Empat Tahun Gerindra, Terus Bergerak untuk Rakyat

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berjuang untuk membangun masa depan Indonesia yang sejahtera, aman, adil dan memberi kepastian masa depan kepada generasi penerusnya. Perjuangan itu menjadi komitmen dan tanggungjawab Partai Gerindra. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto kerap mengutarakan sikap perjuangan itu dalam berbagai kesempatan.

Sebagai bentuk komitmen perjuangan tersebut, urai Prabowo, Partai Gerindra akan terus mengedepankan delapan program aksi sebagai program konkret untuk mensejahterakan rakyat. Seluruh progam aksi itu memiliki parameter, ukuran, dan target yang jelas. Untuk mengaplikasikannya, Partai Gerindra akan terus menjaga dan memegang teguh sikap moral serta membela rakyat. Sehingga perjuangan itu benar-benar bersih tanpa iming-iming ataupun deal-deal tertentu.

Kedelapan program aksi itu adalah menjadwalkan kembali pembayaran utang, menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, delapan program desa, memperkuat sektor usaha kecil, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Tak dipungkiri, selama empat tahun perjalanan Partai Gerindra telah banyak mengalami kemajuan yang signifikan baik secara eksistensi sebagai organisasi partai politik maupun dari kedelapan program aksi yang digadang-gadangkan selama ini. Begitu pula dengan manfaat dari program aksi yang dicanangkan, setidaknnya telah mampu mendongkrak dan gaungnya dirasakan rakyat. Betapa tidak, sebagai contoh kecil dan sederhana namun dibutuhkan kemauan serta pemahaman bersama adalah program ‘revolusi putih’. Sebuah gerakan minum susu bagi anak Indonesia itu kian membumi di seluruh penjuru nusantara.

“Dalam empat tahun ini telah banyak kemajuan yang dicapai, dan yang jelas kita akan terus berjuang dan bergerak untuk rakyat,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc di sela-sela kunjungannya menghadiri perayaan HUT Kabupaten Sinjai pada penghujung Februari lalu.

Diakui olehnya, setelah empat tahun menjalankan delapan program aksi yang dicanangkan Partai Gerindra, ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan, seperti menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri. “Karena kita belum berkuasa, untuk itu kita terus berjuang agar bisa merealisasikan program tersebut,” ujarnya.

Menurut Suhardi, salah satu target yang berhasil dilakukan oleh Partai Gerindra adalah penghapusan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Bagi Partai Gerindra, UU BHP itu tidak selaras dengan UUD 1945. “Alhamdulillah kita berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 30 Maret 2010, MK membatalkan undang-undang itu,” jelasnya.

Meski demikan, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini masih kuatir pembatalan UU BHP itu hanya sekadar ganti baju. Untuk itu Partai Gerindra akan terus mengawasi keputusan MK tersebut. “Memang kita masih kuatir, jangan sampai undang-undang itu hanya ganti baju saja,” tegasnya.

Ekonomi Kerakyatan

Sepertinya istilah ekonomi kerakyatan sudah identik dengan Partai Gerindra. Program yang lebih mengedepankan keberpihakan pada rakyat merupakan jawaban atas berbagai ketimpangan sistim perekonomian yang dianut Indonesia selama ini. Dan sejak berdiri, Partai Gerindra terus berkomitmen untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka mengembalikan kejayaan negara. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa berdasarkan data BPS 2011, sekitar 38,52 juta penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Menurut Prabowo bangsa Indonesia harus berdaulat dengan kekuatan bangsanya. Dan sistim ekonomi kerakyatan merupakan solusi bagi negeri ini untuk kembali bangkit dan sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945. “Saya sejak dulu berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan, di saat orang berfikir untuk menjadi ekonomi liberal. Tapi kini sudah banyak yang diam-diam mengkampanyekan ekonomi kerakyatan itu, meski terkesan malu-malu,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini.

“Saya tidak anti kapitalis, saya suka jika banyak orang kaya di negeri ini. Yang saya tidak mau adalah, jika kekayan Indonesia terus menerus ke luar negeri, sementara petani dan nelayan kita serta segenap rakyat Indonesia masih hidup dalam suasana kemiskinan. Orang boleh membangun mall dan hotel dimana-mana, tetapi yang membangun itu harus menggunakan uangnya sendiri. Bukan uang rakyat dengan menggunakan pinjaman kredit di bank, sementara ketika rakyat mengajukan kredit ke bank, sulit untuk mendapatkannya. Saya tak ingin seperti itu. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan layanan yang sama dan memadai,” tegas Prabowo.

Beragam konsep kegiatan penerapan delapan program aksi bidang perekonomian tengah dijalankan di berbagai daerah. Boleh jadi, manfaat penerapan ekonomi kerakyatan dalam rangka memperkuat sektor usaha kecil kian dirasakan oleh rakyat kecil khususnya petani, nelayan, pedagang kecil. Contoh kecil adalah seperti yang dilakukan kader Perempuan Indonesia Raya (PIRA) yang tengah menggalakkan koperasi di berbagai daerah dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid yang juga anggota Komisi IV DPR-RI ini mengakui, bahwa program aksi dalam rangka menggerakkan perekonomian rakyat kecil yang dicanangkan Partai Gerindra banyak dilakukan oleh kader PIRA. Seperti yang ada di daerahnya, pihaknya bersama kader PIRA mendirikan koperasi simpan pinjam bagi pedagang kecil yang kerap terjepit bank plecit (rentenir). Memang, pinjaman yang disalurkan tidak begitu besar, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan modal pedagang sayur, bumbu atau jajanan pasar.

Diakuinya, selama ini masyarakat Jawa Tengah khususnya yang berprofesi pedagang bakulan, petani, nelayan, pengrajin genteng selalu terkendala dengan kesempatan dan akses untuk mendapatkan modal usaha. “Kalaupun ada, ya macam bank plecit (rentenir) yang bunganya tinggi. Nah kita coba rangkul mereka untuk mendapatkan modal tanpa harus pusing dengan besarnya uang yang harus mereka kembalikan,” ujarnya.

Koperasi yang dikelola ibu-ibu rumah tangga itu memberikan pinjaman mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta dengan bunga yang sangat rendah, jauh dari suku bunga bank, apalagi rentenir. “Jadi kalau mereka pinjam 200 ribu, cukup mengembalikan 210 ribu dan dicicil empat kali, berbeda dengan bank plecit yang selisihnya bisa mencapai 20 puluh ribu,” jelasnya.

Rupanya program ini mendapatkan animo yang cukup besar dari masyarakat. Bahkan untuk di daerah Jepara saja, kini perputaran uang yang disalurkan sudah mencapai lebih dari Rp 100 juta. Tidak hanya itu tanpa diminta, lanjutnya masyarakat yang telah merasakan manfaat program ini secara sadar malah ingin bergabung menjadi anggota. “Tak jarang ketika saya bertemu dengan mereka (pedagang) meminta kaos atau atribut Gerindra agar bisa dipakai pada saat berdagang,” selorohnya.

Revolusi Putih

Program yang tak kalah fenomenal adalah Revolusi Putih yang merupakan bagian dari delapan program aksi bidang pendidikan dan kesehatan. Boleh jadi, selain program ekonomi kerakyatan yang diusung Partai Gerindra, Revolusi Putih juga mampu hadir sebagai program yang cukup membumi. Pasalnya, gerakan minum susu untuk anak Indonesia dari usia dini hingga remaja ini kini terus dilancarkan para kader Gerindra di pelosok negeri.

Memang, menurut Prabowo gerakan minum susu ini sudah lama dicanangkan Partai Gerindra sejak dua tahun silam, namun gaungnya baru sekarang. Tak dipungkiri, pada awalnya banyak kalangan yang menganggap enteng gerakan tersebut, tapi bagi Gerindra gerakan minum susu merupakan program kerja yang sangat strategis. Faktanya, kini gerakan serupa dilakukan banyak pihak. Karena sadar atau tidak, data menyebutkan untuk kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia berada di posisi terbawah dalam hal konsumsi susu.

“Kita jangan melihat hasilnya sekarang. Tunggu 10 sampai 15 tahun mendatang, jika gerakan ini simultan, yakinlah generasi kita akan menjadi generasi yang mumpuni. Hal itu juga sudah dilakukan India dan China,” tegas Prabowo Subianto.

Diakuinya, gerakan Revolusi Putih ini, terinspirasi dari India yang telah menerapkan program itu sejak 20 tahun yang lalu. Padahal, sebelumnya India dikenal sebagai negara miskin dan terbelakang. Tapi lihat sekarang, India telah menjadi negara industri baru yang maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di China, gerakan ini sudah dimulai sejak tahun lalu.

Boleh jadi, faktor kemiskinan yang memaksa sebagian masyarakat jarang mengkonsumsi susu. Hal ini menyebabkan daya beli susu yang kurang. Itu disebabkan pengaruh faktor harga susu yang mahal, dan faktor di dalam industri susu Indonesia yang tidak bisa membidik semua kalangan. Oleh karenanya, dalam setiap kesempatan, Prabowo dan Partai Gerindra mengajak setiap elemen masyarakat, untuk menyisihkan sebagian rejekinya untuk membeli susu cair kemasan kecil secara rutin, dan berikan kepada anak-anak kecil yang kurang mampu di komunitas masing-masing.

Sementara bagi Saifuddin Donodjoyo, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra menilai Gerakan Revolusi Putih tak ubanya sebagai gerakan ‘hijrah’ rakyat Indonesia yang masih enggan minim susu, apapun alasannya. “Gerakan minum susu merupakan program strategis Gerindra dalam pembangunan manusia Indonesia yang handal sebagaimana yang dilakukan Jepang, India dan China,” tegasnya.

Jauh sebelum gerakan ini dicanangkan Partai Gerindra, program serupa telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sinjai dengan memproduksi susu sapi produksi masyarakat setempat berlabel Susu Sinjai (SuSin) dibawah pimpinan Bupati Andi Rudiyanto Asapa, SH, LLM –yang tak lain adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan.

Ya, program minum susu bagi anak-anak di daerah tersebut telah dimulai sejak tahun 2004. Bahkan kini, susu lokal bermerek Susin itu sudah dibungkus dengan kemasan industri yang tentunya lebih higienis. Kini sebaran susu kemasan yang dibagikan gratis kepada anak sekolah TK dan SD di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai itu sudah merambah hingga ke ibukota propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

“Walaupun harganya lebih murah karena merupakan produk lokal, SuSin yang kami berikan gratis kepada anak-anak kurang mampu itu diproduksi dengan kontrol dan uji kualitas yang sangat ketat di Kabupaten Sinjai. Kami bertekad gerakan ini berkesinambungan dan berharap mendapat respon nyata dari pihak lain demi mewujudkan revolusi putih bagi peningkatan kualitas generasi masa depan negeri kita,” ujar Rudiyanto yang baru-baru ini juga merilis pupuk organik berlabel Garuda Hambalang pada perayaan HUT Kabupaten Sinjai, Senin (27/2) lalu.

Menyikapi hal ini, Prabowo Subianto merasa bangga dengan terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sinjai. Pasalnya, apa yang tengah digalakkannya itu sudah dilakukan oleh masyarakat daerah itu. “Mungkin dari sekitar 490 bupati dan walikota di Indonesia, baru Sinjai yang melakukan hal itu,” ujar Prabowo Subianto saat melantik pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Derasnya Dukungan dan Tantangan

Tak dipungkiri lagi gaung program Partai Gerindra ditopang dengan nama besar Prabowo Subianto mulai membahana. Faktanya jutaan anak negeri mau menyempatkan diri berdiskusi lewat pertemuan maupun melalui jejaring sosial yang tengah digandrungi masyarakat. Tak hanya kalangan elite politik ibukota, supir angkot, tukang ojek, buruh bangunan, petani garap, penikmat warung kopi, aparatur desa di seluruh pelosok nusantara ini tengah asyik berbincang tentang ‘gerakan’ Partai Gerindra dan sosok Prabowo.

“Saya bangga, sebab negeri ini memiliki tokoh terbaiknya yang telah berjanji akan berdiri tegak diatas kekuatan kaki sendiri. Bukan kekuatan asing dan kapitalisme yang telah mencekik leher rakyat negeri ini,” ujar Slamet seorang petani bawang asal Losari, ketika berbincang dengan Garuda beberapa waktu lalu.

Boleh jadi, aneka ragam perbincangan seputar Partai Gerindra dan Prabowo Subianto bukan sekadar sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap partai berlambang kepala burung garuda ini maupun terhadap sosok calon presiden 2014 ini, tapi merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua PIRA, Dr Ir Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc, bahwa setalah empat tahun Partai Gerindra bergerak bersama rakyat, maka partai beserta mesin-mesin partai harus tetap menjaga ritme solidaritas agar bisa memenangkan setiap laga percaturan sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mendasarnya adalah kemenangan yang kita raih, apakah dapat memberikan kemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan sukses untuk membangun kembali Indonesia raya. “Inilah tantangan kita bersama,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan yang lebih besar adalah ketika kemenangan itu benar-benar Gerindra raih. Apakah Gerindra dapat merubah sistem dan menjadi lebih baik? “Karena perubahan adalah tantangan, maka tantangan itu sudah dijawab oleh Gerindra dengan delapan program aksi,” tuturnya. Karena tantangan itulah, Gerindra terus bergerak untuk rakyat. [G]

* Catatan : Artikel ini ditulis dan dimuat di Majalah GARUDA, edisi 15/Maret/2012

Advertisements

Lebih Dekat Dengan Martin Hutabarat: “Saatnya Indonesia Berubah”

Tenang, tapi meyakinkan dan penuh semangat. Setidaknya itulah Martin Hutabarat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. Dibalik kesederhanaan dan kesahajaannya ia kerap menyampaikan kritikan pedas atas peristiwa dan momentum yang terjadi di negeri ini. Tak heran bila, sosok politisi kawakan ini dikenal vokal dan dihormati baik oleh kawan maupun lawan politiknya.

Panggung politik praktis telah ditekuninya sejak ia masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menjadi aktivis kampus hingga lulus pada tahun 1977. Sepuluh tahun kemudian, Martin pun tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 1987-1992 dari Golongan Karya. Dan pada pemilu 2009 lalu, ia pun berhasil melenggang kembali ke Senayan di bawah bendera Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III dengan raihan suara 16.122 suara.

Sejak dulu sebagai wakil rakyat sikap politik Martin tak pernah berubah. Bahkan masih ingat dalam benaknya dulu ketika ia diperingatkan oleh partai karena dianggap terlalu vokal. Kini, kesulitan bebas berbicara sudah tak lagi dialaminya seperti waktu dulu. Ia pun mengetahui betul bagaimana menghargai kebebasan yang diraih dalam gerakan reformasi tahun 1998. Hingga detik ini, Martin pun tetap lantang menyuarakan pendapatnya. Bahkan tak ayal, pria yang pernah duduk sebagai staf BP7 Pusat ini kerap dijadikan narasumber kalangan pemburu berita terkait berbagai permasalahan yang ada. ”DPR sekarang ini mengalami banyak perubahan. Sekarang DPR bebas bicara karena berada dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Meski kadang ada saja yang kebablasan keluar dari jalurnya,” tandas pria kelahiran Pematang Siantar, 26 November 1951 ini.

Baginya dengan berpolitik berarti ikut dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kala diminta untuk ikut membidani lahirnya Partai Gerindra, sejak saat itu pula ia memantapkan diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan Partai Gerindra salah satunya ekonomi kerakyatan. ”Semua itu saya niatkan untuk membela dan memperjuangkan rakyat kecil,” ujarnya.

Kesehariannya sebagai anggota legislatif selain sibuk di Komisi III, Martin pun menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI. Meski duduk di Komisi III, tak lantas membuat Martin hanya sekedar bersuara seputar persoalan yang ada di Komisi tersebut. Apalagi soal garis perjuangan Partai Gerindra yang menjadi kendaraan politiknya. ”Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anggota DPR untuk menjelaskan apa yang ditanyakan masyarakat kepada kita, karena kita adalah wakil rakyat,” tegasnya.

Termasuk ketika Redaksi Garuda menemuinya di ruang kerjanya beberapa waktu lalu untuk berbincang-bincang soal ekonomi kerakyatan –yang menjadi perjuangan Partai Gerindra— dengan senang hati dan penuh semangat, pria gaek ini pun memaparkannya kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai seorang politisi kawakan, menurut Anda politik itu apa?
Politik itu sebenarnya usaha rakyat untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Bagaimana caranya?
Sistem sekarang mengatur bahwa kekuasan politik di negara ini didominasi oleh parpol, maka kalau kita mau berpolitik, agar kegiatannya efektif dan berhasil, cara yang paling efektif adalah melalui parpol. Tapi tidak boleh hanyut hanya untuk kepentingan parpol itu saja, harus tetap di dalam koridor membela kepentingan rakyat. Berpolitik melalui parpol harus tetap dalam kerangka membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat luas. Tapi memang, berpolitik untuk membela kepentingan rakyat tidak harus melalui parpol, bisa melalui pers, LSM, ormas, profesi kita atau kegiatan lainnya.

Lantas sejak kapan Anda berpolitik?
Aktifitas dunia politik sudah saya geluti sejak masih dibangku kuliah yang pada akhirnya mengantarkan saya untuk terjun ke politik praktis tahun 1980-an hingga sekarang ini, baik lewat lembaga perwakilan rakyat maupun di beberapa organisasi massa dan dunia pers. Semua itu saya niatkan untuk membela dan memperjuangkan rakyat kecil. Dan sejak 2008 lalu hingga sekarang saya bergabung di Partai Gerindra.

Apa yang membuat Anda bergabung ke Partai Gerindra?
Garis perjuangan Partai Gerindra sangat jelas yakni berpihak pada rakyat untuk merubah Indonesia lebih baik dan berdaulat.  Disamping itu, sosok Prabowo Subianto dengan misi serta perjuangannya mengembalikan kembali Indonesia Raya mampu membakar semangat saya sebagai rakyat yang kini diamanahi mewakili rakyat.

Lalu apakah perjuangan Partai Gerindra sendiri sudah sesuai kerangka membela rakyat kecil?
Kalau kita melihat dari manivesto perjuangan Partai Gerindra itu sudah berangkat dari cita-cita tadi. Coba saja, lihat dan cermati ceramah, pidato-pidato politiknya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu sudah membela dan memperjuangkan ekonomi untuk rakyat.

Menurut Anda Ekonomi untuk rakyat itu seperti apa sih?
Jadi Partai Gerindra selalu dari awal berjuang, agar pembangunan nasional berangkat dari ideologi kerakyatan. Dimana pembangunan itu bisa menghasilkan kesejahteraan pada rakyat. Khususnya untuk mengangkat nasib rakyat kecil agar bisa hidup layak di negara Indonesia. Maka tujuan membuat ekonomi untuk rakyat itu menjadi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu sasaran pembangunan juga harus kepada rakyat kecil.

Bagaimana caranya?
Kebijakan-kebijakan yang membantu rakyat kecil itu harus menjadi prioritas pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Mengapa? Karena berpuluh juta rakyat kita sulit mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Maka harus berorientasi pada lapangan kerja dan mudahnya orang untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah juga harus menjaga kebutuhan pokok dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil.

Lantas yang terjadi selama ini menurut Anda bagaimana?
Memprihatinkan dan ironis sekali. Saya lihat pemerintah sekarang terlalu didikte oleh pasar bebas, sehingga dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selalu berpaku pada pasar bebas yang pada akhirnya kepentingan rakyat kecil kurang terlindungi. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana membatasi impor yang menunjang kemewahan dan yang berguna hanya untuk segelintir elit dan yang tidak menciptakan produktifitas sebaiknya dikurangi.

Rasanya sangat memalukan hasil-hasil pertanian kita masih diimpor dalam jumlah banyak, misalnya impor pangan saja hampir Rp 150 miliar per hari. Kan lucu kalau kita harus impor garam Rp 1 triliun. Padahal lautan kita kan luas. Kita juga aneh, jika kita harus impor jagung, kedelai, beras. Jadi kalau kita mengimpor pangan itu kan berarti kita mensejahterakan petani di negara lain, bukan di negari sendiri. Makanya kalau kita mengkompensasi melalui kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun, maka hal itu bisa memotivasi peningkatan penghasilan di kalangan petani kita. Begitu juga di bidang-bidang lain harus dilakukan.

Kenapa hal ini terjadi, bukankah Indonesia itu kaya?
Ya, memang Indonesia itu memiliki kekayaan yang melimpah. Tapi dengan segala kekayaan alam yang begitu melimpah dan kondisi politik yang morat-marit telah dijadikan sasaran empuk oleh negara-negara asing memperkuat kekuasaannya. Indonesia telah masuk dalam cengkeraman penjajahan gaya baru. Bahkan pasca reformasi cengkeraman itu kian kuat. Ironisnya semua agenda penjajahan gaya baru itu dilaksanakan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan loyo yang selalu takut untuk lebih mementingkan kepentingan rakyatnya sendiri.

Melihat kondisi ini, kebijakan Partai Gerindra sendiri bagaimana?
Disamping terus memperjuangkan ekonomi untuk rakyat, sebagai pencerminan dari ekonomi kerakyatan, Gerindra juga serius mengawal pemberantasan korupsi, karena sudah merusak pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional. Gerindra konsisten di bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Konsisten memperjuangkan nilai-nilai ekonomi rakyat. Di fraksi semua kader berada dalam perjuangan itu.

Selama ini perjuangan Gerindra baik di partai maupun di fraksi?
Kita selalu kompak untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Tapi ingat, ekonomi kerakyatan itu kan perjuangan panjang, yang tidak bisa dihitung dengan berapa tahun bisa dijalankan. Tapi lebih pada komitmen untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, misalnya membatasi impor yang bertahap. Tidak lantas langsung disetop. Harus ada tahapan, jangan malah meningkat seperti sekarang ini. Contoh kecil, sejak awal baik partai maupun fraksi Gerindra tetap ngotot menolak keras soal pembangunan gedung baru DPR, mengkritik pembangunan renovasi rumah dinas anggota DPR dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap tak sejalan dengan perjuangan.

Lalu bagaimana Gerindra dalam mensosialisasikan perjuangan ekonomi rakyat?
Partai melakukan kaderisasi, kaderisasi kita sudah jalan sesuai sistem. Nah, dalam pernyataan dan ceramah-ceramah Ketua Dewan Pembina selalu menyampaikan apa yang menjadi perjuangannya yakni ekonomi untuk rakyat. Selain itu para kader baik di pusat hingga daerah sebagai mesin partai harus terus bergerak untuk mensosialisasi ekonomi kerakyatan yang menjadi perjuangan Gerindra dalam setiap kesempatan.

Bagaimana pula para kader yang duduk di fraksi dalam hal mengambil keputusan?
Kita di sini diberi kepercayaan penuh oleh Ketua Dewan Pembina sebagai anggota DPR/MPR, tapi beliau selalu berpesan bahwa di Gerindra harus berangkat dari ekonomi kerakyatan.

Apa harapan Anda agar ekonomi kerakyatan bisa dijalankan?
Sudah saatnya Indonesia berubah. Kita tak boleh merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Untuk itu kita harus kembali ke ajaran luhur UUD 1945 dan Pancasila yang sejatinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus dibawa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga seluruh elemen bangsa ini bisa. [G]

Biodata Singkat:
Martin Hutabarat

Tempat, Tanggal Lahir:
Pematang Siantar, 26 November 1951

Karir dan Jabatan:
– Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra
– Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004-2009
– Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Komisi III, periode 2009-2014
– Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi September 2011

Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

”Kita adalah apa yang kita pikirkan.” Demikian kata orang bijak. Bila kita berpikir kita adalah bangsa yang berdaulat, maka kita menjadi bangsa berdaulat.

Sejatinya, posisi Indonesia dilihat dari aspek perekonomian harusnya sejajar bahkan lebih baik dibanding dengan negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang setara. Namun, sepertinya Indonesia masih harus tertatih mengejar ketertinggalan. Perkembangan di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir menunjukkan suatu anomali. Pertumbuhan industri primer dan industri hilir sangat pesat sedangkan industri sekunder (hulu dan antara) pertumbuhannya kurang pesat dan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan industri primer dan industri hilir. Keadaan ini mengakibatkan sebagian besar produk hasil industri primer tidak diolah di dalam negeri, melainkan diekspor padahal nilai tambah produk primer sangat kecil dibandingkan dengan nilai tambah produk hilirnya. Disamping itu bahan baku untuk industri hilir bergantung dari impor sehingga struktur industrinya sangat rentan. Inilah yang membuat Indonesia tak berdaya.

Tentu keadaan ini apabila dibiarkan akan makin merugikan bangsa dan negara karena nilai tambah sumber daya alam yang menjadi sumber kemakmuran tidak diperoleh di dalam negeri tapi terjadi di luar negeri. Hal inilah yang menjadi sebab kenapa negara-negara yang memiliki sedikit sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam, tetapi rakyat dan negaranya jauh lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia.

Menurut Prabowo Subianto –yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra— pergerakan dan perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, masyarakat adil dan makmur dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) layaknya sebuah peperangan dan pertarungan antarbangsa. Perang ini bernama perang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam dan pasar. Dan negeri ini harus menang untuk berdaulat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Maka negeri ini butuh tekad bersama membangun keyakinan, kesadaran bersama dan menyatukan langkah untuk bergerak dan berjuangan memenangkan peperangan yang baru ini.

Sejatinya, lahan Indonesia sangat luas untuk dikelola. Lantas, agar rakyat tak lagi menjadi kuli di negeri sendiri, mau tidak mau kedaulatan ekonomi yang menjadi ruh demokrasi ekonomi harus terus digelorakan kembali. Diantaranya adalah melalui upaya penciptaan nilai tambah yang tinggi dari kelimpahan dan kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa merupakan salah satu program pembangunan ’Membangun kembali Indonesia Raya’ untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan serta mengejar ketertinggalan bangsa kita dibanding dengan negara lain.

Inilah yang dinamakan program prioritas pembangunan nasional –yang akan dikembangkan dan diimplementasikan— yang diusung oleh Prabowo Subianto sebagaimana yang termuat dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena perhatian utama dan sasaran strategis dalam rangka mengimplementasikan stratgei utama membangun sumber atau mesin pertumbuhan ekonomi berkualitas dan diharapkan menjadi ’lokomotif’ atau pendorong untuk program lainnya. Juga disebut prioritas, karena diharapkan dengan program ini hasil pembangunan sudah dapat dirasakan paling tidak dalam waktu 1-2 tahun sejak program dijalankan.

Pasalnya Indonesia dengan segala kekayaan alam yang sangat melimpah, tapi  kemiskinan dan pengangguran masih saja mewarnai kehidupan bangsa ini. Memang, bila ditelusuri lebih lanjut, baru dirasakan permasalahan dan hambatan yang seluruhnya bermuara pada hambatan struktural, kebijakan dan penyimpangan sistematis. Untuk itu diperlukan strategi dan skala prioritas untuk bisa mengurai hambatan dan permasalahan sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Program-program prioritas itu antara lain: Peningkatan lahan sawah baru 2 juta hektar, peningkatan luas lahan jagung 1 juta hektar, Pembangunan pabrik baru pupuk urea, Pembangunan pabrik baru pupuk NPK milik petani, Peningkatan pasokan dan alukasi bahan baku Gas untuk pabrik pupuk, Percepatan perbaikan infrastruktur pertanian dan pedesaan, Akselerasi produk bioethanol dari Ubi Kayu, Pengembangan perkebunan Aren untuk produksi bioethanol, Akselerasi pembangunan pabrik ethanol dari Ubi Kayu, Pembangunan kilang dan penyulingan minyak mentah, Pengembangan penyulingan dan industri pengolahan (refinary) Tembaga, Nikel, dan Alumunium, serta Membangun industri hilir berbasis pangan dan energi.

Kedaulatan Pangan
Menurut Prabowo –putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo— untuk mencapai kedaulatan pangan yang berasal dari sektor pertanian pangan komoditas beras yang bersifat segera adalah meningkatkan produksi beras domestik minimum dua juta ton namun akan lebih lagi bila dapat ditingkatkan sekitar tiga juta ton. Target selanjutnya adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi beras nasional sehingga Indonesia menjadi negara pengekspor beras.

Tentu bukan hal yang mustahil, apalagi target peningkatan produksi beras tambahan baru, minimal tiga juta ton bisa dicapai. Setelah menjadi negara pengekspor beras, maka langkah selanjutnya adalah membangun kedaulatan beras, yaitu mengembangkan kemampuan domestik untuk memproduksi sarana produksi input pertanian terutama pupuk, benih, dan obat-obatan. Selama ini, produksi sarana produksi input didominasi barang impor dan oleh perusahaan asing.

Dr Ir Endang S Thohari, MSc, menegaskan, agar dapat lebih efektif, pengelolaan lahan baru padi ini perlu ditangani secara integratif. Posisi dan peran petani tetap menjadi sentral dan pokok karena mereka yang mengelola lahan sawah dan ladangnya. Sementara sistem manajemen pengelolaannya, yang direncanakan akan di bawah manajemen BUMN, bertanggungjawab dalam penyediaan sarana produksi input, penggilingan padi, fasilitas pengolahan, pembiayaan serta pemasaran produk beras petani. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, maka berpotensi menghasilkan tambahan hasil pengolahan padi berupa sekam, jerami, dan dedak padi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, bahan bangunan rumah pedesaan, pakan ternak, serta minyak dedak yang bernilai ekonomi tinggi.

Menurutnya, jika diasumsikan produksi padi GKP (gabah kering panen) rata-rata lahan sawah baru mencapai lima ton per hektar saja, maka jumlah padi yang bisa dihasilkan sebanyak 10 juta ton GKP atau setara 6.3 juta ton beras (rendemen 63 persen). Lalu dengan asumsi harga beras 500 dolar per ton, dapat dihasilkan sebesar 31,5 triliun per tahun. Jika perkiraan biaya input antara usaha tani beras (untuk pupuk, benih, pestisida, obat-obatan dan input lainnya) sebesar 35 persen saja, maka program ini dapat menciptakan nilai tambah sebesar 65 persen dari nilai outputnya. Ini artinya, menyumbang pada produk domestik bruto sektor pertanian komoditas padi sebesar Rp 20,5 triliun sendiri. Sungguh sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat signifikan.

Bila satu orang petani diasumsikan dapat mengelola dua hektar sawah, maka jumlah petani yang bekerja mencapai satu juta orang. Program ini berpotensi menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, bagi para pengangguran sebanyak ini. Sementara bila diasumsikan satu petani rata-rata mempunyai dua orang anak, maka jumlah orang yang dapat dihidupi sebanyak empat orang untuk tiap dua hektar atau totalnya empat juta orang.

Kemudian untuk pangan Jagung dengan ketersediaan lahan yang masih terbuka luas, baik lahan tidur, tidak dimanfaatkan, maupun lahan-lahan terlantar –lahan kritis atau lahan bekas hutan— target peningkatan produksi nasional sebesar dua juta ton setahun mestinya bukan satu hal yang sulit. Agar tidak mengganggu dan berkompetisi dengan lahan padi di sawah dan ladang, maka pengembangan lahan jagung baru juga masih berpotensi tinggi. Dengan pembukaan lahan jagung baru hanya satu juta hektar, dengan tingkat produktifitas sekitar tiga ton per hektar karena budidaya dengan input moderat misalnya, setiap tahun dapat ditingkatkan produksi tambahan baru jagung nasional sebesar tiga juta ton.

”Program pembukaan lahan jagung baru satu juta hektar ini diharapkan dapat langsung mendukung swasembada jagung nasional dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembukaan lahan jagung baru ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan terus tiap tahun untuk mengisi permintaan pasar dunia yang potensinya sangat besar,” ujar Ketua harian Perempuan Indonesia Raya (PIRA) yang sekaligus Ketua Koperasi Indonesia Mawar Melati (KIMM) ini.

Pembangunan pabrik baru pupuk urea dan NPK juga menjadi program prioritas. Sampai saat ini petani masih dihadapkan pada persoalan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk, terutama urea maupun NPK. Secara mendasar hal ini disebabkan karena produksi pupuk nasional, terutama urea, belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pupuk urea nasional. Dengan perkiraan kebutuhan urea 2,5 kuintal per hektar saja setiap tahun diperlukan paling tidak 12,5 juta ton urea untuk luas tanam sekitar 50 juta hektar, baik untuk tanaman pangan, perkebunan, maupun perikanan. Sementara produksi urea nasional saat ini masih sekitar 5,9 juta ton. Jadi terlihat betapa masih kurangnya produksi pupuk urea nasional.

Pembangunan pabrik baru pupuk urea sebesar 50 persen dari potensi diatas, maka diperlukan pembangunan satu unit lagi pabrik pupuh urea dengan kapasitas satu juta ton per tahun. Untuk pembangunan pabrik tersebut diperkirakan butuh biaya investasi sebesar 4 triliun. Jika dibanding dengan besaran subsidi urea tahun 2008 saja yang mencapai Rp 7,5 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 8,5 triliun, maka biaya investasi di atas dapat dikeola secara lebih cerdas dan lebih ekonomis.

Sementara pupuk majemuk NPK –produk input pertanian lain— yang dapat meningkatkan produktifitas budidaya pertanian dengan relatif lebih cepat dan lebih tinggi. Setidaknya berdasarkan pengalaman petani, aplikasi pupuk BPK secara seimbang mampu meningkatkan produksi sekitar 30-40 persen per hektar. Tapi, potensi permintaan pupuk jenis ini justru lebih diminati petani kebun dan industri perkebunan seperti kelapa sawit, karet bahkan tebu.

Lagi-lagi, pakar pertanian ini menegaskan kebijakan dan progran tersebut mensyaratkan kemauan politik, keberpihakan efektif, untuk memriorotaskan pasokan bahan baku gas ke pabrik daripada untuk langsung diekspor ke luar negeri. Seharusnya, dengan peningkatan nilai tambah yang jauh lebih tinggi bila bahan baku gas diolah dulu menjadi pupuk, kerugian perbedaan harga domestik dan ekspor ini dapat dieliminasi. ”Terlebih dari gas alam ini bisa dihasilkan berbagai jenis produk seperti pupuk, tekstil, plastik dan produk lain yang nilai tambahnya lebih besar daripada langsung hanya diekspor sebagai gas alam,” ujarnya.

Kemudian ketersediaan dan klualitas infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat bagi berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Saat ini kondisi infrastruktur, terutama yang melayani pertanian di daerah pedesaan sudah kurang efektif dan kurang memadai karena banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak atau kurang perawatan. Salah satunya irigasi pedesaan.

Kedaulatan Energi
Program prioritas membangun kembali kedaulatan energi lewat akselerasi produksi bioethanol dari Ubi Kayu. Negara Indonesia memiliki tanah pertanian yang luas dan cocok untuk budidaya tanaman singkong secara besar-besaran. Luas lahan yang ditanami Ubi Kayu di Indonesia saat ini masih relatif rendah. Menurut BPS, pada tahun 2008 saja, luas panen Ubi Kayu baru hanya 1,22 juta hektar dengan produksi sekitar 20,8 juta ton. Dan jika setiap satu hektar kebun Singkong mampu menghasilkan Ubi Kayu sebanyak 40 ton per tahun. Sementara setiap satu ton Ubi Kayu akan mengasilkan 0,16 kiloliter bioethanol, maka setiap satu hektar akan menghasilkan 6,4 kiloliter per tahun.

Selain singkong, Aren merupakan salah satu akternatif untuk sumber bahan bakar nabati atau biofuel untuk menghasilkan bioethanol yang sapat menggantikan bahan bakar premium. Aren dapat ditanam di lahanm yang kurang subur atau bahkan lahan kritis, karena tanaman ini relatif tidak membutuhkan air yang banyak, justru sebaliknya aren mampu menyimpan, mempertahankan kondisi air dan tanah tempat tumbuhnya. Sehingga Aren berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air serta dapat sebagai tanaman reboisasi. Sifat ini tidak dimiliki oleh tanaman lain sumber bioethanol. Tanaman ini bisa dikembangkan di lahan-lahan yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Diperkirakan Aren mampu menghasilkan 20 ton bioethanol per hektar per tahun. Sebagai perbandingan, Brasil yang telah mengembangkan ethanol selama puluhan tahun, berdasar laporan FAO (2009), produksi ethanolnya pada tahun 2007 adalah sebsar 19.000 juta liter.

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Indonesia masih harus mengimpor BBM sebesar kurang lebih 30 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Menurut data ESDM nilai impor nasional pada tahun 2007 lebih dari 8,26 miliar dolar atau sekitar Rp 80 triliun. Pemerintah melalui Pertamina pada tahun 2009 saja mengimpor premium sebanyak 55,5 juta barel, solar skitar 73 juta barel serta minyak tanah sebanyak 36 juta barel. Pabrik bioethanol bisa dijalankan untuk jangka waktu lebih dari 20 tahun. Dengan begitu, sebanyak 544.527 orang dapat dihidupi setiap tahun untuk selama lebih dari 20 tahun.

Indonesia saat ini mengimpor BBM dalam jumlah besar sekitar kurang lebih 350.000 barel per hari yang menguras anggaran dan devisi negara. Untuk mengurangi pemborosan, alangkah baiknya apabila anggaran dan dana subsidi –baik langsung maupun bantuan tidak langsung— disisihkan sebagian untuk dipakai membangun kilang minyak. Sebagin kecil dana subsidi tersebut hanya sekitar Rp 18 triliun diperkirakan sudah cukup untuk membangun satu kilang minyak.

Disamping itu, untuk keperluan energi listrik, salah satu sumber energi alternatif terbarukan –yang dimiliki negeri ini— yang berpotensi untuk dikembangkan adalah panas bumi (geothermal). Apalagi keberadaan Indonesia di atas sabuk vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara dengan total potensi sumber daya energi panas bumi sebesar 27.000 MW.

Begitu pula dengan budidaya pangan terutama padi menghasilkan produk sisa bermacam-macam, termasuk sekam. Sekam sampai sekarang masih belum dimandaatkan sama sekali kecuali dibakar dan dipakai sedikit sekaliu untuk budidaya jamur. Padahal potensi produk sekam ini sangat besar. dengan tingkat produksi padi sebsar 63,5 juta ton (2009) maka sekitar 30 persennya adalah berupa sekam atau setara dengan 19 juta ton sekam per tahun.

Berdasarkan informasi dari pabrik pembangkit listrik dari sekam yang telah beroperasi, untuk bisa menghasilkan listrik sebesar 1 MW per tahun hanya dibutuhkan 9.500 ton sekam. Dengan produksi sekam sebesar 19 juta ton, maka potensi produksi listrik bila menggunakan sekam adalah sekitar 2.005 MW. Potensi ini sangat menjanjikan karena dapat dikembangkan dalam ukuran kecil dan sedang di daerah-daerah produsen utama padi nasional.

Prabowo dalam bukunya tersebut memaparkan disamping itu, program prioritas tersebut harus didukung oleh program lain dalam jangka pendek, yaitu antara lain; Reorientasi keuangan dan perbankan nasional, Peningkatan pendapatan pemerintah, Pengendalian pertumbuhan dan pemerataan distribusi penduduk. Tentunya program-program pokok dan prioritas tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan program dan kegiatan pembangunan sektoral atau bidang lainnya, sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam proses pembangunan nasional. Pelaksanaan program prioritas ini berangkat dari pemikiran untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang sangat besar untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, di samping itu tentunya program-program ini akan menciptakan output ekonomi yang sangat besar dan berdampak luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan adil merata.

”Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar,” tegasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi September 2011

Lebih Dekat Dengan Hashim Djojohadikusumo: “Indonesia Harusnya Lebih Baik”

Sukses menjadi pengusaha kaya, tak lantas membuatnya lupa dengan kondisi negerinya. Darah nasionalisme mengalir begitu deras dalam hidupnya. Tak heran di tengah kesibukannya mengelola bisnis, ia pun terjun langsung ke dunia politik dan berbagai aksi sosial serta gerakan buruh, tani dan nelayan. Semangat keberpihakannya pada rakyat kecil terus dikobarkan lewat gerakan ekonomi kerakyatan.

Putra begawan ekonomi Indonesia, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo ini tak sekedar mewarisi kepiawaian sang ayah dan kakeknya dalam berbisnis. Rupanya rasa nasionalisme yang ditanamkan sang ayah, mengantarkannya terjun ke politik praktis. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dia dalam membidani lahirnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama sang kakak, Prabowo Subianto tiga tahun silam.

Keterlibatannya di pentas politik, bukan sekedar latah atau ikut-ikutan di tengah euforia politik pasca reformasi. Bagi pria yang menimba ilmu politik dan ekonomi di Panoma College, Claremont, California, Amerika Serikat ini ada dua alasan yang membuatnya terjun ke ranah politik. Diantaranya, ayah tiga anak ini merasa heran dengan kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, dari segi ekonomi Indonesia harusnya lebih mapan dari negara-negara tetangga seperti India atau Vietnam. ”Heran saya, kok kita bisa kalah dengan negara Vietnam,” tegas Hashim yang pernah masuk dalam jajaran sepuluh besar orang terkaya di Asia oleh majalah Globe Asia.

Pria kelahiran Jakarta, 5 Juni 1954 ini pun turut perihatin dengan perkembangan politik negeri yang kian tak karuan. Hashim menegaskan, Pancasila sebagai dasar negara kian tersisihkan bahkan dilupakan oleh elit politik dalam menjalankan aktifitas politik maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Kita harus membela Pancasila, karena saya nasionalis. Saya yakin tanpa Pancasila Indonesia hancur,” tandasnya.

Seperti apa pandangan Hashim –yang pernah berbisnis di lebih dari 40 negara di lima benua lewat beberapa perusahaannya ini— ketika melakoni aktifitasnya di panggung politik di bawah bendera Partai Gerindra? Kepada Hayat Fakhrurrozi, dari GARUDA, Ketua Badan Seleksi Organisasi (BSO) Partai Gerindra ini memaparkan pandangannya di sela kesibukannya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Menurut Anda, sebagai pengusaha dan politisi, seperti apa keadaan ekonomi Indonesia saat ini?

Bagi orang seperti saya, pengusaha yang dianggap kaya, Indonesia itu surga. Apalagi bagi pengusaha, ada banyak kesempatan untuk usaha di segala bidang. Tapi kita kan tidak boleh egois, untuk diri sendiri, kita harus lihat secara umum. Saya prihatin, yang menikmati pembangunan di negeri ini segelintir orang saja di kalangan atas. Sementara di kalangan menengah bawah belum tentu menikmati. Lihat saja, banyak infrasturktur rusak, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Masalah kesehatan, misalnya untuk mendapatkan ruangan, layanan kesehatan, obat-obatan susah dan mahal lagi. Bagi kami pengusaha kaya tak masalah, tapi bagaimana dengan masyarakat umum.

Apakah ada yang salah dengan ketidakmerataan ini?

Saya lihat statistik pemerintah ada yang tidak beres. Makanya beberapa waktu lalu, rapat antara pemerintah dan DPR yang membahas APBN dibubarkan, karena Menteri Keuangan pakai statistik kemiskinan Rp 7.000, BPS (Badan Pusat Statistik) pakai angka Rp 12.000 – 13.000. Sementara Bank Dunia Rp 17.000. Coba yang bener yang mana? Yang jelas yang dipakai Menteri Keuangan itu yang salah.

Kalau dengan hitungan Rp 7.000 berarti Rp 210.000 per bulan. Kalau 25 hari kerja, maka hanya Rp 175.000. Berarti orang yang berpendapatan Rp 250.000 per bulan bukan miskin. Tapi banyak yang berpenghasilan Rp 250.000 mengaku miskin, harusnya kan tidak miskin dengan hitungan itu. Ternyata pemerintah memakai kategori lain hampir miskin. Padahal yang hampir miskin saja sudah miskin. Dan yang hampir miskin itu sebanyak 45 juta orang ditambah lagi yang miskin sekitar 30 juta orang. Jadi sebenarnya hampir miskin sebenarnya miskin. Kan ini tidak bener?

Apa yang salah dimata Anda?

Yang salah terus terang ini alokasi APBN. Ini salah urus, salah dipakai. Bayangkan APBN mengalokasikan sebesar Rp 21 triliun untuk perjalanan pejabat negara baik pemerintah dan DPR. Ada pula bantuan sosial sebesar Rp 60 triliun, untuk apa? Ini yang dikaji oleh tim kita. Kesalahan lainnya, bank pemerintah yang menyalurkan kredit salah sasaran. Misalnya Bank Mandiri, tiga tahun yang lalu, mengucurkan kredit Rp 19 triliun untuk pembangunan apartemen dan perumahan mewah 2300 unit, disaat para petani, pedagang kecil tidak dapat  bantuan kredit sama sekali. Kan ini aneh. Contoh lain, misalnya BRI, di 2008 lalu, berhasil menghimpun dana Rp 31 triluyn dana deposito, tapi hanya Rp 2 triliun yang disalurkan ke pedesaan. Sisanya kemana? Padahal masyarakat kita banyak yang tinggal di desa. Begitu juga dengan BRI yang banyak tersebar di desa-desa.

Gerindra bukan partai yang anti kapitalisme, saya juga kan seorang kapitalisme, saya kan pedagang, pengusaha. Tapi, boleh saja pengusaha dipersilahkan bangun perumahan dan apartemen mewah, tapi jangan dari bank pemerintah tapi bank swasta dan asing.  Saya kira masing-masing direksi bank BUMN tidak bersalah, karena tidak ada arahan dari pemerintah. Nah jika nanti Gerindra berkuasa, kita akan arahkan Kementrian BUMN sebagai pembina yang memberikan arahan kepada bank pemerintah untuk memberikan kredit pada rakyat kecil.

Sebetulnya inikan kaitannya dengan pilihan kebijakan? Apakah Anda melihat ini akibat dari penerapan sistem neolib?

Justru ini, kita lebih banyak lunak terhadap kekuatan-kekuatan asing. Itulah bentuk lemahnya posisi kita yang terlalu neolib. Untuk itu, kedepan kita harus pakai kekuatan negara untuk mengendalikan ekonomi. Terus terang, saya lihat belum tentu semua yang dilakukan negara itu keliru. Contoh negara Singapura, 75 persen ekonominya dikuasi negara. Mereka punya Singapur Airline, itu milik negara, karena 75 persen sahamnya milik negara. Setiap tahun, profitnya terus meningkat. Tak heran bila (maaf) menurut saya Singapura itu surga bagi penguasaha dan para kapitalis. Tapi coba lihat, rakyatnya kan sejahtera, meski negara kapitalis tapi 70 persen ekonomi Singapura itu dimiliki negara.

Jika dianalogikan dengan sebuah perahu, apakah nahkoda pemerintahan kita yang tidak punya arah?

Apakah tidak punya arah? Penguasa kita tidak bodoh. Mereka ada banyak pilihan. Dan mereka memilih suatu sistem pasar bebas. Karena bebas, akhirnya ya bebas saja, contoh sektor pertanian kita, hanya 2,5 persen dari APBN padahal 60 persen masyarakat kita ada di pedesaan dan tidak adanya perlindungan sama sekali buat petani. Nah, kalau kita lihat di Amerika, Jepang, Korea, atau negara maju lainnya, justru para petani dilindungi, diberikan subsidi. Kok di Indonesia, negara berkembang bukan industri, belum kaya apalagi punya industri maju, kok tidak dilindungi. Ini memang sengaja, mungkin penguasa negara kita sudah ambil pilihan pertanian tak perlu lagi. SBY dan Boediono kan tidak bodoh. Saya heran dengan mereka itu?

Apakah karena tidak ada keberpihakan?

Nah itulah. Karena tidak berpihak kepada rakyat banyak. Sebagai orang penguasaha kaya, karena memang kaya dan sejahtera, terus terang kalau saya tidak punya hati nurani saya hanya memikirkan diri sendiri dan terima apa adanya kondisi perekonomian seperti ini. Tapi terus terang, saya sangat perihatin dengan keadaan ekonomi kita. Keadaan politik pun demikian, karena penguasa sekarang tidak Pancasilais. Kenapa? Padahal Pancasila itu perekat bangsa, tanpa Pancasila, bangsa kita akan hancur. Bahkan bisa terpecah belah minimal delapan negara. Dengan Pancasila, kaum minoritas rela bergabung ke NKRI, tapi sekarang pemerintah sepertinya tidak mendukung, apalagi membela Pancasila. Tak heran bila banyak keributan yang dipicu masalah suku dan agama. Ini yang membuat saya kecewa, pemerintah mengabaikan tanggungjawabnya untuk membela Pancasila sebagai ideologi negara.

Jadi sebetulnya negera ini merindukan figur pemimpin seperti apa?

Ya. Negeri ini merindukan pemimpin yang kuat dan tegas. Jangan liat kiri kanan siapa yang populer. Seorang pemimpin harus memikirkan dan menjaga keutuhan bangsa. Kan begitu. Saya pikir pimpinan nasional sekarang kurang dari segi itu.

Jadi pemimpin kita tidak tegas?

Bukannya tidak tegas. Tapi tidak mau dan tidak ingin menegakkan hukum.

Anda pernah belajar politik, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan bangsa ini berdaulat dari segi ekonomi dan politik?

Saya ambil contoh tahun 1960 – 1965, ada tokoh kulit hitam, Martin Luther King, yang memperjuangkan hak-hak kulit hitam di Amerika. Saya banyak belajar dari perjuangan dia. Begitu pula dengan para negarawannya yang tegas dan berani menegakkan hukum, membela yang lemah. Meski pun pada waktu itu juga ada penolakan dari para penguasa daerah (negara bagian) saat kaum kulit hitam menuntut keadilan. Jadi perlu perjuangan untuk memaksa pimpinan nasional kita agar berani untuk menegakkan hukum membela kaum lemah yang juga bagian dari rakyat Indonesia.

Apakah ini yang membuat Anda terjun ke politik?

Ya, saya ikut mendirikan Partai Gerindra dengan dua alasan. Pertama, Indonesia harusnya lebih bagus dalam segi ekonomi, tapi kok kalah dengan Vietnam, India, dan China. Heran saya, kok bisa kalah dengan negara Vietnam. Kedua, saya turut perihatin dengan perkembangan politik bangsa kita yang kian tak karuan. Kita harus membela Pancasila, karena saya nasionalis. Saya yakin tanpa Pancasila Indonesia hancur. Saya yakin itu. Indikasinya jelas. Saya sendiri termasuk dari kaum minoritas, tapi saya ini orang Jawa yang mayoritas. Tapi kan kita tidak boleh menggunakan istilah mayoritas, minoritas. Semua sama statusnya, seharusnya tidak ada pilih kasih. Kalau itu terjadi, Indonesa bakal hancur.

Lalu apa yang dilakukan Gerindra?

Sebagai partai nasionalis. Bisa dilihat dari manivesto perjuangan kita, Pancasila adalah harga mati, final. Gerindra didirikan untuk membela dan melestarikan Pancasila. Kita tidak jauh-jauh, kenapa Belanda bisa menjajah negara kita selama 3,5 abad. Karena kita diadu domba belanda. Syukur pada akhirnya kita disatukan oleh Pancasila. Tapi sekarang ini, sepertinya pemerintah Indonesia tidak peka.

Apakah hal ini harus lewat parpol?

Terus terang saya sudah capek jadi pengamat. Pak Prabowo juga sudah bosan jadi penonton. Saya kira Gerindra ingin jadi penentu nasib bangsa. Maka kita harus ke ranah politik, kita harus masuk ke parpol dan ke ranah DPR. Dari situ, kita bisa menentukan.

Apa yang dilakukan Gerindra menjelang 2014?

Kita sekarang sedang ikut pilkada di beberapa daerah. Kita mampu bersaing dan tampil jadi pemenangnya. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa arah masyarakat sudah menuju ke kita. Memang, partai kita masih baru berumur tiga tahun, tapi seiring dengan itu, kita terus berbenah diri untuk kemudian membenahi kondisi bangsa dan negara ini. [G]

Hashim Soemitro Djojohadikusumo

Jakarta, 5 Juni 1954

Jabatan:

– Ketua Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra

– Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra

– Ketua Dewan Pembina GERBANG

– Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi)

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Agustus 2011