Lebih Dekat Dengan Nur Iswanto: Berjuang untuk Perubahan

Pamornya sebagai politisi asal Sumatera Selatan kian diperhitungkan. Kepiawaiannya dalam menahkodai partai politik menjadi sebuah parameter keberhasilannya. Meski demikian, ia tetap meyakini bahwa setiap aktivitas politik harus dilandasi kesungguhan hati dan kerja keras. Sepertinya tak ada kata lelah dalam menggeluti panggung politik. Termasuk ketika ia ditunjuk maju sebagai bakal calon Walikota Palembang, Sumatera Selatan.

DSC00053Memang, diakui oleh H Nur Iswanto, SH, MH, bukanlah perkara sulit dalam meraih simpati masyarakat. Bagi pria kelahiran Lahat, 7 November 1961 inilah buah dari perjuangannya yang berliku selama puluhan tahun silam.  ”Meski demikian, saya tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat demi sebuah perubahan,” tegas politisi Senayan yang diamanahi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Selatan ini.

Sejak terjun di dunia politik praktis di masa orde baru, Nuris, demikian panggilan akrabnya terus menunjukkan tajinya sebagai seorang politikus. Kepiawaiannya mengantarkan ia duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan dua periode. Kemudian ketika didaulat oleh Prabowo Subianto untuk memimpin Partai Gerindra pada 2008, Nuris kembali berhasil mengantarkan dua kader terbaiknya melenggang ke Senayan, ia dan Edhy Prabowo pada Pemilu 2009 lalu.

Baginya, politik itu perjuangan. Perjuangan yang diawali dengan mencari kekuasaan, setelah berkuasa baru bisa merubah keadaan. Tentunya perubahan yang positif. Tanpa berpolitik perjuangan akan percuma. Dan di Gerindra inilah Nuris berjuang demi sebuah perubahan. ”Dalam berpolitik, apapun masalahnya, seberapapun keterbatasannya, kapanpun masanya kalau kita yakin dan dilandasi dengan kesungguhan niat, pasti kita bisa mengatasinya. Karena politik itu perjuangan,” tegasnya.

Termasuk di saat tengah menjalankan tugas sebagai Ketua DPD Partai Gerindra, ayah empat anak ini diminta sebagain besar masyarakat Palembang untuk maju dalam pemilihan walikota (pilwako) Kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, perintah pun turun dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk merebut Palembang. Semua itu bukan sekadar gagah-gagahan atau unjuk kekuatan Partai Gerindra yang dipimpinnya di bumi sriwijaya, tapi untuk sebuah perubahan yang dimulai dari Kota Palembang sebagai jantung Sumatera Selatan.

Menurutnya, memang dengan kekuatan lima kursi anggota DPRD Kota Palembang, Gerindra masih memerlukan dua kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonannya. Anggota Komisi V DPR-RI ini optimis lewat jaringannya akan bisa mendapatkan dua kursi bahkan lebih. ”Saya rasa dengan melihat pergerakan dan aksi kita selama ini, ada beberapa partai yang siap berkoalisi dengan kita,” tandasnya.

Meski begitu, ia menegaskan kepada semua kadernya untuk terus berjuang bersama meraih simpati dan dukungan semua kalangan dalam gelaran pilwako yang akan berlangsung April 2013 mendatang. Pasalnya menghadapi calon incumbent dan muka-muka lama bukanlah perkara mudah. Untuk itu, ditengah kesibukannya sebagai anggota DPR, Nuris rela bolak balik Jakarta Palembang untuk mensosialisasikan pencalonannya ke pelosok wilayah Palembang. ”Jumat sore sampai Minggu malam saya habiskan waktu untuk sosialisasi di Palembang, Senin pagi saya sudah di Jakarta lagi,” terang anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini.

Saat ditemui di ruang kerjanya di komplek Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, lulusan Universitas Palembang ini memaparkan pandangan terhadap kondisi Kota Palembang, perjuangannya membesarkan Partai Gerindra Sumatera Selatan serta kesiapannya menghadapi pesta demokrasi pilwako Kota Palembang. Berikut petikannya:

Bisa diceritakan kondisi Partai Gerindra di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri seperti apa?

Secara umum Partai Gerindra Sumatera Selatan kondisinya baik. Struktur partai dari tingkat DPC, hingga PAC sudah terbentuk. Untuk kota Palembang, setelah saya ditetapkan oleh DPC untuk maju, sejak dua bulan lalu saya lebih fokus di Kota Palembang, namun bukan berarti DPC lain tidak diperhatikan. Khusus di Palembang, struktur partai sudah terbentuk hingga ranting dan anak ranting.

Bisa dijelaskan rencana Anda untuk maju dalam pemilihan walikota Palembang?

Memang benar, saya sebagai ketua DPD diminta oleh DPC Kota Palembang untuk maju dalam pemilihan walikota (pilwako) 2013 mendatang. Pencalonan saya ini sudah disosialisasikan ke DPC dan PAC yang ada di Sumsel. Gerakan kita sudah berjalan sejak dua bulan lalu baik lewat aksi revolusi putih atau kunjungan ke PAC dalam rangka melihat kesiapan mesin-mesin partai untuk menghadapi pilwako ini.

Bagaimana tanggapan masyarakat atas rencana pencalonan Anda?

Sejak ditetapkan untuk maju dan hasil kunjungan saya ke pelosok kampung di Palembang selama dua bulan ini antusias masyarakat begitu besar. Bahkan mereka sudah siap berjuang tidak untuk saya saja, tapi untuk kemenangan Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 2014 mendatang. Kita terus mengumandangkan yel-yel Gerindra Menang, Prabowo Presiden dalam setiap kesempatan.

Hingga saat ini, siapa lawan yang bakal dihadapi dalam pilwako nanti?

Setidaknya hingga saat ini, ada incumbent Wakil Walikota yang tentunya secara penokohan lebih terkenal. Tapi saya dan Partai Gerindra tidak gentar untuk menghadapinya. Lalu ada juga Kepala Dinas Perhubungan yang mencalonkan kembali, meski sudah dua kali ikut pertarungan pilwako tapi kalah, tentunya dia pun tak kalah terkenalnya. Mungkin dalam perkembangannya akan ada nama lain.

Kenapa pilih Walikota Palembang, tidak Gubernur Sumsel?

Sebenarnya ada juga yang menyarankan untuk posisi gubernur, tapi  saya juga harus tahu diri, dan tidak mau muluk-muluk, dengan kondisi dan realitas yang ada. Kalau pun maju di pilgub Sumsel, saya akan ambil posisi wakilnya. Nah, karena saya sudah ditentukan untuk maju di pilwako Palembang maka saya harus fokus. Kalau nanti kita dapatkan Palembang ini, maka ada keuntungan ketika mengusung Prabowo ke depan. Di Kota Palembang Gerindra memiliki ada lima kursi dan juga mata pilihnya 1,3 juta pemilih. Peringkat kedua Kabupaten Muara Enim, dengan lima kursi DPRD dengan jumlah pemilih sebanyak 700.  Untuk itu, kita harus rebut wilayah ini untuk menuju pemilihan Presiden mendatang.

Bisa dijelaskan, kekuatan Partai Gerindra di Palembang sendiri bagaimana?

Bayangkan, sebagai pendatang baru, dari 50 anggota DPRD, kita mampu mendudukkan lima kursi atau satu fraksi. Memang dengan jumlah kursi yang dimiliki itu belum cukup, untuk itu saya masih memerlukan dua kursi lagi agar memenuhi persyaratan. Tentu kita akan koalisi dengan partai lain. Mudah-mudahan dengan gerakan kita orang lain akan mendekat.

Dengan kekuatan itu, sebesar apa peluang yang dimiliki?

Kalau tidak punya potensi, saya tidak akan maju. Tapi karena melihat Gerindra punya posisi yang bagus dan sangat solid. Maka ketika ada kader yang siap maju, maka partai ini tidak boleh direntalkan. Pasalnya, kita berhitung kalau orang lain yang maju, kalau mereka kasih duit paling berapa sih? Setelah itu mereka tinggalkan kita, tapi kalau kita bertekad untuk maju, maka kalah memang itu kita yang tanggung. Jadi ngapain kita rentalkan, seperti yang dilakukan banyak partai di luar kita yang merentalkan partainya hanya untuk mendapatkan uang, sementara kaderisasi tidak jalan. Yang penting kita berjuang dulu, harus berani, kalah menang itu urusan nanti.

Program apa yang akan Anda tawarkan kepada masyarakat?

Sebenarnya secara umum, Palembang sudah bagus. Untuk walikota Edi Sentana, saya angkat topi, tapi ini periode terakhir buat dia, ada banyak hal yang harus dibenahi. Contohnya masih banyak rumah yang tidak layak huni, lingkungan yang kumuh, jalan-jalan yang belum bagus, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, pasar tradisional yang kiat terjepit, pelayanan puskesmas gratis tapi tetap berbiaya mahal, karena akses yang jauh.

Untuk itu kita menawarkan perubahan di setiap bidang. Misalnya, puskesmas yang ada akan kita tingkatkan menjadi puskesmas modern dilengkapi fasilitas rawat inap yang dekat dengan penduduk kampung. Begitu pula dengan kesejahteraan para tenaga medisnya. Lalu bidang pendidikan tidak saja membenahi sekolah yang ambruk, tapi kualitas gurunya harus ditingkatkan, karena banyak sekolah bagus tapi gurunya tidak bagus. Kemudian, keberadaan pasar-pasar tradisional akan kita buat lebih modern sehingga bisa bersaing dengan supermarket yang kian membanjiri Palembang dan mematikan ekonomi rakyat kecil. Begitu juga dengan pembinaan generasi muda di bidang olahraga yang tidak diimbangi dengan fasilitas kapangan olahraga yang kian berkurang dan banyak yang disulap menjadi mal.

Apa yang Anda lakukan dalam sosialisasi ke tengah masyarakat?

Dalam setiap sosialisasi yang saya lakukan setiap Jumat sore hingga Minggu malam selalu tidak sekadar pertemuan saja, tapi sekaligus digabungkan dengan program delapan aksi seperti revolusi putih. Biasanya aksi revolusi putih yang digelar di kampung-kampung dengan sasaran anak-anak dan ibu-ibu hamil ini selalu dihadiri minimal 400-600 orang, bahkan pernah juga sampai 1000 orang yang hadir. Sebelumnya saya juga secara rutin menggelar turnamen bola voli yang sudah memasuki tahun kelima ini, bukan karena saya ingin maju di pilwako saja, tapi saya melihat minat olahraga di perkampungan di Palembang ternyata begitu tinggi. Dari sini kalau kita bina bakat-bakat atlet itu pasti menjadi baik dan tidak hanya terpusat di kota saja, tapi hingga ke pelosok kampung.

Nah dalam rangka sosialisasi menghadapi pilwako ini, saya dan tim memulainya dari pinggiran Palembang dulu, baru setelah itu kita garap wilayah perkotaan. Setidaknya, dalam seminggu ada lima kali revolusi putih. Untuk itu, saya membutuhkan dukungan dari teman-teman DPC, DPD dan DPP dalam menjalankan aksi ini.

Apa yang akan Anda berikan untuk Palembang?

Dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa dan mata pilih 1,3 juta. Saya tidak mau banyak janji, karena biasanya banyak janji pasti banyak bohongnya. Saya hanya menawarkan perubahan dengan haluan baru, pemimpin baru, semangat baru dan rakyat tak butuh janji, tapi butuh bukti. Dan ini sudah saya lakukan sejak memulai terjun di panggung politik yang mengantarkan saya duduk di DPRD dua periode dan di Senayan ini. Mudah-mudahan ini tidak sekadar slogan yang saya cantumkan di atribuk sosialisasi yang saya buat tapi bisa saya buktikan secara nyata. Dan pada saat saya harus membangun Palembang, jargon ini harus saya buktikan.

Kondisi birokrasi di Palembang sendiri bagaimana?

Secara umum sudah birokrasi pemerintah kota Palembang cukup bagus. Tapi kalau nanti saya memimpin, maka harus lebih bagus lagi. Kalau perilaku KKN di lingkaran birokrasi saya pastikan masih ada, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan para pemborong kepada saya bahwa proyek-proyek mereka sudah diambil oleh orang-orang dekat para pejabat birokrasi atau lewat koleganya. Inilah tantangan kita ke depan untuk menciptakan birokrasi yang bersih.

Selain mengandalkan mesin partai, parpol mana yang sudah melirik Anda?

Sampai saat ini memang banyak pihak yang meminta kader Gerindra untuk maju di pilwako Palembang, untuk itu saya maju. Tim hingga saat ini masih mengkaji siapa dan partai mana yang bakal mendampingi saya nanti. Yang jelas saya tidak akan merentalkan partai ini.

Selama ini apakah sudah ada survey tentang tingkat elektabilitas Anda?

Saya dan tim belum melakukan survei. Bagi saya survey itu bukan menjadi patokan seseorang untuk menang, tapi sekadar sebagai rekomendasi saja untuk mencari tahu, sebagai arah dimana titik lemah dan titik kekuatan. Jangan terlalu percaya dengan survei, bisa jadi pada saat survei warga yang menjadi responden hanya kenal dengan orang atau calon dari partai lain.

Bagaimana membagi waktu persiapan pilwako dengan kesibukan Anda di Senayan?

Saya rasa tidak bermasalah, selain pembagian waktu rapat yang berbeda antara komisi, BURT dan keperluan untuk dapil. Selama ini saya selalu pulang setiap Jumat sore untuk keliling ke seluruh dapil di Sumsel. Saya mohon maaf kepada kader-kader di DPC lain, sementara ini kurang diperhatikan. Bukan berarti dilupakan, tapi karena saya lagi fokus di Palembang. Untungnya, tim di setiap DPC sudah solid dan mereka mengerti dengan tugasnya, tinggal mengkondisikan saja.

Menurut Anda kondisi kepemimpinan kita saat ini seperti apa?

Di Sumsel sendiri, kita lihat gubernurnya selain sibuk menyelesaikan tugas juga tengah sibuk maju di DKI. Namun demikian, Gerindra tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang pro rakyat. Meski memang diakui, kepemimpinan saat ini saya anggap amburadul, plintat plintut, ragu-ragu dalam menentukan kebijakan. Untuk itu dengan kebulatan tekad, Gerindra mengusung Prabowo menjadi pemimpin Republik ini.

Sebagai politisi kawakan, menurut Anda, politik itu apa?

Politik itu perjuangan. Di sinilah kita menentukan perjuangan itu bisa atau tidak. Perjuangan diawali dengan mencari kekuasaan, setelah berkuasa baru bisa merubah keadaan. Tentunya yang positif, tanpa berpolitik perjuangan kita omong kosong.

Lalu kondisi politik di gedung parlemen saat ini seperti apa?

Boleh saja dalam persaingan politik Fraksi Gerindra belum diperhitungkan karena jumlahnya sedikit. Tapi, meski sedikit sangat menentukan dan diperhitungkan banyak pihak. Biasanya kalau sidang paripurna, kita menentukan. Sedikit tapi diperhitungkan.

Pesan Anda untuk kader Gerindra Sumsel?

Saya yakin seluruh pengurus partai dan kader yang di Sumsel mendukung kebijakan ini, tidak hanya dalam bentuk materi tapi dengan moril dan dukungan gerakan lainnya untuk mensosialisasikannya ke bawah. Khususnya kader yang ada di Palembang ataupun di luar itu pasti akan mendukung bahwa saya, Haji Nur Iswanto maju sebagai walikota, untuk itu mohon dibantu. Dan kalau memang menginginkan kesejahteraan pilihlah Gerindra. [G]

H NUR ISWANTO, SH, MH

Tempat tanggal lahir:

Lahat, 7 November 1961

Jabatan:

  • Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan
  • Anggota Komisi V DPR-RI
  • Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI
  • Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI

Catatan:

  • Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juni 2012
  • Pada Rabu, 5 Maret 2014, Nur Iswanto meninggal dunia karena sakit jantung.

Fary Djemy Francis, Konsisten atas Perjuangan

Kepeduliannya kepada masyarakat kecil dan terpencil selalu melandasi pemikirannya untuk Indonesia yang lebih baik. Komitmen dan konsistensi perjuangan sang aktivis ini dalam membangun Indonesia lewat kampung tak pernah pudar. Termasuk di tengah-tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat.

https://i2.wp.com/www.mpr.go.id/files/images/2012/06/28/R-250_188-fary-djemi-francis-1340850910.jpgBahkan semangat dan daya juang Ir Fary Djemy Francis, MMA, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini kian berkobar. Komitmen itu ditunjukkan politisi pendatang baru asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II –yang meliputi Kabupaten Timor, Sumba, Rote, Subu dan Semau— ini dengan memilih duduk di komisi yang bersinggungan dengan ‘kampung’ yang terpencil dan tertinggal. “Apa yang saya perjuangkan dari dulu hingga nanti akan tetap sama, memberdayakan potensi-potensi yang ada di kampung. Karena dari sanalah Indonesia akan bisa bangkit dan mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegas pria kelahiran Watampone, 7 Februari 1968 ini.

Di gedung wakil rakyat Senayan, Fary kerap bersuara lantang dalam setiap permasalahan bangsa, terlebih yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil. Meski terkadang mau tidak mau harus menelan pil pahit atas segala tindakan dan keputusan para wakil rakyat dalam memutuskan kehidupan bangsa ini. Tindakan Walk Out pada rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dimana Fary menjadi salah satu wakil dari Fraksi Gerindra. Pasalnya, ketika itu anggota Banggar lainnya hanya mau membahas masalah subsidi BBM saja. Sementara Fraksi Gerindra berdasarkan analisa dan perhitungan terhadap RAPBN itu agar dibahas secara menyeluruh. “Setelah melalui lobi-lobi ternyata mereka tetap bersikukuh dengan keputusannya dan tidak menganggap keberadaan kami, maka kami melakukan Walk Out,” tegas lulusan Master Management Agribisnis, Institut Pertanian Bogor ini.

Menurutnya, langkah Walk Out itu bukan sekadar gagah-gagahan atau pencitraan belaka, tapi sebagai bentuk komitmen dan konsistensinya dalam memperjuangkan nasib rakyat. Hal itu dilakukan berharap nanti pada saat dibawa ke sidang paripurna peta kekuatan politik akan berubah. “Bagi kami rapat Banggar itu tidak lebih rapat Setgab,” tandas politisi yang kenyang pengalaman dalam memberdayakan masyarakat desa kecil ini.

Setidaknya politisi yang kerap membukukan aktivitasnya sebagai wakil rakyat ini lebih suka menyambangi konstituennya di Nusa Tenggara Timur di saat waktu reses. Karena dalam kesempatan itulah, Fary bisa mengetahui sekaligus menyelami persoalaan riil rakyat kecil. Bahkan meski kedudukannya sebagai seorang pejabat negara, Fary kerap lebih sering memilih bermalam di rumah warga yang tentunya minim akan fasilitas. “Jauh sebelum menjadi anggota DPR, hal serupa sudah lakukan hampir 20 tahun yang lalu,” ujar suami dari Yoca Yohanes ini.

Apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk pendidikan politik pada masyarakat. Apalagi yang menjadi konstituennya merupakan daerah ujung timur negeri ini yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Terlebih pemberdayaan desa, merupakan salah satu dari delapan program aksi Partai Gerindra. “Atas dasar ini pula, saya mau bergabung dan ikut berjuang di Gerindra melalui parlemen,” terang aktivis LSM yang mampu meraih sebanyak 18.332 suara pada pemilu 2009 lalu.

Keterlibatannya di Partai Gerindra bukan sekadar ikut-ikutan atau terbawa euphoria  politik kala itu. Meski memang, diakui dirinya tak terlalu suka dunia politik. Namun ketika mempelajari visi misi dan garis perjuangan serta program aksi yang dicanangkan partai dibawah pembinaan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, rasanya ia mendapat tambahan energi dalam perjuangannya selama ini. Maka jadilah, aktivis yang kerap dipercaya sebagai konsultan di beberapa lembaga dunia seperti JICA, GTZ, Plan Unicef, iinet Japan dan Care ini menyatakan kesiapannya maju sebagai calon legislatif di bawah bendera Partai Gerindra.

Rupanya, nyaris tak ada hambatan yang berarti bagi ayah tiga anak ini untuk menuju Senayan. Bekal pengalaman melibatkan diri diberbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dengan masuk kampung keluar kampung menjadi tiket dalam meraih dukungan warga NTT. Dan sejak 1 Oktober 2009, putra daerah NTT itu pun dilantik menjadi anggota DPR-RI dan masuk di Komisi V yang membidangi masalah infrastruktur diantaranya meliputi pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, telekomunikasi, BMG dan SAR.

Menurutnya, di komisi ini, ia terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur desa yang berbasis tani dan nelayan. Dimana intinya bahwa delapan program aksi Partai Gerindra harus kita amankan dalam rangka membangun Indonesia mulai dari desa. “Jangan sampai daerah tertinggal merasa ditinggal, yang terpencil merasa dikucilkan. Inilah yang terus saya perjuangkan bersama teman-teman di komisi lima, bahwa hak mendapatkan penghidupan yang layak itu menjadi hak setiap warga negara bukan hanya di perkotaan saja,” tegas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Tani HKTI ini.

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA Edisi Mei 2012

Venna Melinda: Saatnya Bangkit dari Keterpurukan

Siapa bilang, politisi perempuan tak berjiwa kritis. Terlebih bagi mereka yang melekat pada dirinya sebagai selebritis. Kiprahnya di dunia politik tak sekedar mengandalkan popularitas semata. Semua itu bisa dibuktikan lewat keseriusannya sebagai wakil rakyat yang terus bersikap kritis.

Dua tahun sudah Venna Melinda berkantor di gedung wakil rakyat Senayan. Integritas dan kredibilitasnya sebagai politisi perempuan patut diacungi jempol. Anggapan miring sebagian kalangan tentang politisi selebriti –khususnya kaum perempuan— hanya sekadar ’pemanis’ parlemen perlahan-lahan sirna. Sikap kritisnya acap kali membuat kawan maupun lawan politiknya berdecak kagum. Tak hanya itu, ia pun kini dipercaya masuk di komisi yang konon selalu didominasi politisi senior.

Semua itu ditunjuk perempuan berparas cantik berusia 39 tahun ini dengan kerja keras dan berkualitas. Betapa tidak, kini sehari-harinya Venna dipenuhi jadwal dari rapat ke rapat. Tak sekadar duduk, dengar lalu pergi berlalu begitu rapat usai. Venna kerap menyampaikan pemikiran kritisnya. Tentu saja, Venna pun tidak lantas asal ngomong. Ia mengaku hanya bicara pada permasalahan yang benar-benar sudah dikuasainya. Termasuk ketika berbincang-bincang dengan Quality Action saat ditemui di ruang kerjanya.

Tentunya, setelah menjalani aktifitasnya sebagai anggota DPR sejak dua tahun silam ini, menurut Venna di satu sisi ada kesamaan yakni keenakan yang sama tapi di sisi lain ada perbedaan yang mencolok seperti tak ada waktu untuk bersikap santai. Ia harus lebih sering berfikir keras karena dihadapkan berbagai persoalan baru yang tengah terjadi di negeri tercinta ini. ”Semua itu saya jalani dengan enjoy, dan selama ini saya merasa happy dengan tugas ini, meski banyak yang harus saya pelajari,” ujar perempuan kelahiran Surabaya, 29 Juli 1972 ini.

Memang, sejauh ini masih ada dikotomi bagi selebriti yang terjun ke politik. Ada sementara kalangan yang masih meragukan kemampuan selebriti, apalagi perempuan. Tentunya, ini diperlukan sosialisasi. “Perempuan juga punya potensi. Kita bisa sejajar dengan laki-laki. Paradigma bahwa politik itu menjurus keras, kasar, sudah saatnya ditinggalkan. Saatnya kita berpolitik dengan santun dan elegan,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Venna lebih memilih mengambil positive side dari para politisi baik di komisi maupun di partai. Baginya menjadi politisi itu bukan sekadar pintar saja, tapi harus dibekali dengan kejujuran dari dalam hati. Bukan sekadar lips service saja, tanpa ada bukti nyata. Mengingat selain beban kerjanya yang tak mudah, eksistensi Venna sebagai politisi pendatang baru di DPR harus berhadapan dengan politisi kawakan, termasuk yang memiliki latar belakang militer. Namun semua itu tak lantas membuatnya melempem untuk menyuarakan amanat rakyat.

Untuk itu, ketimbang membalikkan paradigma pengamat politik yang kerap menilai artis sebagai pemanis, menurut Venna mendingan konsentrasi terhadap bagaimana menjalankan program pendidikan politik kepada para penerus bangsa. “Jadi artis bukan hanya pemanis, kita juga punya kemampuan, semua itu bergantung pada bagaimana kita menyikapinya,” ujarnya diplomatis.

TUGAS BERAT

Sejak lima bulan lalu, Venna harus menerima mandat untuk masuk ke komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, alutsista, informasi dan komunikasi. Boleh jadi, tugas ini lumayan berat dibanding dengan posisi sebelumnya di komisi X yang telah dijalani selama satu setengah tahun. Memang, mandat yang diberikan padanya merupakan tugas berat. Namun sejauh ini, Venna merasa tertantang dan ada banyak pelajaran diperoleh selama ini. ”Saya anggap, inilah kuliah saya berikutnya sebagai wakil rakyat ini,” ujarnya.

Salah satu yang tengah menjadi fokusnya adalah kasus pencurian pulsa. Menurut Venna dengan kejadian ini tentu saja, tidak saja masyarakat yang dirugikan sebagai pelanggan, tapi kredibilitas perusahaan operator telekomunikasi di tengah kompetisi global. Begitu juga dengan industri kreatif semacam Ring Back Tone (RBT), yang merupakan bagian dari hasil karya inovasi produk yang diciptakan anak bangsa dalam menghadapi persaingan industri musik di pentas dunia.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kasus pencurian pulsa ini patut diacungi jempol, meski masyarakat harus bersabar. Pasalnya, penyelesaian kasus ini tak semudah membalikkan tangan. Butuh keseriusan dan kehati-hatian dalam menyikapinya dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat. Venna mengingatkan pemerintah selaku regulator dan perusahaan operator, untuk memikirkan bagaimana mekanisme pengembalian pulsa masyarakat yang tersedot. Sehingga ke depannya tidak ada ketimpangan, diskriminasi kepada pelanggan.

”Jangan karena saya misalnya yang anggota DPR, lalu cepat diurusnya, sementara masyarakat biasa malah berlarut-larut dalam penangannya. Inikan bagian dari kualitas pelayanan prima terhadap konsumen,” ujar Venna yang mengaku harus mengurus berjam-jam ketika ia mengetahui pulsanya tersedot.

Permasalahan lain yang tengah ia soroti adalah TVRI yang konon dinilainya masih jauh dari mutu yang diharapkan masyarakat selama ini. Memang kata Venna, TVRI tidak bisa disamakan dengan televisi swasta nasional yang lebih kreatif, inovatif dan kompetitif. Dalam pandangannya, TVRI dengan coverage yang luas ke seluruh pelososk negeri, harus benar-benar menjadi alat pemersatu bangsa bukan sekadar corong pemerintah.

Selain itu, perlu adanya restrukturisasi dan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia pada lembaga penyiaran publik ini. ”Wajar memang, lembaga ini masih didominasi pegawai-pegawai lama. Untuk itu diperlukan penyegaran, peningkatan mutu pegawainya, sehingga TVRI bisa bersaing,” ujar mantan None Jakarta 1993 ini.

Ketika ditanya soal mutu manusia Indonesia, Venna merasa prihatin dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana  posisi Indonesia merosot jauh ke 124 dari 187 negara. Padahal laporan Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development/UNDP-PBB) tentang indeks pembangunan manusia pada 2010, masih menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 169 negara. “Memprihatinkan ya, IPM kita rendah sekali. Perlu kerja keras dan cerdas untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini,” ujarnya.

Menurut Venna, maju mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber manusianya. Semakin bermutu manusianya, semakin maju bangsa itu. Celakanya, mutu manusia di negeri ini masih tergolong buruk. “Kita harus bangkit dari keterpurukan ini,” tegasnya.

Pasalnya, IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dengan melihat tiga indikator utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, pembangunan yang dilakukan membuka peluang bagi penduduk untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan dapat hidup lebih layak. Dan indek itulah yang menjadi dasar klasifikasi sebuah negara menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang.

Lebih Happy

Parasnya yang cantik serta bentuk tubuhnya yang tinggi semampai, kerap menjadi pusat perhatian di lingkungan parlemen. Terlebih, sebelum terjun ke panggung politik, Venna telah dikenal sebagai selebriti. Tak sekadar piawai melenggak lenggok di panggung catwalk dan di depan kamera, mantan Puteri Indonesia 1994 ini populer sebagai instruktur salsa. Kini semua itu sudah ditinggalkannya dan fokus menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Diakuinya, secara materi sebagai wakil rakyat, jauh berbeda dengan profesi sebelumnya itu. Namun ada ’sesuatu’ yang lebih berarti yang diraihnya dibanding ketika ia terjun di pentas panggung hiburan. Venna merasa lebih happy, terlebih ketika usai menemui konstituennya di daerah ada kebahagiaan tersendiri. Padahal dulu, kata Venna, dirinya selalu dikejar-kejar rasa takut, tidak tenang dan kemrungsung kalau ada sepatu baru tapi tidak beli. ”Finally happy saja,” ujar istri Ivan Fadilla ini.

Ya, sebelumnya Venna yang mengawali panggung akting lewat film Catatan Si Boy II akhirnya harus fokus ke studinya. Tak lama kemudian ia mengikuti ajang pemilihan Abang None Jakarta 1993 dan terpilih sebagai pemenangnya. Disusul kemudian keluar sebagai Puteri Indonesia di tahun 1994. Sejak saat itulah karirnya di pentas hiburan kian menanjak, wajahnya kerap muncul di beberapa sinetron produksi Multivision Plus seperti Bella Vista 1 dan Bella Vista 2. Ia pun pernah membintangi sinetron Bulan Bukan Perawan, Opera Jakarta, Tersanjung 5 dan Maha Pengasih.

Di luar itu, Venna pun pernah merambah bisnis kebugaran dengan membuka studio senam khususnya Salsa. Dari hobi Salsa itu, Venna pun dikenal sebagai istruktur salsa dan telah mengeluarkan album bertajuk ’Exotic Dance’. Pada tahun 2004, ibu dua anak ini meliris album perdana bertitel The Other Side of Me. Tak hanya itu, bintang iklan produk pelangsing tubuh ini juga meluncurkan buku berjudul Venna Melinda’s Guide to Good Living. Buku yang mengupas kehidupan yang seperti dijalaninya saat ini, disertai tip lengkap guna menjaga kebugaran tubuh.

Kini di tengah  kesibukannya sebagai wakil rakyat, Venna tetap menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan keluarga. Biasanya agar tidak kehilangan waktu bersama keluarga khususnya anak-anak, Venna kerap mengajak anaknya turut serta ikut menyambangi konstituennya saat masa reses. Tujuannya tak lain adalah untuk mengenalkan dan sekaligus merasakan secara langsung pada anak-anak apa yang dirasakan dan dialami masyarakat. “Supaya mereka juga tahu perjuangan dan tugas ibunya,” ujarnya. [QA]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah QUALITY ACTION, Edisi 02/Desember 2011

 

 

 

Lebih Dekat Dengan Edhy Prabowo: “Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Namanya belum banyak dikenal di kalangan politisi negeri ini ketika ia mulai merintis jalan ke Senayan. Edhy Prabowo memang tergolong pendatang baru di panggung politik. Tapak kakinya baru menjejak gedung wakil rakyat pada tahun 2009 setelah mendulang 43,932 suara dalam Pemilu Legislatif dari Daerah Pemilhan (Dapil) Sumatera Selatan I, kampung halamannya. 

Kala itu, Dapil  Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Kota Lubuk Linggau tergolong berat. Disitu  terjadi persaingan ketat. Nama-nama politisi senior seperti Mustafa Kamal, Dodo Alex Nurdin, dan Nazaruddin Kiemas ikut bertarung memperebutkan suara. Tapi Edhy lolos dalam persaingan. Reputasi itu menunjukkan pria 39 tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Adakah nama Prabowo di belakang namanya memberi andil keberhasilan itu? Edhy tidak menyangkalinya. Pria kelahiran Tanjung Enim, 24 Desember 1972 itu bilang, ”Nama Prabowo ternyata membawa berkah tersendiri. Banyak orang mengira saya ini anak Pak Prabowo. Padahal saya hanya anak angkat.”

Ya, ada sejarah tersendiri bergabungnya Edhy di partai berlambang kepala burung garuda ini. Bahkan jauh sebelum partai itu lahir, Edhy telah mendapat gemblengan dari Prabowo. Kala itu, di 1991 ketidakjelasan status dan nasibnya usai dikeluarkan dari Akabri diselamatkan oleh tokoh yang menjadi idolanya itu. Di tangan Prabowo inilah, Edhy dan kelimabelas temannya dibina menjadi manusia andal. Selain dikuliahkan di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo Jakarta, Edhy pun diminta untuk menekuni ilmu beladiri pencak silat setiap akhir pekan di bilangan Batujajar, Bandung. Dari penggemblengan itulah, ia pun tampil sebagai salah satu atlit pencak silat andalan nasional.

Keberuntungan Edhy tak berhenti sampai disitu. Seiring berjalannya waktu, ia pun dipercaya oleh Prabowo untuk mendampinginya kala memulai membuka usaha di negeri Jerman dan Yordania. Sehingga Edhy pun berhasil meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di salah satu universitas ternama di Swiss.

Sebagai pendatang baru, mantan atlit pencak silat nasional ini tak pernah gentar sejengkal pun dalam menunaikan tugasnya. Termasuk ketika harus beradu argumen dengan kawan dan lawan politiknya memperjuangkan nasib rakyat baik di dalam maupun di luar parlemen. Pasalnya, tampilnya sebagai wakil rakyat merupakan titah dari sang ayah angkatnya, Prabowo. Baginya perintah adalah tugas dan harus sukses dijalankan dengan hasil menang. Sudah harga mati, apapun harus dilakukan, tidak ada main-main.

Kini, selain sibuk sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi VI dan Sekretaris Fraksi, ayah dua orang anak ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Lantas seperti apa perjuangan yang dilakukan politisi muda –yang juga mengurusi perguruan silat Satria Muda Indonesia— dalam menjalankan tugasnya? Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, orang yang bertanggungjawab penuh dalam urusan diklat kader ini memaparkan secara gamblang di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa diceritakan aktivitas Anda di DPR?

Saat ini saya masih diamanatkan untuk duduk di komisi VI. Di komisi ini menjadi mitra kerjanya adalah Kementrian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standar Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Apa saja yang tengah di perjuangan Fraksi Gerindra di Komisi VI ini?

Kita terus semangat, dengan manisvesto partai yang kita perjuangkan selama ini. Seperti menolak privatisasi BUMN, semangat industrialisasi, hentikan ekspor barang mentah, kurangi impor, apa yang bisa kita produksi sendiri lebih baik diproduksi di dalam negeri, lalu keberadaan koperasi harus bisa dirasakan langsung manfaatnya rakyat. Memang, partai baru seperti Gerindra tidak mungkin dengan kekuatan hanya 26 kursi bisa bicara segala-galanya, tapi setidak-tidaknya kita harus tetap pada pendirian dan garis perjuangan kita yakni untuk menegakkan kedaulatan Negara kita di kancah dunia internasional.

Ada apa dengan BUMN kita?

Gerindra tetap dalam perjuangannya menolak segala privatisasi BUMN, apapun bentuknya. Setidaknya, ada lebih dari 140 BUMN yang harus diawasi, belum lagi anak perusahaan bahkan cucu perusahaannya. Meski tenaga dan waktu yang kita miliki terbatas, namun kita tetap bekerja keras jangan sampai BUMN diobral begitu saja seperti kasus Krakatau Steel beberapa waktu lalu. Dan dengan asset Rp 2400 triliun, BUMN harusnya untung minimal 10 persen. Selama ini hanya hanya untung tidak lebih dari Rp 100 triliun.

Bagaimana dengan sektor perindustrian dan perdagangan?

Ya, selain masalah BUMN, kita juga mendesak bagaimana kementrian ini meningkatkan semangat industrialisasi dalam negeri. Pasalnya selama ini seolah tidak ada perlindungan pada industri dalam negeri. Hal ini tampak dari tingginya biaya ongkos produksi yang harus dikeluarkan pelaku usaha yang masih berkisar 12 persen, sementara di negara lain bisa ditekan hingga 6 persen. Hal ini diperparah lagi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI yang memberikan ijin impor barang jadi oleh produsen dalam negeri.

Tak heran bila, pengusaha sepatu dalam negeri Cibaduyut misalnya, lebih senang mengimpor barang jadi, dari pada bikin lebih baik beli dari China misalnya. Jadi semangat industrialisasi sudah tidak ada. Belum lagi industri batik di Pekalongan yang terus tergerus dengan membanjirnya batik asal China, industri CPO (Crude Palm Oil), padahal CPO itu ada 69 produk turunan hingga ke minyak goreng itu sendiri. Untuk itu, kita terus mendesak pemerintah agar tidak lagi ekspor bahan mentah, seperti karet CPO, alumimium, bouksit dan bahan mentah lainnya. Kita harus banyak belajar dari negara susah yang sekarang maju. Padahal Indonesia kan Negara besar, kaya, potensi pasarnya juga besar, kenapa tidak bisa. Harusnya, sektor perdagangan dan industri ini mendingan jadi satu kementrian. Karena selama ini dua kementrian itu tidak pernah sinkron.

Bagaimana pula dengan mitra kerja lainnya?

Untuk koperasi, setidaknya kini ada kemajuan dalam penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tadinya hanya Rp 5 juta kini menjadi Rp 20-25 juta. Lalu keberadaan KPPU setidaknya mampu telah mampu menyelamatkan uang Negara dari persaingan usaha, namun masih harus dioptimalkan lagi. Sementara BSN lewat SNI-nya hingga kini belum bisa tegas dalam penerapannya di lapangan. Begitu pula dengan BKPM harus lebih selektif dalam menerima masuknya modal. Harus ada take and give, selama ini tidak ada.

Bicara soal standar mutu, bagaimana dengan mutu manusia Indonesia?

Bicara soal indeks pembangunan manusia, saya tidak punya data persis. Saya hanya bisa menyimpulkan sederhana saja, bahwa di dunia usaha, ketika saya mau memilih tenaga kerja, saya lebih memilih orang Indonesia. Manusia Indonesia terkenal dengan loyalitas, mudah diatur dan taat pada aturan kerja, asal jangan disakiti mereka. Saya melihat inilah salah satu keunggulan Negara kita, sumberdaya manusia yang melimpah, tinggal bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang melimpah ini.

Saya tidak setuju orang yang mendiskreditkan bangsa Indonesia yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Indonesia itu bangsa yang hebat, sifat asli bangsa kita menerima, melayani, semangat, kerja keras. Nah sekarang kenapa manusia gampang marah?, karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap nasib mereka.

Selain memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagai pimpinan fraksi apa yang dilakukan terhadap anggota?

Ya, kita juga mengontrol teman-teman di fraksi untuk tetap solid, konsisten dan komitmen dengan apa yang diperjuangkan selama ini. Selama ini kita konsisten dan berhasil menggagalkan pembangunan gedung baru misalnya, yang bagi kami itu sesuatu yang mewah. Kita juga tetap mengawasi kelanjutan kasus century. Kemudian kita juga tetap melarang anggota untuk studi banding.

Soal studi banding yang hingga kini masih dilakukan DPR, solusi Gerindra sendiri bagaimana?

Karena kita dilarang studi banding, maka selama ini kita mencari dari internet. Kalaupun harus pergi, mendingan mengirim staf ahli yang memang sesuai keahliannya, dibanding kita yang tidak menguasai semua. Setelah itu kalau memang benar, baru komisi yang bersangkutan kirim beberapa orang untuk mengkroscek. Jadi DPR itu bukan untuk ke luar negeri. Kalau memang mau ke luar negeri ya silahkan, itu ada waktunya sendiri dan biaya sendiri tentunya.

Sebagai Ketua Bidang Diklat DPP Gerindra, sejauhmana pengkaderan selama ini?

Yang jelas sebagai suatu parpol yang baru jangan pernah bermimpi untuk bisa besar tanpa pengkaderan dan pembinaan  di dalamnya. Jangan pernah bermimpi kita memang, kalau kita tidak menertibkan individu-individu kader di dalamnya. Tertib dalam artian, penguasaan dia sebagai kader, pengetahuan dia terhadap partai, kesadaran dia sebagai orang partai. Artinya perlu konsep kaderasisasi, supaya dia sadar kenapa dia di Gerindra.

Di masa-masa awal, sebelum dilakukan pengkaderan, kita melihat kelemahan begitu banyak. Kala itu 2008, Gerindra tampak begitu besar, dikenal masyarakat dan diprediksikan bakal terjadi tsunami politik, asumsi itu memang benar, tapi nyatanya, kita hanya bisa meraih lima persen. Ini menunjukkan kemenangan tidak hanya diraih dengan opini. Tapi harus dengan kerja keras di lapangan. Nah, pertanyaan apakah kader-kader Gerindra di lapangan sudah kerja keras?

Menurut saya belum, kalau semangat iya, militan iya, loyal iya, tapi apakah ia bekerja keras? Jawabnya belum. Apakah dia bersatu? Belum. Kalau kita tanya kader Gerindra militan? Jawabnya pasti iya, buktinya ketika ada yang ngomongin Gerindra, mereka marah. Tapi apakah militan mereka bisa kerja sama? Kita lihat antar sayap saja masih lirik-lirikan. Antar pengurus DPC, DPD dan DPRD saling ancem-anceman. Dari situ, akhirnya Dewan Pembina melihat pentingnya pembekalan dan kaderisasi. Inikan pondasi kita, rumah tanpa pondasi akan runtuh, partai tanpa kader yang kuat dan mengerti akan partai itu sendiri, manivesto perjuangan dan semuanya, jangan harap partai itu akan menang. Walaupun ini bukan segala-galanya.

Lalu apa yang dilakukan bidang Diklat?

Program kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan yang kita adakan selama ini masih terus berjalan. Memang, ada yang beranggapan kaderisasi cuma tujuh hari bagaimana bisa? Menurut kami, tujuh hari juga bisa menjadi ‘sesuatu’ yang hebat kalau dia sebagai kader implementasikan di lapangan. Misalnya dengan mengumpulkan satu hari satu orang calon anggota dalam setahun akan ada 360 orang anggota. Inilah kuncinya. Penyatuan visi misi dengan semangat militansi, pada akhirnya menjadi suatu keharusan dan mutlak. Tidak mungkin kita bisa menang, tanpa kekompakan, tanpa satu visi misi.

Dengan harapan sepulang dari pembekalan itu, tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi penghalang antara ketua DPC dengan pengurus yang lain. Tidak ada lagi saya orangnya ini, saya dekat dengan ini. Semua adalah satu Gerindra, satu komando di bawah komando Pak Prabowo, sebagai Ketua Dewan Pembina. Selain beliau, ada kakaknya, ada adiknya, semua kerja keras. Dan kita semua sepakat calon presiden kita adalah Pak Prabowo. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Ya harus mencapai 20 persen. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama kerja keras, dan jangan ada lagi penghalang atara ketua DPC dengan DPRD, DPC dengan DPD. Lupakan itu semua dulu.

Selama ini hasil dari pendidikan dan latihan itu bagaimana?

Saya optimis, dari antusiasme kehadiran mereka, semakin ke sini semakin bagus. Setidaknya sekarang ini sudah hampir 6.000 kader terlatih. Salah satu standarnya untuk melihat bagus tidaknya kader, bisa dilihat dari acara pelantikan-pelantikan DPC. Daerah mana yang sudah dilatih dan mana yang belum. Saya tidak bicara 100 persen. Karena konsep kita kalau targetnya 100 persen, kader yang datang itu kita anggap memiliki pengetahuan 20 persen. Pulang dari diklat, saya tidak bermimpi mereka akan 100 persen, 80 persen pun tidak. Cukuplah 60 persen.

Kalau pulang mereka dengan kualitas 60 persen dari yang sebelumnya berarti ada tambahan 40 persen, berarti kan ‘sesuatu’ kita menanamkan kepada mereka. Jangankan 60 persen, kalaupun hanya mampu 40 persen, berarti selisihnya 20 persen, itukan ‘sesuatu’ dalam waktu 6 hari. Setidaknya jika dengan menambahkan 40 persen kemampuan mereka, maka indikator ini menunjukkan adanya semangat dan kemampuan mereka meningkat tiga kali lebih besar. Rasa ego mereka tiga kali lebih berkurang. Itu yang kita harapkan.

Nah, bahwa nanti ada satu dua yang masih berkasus ini dan itu, kita anggap bagian dari dinamika politik. Karena politik itu ibarat persimpangan yang jalannya banyak sekali. Dimana satu titik didatangi unsur yang banyak. Ibarat tubuh masuknya dari pori-pori, dari organ-organ yang lain semua masuk. Ya, itu hakekatnya bagaimana kita memanfaatkan apakah menjadi postif atau negatif. Tentu kita harus berpikir positif terus, dengan tetap pada cita-cita kita yaitu adanya perubahan besar di negara kita ini benar-benar terjadi. Supaya rakyat kita bisa mengenyam kemerdekaan di negaranya sendiri. Merasa merdeka di negerinya sendiri.

Pesan Anda selaku Ketua Diklat untuk para kader?

Yang jelas, lupakan masalah pribadi, ego pribadi, kembali ke visi misi kita yang utama untuk menang di 2014. Sakit hati biarlah saat ini kita tahan dulu. Tidak suka biarlah kita buang dulu, mari kita sama-sama untuk meraih 20 persen, biar Pak Prabowo tidak sulit lagi jadi calon presiden. Apapun masalahnya bisa diselesaikan. Jangan berkecil hati karena tidak dekat dengan Pak Prabowo, tidak kenal dengan Pak Hashim. Jangan kecil hati karena hanya berjuang di tingkat DPC. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyeimbang diantara sekian banyak orang-orang yang masih berpikir akunya masih tinggi dan menonjol.

Lantas harapannya Gerindra sendiri apa?

Kita tidak muluk-muluk dan punya harapan besar. Selama ini hanya tiga hal utama yang diimpikan masyarakat kita. Pertama, bangun tidur, bagaimana saya bisa makan tanpa harus meminta-minta, tanpa harus susah-susah mencari kemana-mana. Kedua, bangun tidur saya bisa nganter anak ke sekolah tanpa harus takut uang sekolah belum dibayar, buku tidak ada, baju tidak punya, sepatu tidak ada. Ketiga, bagun tidur, bagaimana ketika bangun pagi, melihat anak saya sakit, saya bisa membawa dia ke rumah sakit, tanpa bingung dengan biayanya dari mana.

Saya rasa, tidak ada yang lain. Tidak ada orang tua yang pusing kalau besok bangun tidur, anaknya tidak bisa jalan-jalan berdarmawisata dengan sekolahnya. Yang penting tiga hal itu. Mungkin itu nanti bisa jadi yang utama. Jangankan yang itu, yang penting tiga hal ini terpenuhi dulu. Mati lampu tidak ada masalah, yang penting bisa makan, bisa sekolah. Jalanan jelek tidak masalah, asal masih bisa sekolah. Itu yang kita harapkan, kebutuhan mendasar yang harus kita lakukan.

Inilah pemikiran sederhana yang harus kita tangkap. Masih banyak rakyat kita yang belum bisa memenuhi tiga hal utama itu. Ini tugas bersama, jangan pernah bermimpi kita akan menang kalau tidak ada kerja keras. Tapi ingat percayalah perjuangan kita ini sangat bernilai. Karena tiga tahun setelah ini tidak ada jaminan negara kita ini masih ada. Daripada tidak ada kepastian dan jaminan, mendingan kita yang kerja keras untuk kita rebut, biar kita yang berkuasa. Dan yakinlah, perjuangan kita ini menjadi suci, luarbiasa sakralnya. Perjuangan kita bukan menang untuk berkuasa, tapi menang berkuasa untuk kesejahteraan rakyat. Bisa saja setelah ini, saya tidak jadi DPR, asal Pak Prabowo presidennya dan Gerindra menang.

Pertanyaan terakhir, meski penting tidak penting, soal nama belakang Anda yang menggunakan nama Prabowo, bisa Anda jelaskan?

Sejak lahir orangtua saya memberi nama Edhy Prabowo. Dulu saya biasa dipanggil Bowo. Nah, pas ikut Pak Prabowo, akhirnya saya dipanggil Edhy. Jelas saya punya kebanggaan sendiri namanya sama dengan tokoh yang saya idolakan sejak kecil. Nah, itu yang membuat saya lebih semangat.

Bisa jadi adanya nama ‘prabowo’ itu, saya dikira anak Pak Prabowo. Tapi memang, saya tidak mengelak ketika orang bilang anak Pak Prabowo, karena saya merasa sebagai anak angkat beliau. Karena saya dibesarkan beliau sejak saya tidak jelas statusnya, sejak dipecat dari Akabri, tidak ada orang yang mau menerima, kecuali Pak Prabowo yang akhirnya menguliahkan kami. Apakah saya tidak boleh menganggap beliau sebagai ayah angkat saya. Yang jelas, tidak ada niat untuk mengakui apapun saya sebagai anak kandung beliau. Saya hanya anak angkat yang diselamatkan beliau. Dan tidak semata-mata ngaku jadi anak angkat Pak Prabowo. Saya pikir ini menjadi anugrah tersendiri dan menjadi keberuntungan saya. Saya yakin kesamaan nama ini yang membuat orang-orang begitu gampang mengenal saya baik waktu pencalegan maupun sekarang ini. [G]

 Nama Lengkap:

Edhy Prabowo, MM., MBA.

Tempat Tanggal Lahir:

Tanjung Enim, 24 Desember 1972

Jabatan:

–          Wakil Ketua Harian Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PP SMI) 1997- sekarang

–          Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2005 – sekarang

–          Ketua Bidang Pengembangan Prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) 2007 – sekarang

–          Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) DPP Partai Gerindra, 2008 – sekarang

–          Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Komisi VI DPR RI periode 2009 – 2014

–          Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Desember 2011

 

 

 

Saifuddin Donodjoyo: Memaknai Pancasila dengan Benar

Dunia politik bukanlah hal yang baru baginya. Meski memang, peran politik yang dilakoninya sekarang sedikit berbeda saat ia masih aktif di dunia kemiliteran –yang lebih mengedepankan politik bernegara. Kini, ia menjalani politik praktis sebagai politisi Senayan di bawah bendera Partai Gerindra.

Baginya, Gerindra adalah satu-satunya partai yang dinamis karena sebuah gerakan. Partai ini menantangnya untuk merubah ‘nasib’ kehidupan bangsa. Gerakan ini layaknya ‘hijrah’ yang menawarkan kepada rakyat untuk bisa bangkit, punya jati diri untuk bersaing di mata dunia.

Tampilnya Saifuddin Donodjoyo (57), di panggung politik bukan datang begitu saja. Awalnya, lepas dari dinas kemiliteran, purnawirawan Angkatan Darat ini meneruskan studinya program doktoral di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ia yang sebelumnya bertugas di Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat ini akhirnya diminta untuk mengurus masjid Attien Jakarta Timur. Tugasnya pun selesai tak lama sejak meninggalnya Presiden Soeharto. Meski demikian, aktivitas dakwahnya terus berlanjut, hingga akhirnya diminta oleh beberapa rekannya untuk menyusun konsep Gerakan Muslimin Indonesia Raya (Gemira). “Waktu itu saya belum tahu soal partai Gerindra,” ujar pria kelahiran Magelang, 11 November 1954 ini.

Menjelang pemilu 2009, ia pun kembali diminta oleh Fadli Zon, Ahmad Muzani dan Muchdi Pr untuk ikut membidani Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Lalu ia pun diminta maju sebagai calon legislatif di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I. Tak dinyana, kerja kerasnya membuahkan hasil manis. Ia pun berhasil melenggang ke Senayan dengan mengantongi 7.614 suara. “Waktu itu, saya tidak ada niat untuk menang, saya hanya ikuti aturan sementara hasilnya saya serahkan pada kuasa Allah,” ujar pendiri Forum Islamic Center Jakarta ini merendah.

Kini, dua tahun sudah ia menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat di Senayan dan duduk di Komisi VIII yang membidangi urusan kesejahteraan sosial. “Setelah terpilih, saya pun mencoba untuk selalu hadir dalam rapat-rapat fraksi, komisi hingga paripurna. Saya juga mau makan gaji halal, bukan sekadar jadi dewan saja,” kata salah satu Ketua Kelompok di Komisi VIII ini.

Menurutnya, bidang kesejahteraan sosial ini menyerap anggaran lebih dari Rp 50 triliun, dimana Rp 37 triliun, ada di pos kementrian agama. Untuk itu, Saifuddin tengah memperjuangkan agar kementrian agama agar bisa merubah pola penyelenggaraan haji. Pasalnya selama ini penyelenggaraan ibadah haji itu menyedot anggaran lebih dari Rp 30 triliun sendiri. “Harusnya dana itu bisa diberdayakan, didayagunakan sehingga berhasil guna, bukan dihabiskan. Selama ini kurang maksimal, malah ada hal yang salah kaprah,” tegasnya sambil mencontohkan pengelolaan dana optimasi masyarakat yang ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Doktor bidang manajemen sumberdaya manusia ini pun meminta agar kementrian kembali ke khittahnya untuk mengurusi persoalan kehidupan beragama. Jangan hanya urusan haji saja yang memakan waktu hampir enam bulan, tapi masih banyak urusan agama, pembinaan agama yang selama ini masih kurang berjalan dengan maksimal. “Karena ini amanah dari UUD 1945, untuk itu fungsi kementrian ini harus diperbaiki,” tegasnya.

Selain itu, permasalahan yang tengah disorotinya adalah soal keberadaan Kementrian Sosial yang selama ini masih dalam tataran charitysaja. Pun dengan keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seharusnya mampu mengelola dana bantuan yang begitu besar untuk menangani bencana. Selama ini masih ada bantuan luar negeri yang belum sampai ke daerah bencana. Konon, dikarena adanya aturan di Kementrian Keuangan mengenai perjalanan dana bantuan. Untuk itu, menurutnya, Gerindra akan terus mendesak kementrian dan badan Negara yang terkait masalah ini bersinergi.

Begitu pula dalam pengelolaan zakat, dimana selama ini kerap menimbulkan masalah. Sehingga dengan disahkannya UU Zakat belum lama ini diharapkan kejadian dan ketidakbecusan dalam pelaksanaannya tidak terulang kembali. Padahal menurutnya, agama islam menganjurkan dalam penyaluran zakat hendaknya muzaki yang harus mendatangi langsung para mustahik. Bukannya orang fakir miskin (penerima) datang ke orang kaya yang hendak berzakat. “Dengan mendatangi langsung, bisa terjadi dialog, ada sentuhan dari si kaya pada si miskin, tentunya si miskin merasa dimuliakan sehingga lebih tepat sasaran,” terangnya.

Dan yang membuatnya tak habis pikir adalah persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini masih kurang optimal, bahkan anggarannya pun kecil hanya sekitar Rp 200 miliar. “Padahal tugasnya cukup besar. Negara ini baik kalau perempuannya baik. Perempuan untuk baik perlu pembinaan. Bagaimana mau maksimal kalau anggarannya kecil,” ujarnya keheranan.

Bicara soal kesejahteraan, ayah tiga anak ini menitikberatkan pada apakah harapan kalangan bawah selama ini tersalurkan atau tidak. Pasalnya ini baru harapan saja, bukan materinya. Menurutnya, kalau harapan ini tersalurkan maka bisa berjalan, jangan sampai hanya sekadar pencitraan saja. “Inilah arahan dari Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo untuk terus mengkritisi masalah kesejahteraan sosial selama ini rakyat merasa sejahtera tidak. Memang yang kaya tambah seratus tapi yang miskin membengkak dua juta,” ujar purnawira berpangkat kolonel ini.

Untuk itu ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Pancasila dengan benar. Menurutnya, kalau kita merasa berketuhanan yang Maha Esa, harusnya kita punya nilai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari rasa berketuhanan itu diwujudkan dalam hablum minallah dan hablum minannas, demi persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu cara musyawarah. Hasilnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Harusnya begitu, tapi sekarang ini banyak parsial-parsial. Mudah-mudahan Gerindra kelak dipercaya bisa mewujudkan itu semua dan mampu merubah nasib bangsa,” pungkasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Desember 2011

 

 

 

Lebih Dekat Dengan Sadar Subagyo: “Pertumbuhan Untuk Siapa?”

Urip kanggo ngurip-uripi urip, hidup untuk menghidupi hidup, atau dalam bahasa bebasnya bikin hidup lebih hidup. Itulah filosofi hidup Sadar Subagyo. Termasuk dalam melakoni aktivitas politiknya baik di dalam maupun di luar parlemen. Hanya satu keinginannya, bisa memberi manfaat sebanyak mungkin pada orang lain, termasuk pada Negara dan bangsa.

Bagi Sadar Subagyo (53), prinsip hidup itu tak sekadar ngecap atau gagah-gagahan. Sebagai seorang wakil rakyat, ia sadar betul akan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Tak heran bila, suara lantangnya di Senayan kerap membuat keder para mitra kerjanya di Komisi XI. Pun di luar gedung parlemen, membuat politisi di partai lain terbelalak. “Sesuai namanya, saya sadar kalau saya sudah diberi banyak oleh negara ini, saatnya saya mengabdi kepada negara,” tandas politisi yang sebelumnya dikenal sebagai pelaku bisnis bidang teknologi informasi ini.

Keterlibatan pria kelahiran Purwokerto, 30 Oktober 1958 di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bermula ketika ia aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia diminta oleh Prabowo Subianto untuk ikut membidani partai berlambang kepala garuda tersebut. Ia pun duduk sebagai pendiri sekaligus penasehat partai. Lantas dalam pemilu 2009, ia pun dicalonkan oleh partai di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas. Berkat kerja kerasnya, Sadar berhasil melenggang ke Senayan dan kini duduk di Komisi XI yang membidangi masalah keuangan.

Di Komisi XI, Sadar kerap mengkritik kebijakan-kebijakan negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah yang kerap tidak pro-rakyat dan tidak pro-kesejahteraan. Contoh kongkritnya adalah ada dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun menunjukkan perilaku yang sama. “Yang ada hanyalah permainan angka-angka saja. Faktanya negara salah urus dari sejak perencanaan yang tak matang dan realisasi yang amburadul. APBN tidak berpihak pada rakyat, malah menjadi sumber dari segala sumber korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari realisasi belanja APBN 2010 misalnya pada data per November 2010, penyerapan hanya 62 persen. Dari total rata-rata, hanya belanja pegawai saja yang realisasinya lebih dari 80 persen, selebihnya masih di bawah 75 persen. Bahkan untuk belanja modal hanya 46 persen. Anehnya, dalam satu bulan saja prosentase itu dapat disulap menjulang melalui ritual menghabiskan anggaran pada bulan Desember.

Setidaknya itulah satu dari sekian perjuangan di Komisi XI selama ini. Untuk itu, ia dan fraksinya terus mengawal setiap jengkal perjalanan APBN hingga disahkan dalam sidang paripurna DPR, termasuk dalam aplikasinya di lapangan. “Ujung dari perjuangan politik adalah keberpihakan anggaran. Omong kosong kalau tidak ngomongin anggaran,” tegasnya.

Lantas, seperti apa pandangan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini terhadap APBN dan kehidupan perpolitikan di Tanah Air, khususnya di dalam tubuh Partai Gerindra. Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, pengagum almarhum Gus Dur ini memaparkannya dengan penuh semangat di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan perjuangan yang dilakukan Gerindra di Komisi IX?

Setidaknya Partai Gerindra melalui fraksi di Komisi XI telah mampu membuka tabir penunggak pajak senilai Rp 52 triliun. Selain itu soal tax ratio yang kami anggap pemerintah telah melakukan kebohongan publik dengan angka yang ditetapkan pemerintah. Karena bagi kami komitmen bernegara itu ada di pajak. Kita pun mendesak agar dibentuk panitia kerja (panja) tax ratio pajak.

Tidak hanya itu, kita pun menggugat Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana yang kita soroti itu soal pertumbuhan untuk siapa? Sehingga muncul usulan dari kita tentang indeks penciptaan lapangan kerja, dan indeks penurunan kemiskinan untuk dicantumkan dalam undang-undang. Belum lagi soal kebocoran anggaran yang begitu dahsyat. Apalagi dari sisi penerimaan Negara.

Jadi, pertama kali saya masuk ke komisi ini, ada yang namanya kasus Century, itu cuma Rp 6,7 triliun. Padahal setelah saya baca audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) ada tagihan inkrah pajak yang belum tertagih sebesar Rp 52 triliun, sementara yang masih kasus sebesar Rp 120 triliun. Sehingga saya pun bertanya, kenapa orang berkutat di masalah Century? Padahal ada masalah yang lebih besar dibiarkan terus menerus dari tahun ke tahun. Akhirnya saya pun minta Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan daftar 100 Wajib Pajak besar.

Selain itu, saya juga tergelitik ketika melihat APBN dimana asumsi-asumsi makro yang digunakan pemerintah itu asal-asalan. Sehingga secara resmi Partai Gerindra menggugat APBN. Pasalnya, ujung dari perjuangan politik itu adanya di APBN. Artinya berjuang sekuat apapun untuk petani misalnya, kalau tidak dianggarkan oleh Negara, ya percuma saja. Buat apa kalau Negara tidak berpihak.

Lalu bagaimana dengan keberadaan Badan Anggaran DPR?

Sayangnya mereka tidak tahu politik anggaran. Mereka tahunya cuma politik cari duit. Tak heran bila banyak kalangan yang menilai Badan Anggaran itu jadi sarang rampok. Yang namanya politik anggaran itu, ya adanya keberpihakan. Misalnya pendapatan Negara sekian, belanja sekian, pasti ada defisit. Untuk menutupi kekuarangan itu biasanya Negara cari hutang. Tapia pa yang terjadi, di akhir tahun sejak 2008 sampai sekarang ada sesuatu yang aneh sekali. Coba bayangkan Negara hutang Rp 84 triliun, tapi ternyata masih ada sisa Rp 79 triliun. Dan itu terus berulang. Harusnya sesuai dengan kekurangannya saja. Kita hutang sesuai kebutuhan jangan sesuai perencanaan.

Dengan kondisi seperti itu, seperti apa keseriusan pemerintah dimata Anda?

Yang saya kemukakan itu berdasarkan data yang ada. Dan ini jelas yang dibuat oleh pemerintah merupakan gabungan dari perencanaan yang jelek, dan implementasi yang jelek. Ngaco ini. Tapi, inilah yang terjadi di negara kita.

Lalu apa yang Anda lakukan?

Saya orang pertama di parlemen ini yang secara resmi menulis surat ke Menteri Keuangan yang meminta data realisasi anggaran. Yang saya minta tidak perbulan tapi hanya tiga titik. Saya minta 30 Juni, 30 November dan 31 Desember, yang terserap berapa persen. Dan sesuai dengan dugaan saya, perilakunya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu saya tidak sekedar protes saja, tapi menyodorkan solusinya. Baru setelah kita soroti persoalan ini, sekarang pada ribut ngomongin soal penyerapan anggaran.

Respon pemerintah dan fraksi lain dengan usulan Anda?

Mereka menerima, bahkan mereka mengadopsi pemikiran saya untuk beberapa kasus. Karena dinilai paling logis dari hitungan kepentingan politik apapun. Sementara fraksi lain yang awalnya tidak peduli dengan soal penyerapan anggaran akhirnya mereka juga mendukung perjuangan kita.

Buktinya apa?

Buktinya, baru pertama kali sejak Indonesia merdeka, meski bahasanya lain, mencantumkan angka pertumbuhan sebesar satu persen dalam undang-undang (UU). Meski memang, hitungan saya angka satu persen itu sebesar satu juta orang. Sementara oleh mereka satu persen itu sebesar 400 ribu. Meski demikian, paling tidak kita sepakat, bahwa pertumbuhan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tolok ukurnya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang.

Jaminannya?

Kalau tidak menjalankan ini berarti tidak melaksanakan undang-undang, ya akan kita impeach. Makanya pentingnya angka itu dicantumkan di dalam UU, supaya bisa diminta pertanggungjawaban, selama ini tidak ada. Setelah kita bongkar-bongkar, baru deh dicantumkan.

Lalu bagaimana seharusnya keberpihakan anggaran itu?

Yang namanya keberpihakan anggaran kalau kita lihat dari 2005-2011, misalnya dari pelayanan umum Rp 255 triliun menjadi Rp 517 triliun, itu kan naik. Tapi anggaran itukan bukan sekadar angka. Jadi jangan terjebak pada angka, tapi keberpihakan itu ada pada presentase. Yang ada sekarang itu menyesatkan, anggaran naik tapi ternyata presentasenya menurun.

Perjuangan berikutnya apa?

Pertama, menata DPR, dimana yang pertama kali dilakukan adalah proses seleksi jadi anggota DPR. Popularitas tidak cukup, harus ada kemampuan teknis minimal yang dimiliki. Artinya, proses seleksi harus benar-benar ada prosedurnya dari Negara ini, bukan dari partai.

Kedua, arsitektur pembuat undang-undang yang selama ini tidak ada. Misalnya ketika Amerika mengeluarkan undang-undang jaminan sosial yang tebalnya 2540 halaman, begitu keluar langsung bisa diimplementasikan. Kita di sini boro-boro, artinya undang-undang yang dibuat itu tidak implementatip karena selalu akan diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri. Jadi ngapain dibuat?

Lalu sebagai pendiri sekaligus dewan penasehat, bagaimana Partai Gerindra ke depan?

Partai Gerindra harus lebih merakyat. Dalam pandangan saya, selama ini belum merakyat. Kenapa? Karena yang muncul kan orang-orang kaya, memang mereka rakyat juga. Tapi, setidaknya, para petinggi partai tidak hanya memikirkan rakyat, tapi coba selami kehidupan rakyat yang sebenarnya. Saya merindukan Pak Prabowo, Pak Hashim sekali-sekali naik angkutan umum, naik kereta api ekonomi atau KRL misalnya, sehingga merasakan bagaimana seharusnya membangun rel ganda.

Harapan Anda untuk Gerindra agar lebih merakyat?

Ya majulah demi kepentingan rakyat, karena satu-satunya partai yang membela rakyat secara nyata dalam programnya adalah Gerindra, tapi selama ini yang saya ketahui masih belum merakyat. Harusnya lebih merakyat lagi. Kemudian tidak sekadar bertumpu pada salah satu tokoh, musti ada sistem bahwa mesin partai bisa jalan tanpa campur tangan tokoh tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang luar biasa. Karena di Indonesia ini, partai masih bertumpu pada figur tertentu.

Bagaimana dengan Prabowo di Gerindra?

Memang, sosok Prabowo masih dipersepsikan sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu dan memiliki ketegasan serta tujuan yang jelas. Di Gerindra sendiri, diakui Prabowo masih menjadi pemersatu bagi kader. Nomer satu Pak Prabowo. Nomer dua Pak Prabowo, Nomer tiga Pak Prabowo. Karenanya kalau Pak Prabowo tidak ada, Gerindra seperti apa, saya belum tahu.

Bagaimana persiapan untuk 2014?

Bergantung pada sistem pemilunya. Kemungkinan besar Gerindra menang. Tingkat keterpilihan Prabowo pun sangat tinggi. Tapi keterpilihan Gerindra bisa nambah bisa tetap, bisa naik, bisa juga berkurang. Sejujurnya ini berdasarkan antara kenyataan dan hitung-hitungan di atas kertas. Paling tidak, persepsinya masih bagus di mata rakyat. Kalau lihat trennya, Gerindra diprediksikan naik. Dulu kita susah mencari orang untuk menjadi ketua, tapi sekarang malah susah milih orang saking banyaknya yang mau jadi ketua.

Bagaimana dengan adanya konflik internal?

Tak dipungkiri memang ada konflik kepentingan, gesekan, senggolan antar sesama kader. Tapi yang harus diyakini bahwa adanya gesekan, senggolan, konflik itu karena kita terlalu dekat. Semua sama-sama ingin mengantarkan Prabowo ke tampuk kepemimpinan dan membesarkan Gerindra, semua itu perlu persiapan.

 Ir. Sadar Subagyo

Tempat dan tanggal lahir:

Purwokerto, 30 Oktober 1958

 Jabatan:

–          Wakil Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 2003 – sekarang

–          Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2005 – sekarang

–          Ketua Yayasan Bina Insan Pakuan, 2005 – sekarang

–          Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Komisi XI, periode 2009-2014

–          Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI

–         Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi November  2011

Lebih Dekat Dengan Desmond Junaedi Mahesa: “Prabowo Panglima 2014”

Kritis dan selalu bicara apa adanya adalah gambaran Desmond Junaidi Mahesa (45). Semua itu dilatari untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar yang diyakininya sebagai jalan hidup. Termasuk dalam aktifitas politiknya, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Ia mengakui, tak sedikit cobaan pahit yang pernah dirasakannya sebagai aktivis. Namun hal itu tak lantas membuatnya kapok, apalagi menyerah. “Bagi saya, mengatakan benar itu benar dan mengatakan salah itu salah itulah politik saya. Tidak pernah takut apa yang saya yakini dan yang saya katakan sepanjang tak mengurangi dan mengganggu akidah saya,” tegas pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965 ini.

Nama Desmond ini tentu saja mengingatkan publik pada peristiwa masa gerakan reformasi 1998 silam. Akibat sikap kritisnya itu ia pun termasuk salah satu aktifis yang diculik waktu itu. Meski demikian, semua itu tak membuatnya dendam. Kini, pengacara yang pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta ini duduk sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra.

Menurutnya, keterlibatannya di partai bentukan Prabowo Subianto ini merupakan salah satu upaya untuk bisa menjalankan amar makruf nahi mungkar. Meski memang, diakui oleh pria yang selalu tampil plontos ini awalnya sekadar membantu sahabatnya kala itu. Adalah Widjono Harjanto atau yang lebih akrab disapa Oni mengajaknya untuk membantu mendirikan partai berlambang kepala burung Garuda ini di wilayah Kalimantan Timur.

Karena sudah menjadi sikap hidupnya, ketika berbuat sesuatu maka totalitas adalah sebuah keharusan baginya. Maka segala resiko ia hadapi. Termasuk ketika ia harus menggantikan orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2009 lalu. “Sudah menjadi sikap saya kalau berbuat sesuatu terbiasa total, maka saya pun total disini. Bagi saya semua itu bagian dari amanah,” ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Rupanya, sikap totalitas itu membawa berkah baginya hingga lolos ke Senayan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur dengan raihan suara sebanyak 13.439 suara. Desmond pun ditempatkan oleh fraksi di Komisi III. Selain itu ia juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selain sebagai anggota DPR, ia pun dipercaya sebagai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, bidang Kaderisasi.

Sebagai orang yang diamanahi mengurus kaderisasi, Desmond menilai bahwa di usianya yang masih muda, Partai Gerindra harus mampu mencetak kader-kader yang militan dan total di jalan Gerindra. Sebagai parameternya adalah kemampuan dan kesiapan Partai Gerindra pada pemilu mendatang. Meski memang, kondisi hari ini kaderisasi masih dalam tataran pragmatis praktis. Untuk itu mau tidak mau, para kader sebagai mesin partai harus siap mematuhi dan menjalankan segala keputusan yang digariskan partai. “Termasuk saya, sebagai kader yang baik, ya harus tunduk dan taat pada partai,” katanya.

Lantas, seperti apa pandangan Desmond –yang berprofesi sebagai pengacara ini— seputar proses kaderisasi dan aktifitas politiknya di bawah bendera Partai Gerindra? Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, memaparkan pandangannya dalam sebuah wawancara di sela kesibukannya sebagai wakil rakyat beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bisa diceritakan awal karir dan aktifitas politik Anda?
Saya rasa saya tidak punya karir politik. Karena saya merasa berpolitik itu bukan berkarir. Saya disini apa adanya saja. Dulu sebagai aktifis mahasiswa, aktifis LBHN itu juga bukan karir. Jadi menurut saya aktifitas politik itu bukan karir. Yang ada pada hari ini merupakan persoalan amar makruf nahi mungkar.

Jadi menurut Anda politik itu apa?
Saya tidak mengerti politik itu apa. Tapi kalau secara teori tentu saja saya mengerti dan banyak sekali definisinya, tergantung mana yang kita yakini. Bagi saya, mengatakan benar itu benar dan mengatakan salah itu salah itulah politik saya. Tidak pernah takut apa yang saya yakini dan yang saya katakan. Jadi kalo saya ngomong a, b, c, asal tidak mengurangi nilai dan aqidah saya tidak terganggu akan saya lakukan.

Lantas sejak kapan akhirnya Anda bergabung ke partai politik?
Semua berawal karena tidak sengaja. Dulu saya aktif dan gabung di Golkar karena saya diajak teman sewaktu saya aktif di HMI.  Jaman reformasi dan pasca reformasi, saya diminta ikut membangun Partai Umat Islam bersama Pak Deliar Noer. Termsauk di Gerindra, awalnya saya diajak Pak Oni (Widjono Harjanto), untuk membantu beliau bikin partai ini di Kalimantan Timur. Dan saya terpilih jadi anggota DPR juga karena saya menggantikan orang yang mundur. Sudah menjadi sikap saya kalau berbuat sesuatu terbiasa total, maka saya pun total disini. Bagi saya semua itu bagian dari amanah. Dan saya sebagai kader partai yang baik harus tunduk pada keputusan partai.

Meski partai ini dibangun dalam situasi dan kondisi serba dadakan dan saat ini pun usianya masih muda, maka kekurangan dan kelebihan menjadi solusi kita bersama, bagaimana untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kalau kita bergabung dengan Partai Gerindra, maka kita harus serius untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan anak bangsa ini dengan baik.

Kontribusi apa yang Anda lakukan?
Tidak ada kontribusi. Karena bagi saya yang saya liat ya saya omongkan. Apa adanya seperti yang kerap saya sampaikan di Komisi III DPR. Seperti masalah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang Keppresnya tidak ada dan melanggar aturan karena umur yang sudah melebihi, dan masih banyak lagi yang saya omongkan. Nah apakah kalau berkontribusi itu dibilang hebat? Bagi saya tidak.

Pun ketika melakukan uji kepatutan, seperti misalnya pada pemilihan hakim agung. Tentunya ada dua pandangan dilihat dari Desmond sebagai subjek pribadi atau sebagai kepanjangan dari partai. Sebagai pribadi saya akan lihat apakah calon itu amanah, fatonah atau tidak. Sementara sebagai kader partai, saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar apa yang digariskan oleh partai. Kalo saya melanggar maka saya tidak patuh. Daripada tidak patuh, lebih baik saya keluar. Saya tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya liar.

Sebagai Ketua DPP Partai Gerindra bidang kaderisasi, komentar Anda tentang kaderisasi yang ada?
Bicara tentang kaderisasi, maka proses itu harusnya bisa memberikan sesuatu yang membuat orang itu ada harapan. Kenapa orang itu memilih Gerindra, apa jalan Gerindra itu? Kenapa kita memilih jalan ini? Bagaimana mungkin orang melakukan propaganda, agitasi, menjual dirinya dalam kampanye, membaca peta kekuatan, dan akhirnya mampu memetakan kekuatan.

Pengkaderan di partai tidak sekedar transfer sebuah pengetahuan tapi transfer ideologi. Dalam kaderisasi itu harus ada skala prioritas program untuk membentuk kader yang militan. Kaderisasi itu yang ideal itu harus membangun warna dan watak pada kadernya. Kondisi sekarang memang belum ideal, masih pada tataran pragmatis, praktis.

Waktu yang ada menuju 2014 apakah cukup untuk pengkaderan?
Menurut saya cukup. Karena kaderisasi apa yang ada di hari ini boleh dibilang cukup. Cuma harus diakui oleh kita, ada beberapa hal yang harus dievaluasi lagi pada sasaran target. Apakah pada proses kaderisasi ini kader bisa memetakan kekuatan di daerah yang pada akhirnya mampu memenangkan Partai Gerindra. Kalau hal ini terlaksana maka kaderisasi berhasil. Kaderisasi pun harusnya berorientasi menggalang kekuatan untuk menuju medan perang.

Lalu untuk mengusung Prabowo pada 2014 nanti, apa yang dilakukan bidang kaderisasi?
Saya pikir mulai sama-sama evaluasi, ada kejujuran, kekompakan sebagai sebuah team work bahwa ini sebuah keluarga besar. Karena kekurangan dan kelebihan apapun, itu milik kita bersama. Nah menurut saya kalau hari ini jalan ini terbaik ya kita jalani, jika kurang ya kita diskusikan, sinkronkan bersama dengan melepaskan segala ego-ego pribadi guna membentuk teamwork dalam mengusung Prabowo di Pemilu 2014 nanti.

Apa harapan Anda pada Partai Gerindra dan para kadernya?
Kita memperkuat cita-cita kita bersama, bahwa 2014 bukan suatu tantangan yang mudah. Bagi saya, Prabowo itu sebagai jendral yang juga sebagai panglima. Kalau beliau yang jenderal bisa merangkap sebagai panglima, maka beliau juga bisa mencetak panglima-panglima, jenderal-jenderal perang yang baik dan mumpuni dalam rangka menghadapi medan kampanye. Tentunya beliau menciptakan panglima dan jenderal itu agar nanti di 2014 bisa memimpin perang dengan baik.

Orang-orang  yang menjadi bagian dari kader Gerindra maka harus merapatkan barisan, dalam rangka mencapai target itu. Bagi saya, kader tidak boleh ada yang main-main dalam mengusung Prabowo. Totalitas di jalan Gerindra adalah sebuah keharusan bagi orang yang mengatakan dirinya kader Gerindra. [G]

Biodata singkat:
DESMOND JUNAIDI MAHESA

Tempat tanggal lahir:
Banjarmasin, 12 Desember 1965

Jabatan:
– Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta 1998
– Ketua DPP Partai Gerindra, periode 2008-2013
– Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Komisi III, periode 2009-2014
– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI
– Anggota Badan Musyarawah (Bamus) DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi Oktober 2011