawapres ini merupakan upaya penyelamatan umat, negara dan bangsa. Bisa jadi memang, karena para ulama menilai pasangan nomor urut 1 ini mampu membawa bangsa dan negara lebih sejahtera, makmur, berdaulat adil dan makmur. Sebab, para kyai yang berdiri di kubu ini baik yang terang-terang atau di belakang layar berkeyakinan bahwa inilah yang musti dilakukan oleh ulama sebagai pembina umat.

Lalu bagaimana dengan ulama yang berada di sekitar pasangan Jokowi-JK? Bisa jadi alasananya hampir sama dengan ulama yang memilih duduk bersama pasangan Prabowo-Hatta. Tapi, sepertinya para ulama ini lupa atau entah kenapa sehingga mau mendukung, dan malah membantu pasangan nomor urut 2 ini. Padahal, ajaran Islam –yang mungkin mereka lebih fasih, lebih hafal dan memahami— mengatakan bahwa ciri pemimpin yang baik itu sidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Dimana keempat sifat tersebut juga ada pada sosok Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin umat, dan negara. Dan keempat sifat itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah antara satu dan yang lainnya.

Pun dengan hadist yang mungkin anak kecil pun paham bahwa ada tiga tanda/ciri-ciri orang Munafik, yaitu jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia khianat. Sekedar untuk mengingatkan, berikut bunyi hadist tersebut:

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallalahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”

Tanda Munafik - ilustrasiEntah kenapa, yang membuat hadist shahih yang begitu populer itu, seakan hilang dari ingatan para ulama itu? Entah ‘sesuatu’ apa yang membuat para ulama begitu tergoda sehingga mau duduk bareng bersama orang-orang yang diduga menjadi bagian dari apa yang diperingatkan oleh hadist tersebut. Bukan maksud hati untuk mempermalukan para ulama yang dengan penuh ghirah (semangat) berada di kubu pasangan nomor urut 2, khususnya di belakang sang capres.

Lalul kenapa? Mustinya, ulama –yang kini berada di kubu Jokowi-JK— ingat bagaimana ketika seorang Jokowi bertarung memperebutkan kursi nomor 1 Balaikota DKI berjanji akan menjalankan amanah sebaik-baiknya selama 5 tahun. Pun ketika sudah terpilih, dengan lantang menyeru bahwa dirinya akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur sampai akhir jabatan. Tapi buktinya? Jelang pileg 2014, mungkin dengan harapan mendongkrak keterpilihan para caleg dari partainya, Jokowi di hari Jumat menyatakan diri siap maju sebagai bakal capres. Ada banyak media dan saksi hidup yang tahu akan hal ini.

Konon, majunya Jokowi karena diminta oleh partainya bernaung yang diperkuat lantaran desakan rakyat. Memang mengatasnamakan rakyat, lalu apakah warga Jakarta yang dulu memberi amanat kepadanya bukan rakyat? Atau alasan demi kemaslahatan bagi rakyat yang lebih banyak, sehingga dengan teganya meninggalkan dan menghianati warga Jakarta yang telah mempercayainya pada pilkada DKI 2012 lalu? Kalaulah warga Jakarta –yang paling tidak sekitar 7 juta– yang sudah menaruh besar harapan padanya lalu dicampakkan begitu saja, bagaimana kalau sekarang tengah mengumbar janji di mana-mana, di seluruh nusantara. Janji tetaplah janji yang harus ditepati. Amanah tetaplah amanah yang musti dijalani. Bukan dulu ngomong begitu begini, lantas dibohongi.

Okelah, apapun dalil-dalilnya yang membuat Jokowi maju sebagai bakal capres yang diajukan oleh partainya. Tapi, kalaulah memang orang-orang di sekitarnya dan termasuk dirinya memahami isi dan maksud hadist tersebut, mustinya malu, dan takut akan ‘label’ yang menempel pada dirinya. Bisa satu, dua atau bahkan ketiga-tiganya dari ciri-ciri tersebut.

Pun ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dua pasangan capres-cawapres, dukungan dari kalangan ulama terus menyemut di dua kubu. Sekali lagi, memang harus diakui, gemerlap politik begitu menggoda ulama. Tentunya, ketika alasan serta niat para ulama ini bergabung, mustinya apa yang mereka lakukan hanya karena niatan tulus, menjalankan tugas utamanya sebagai ulama yakni membina, membimbing umat ke jalan yang lurus dan benar sesuai tuntunan agama.

Bahkan beragam jenis black campaign yang dilakukan oleh para simpatisan, kader, termasuk orang-orang ‘terpandang’ yang masuk dalam tim sukses Jokowi-JK terhadap Prabowo, ulama yang berada di barisan kubu ini sama sekali tak meluruskan. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari fitnah. Semisal seputaran masa lalu Prabowo sebagai seorang tentara yang selalu saja dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Bukan hanya itu, kedudukannya saat itu sebagai Pangkostrad dituduh ikut berperan dalam tragedi Trisakti dan atau huru-hara Mei 1998. Padahal sudah jelas-jelas sudah ada ketetapan hukum bahwa Prabowo tidak terlibat. Termasuk ketika dalam Debat Capres-Cawapres jilid pertama, Prabowo menjawab sekaligus mengklarifikasi langsung atas tuduhan tersebut. Toh, dia sebagai prajurit, yang kala itu dipercaya sebagai komandan dengan kesatria mengambil alih tanggungjawab yang mustinya itu menjadi tanggungjawab Panglima ABRI kala itu.

Nah, mustinya ulama –yang sudah kepalang kadung berada di barisan Jokowi-JK— sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah, seharusnya meluruskan. Kalaulah memang, Prabowo menjadi bagian dari peristiwa kelabu itu, apakah lantas Prabowo tidak berhak dan tidak layak untuk tampil sebagai peminpin negeri ini? Masih belum cukupkah, sikap nasionalis, patriotis serta cinta tanah air yang ada pada dirinya?

Entah kenapa ulama bisa lupa atau memang melupakan sosok sahabat Sayyidina Umar bin Khattab atau sayyidina Khalid bin Walid, pejuang Islam yang selalu ada di sisi Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam. Dimana keduanya dulu begitu dikenal sebagai sosok yang berdarah-darah dalam memerangi Islam. Tapi setelah masuk dalam barisan Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam mereka terdepan dan dibanggakan umat Islam. Memang, jika membandingkan sosok Prabowo dengan kedua sahabat itu sangat jauh berbeda, baik masa maupun kondisinya. Tapi hakikatnya, kalau Rasulullah Shallalahu Alaihi Wasallam  saja begitu mengagumi perjuangan dan sikap tegas kedua sahabatnya, kenapa ulama tidak? Setidaknya meluruskan orang-orang yang ada di kubu nomor urut 2, bahwa tuduhan –yang meskipun tak berdasar— yang diarahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM itu tidaklah benar.

Jadi, apakah para kyai, ulama, cendikiawan muslim, ustadz atau apapun sebutannya, lupa akan hal itu? Atau memang ada hal lain yang akhirnya mereka tergoda? Bukankah tugas pokok dan fungsi ulama untuk berada paling depan dan menyerukan amar makruf nahi munkar? Karena mereka adalah para pewaris nabi. Ini sekadar opini, kritik terhadap sepak terjang para ulama di pentas panggung politik. Semoga

Antara Pilpres, Piala Dunia dan Puasa

Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 memang sudah terasa sejak setahun terakhir lalu. Pun dengan gelaran Piala Dunia 2014 di Brasil tak kalah serunya. Apalagi ketika kedua rangkaian momen itu kini bertemu dalam rentang waktu yang sama. Puasa Ramadhan yang tinggal hitungan hari seakan tenggelam di tengah gegap gempitanya dua momen tersebut. 

LOGO PILPRESBetapa tidak, ajang pilpres dengan segala manuver yang dilakukan oleh kedua kubu yang bertarung nyaris menghilangkan ghirah (semangat) umat Islam terhadap datangnya bulan Ramadhan. Rasa hormat, saling menghargai, sopan dan santun dalam aktivitas politik hilang begitu saja diantara simpatisan apalagi tim sukses. Faktanya, yang ada hanya saling serang, caci maki, saling hujat, menjatuhkan satu sama lain dengan berbagai cara. Benar-benar momen politik ini nyaris membunuh rasa tenggangrasa, tepo seliro sesama warga negara.

Gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 9 Juli mendatang tentu beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain digelar di tengah euforia piala dunia, hari pelaksanaan pencoblosan itu baru memasuki masa sepuluh hari kedua di bulan ramadhan. Akankah berjalan dengan baik dan lancar, serta jauh dari kecurangan, manipulasi dan praktek kotor lainnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi, adanya cara-cara jahat, licik dan kotor itu sejatinya sudah berlangsung sejak masa pencapresan bergulir.

Lihat saja, aksi sebagian kalangan yang menjegal majunya salah satu capres dengan masih mempertanyakan track record Prabowo Subianto sudah datang jauh-jauh hari. Bahkan sejak mantan Danjen Kopassus ini diajukan oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beberapa waktu lalu. Pun ketika Prabowo Subianto – Hatta Rajasa telah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres yang berlaga di pilpres tahun ini, upaya penggembosan, pembunuhan karakter dengan cara membuka masa lalu yang dinilai berdarah-darah terus berlangsung. Dan sepertinya upaya ini tidak akan pernah surut.

Padahal, cara-cara yang dilakukan oleh lawan politiknya itu, terlebih bagi mereka yang berstatus sebagai umat Islam, sangat-sangat dilarang oleh ajaran Islam. Entah sadar atau tidak, lupa atau sengaja, mengerti atau tidak mengerti dengan ajaran Islam yang penuh rahmat, bagi mereka sikat bleh, hajar bleh, urusan belakangan. Ingat, bukan karena menjelang bulan puasa saja, apalagi akan ada masa kampanye yang masih dilangsungkan di bulan suci, tapi mustinya berbuat baik, saling amar makruf nahi mungkar itu bukan hanya di ramadhan saja. Sepanjang hidup sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk ber-amar makruf nahi mungkar.

Begitu pula dengan piala dunia yang bisa disaksikan secara langsung lewat saluran televisi swasta nasional mengalihkan mata kaum muslimin. Malah mereka lebih menyambutnya dengan penuh gembira, lantaran konon ajang tanding bola sepak ini akan menjadi teman di kala sahur. Apalagi, puncak dari gelaran FIFA itu bakal berlangsung di tengah bulan puasa. Tenggelam sudah bulan ramadhan yang penuh berkah di keramaian ajang empat tahunan ini.

Okelah, piala dunia sekadar hiburan sebagaimana gelaran-gelaran serupa yang ada selama ini. Kalaulah memang, tontonan olahraga yang satu ini mampu memberi semangat umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa khususnya di waktu sahur. Akan tetapi apakah tidak akan mengganggu kekhusyuan  ibadah qiyamul lail (sholat malam) , ibadah-ibadah jelang sahur dan atau waktu menjalankan puasa nanti. Memang, selama ini pun masyarakat khususnya umat Islam yang menunaikan ibadah sahur untuk puasa di keesokan hari selalu disuguhkan  tontonan-tontonan tv yang lebih banyak mudharat-nya (keburukan) dibanding manfaat yang didapat.

Rupanya ajang piala dunia yang membelah rangkaian pilpres sedikit mencairkan suasana perpolitikan yang kian menegang. Coba lihat, bagaimana para politisi, simpatisan maupun tim sukses di berbagai daerah bisa meredakan suhu politik dengan tontonan ini. Memang, tak dipungkiri hal itu sekedar ‘sandiwara’, sebagai pengisi ‘waktu jeda’ di padatnya jadwal kampanye dan ramainya pemberitaan seputar pilpres. Tapi, upaya saling serang, saling bantah, saling telikung masih tetap kentara tampaknya. Gelaran piala dunia hanya sekadar ‘iklan’ mahal yang boleh jadi tidak semua masyarakat menyukai atau menaruh waktu untuk yang satu ini. Beda dengan momen pilpres yang tidak hanya menjadi konsumsi orang dewasa yang masih punya tenaga, anak-anak kecil hingga para lansia pun ikut meramaikan.

Bagaimana tidak, obrolan piala dunia, pilres dan puasa ini kian menarik karena berbarengan. Kala bercengkrama dengan anak-anak di ruang televisi, beragam komentar mereka lontarkan. Kenapa capres yang itu selalu merasa dijahati padahal kenyataan memang begitu? Atau kapan Indonesia bisa tampil di piala dunia? Apakah tim Garuda Jaya yang dikawal Evan Dimas dan kawan-kawan kelak bisa masuk dalam gelaran FIFA itu? Bahkan bisa jadi saat sahur nanti kita lebih banyak menonton pertandingan bola. Begitu komentar anak-anak di rumah. Lain lagi dengan istri, tidak cukup ketika tengah bercengkrama dengan anak-anak, atau tengah asyik masak, di atas kasur pun masih tetap mengomentari ulah capres yang begitu ambisius hingga lupa dengan janjinya membenahi Jakarta. Belum lagi, harga sembako yang terus melambung, ketersediaan pasokan bahan makanan yang sepertinya dilupakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, karena terlalu sibuk mengurusi pilpres. Ah, rasanya magnet pilpres, piala dunia dan puasa ini begitu kuat saling tarik menarik.

Semoga, apa yang diuraikan diatas dengan apa yang dikhawatirkan itu hanyalah kekhawatiran pribadi saja. Bukan tidak mungkin, ini juga menjadi tantangan bagi pribadi ini dalam menghadapi ketiga momen yang begitu menggoda mata, pikiran dan tenaga untuk selalu ada untuknya.

Ada Kabar Apa (lagi) Para Caleg?

Seorang teman mengabarkan bahwa ia dipastikan tidak bakal lolos jadi anggota dewan. Suara yang diraihnya tak mencukupi. Pun dengan sisa suara yang dimiliki partai tak bisa membantu banyak, lantaran kurang dibanding raihan partai yang lain. Bukan itu saja, kegagalannya meraih kursi diduga adanya permainan antar sesama caleg.

2091303Ya, selain adanya praktek kotor beberapa jam sebelum pencoblosan, aksi rebutan suara yang diraih partai pun begitu kentara. Maklum, sebagai pemain baru, ia tak mau melakukan hal-hal yang dilakukan caleg lain. Padahal bisa saja ia mempraktekkan apa yang disarankan teman, keluarga dan tim sukses. Meski, gagal ngantor di gedung dewan, tak membuat putus asa, apalagi terganggu jiwanya. Tak seperti beberapa rekannya, ada yang tak berani keluar rumah saking malu karena gagal. Bahkan ada yang sempat dirawat dan nyaris gila, meski lewat pengobatan alternatif.

Lantas bagaimana dengan caleg yang lain? Entahlah. Pemilu 2014 untuk memilih anggota dewan baru saja usai, tinggal menunggu penghitungan suara oleh KPU yang dilanjut dengan keputusan para pemenangnya. Pemberitaan seputar kelakuan caleg gagal kerap menghiasi layar kaca maupun halaman utama surat kabar. Meski, memang kalah gaungnya dengan manuver-manuver elite politik jelang pilpres.

Pemilu 2009 lalu, ada banyak kisah pilu bagi para caleg yang berlaga dan berujung pada stress. Berdasarkan data yang dilansir stasiun teve swasta nasional MetroTV beberapa waktu lalu, setidaknya ada 49 orang caleg DPR pusat yang mengalami gangguan jiwa. Di tingkat DPRD Provinsi, sedikitnya ada 495 orang caleg yang stress. Untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 6.827 orang caleg diindikasi mengalami depresi. Sementara untuk calon senator (DPD) ada 4 orang yang dinyatakan stress usai pemilu.

Beberapa waktu lalu, di daerah Jawa Timur, ada caleg mengamuk di jalanan lantaran kalah. Di daerah lain, ada caleg yang minta uang pemberiannya kepada masyarakat karena tak berhasil meraup suara. Ada pula yang memblokade akses jalan warga, hanya karena kalah suara di TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi,  ada caleg karena tidak puas dengan hasil raihan suara, malah melakukan tindakan kriminal dengan mencuri kotak suara. Dan bisa jadi, kejadian kebakaran sejumlah kantor kecamatan, kelurahan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan kotak suara diakibatkan kesengajaan oleh oknum tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Stress, disamping lantaran harus menanggung hutang, harta benda yang tergadai, juga rasa malu dan sakit hati. Masih ada banyak kisah menyedihkan, meski malah kadang lucu mendengarnya. Itu baru yang terekspos oleh media, belum lagi yang karena malu, akhirnya menghilang, mengasingkan diri untuk menenangkan jiwa usai kalah.

Sejatinya, ulah caleg nyleneh, tidak masuk akal, dan akhirnya berujung stress tak cuma lantaran kalah di pemilu. Jauh sebelum pencoblosan dan bahkan proses pemilu itu baru dalam tahap pencalonan sang bakal caleg. Segala daya, upaya dilakukan agar bisa lolos. Tak terbayang repotnya jadi caleg. Lihat saja, selain menjalankan sesuai prosedur, lelaku yang dianggap dapat mengantarkan kesuksesan pun banyak dilakukan para caleg. Ada yang pergi ke petilasan mbah anu, mandi di sungai, tempat-tempat yang dianggap bertuah dan lain sebagainya. Meski, apa yang dilakukannya itu tak masuk akal. Harap maklum, Indonesia masih tetap kental dengan budaya klenik.  Ada pula yang rajin mendatangi kyai sepuh, pondok pesantren, panti asuhan untuk meminta doa restu atau apapun. Banyak macam niat yang dilakukan caleg sebelum bertarung.

Boleh jadi, rumah sakit khusus yang menangani gangguan kejiwaan kebanjiran pasien. Bahkan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, sejumlah rumah sakit jiwa di daerah telah menyiapkan fasilitas dan tenaga medisnya. Tak cuma itu, sejumlah padepokan, pengobatan alternatif, bahkan pondok pesantren ikut melakukan persiapan sebelum pileg berlangsung. Kemungkinan besar, pengobatan alternatif, penanganan dan perawatan yang di lakukan sejumlah kyai lebih banyak dipilih oleh caleg gagal.

Memang, tidak ada yang melarang seseorang untuk maju sebagai caleg. Tapi, mustinya harus bisa mengukur diri. Tak sekadar kemampuan finansial, modal baik pengetahuan maupun sosial, tapi kematangan jiwa, juga mental menghadapi kenyataan yang ada. Boleh jadi, kadang ini yang banyak dilupakan orang ketika ingin maju sebagai caleg. Ada banyak yang mengatakan dirinya siap, tapi nyatanya tidak. Pun dengan yang dinyatakan lolos melenggang ke gedung wakil rakyat, selain diliputi euforia kemenangan. Ada rasa takut berlebihan akan adanya sejumlah ‘permintaan’ dari berbagai kalangan baik yang dulu melapangkan jalan, membantu keuangan atau mengantarkan kemenangan. Dimana ujung-ujungnya, akan menggoda keimanan, kejujuran dan niatan awal menjadi seorang wakil rakyat. Itulah yang acap dilakukan wakil rakyat bisa sebagai ujian, tantangan atau malah menjadi sebuah keharusan.

Rakyat hanya berharap suara yang dititipkan tak tergadaikan. Walau mereka sadar, ketika mencoblos sang caleg itu pun lantaran dijanjikan atau malah digadai dengan sejumlah lembaran rupiah. Semoga, kejujuran dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada wakilnya tak disia-siakan. Apapun alasannya. semoga

foto diambil dari inilah.com

Pastikan Pemilu yang Jujur dan Adil

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus. Seruan itu disampaikan setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta.

PRABOWO 1Di tengah meningkatnya suhu politik jelang Pemilihan Umum 2014, ditengarai masih ada sederet masalah besar yang mengancam kelangsungan perhelatan demokrasi yang akan digelar 9 April 2014 nanti. Padahal Pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih masa depan Indonesia yang bersih, kuat, aman bermartabat dan berdikari.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto  mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus, sebagai upaya untuk mengantisipasi kecurangan sistematis besar-besaran dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Deklarasi yang disampaikan lewat surat terbuka yang diunggah di akun resmi jejaring sosial facebook miliknya pada medio Agustus lalu.

Itu bukan sekadar seruan. Lewat Gerakan 20 Agustus itu, Prabowo itu menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk melakukan pengecekan langsung ke kantor kelurahan setempat secara serentak pada tanggal 20 Agustus, paling lambat 23 Agustus 2013.

Seruan itu disampaikan Prabowo setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra yang dipimpin oleh Habiburokhman menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta orang. Angka 50 juta tersebut berasal dari hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan data KTP non-elektronik –yang berakhir masa berlakunya pada Desember 2013. Mustinya, DPS Pemilu 2014 disusun hanya berdasarkan data KTP elektronik yang lebih sulit dimanipulasi. Dimana pemerintah mengklaim sudah 100 persen rampung dan didistribusikan pada bulan Juni 2013 lalu. Jumlahnya sebanyak 172 juta orang, atau 172 juta KTP elektronik.

“Kita ketahui Presiden RI sudah memutuskan masa berlaku KTP non-elektronik hanya sampai bulan Desember 2013. Sebagai warga negara yang peduli kita patut pertanyakan mengapa KPU bersikeras menggunakan data KTP non-elektronik untuk menyusun DPS Pemilu 2014. Kita juga patut pertanyakan mengapa KPU hanya mengalokasikan dua minggu, dari tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus untuk memperbaiki DPS. Padahal, DPS Pemilu 2014 masih sangat bermasalah,” tandasnya.

Masalah berikutnya lanjut Prabowo, sampai dengan hari ini DPS Pemilu 2014 untuk pemilih di luar negeri juga belum dapat diakses. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, suara pemilih luar negeri sangat rawan diselewengkan oleh penyelenggara Pemilu.

“Oleh karena itu, dengan ini saya mengajak semua warga negara Indonesia, semua kader dan pendukung Partai Gerindra, semua sahabat saya yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama saya mengambil sikap,” ajaknya sembari menyerukan untuk serentak bergerak dan datang ke kantor kelurahan terdekat untuk mengecek langsung secara manual.

Secara teknis, Prabowo memerintahkan yang musti dipastikan dan diperhatikan adalah pertama apakah nama saudara dan nama keluarga saudara sudah ada di daftar pemilih. Kedua, adakah orang yang saudara ketahui sudah meninggal, sudah lama pindah, atau masih belum berumur 17 tahun yang terdaftar di daftar pemilih. Ketiga, apakah ada yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, baik dengan nama yang sama persis atau dengan nama yang mirip.

Keempat, apakah ada nama-nama yang jelas-jelas bukan warga di wilayah saudara, yang terdaftar di daftar pemilih. Kelima, perhatikan pula dengan seksama apakah ada ketidaksesuaian yang mencolok antara jumlah pemilih dalam daftar tersebut dengan jumlah penduduk di wilayah kelurahan saudara. “Tujuan kita adalah untuk mencermati informasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang seharusnya sudah dipasang di kantor-kantor kelurahan,” terang Prabowo sembari menginstruksikan para kader untuk bersama-sama dirinya mengenakan seragam atau mengenakan atribut Gerindra saat melakukan pengecekan DPSHP tersebut.

Tidak sampai disitu, lewat Gerakan 20 Agustus tersebut Prabowo meminta kepada seluruh rakyat Indonesia serta seluruh kader dan pendukung Partai Gerindra untuk mendokumentasikan kegiatan itu dan melaporkan ke pihaknya jika menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Termasuk membuat laporan tertulis ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kelurahan setempat, dan minta tanda-terima atas laporan tersebut. “Kita harus ingat, daftar pemilih tetap Pemilu 2014 akan ditetapkan pada tanggal 7 September 2013. Ini tidak lama lagi. Jika sudah dalam bentuk DPT, akan sulit bagi kita untuk mengurangi jumlah pemilih fiktif dan pemilih ganda di Pemilu 2014,” tegasnya mengingatkan.

Melalui Gerakan 20 Agustus ini, Partai Gerindra akan tunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh pihak yang ingin bermain curang di Pemilu 2014 bahwa Partai Gerindra ingin memastikan Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil. Karena, pemilihan yang dilaksanakan dengan kecurangan adalah pemilihan yang cacat. DPT Pemilu 2014 menentukan, siapa saja yang memiliki hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

“Saya mengajak saudara untuk mengambil sikap, saya mengajak saudara untuk bergerak karena sejarah mengajarkan kita bahwa apabila proses pemilihan umum dicurangi, penuh rekayasa, dengan daftar pemilih yang penuh nama-nama hantu, nama-nama palsu, maka masa depan demokrasi itu sendiri bisa terancam.  Bahkan, stabilitas, ketenangan, dan kedamaian suatu negara bisa terancam. Kalau proses pemilihan umum dilaksanakan dengan curang, berarti kekuasaan yang dilahirkan dari pemilihan itu, mandat yang dilahirkan adalah tidak sah, tidak memiliki legitimasi,” tegasnya.

Mantan Pangkostrad itu juga mengingatkan, jika pemerintah yang berkuasa akibat pemilihan umum yang cacat itu adalah pemerintah yang tidak sah, tidak memiliki legitimasi, dan tidak kredibel. Cepat atau lambat, rakyat bisa tidak patuh pada pemerintah tersebut, dan dengan demikian, negara mengarah ke negara gagal.

“Apabila proses pemilihan umum cacat, kalau hasilnya tidak diterima oleh semua pihak, dan bisa dibuktikan kalau terdapat kecurangan-kecurangan masal, maka negara kita bisa benar-benar berubah dari negara hukum menjadi negara hukum rimba,” ujarnya.

Imbasnya, lanjut Prabowo, kerusuhan sosial, kerusuhan massal, ambruknya pemerintahan, anarki, juga bisa terjadi perang saudara. Kalau pemerintah dianggap tidak sah oleh rakyatnya sendiri, yang akan terjadi adalah gonjang-ganjing dan huru-hara besar-besaran. Ketika ini terjadi, hanya ada dua pilihan: pemerintahan yang represif, yang berdiri di atas kekuatan senjata, atau instabilitas yang berkepanjangan seperti di beberapa negara Timur Tengah pada saat sekarang ini.

Untuk itu, Prabowo mengajak untuk bersama-sama bergerak menghadapi praktik-praktik kecurangan, munculnya suara hantu dan segala macam kecurangan lainnya. Pasalnya, kata Prabowo, potensi 50 juta pemilih fiktif dan pemilih ganda bukan angka yang sedikit. Masa depan bangsa Indonesia dapat kembali ditentukan oleh orang-orang yang korup dan bobrok. Orang-orang yang menyusun strategi kecurangan. “Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Mari kita berjuang dengan benar, dengan niat tulus, dengan niat bersih, niat bukan mencari jabatan untuk memperkaya diri, tetapi benar-benar mencari mandat dari rakyat untuk bersama memimpin bangsa,” pesannya.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tidak kurang dari lima juta kader dan simpatisan Gerindra siap mensukseskan Gerakan 20 Agustus. “Respon yang kami dapatkan dari kader dan simpatisan Gerindra sangat positif. Insya Allah lebih dari lima juta simpatisan dan kader Gerindra melaksanakan Gerakan 20 Agustus,” kata Muzani di Jakarta, sehari jelang pelaksanaan Gerakan 20 Agustus dilaksanakan.

Setidaknya, berdasarkan temuan KPU, ada lebih dari 6000 nama pemilih ganda di Gorontalo. “Saya yakin angka yang sebenarnya jauh lebih besar lagi. Ini baru temuan di satu provinsi saja, belum di provinsi lainnya. Saya menyadari bahwa tugas KPU tidak mudah, oleh karena itu Gerakan 20 Agustus ini sangat penting untuk mendukung KPU dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.

Muzani berpesan kepada kader dan simpatisan Gerindra serta masyarakat, untuk bersikap arif dan bijaksana dalam pelaksanaan Gerakan 20 Agustus. “Saya berpesan kepada masyarakat, untuk bersikap tenang apabila menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Segala temuan yang saudara dapatkan harus disikapi dengan kepala dingin,” tandasnya.

Dalam pelaksanaanya pada Selasa (20/8) lalu, Prabowo kembali mengunggah pernyataannya di halaman resmi facebook bahwa banyak kader dan simpatisan Partai Gerindra melaporkan kantor kelurahan yang dikunjungi belum memasang DPSHP. Padahal, seharusnya DPSHP sudah dipasang dari hari Jum’at (16/8).

“Mereka yang tidak ingin Indonesia kuat, bersih dan bermartabat akan melakukan banyak cara untuk menyulitkan gerakan kita. Saya mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus karena kita telah dihalangi untuk menyisir DPS secara online atau otomatis. Kita diminta untuk menyisir secara manual, secara hard copy ke kantor-kantor kelurahan. Walaupun ini sulit, walaupun mungkin kita tidak bisa menemukan dan menghapus seluruh pemilih fiktif dan pemilih ganda di seluruh pelosok Indonesia, kita tidak boleh gentar,” ujarnya memberi semangat para kader dan simpatisan.

Lebih buruk

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan kecurangan Pemilu 2014 bakal lebih buruk dibandingkan kecurangan sistematis yang terjadi pada Pemilu 2009. Pasalnya, data DPS yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU saat ini terbilang kacau sehingga jika tak diselesaikan dipastikan Pemilu akan kembali berlangsung curang. Pada Pemilu 2009 terdapat penggelembungan suara hingga mencapai 18 persen. Menjelang Pemilu 2014 angka penggelembungan dan kekacauan DPS mencapai 25 persen dari total pemilih yang mencapai 190 juta. “Potensi kecurangan pada Pemilu 2014 lebih parah dibandingkan Pemilu 2009,” katanya.

Menurutnya, DPS yang kacau ini memungkinkan banyaknya pemilih siluman dan pemilih ganda dalam Pemilu 2014. Ironisnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tampak membiarkan dan tidak memiliki keinginan menyelesaikannya.

Ketua DPP Partai Gerinda Bidang Advokasi Habiburahman, menyesalkan sikap KPU yang tidak menanggapi setiap kritikan terkait semrawutnya DPS sejak diumumkan 11 Juli 2013 lalu. “Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan upaya konkret memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah,” ujar Habiburahman.

Menurutnya, sikap KPU itu patut disesalkan karena sebagai penyelenggara negara paling bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan pemilu. Mustinya, KPU menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera memperbaikinya. “Pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu,” tegasnya.

Ketua Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Partai Gerindra itu menegaskan ada empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU. Pertama, soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik. Kedua, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Ketiga, soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron. Keempat, soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.

“Tidak ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU,” kata Habib.

Menurut Habib, secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta. Jika empat masalah besar tersebut belum diselesaikan juga, maka jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui angka itu, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri juga ikut kacau balau. Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. “Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS luar negeri versi KPU yang hanya sekitar dua juta,” ungkapnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Agustus 2013

Selamatkan Masa Depan Anak Cucu

Deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa menjadikan Gerindra satu-satunya partai yang memiliki dan mempublikasikan kepada rakyat Indonesia secara terbuka semua program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Enam program aksi itu sebagai bentuk kontrak politik.

ps1Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional. Bangsa Indonesia mengalami beberapa paradoks besar yang bersifat mendasar dan struktural di berbagai bidang pembangunan. Tidak hanya itu, hingga saat ini masih terjadi berbagai kebocoran kekayaan negara dan sumberdaya alam nasional.

“Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa, harus ada pergerakan dan perjuangan menuju transformasi bangsa.” Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto dalam pidato politiknya saat deklarasi 6 Program Aksi Transformasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menghadapi kondisi bangsa yang seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan koreksi mendasar dalam sistem ekonomi nasional sebagai upaya transformasi bangsa.

“Untuk itu mari kita lakukan perubahan. Mari kita selamatkan masa depan anak dan cucu kita,” ajak Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Ajakan itu disampaikan dalam pidato politik saat deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa di Jakarta, beberapa waktu lalu. Prabowo mengatakan kalau kitaingin memperbaiki kehidupan bangsa, harus ada pergerakan dan perjuangan menuju tranformasi bangsa. Mantan Pangkostrad ini kemudian mengajak bersama-sama mewujudkan cita-cita Bung Karno, Bung Sjahrir dan Jenderal Sudirman.

“Jangan kita kecewakan mereka yang telah gugur. Kalau dulu mereka berani mengatakan, merdeka atau mati, sekarang kita harus katakan, sudah saatnya Indonesia berdiri tegak, teguh, berani berdaulat dan optimis,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, jika di awal kehadirannya, tahun 2008 Partai Gerindra mengusung 8 program aksi. Maka menjelang Pemilu 2014, Partai Gerindra mencanangkan 6 Program Aksi. Penyusunan 6 Program Aksi sendiri merupakan proses yang panjang, berkelanjutan, intensif dan konsisten. “Dengan deklarasi ini menjadi sangat jelas apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh saya dan Gerindra jika mendapat mandat dari rakyat Indonesia pada Pemilu 2014,” tegasnya.

Selain itu, kata Prabowo, dengan deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa menjadikan Partai Gerindra satu-satunya partai yang memiliki dan mempublikasikan kepada rakyat Indonesia secara terbuka semua program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. 6 Program Aksi Transformasi Bangsa yang digagas Partai Gerindra, tak lain adalah sebagai bentuk kontrak politik.

Putra begawan ekonomi Indonesia, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini menegaskan, “Setiap butir dalam 6 Program Aksi adalah kontrak politik saya dan semua kader Gerindra. Setiap butir adalah alat bagi rakyat untuk menuntut pemerintahan yang berkinerja baik, pemerintahan yang memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas, pemerintahan yang berpihak kepada rakyat Indonesia.”

Gerindra BerkibarApa saja enam Program Aksi itu? Pertama, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat adil dan makmur. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan 10 persen. Kemudian meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85. Meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari Produk Domestik Bruto. Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra akan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dan koperasi dan UMKM dan industri kecil dan menengah. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit untuk pertanian, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro.

Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumberdaya air. Diantaranya adalah dengan  mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, kedele, tebu dan lain-lain yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, kemiri serta bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti LPG). Di samping itu, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani dan nelayan, dan melindungi konsumen.

Keempat, membangun kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Yakni dengan memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai-balai  Latihan Kerja.

Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota dan memberikan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan gratis untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di kantong kemiskinan dan daerah tertinggal. Melakukan pembinaan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia

Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Diantaranya dengan caran membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia seperti jalan dan jembatan termasuk  3.000 km jalan raya nasional baru yang modern dan 3.000 km rel kereta api,pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan  udara, listrik, dan telekomunikasi. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata. Melakukan rehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang-sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam.

Keenam, membangun pemerintah yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Antara lain dengan cara mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan mengakselerasi reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi yang efisien dan melayani dengan menerapkan sistem insentif dan hukuman yang efektif. Menempatkan 30 persen perempuan dalam posisi menteri dan atau pejabat setingkat menteri dan mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Prabowo menegaskan 6 Program Aksi ini merupakan hasil renungan dan kajian dari hasil analisis terhadap kondisi bangsa yang dirasakan dan dialami saat Indonesia merdeka selama 65 tahun lalu dan memasuki tahun ke 15 paska reformasi 1998. Pasalnya, kondisi masyarakat bangsa Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kata Prabowo, dengan kekayaan alam Indonesia, tetapi masyarakatnya hidup miskin.

“Analisa Partai Gerindra yang sudah lama kita sampaikan ke Bangsa Indonesia bahwa kondisi bangsa merupakan sebuah paradoks, kejanggalan, anomali, sesuatu gejala yang tidak masuk akal. Punya banyak kekayaan alam tapi rakyatnya miskin,” tegasnya.

Prabowo pun mempertanyakan dengan kekayaan laut yang melimpah, kenapa pemerintah masih harus mengimpor hasil laut seperti ikan dan garam, serta berbagai makanan lainnya yang justru menurutnya tersedia di Indonesia. “Wilayah tropis tapi impor bawang merah, singkong dan sapi. Harus tergantung pada bangsa lain,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Prabowo usaha pembangunan ekonomi yang ingin dicapai Partai Gerindra adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kekayaannya tinggal di Indonesia dan tidak bocor ke luar negeri. Sehingga rakyat dapat hidup dengan rasa tenang karena semua kebutuhannya dapat terpenuhi. “Partai Gerindra yakin dengan penerapan sistem yang tepat, dalam hal ini berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sesuai amanat para pendiri bangsa, cita-cita kita untuk membangun Indonesia Raya dapat terwujud,” ujar putera begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini.

Program kerja presiden

Menurut Prabowo, bangsa ini telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Jika bangsa ini menghendaki pemerintahan nasional yang tidak mencla-mencle, pemerintahan yang bisa mengatasi berbagai tantangan bangsa, maka mau tidak mau harus rakyat memilih partai politik, memilih figur yang mempunyai rencana kerja yang jelas.

“Bila Partai Gerindra mendapat kepercayaan dan mandat dari rakyat dengan memenangkan Pemilu, dan memenangkan Pilpres, maka 6 program Aksi itu menjadi visi misi dan program kerja presiden,” ujar Prabowo.

Selain itu, dengan adanya 6 program tersebut, pemilih Partai Gerindra bukanlah pembeli kucing dalam karung. “Jadi pemilih Gerindra tidaklah seperti membeli kucing dalam karung. Karena, program dan tujuan kami jelas,” ujar mantan Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah meyakini, apabila keenam program aksi tranformasi bangsa ini dilaksanakan, maka Indonesia menjadi bangsa yang unggul, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia juga akan memiliki pemerintahan yang tegas, efektif, kuat dan bebas korupsi. Selain itu, program-program ini juga diyakini akan menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif dan maju.

Burhanuddin menambahkan fokus utama dari 6 Program Aksi Partai Gerindra ini adalah upaya transformasi atau perubahan mendasar di berbagai bidang dan aspek serta paradigma pembangunan menuju pembangunan yang menjamin kedaulatan, keadilan dan kemakmuran untuk rakyat. Selama ini terjadi paradoks dan kebocoran yang disebabkan oleh sistem ekonomi neo-liberalistik tak terkendali yang telah berlangsung lebih dari empat dasawarsa.

“Untuk itu, tidak ada jalan lain selain mengedepankan dan melaksanakan ekonomi kerakyatan yang dilandasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara lebih efektif, dengan fokus pertanian dan pangan, maritim, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, UMKM, infrastruktur dan perdagangan,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan kembali bahwa 6 Program Aksi merupakan hasil kajian mendalam dari Dewan Pakar Partai Gerindra untuk lebih menyempurnakan program aksi yang pernah diluncurkan sebelumnya pada 2008 lalu. “6 Program Aksi adalah penyempurnaan dari 8 Program Aksi yang sebelumnya telah diluncurkan. Tidak ada perubahan paradigma dalam 6 Program Aksi. Hanya penyempurnaan untuk menangkap perkembangan tuntutan zaman. Hal-hal yang telah tercapai, tak kami masukan kembali. Seperti misalnya penghapusan BHP,” terang Fadli.

Menurutnya, melalui deklarasi ini menunjukkan Partai Gerindra adalah partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan bila memenangkan Pemilu 2014. Selain programnya jelas terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, juga mudah dimengerti masyarakat umum.

“Melalui deklarasi 6 Program Aksi, keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas bisa terjamin. Partai  Gerindra bisa dievaluasi dan ditagih janji politiknya,” sambung Fadli.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan setidaknya pemerintahan saat ini, telah menjalankan minimal 2 dari 8 program yang menjadi program Partai Gerindra yang dicanangkan pada 2008 lalu. “Dulu di era pilpres 2009, kita punya 8 program kalau memenangkan Pilpres. Untuk Pilpres 2014, kita hanya mengusung 6 program karena sesuai nomor urut Partai Gerindra. Kedua program itu sudah dijalankan oleh pemerintahan SBY,” kata Muzani.

Menurutnya, salah satu program yang telah dikerjakan pemerintahan saat ini adalah kewajiban bagi setiap importir mengembalikan uang hasil ekpor mereka ke bank di dalam negeri. “Sekarang kan ada kewajiban bagi setiap eksportir untuk melaporkan kegiatan ekspornya dan uangnya diwajibkan masuk ke bank dalam negeri. Walau masih baru, ini sangat baik,” terangnya.

Muzani menegaskan inti dari enam program tersebut mencakup pengembangan potensi desa, pertanian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta infrastruktur. Muzani juga memastikan bahwa program-program yang ditawarkan Partai Gerindra itu realistis dan implementatif. “Tidak melangit dan tidak terlalu recehan,” katanya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juli 2013

Strategi Energi dan Anggaran Gerindra

Mau tidak mau, suka tidak suka naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan lagi. Meski sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki politik anggaran menyoalnya hingga berujung voting. Hasilnya, suara mayoritas partai koalisi yang menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 20013 lebih unggul.

08suhardiMenyikapi hal itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, menekankan bahwa pada tahun anggaran 2013 ini, naik atau turun harga BBM adalah kuasa Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Apa yang dilakukan Partai Gerindra lewat kadernya yang duduk di DPR yang secara tegas menolak RAPBN-P 2013 adalah memperjuangkan menjadi apa anggaran lebih yang dihemat pemerintah dari keputusannya untuk mengurangi subsidi BBM.

“Kita membesarkan Partai Gerindra agar dapat tegas membela kepentingan kita, kepentingan nasional. Kita tidak sekedar mengejar popularitas murahan,” tegas Prabowo dalam tulisannya sebagaimana yang diunggah di akun jejaring sosial Facebook beberapa waktu lalu.

Dalam surat terbukanya itu, Prabowo menegaskan, bahwa dengan disahkannya pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 pada tahun 2012 lalu, pemerintah mendapatkan kewenangan yang tidak dapat kita halangi untuk menaikkan BBM setiap saat sepanjang tahun 2013. “Keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan harga BBM berada di wilayah eksekutif. Bukan legislatif,” tegasnya.

Menurut Prabowo, meski sikap tegas Fraksi Partai Gerindra yang menolak RAPBN-P 2013 itu seakan hilang begitu saja ditelan suara mayoritas bukanlah keputusan yang sia-sia. Tapi, itulah perjuangan Partai Gerindra untuk tetap berada di atas kepentingan rakyat. “Kita semua sadar bahwa naik atau turun harga BBM, adalah kuasa pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Mau tidak mau, kita harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saya tidak mau, Partai Gerindra ikut-ikutan membodohi rakyat dan berpura-pura bisa melawan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Saat ini kita belum berkuasa. Saat ini kita belum mendapat mandat untuk menjalankan Pemerintahan nasional dan mengatur harga jual dari BBM,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan harga BBM justru dibarengi dengan kenaikan alokasi subsidi BBM. “Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini masih dipandang tak masuk akal,” tegasnya.

Menurutnya, beberapa keanehan dalam RAPBN-P 2013 terlihat dari meskipun pendapatan negara turun, alokasi belanja justru naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar sehingga memaksa kami harus menambah utang lagi. Hal ini dilihat dari pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153.3 triliun menjadi Rp 233.5 triliun. Inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi.

“Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru. Harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun,” ungkapnya.

Fadli menegaskan, Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi, karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya. Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang menilai pemerintah telah mengabaikan rakyat. Di mana pemerintah mengabaikan transportasi massal yang murah dan bahkan gratis bagi masyarakat. Dana kompensasi kenaikan BBM seharusnya dipakai untuk menyediakan transportasi massal, pembangunan infrastruktur yang bagus, termasuk ketersediaan pupuk dan benih bagi petani.

Memang, pada awalnya Partai Gerindra sempat memberikan dukungan kenaikan harga BBM dan pengesahan RAPBN-P 2013. Namun di detik-detik penentuan, Partai Gerindra mengubah sikap. Hal ini dikarenakan ternyata meski subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah.  “Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur,” papar Fadli.

Berkenaan dengan itu pula Partai Gerindra lantas menampik perubahan sikap karena pencitraan di depan rakyat. “Ini jelas bukan pencitraan, walau citra dalam politik sangat penting. Kami ingin ikut memberi solusi agar rakyat tak jadi korban kebijakan,” tegasnya.

Strategi Energi Nasional

Memang, publik tentu mengetahui, alasan dibalik keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun begitu, jauh sebelum masalah ini menimbulkan pro kontra, dalam setiap kesempatan, Prabowo kerap mengingatkan penguasa negeri ini. “Sudah bertahun-tahun bahkan mungkin lebih dari belasan tahun, saya ingatkan bahwa sistim ekonomi kita rapuh. Saya katakan bahwa tanpa strategi yang tepat, dikarenakan sumber energi BBM kita menipis, dan tren harga BBM dunia yang terus naik, beban subsidi BBM pada ekonomi kita dapat menjadi sangat berat,” tegas putra begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini.

Betapa tidak, menurut pendiri partai berlambang kepala burung Garuda ini mengatakan bahwa sistim yang dianut bangsa Indonesia sekarang ini mengakibatkan kekayaan nasional mengalir keluar negeri. “Hal ini telah saya jelaskan di ratusan ceramah saya, di puluhan tulisan saya dimana-mana sejak tahun 2004,” tandasnya.

Untuk itu, bersama tim pakar nasionalis yang dibentuknya, Prabowo menganjurkan suatu strategi yang dinamakan strategi dorongan besar. Strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN) yakni singkong, aren, tebu, jagung, kemiri dan lain sebagainya. Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh negara-negara lain.

Brazil adalah contoh negara yang paling berhasil. Sudah hampir, atau mungkin sekarang sudah lebih dari setengah dari kebutuhan BBM Brazil dipenuhi dari bioethanol. Tak heran bila saat ini ekonomi Brazil dapat kuat dan rakyatnya hidup dengan baik. “Dalam berbagai ceramah dan tulisan saya selama hampir sepuluh tahun terakhir, tidak berhenti saya menganjurkan hal ini. Tetapi hal ini tidak didengar oleh elit pemerintahan kita yang lebih memilih untuk selalu impor BBM,” ujar calon presiden dari Partai Gerindra ini.

Bicara soal bioethanol, selama ini Partai Gerindra kata Prabowo, memang hanya memiliki 26 kursi. Tapi pihaknya harus memperjuangkan anggaran untuk membuka lahan produktif untuk memproduksi pangan dan bioethanol. Setidaknya, untuk keperluan ini membutuhkan investasi kurang lebih 5000 dolar Amerika untuk satu hektar.

Prabowo menegaskan, berdasarkan perhitungannya, jika pemerintah berani menghapus subsidi BBM, akan membuka kemampuan untuk memberikan subsidi langsung hampir Rp 300 triliun. Jika dari angka Rp 300 triliun ini digunakan Rp 100 triliun, atau 10 milyar dolar saja untuk mencetak lahan produktif, maka bangsa ini bisa mencetak dua juta hektar lahan produktif. Setidaknya, jika keseluruhan dari dua juta hektar lahan produktif ini ditanami singkong, maka akan bisa menghasilkan 125 juta barel bioethanol setiap tahun. Tentunya, jumlah ini sudah bisa memasok 25 persen dari kebutuhan BBM nasional.

“Dengan teknologi yang tepat, saya yakin kita bisa tingkatkan produksi sampai memenuhi 50 persen kebutuhan nasional. Dengan mencetak lagi lahan produktif, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional dari singkong. Disamping itu juga, dengan dua juta hektar lahan produktif baru, dari hulu sampai hilir kita bisa membuka lapangan kerja untuk delapan sampai 12 juta orang bekerja,” paparnya.

Setidaknya, kata Prabowo ini hanya sekadar bayangan bahwa kalau bangsa ini memiliki strategi yang tepat, kalau pemerintah benar-benar melaksanakan ekonomi kerakyatan, maka negara tidak saja bisa mengurangi beban impor BBM. Karena negara ini dapat menghasilkan sendiri semua BBM yang dibutuhkannya. Sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup masif bagi rakyat Indonesia. “Uang yang sangat banyak dapat berputar di rakyat kita yang paling miskin. Namun karena ini belum terjadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperjuangkan agar rakyat tidak terbebani dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan,” tandasnya.

Sejak berdiri dan menjadi bagian kehidupan politik bangsa ini, secara tegas, Partai Gerindra mengingatkan dana yang dihemat oleh pemerintah harus segera dimanfaatkan dengan secerdas dan setepat mungkin. Diantaranya dana itu bisa dialokasikan untuk menciptakan lahan-lahan produktif, membangun insfrastruktur, membantu rakyat yang paling miskin dengan subsidi langsung terarah seperti mambangun dan membebaskan biaya transportasi. Dimana pada ujungnya bangsa ini harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa memberi penghidupan yang layak. “Karena prinsip kita, prinsip Partai Gerindra adalah tidak sekedar membantu tetapi untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Menurutnya, Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar dana yang dihemat oleh pemerintah harusnya gunakan untuk melindungi rakyat yang paling miskin dari beban yang terlalu berat. Selin itu untuk meningkatkan produktifitas bangsa di bidang pangan dan energi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kita dapat swasembada pangan dan swasembada energi. Prabowo menegaskan kalau negara alokasikan satu milyar dolar saja dari anggaran negara yang dihemat untuk membeli bis, negara bisa membeli sedikitnya 25000 bis baru. Armada itu bisa dialokasikan 5000 untuk Jakarta, 1000 untuk Bandung, 1000 untuk Semarang, 2000 untuk Surabaya, dan ota-kota serta desa-desa di seluruh Indonesia.

“Saya yakin kebijakan ini bisa mengurangi beban bagi rakyat miskin. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa negara, diantaranya yang pernah saya lihat sendiri adalah di Thailand dan di negara-negara Eropa Barat. Ini yang saya maksud dengan subsidi langsung,” sarannya.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY bulan Maret lalu, Prabowo juga menyarankan agar Bulog diperkuat, PT Pertani diperkuat, serta diciptakan gerai-gerai untuk menyalurkan subsidi langsung kepada rakyat miskin berupa sembako. Begitu pula saat berada di beberapa forum, Prabowo menegaskan, bahwa koperasi unit desa harus diberdayakan. Distribusi pupuk bersubsidi harus melalui KUD-KUD di seluruh kecamatan di Indonesia harus efektif. “Kita juga harus pastikan barang-barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan,” tegasnya.

Tudingan
Diakui atau tidak, bahwasannya sudah biasa kalau ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan dirinya dan Partai Gerindra. Karena selalu ada saja orang yang tidak suka dengan pandangan-pandangan yang ingin Indonesia kuat. Ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ingin Indonesia bebas dari jeratan impor pangan dan impor energi.

“Jangan heran, bila golongan komprador ini akan selalu menjelek-jelekkan saya dan Partai Gerindra. Mereka takut Indonesia kuat, takut Indonesia mandiri. Mereka ingin selalu bisa menjual bangsa kita ke bangsa lain. Mereka memiliki banyak kaki tangan yang bertugas untuk menjelek-jelekkan perjuangan kita,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, ada banyak rumor yang beredar ditengah pro kontra keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM yang mengarah pada Partai Gerindra dan dirinya. Menurutnya, kalau ada yang menuduh dirinya sekarang mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi karena pemerintah menjanjikan uang kepadanya dan atau Partai Gerindra adalah fitnah yang kejam. Begitu pula dengan tudingan adanya deal-deal politik antara penguasa yang akan memberikan memberikan jabatan kabinet adalah tidak benar. “Gerindra sedang sibuk mempersiapkan diri untuk maju di Pemilu legislatif tahun 2014 yang tinggal delapan bulan lagi. Tidak mungkin saya melepas kader-kader terbaik Gerindra untuk bekerja di kabinet yang tinggal beberapa bulan saja,” katanya.

Bagi Prabowo, Gerindra harus tegas menetapkan kepentingan nasional. Peringatan, kritikan serta masukan yang kerap disampaikannya soal haluan ekonomi Indonesia tetap berpegang teguh Pasal 33, UUD 1945. “Kita tidak mau ikut-ikutan membodohi rakyat. Kita tidak mau ikut-ikutan mengejar popularitas murahan. Kita ingin memberikan pencerahan, pembelajaran politik kepada rakyat,” tandasnya.

Prabowo pun mengajak rakyat Indonesia untuk selalu bersikap arif, berpikir positif, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok, tidak mencari popularitas murahan tetapi menyengsarakan rakyat dengan mengambil posisi-posisi yang sepertinya membela rakyat kecil tetapi tujuan utamanya adalah hanya untuk mendongkrak popularitas. “Marilah kita mencari solusi dan bukan menyebarkan sindiran-sindiran negatif. Saya percaya pada akhirnya saudara-saudara dapat menjadi penyambung diri saya dengan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat apa yang saat ini kita sedang perjuangkan bersama,” ajaknya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juni 2013