Lebih Dekat Dengan Edhy Prabowo: “Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Namanya belum banyak dikenal di kalangan politisi negeri ini ketika ia mulai merintis jalan ke Senayan. Edhy Prabowo memang tergolong pendatang baru di panggung politik. Tapak kakinya baru menjejak gedung wakil rakyat pada tahun 2009 setelah mendulang 43,932 suara dalam Pemilu Legislatif dari Daerah Pemilhan (Dapil) Sumatera Selatan I, kampung halamannya. 

Kala itu, Dapil  Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Kota Lubuk Linggau tergolong berat. Disitu  terjadi persaingan ketat. Nama-nama politisi senior seperti Mustafa Kamal, Dodo Alex Nurdin, dan Nazaruddin Kiemas ikut bertarung memperebutkan suara. Tapi Edhy lolos dalam persaingan. Reputasi itu menunjukkan pria 39 tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Adakah nama Prabowo di belakang namanya memberi andil keberhasilan itu? Edhy tidak menyangkalinya. Pria kelahiran Tanjung Enim, 24 Desember 1972 itu bilang, ”Nama Prabowo ternyata membawa berkah tersendiri. Banyak orang mengira saya ini anak Pak Prabowo. Padahal saya hanya anak angkat.”

Ya, ada sejarah tersendiri bergabungnya Edhy di partai berlambang kepala burung garuda ini. Bahkan jauh sebelum partai itu lahir, Edhy telah mendapat gemblengan dari Prabowo. Kala itu, di 1991 ketidakjelasan status dan nasibnya usai dikeluarkan dari Akabri diselamatkan oleh tokoh yang menjadi idolanya itu. Di tangan Prabowo inilah, Edhy dan kelimabelas temannya dibina menjadi manusia andal. Selain dikuliahkan di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo Jakarta, Edhy pun diminta untuk menekuni ilmu beladiri pencak silat setiap akhir pekan di bilangan Batujajar, Bandung. Dari penggemblengan itulah, ia pun tampil sebagai salah satu atlit pencak silat andalan nasional.

Keberuntungan Edhy tak berhenti sampai disitu. Seiring berjalannya waktu, ia pun dipercaya oleh Prabowo untuk mendampinginya kala memulai membuka usaha di negeri Jerman dan Yordania. Sehingga Edhy pun berhasil meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di salah satu universitas ternama di Swiss.

Sebagai pendatang baru, mantan atlit pencak silat nasional ini tak pernah gentar sejengkal pun dalam menunaikan tugasnya. Termasuk ketika harus beradu argumen dengan kawan dan lawan politiknya memperjuangkan nasib rakyat baik di dalam maupun di luar parlemen. Pasalnya, tampilnya sebagai wakil rakyat merupakan titah dari sang ayah angkatnya, Prabowo. Baginya perintah adalah tugas dan harus sukses dijalankan dengan hasil menang. Sudah harga mati, apapun harus dilakukan, tidak ada main-main.

Kini, selain sibuk sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi VI dan Sekretaris Fraksi, ayah dua orang anak ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Lantas seperti apa perjuangan yang dilakukan politisi muda –yang juga mengurusi perguruan silat Satria Muda Indonesia— dalam menjalankan tugasnya? Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, orang yang bertanggungjawab penuh dalam urusan diklat kader ini memaparkan secara gamblang di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa diceritakan aktivitas Anda di DPR?

Saat ini saya masih diamanatkan untuk duduk di komisi VI. Di komisi ini menjadi mitra kerjanya adalah Kementrian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standar Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Apa saja yang tengah di perjuangan Fraksi Gerindra di Komisi VI ini?

Kita terus semangat, dengan manisvesto partai yang kita perjuangkan selama ini. Seperti menolak privatisasi BUMN, semangat industrialisasi, hentikan ekspor barang mentah, kurangi impor, apa yang bisa kita produksi sendiri lebih baik diproduksi di dalam negeri, lalu keberadaan koperasi harus bisa dirasakan langsung manfaatnya rakyat. Memang, partai baru seperti Gerindra tidak mungkin dengan kekuatan hanya 26 kursi bisa bicara segala-galanya, tapi setidak-tidaknya kita harus tetap pada pendirian dan garis perjuangan kita yakni untuk menegakkan kedaulatan Negara kita di kancah dunia internasional.

Ada apa dengan BUMN kita?

Gerindra tetap dalam perjuangannya menolak segala privatisasi BUMN, apapun bentuknya. Setidaknya, ada lebih dari 140 BUMN yang harus diawasi, belum lagi anak perusahaan bahkan cucu perusahaannya. Meski tenaga dan waktu yang kita miliki terbatas, namun kita tetap bekerja keras jangan sampai BUMN diobral begitu saja seperti kasus Krakatau Steel beberapa waktu lalu. Dan dengan asset Rp 2400 triliun, BUMN harusnya untung minimal 10 persen. Selama ini hanya hanya untung tidak lebih dari Rp 100 triliun.

Bagaimana dengan sektor perindustrian dan perdagangan?

Ya, selain masalah BUMN, kita juga mendesak bagaimana kementrian ini meningkatkan semangat industrialisasi dalam negeri. Pasalnya selama ini seolah tidak ada perlindungan pada industri dalam negeri. Hal ini tampak dari tingginya biaya ongkos produksi yang harus dikeluarkan pelaku usaha yang masih berkisar 12 persen, sementara di negara lain bisa ditekan hingga 6 persen. Hal ini diperparah lagi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI yang memberikan ijin impor barang jadi oleh produsen dalam negeri.

Tak heran bila, pengusaha sepatu dalam negeri Cibaduyut misalnya, lebih senang mengimpor barang jadi, dari pada bikin lebih baik beli dari China misalnya. Jadi semangat industrialisasi sudah tidak ada. Belum lagi industri batik di Pekalongan yang terus tergerus dengan membanjirnya batik asal China, industri CPO (Crude Palm Oil), padahal CPO itu ada 69 produk turunan hingga ke minyak goreng itu sendiri. Untuk itu, kita terus mendesak pemerintah agar tidak lagi ekspor bahan mentah, seperti karet CPO, alumimium, bouksit dan bahan mentah lainnya. Kita harus banyak belajar dari negara susah yang sekarang maju. Padahal Indonesia kan Negara besar, kaya, potensi pasarnya juga besar, kenapa tidak bisa. Harusnya, sektor perdagangan dan industri ini mendingan jadi satu kementrian. Karena selama ini dua kementrian itu tidak pernah sinkron.

Bagaimana pula dengan mitra kerja lainnya?

Untuk koperasi, setidaknya kini ada kemajuan dalam penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tadinya hanya Rp 5 juta kini menjadi Rp 20-25 juta. Lalu keberadaan KPPU setidaknya mampu telah mampu menyelamatkan uang Negara dari persaingan usaha, namun masih harus dioptimalkan lagi. Sementara BSN lewat SNI-nya hingga kini belum bisa tegas dalam penerapannya di lapangan. Begitu pula dengan BKPM harus lebih selektif dalam menerima masuknya modal. Harus ada take and give, selama ini tidak ada.

Bicara soal standar mutu, bagaimana dengan mutu manusia Indonesia?

Bicara soal indeks pembangunan manusia, saya tidak punya data persis. Saya hanya bisa menyimpulkan sederhana saja, bahwa di dunia usaha, ketika saya mau memilih tenaga kerja, saya lebih memilih orang Indonesia. Manusia Indonesia terkenal dengan loyalitas, mudah diatur dan taat pada aturan kerja, asal jangan disakiti mereka. Saya melihat inilah salah satu keunggulan Negara kita, sumberdaya manusia yang melimpah, tinggal bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang melimpah ini.

Saya tidak setuju orang yang mendiskreditkan bangsa Indonesia yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Indonesia itu bangsa yang hebat, sifat asli bangsa kita menerima, melayani, semangat, kerja keras. Nah sekarang kenapa manusia gampang marah?, karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap nasib mereka.

Selain memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagai pimpinan fraksi apa yang dilakukan terhadap anggota?

Ya, kita juga mengontrol teman-teman di fraksi untuk tetap solid, konsisten dan komitmen dengan apa yang diperjuangkan selama ini. Selama ini kita konsisten dan berhasil menggagalkan pembangunan gedung baru misalnya, yang bagi kami itu sesuatu yang mewah. Kita juga tetap mengawasi kelanjutan kasus century. Kemudian kita juga tetap melarang anggota untuk studi banding.

Soal studi banding yang hingga kini masih dilakukan DPR, solusi Gerindra sendiri bagaimana?

Karena kita dilarang studi banding, maka selama ini kita mencari dari internet. Kalaupun harus pergi, mendingan mengirim staf ahli yang memang sesuai keahliannya, dibanding kita yang tidak menguasai semua. Setelah itu kalau memang benar, baru komisi yang bersangkutan kirim beberapa orang untuk mengkroscek. Jadi DPR itu bukan untuk ke luar negeri. Kalau memang mau ke luar negeri ya silahkan, itu ada waktunya sendiri dan biaya sendiri tentunya.

Sebagai Ketua Bidang Diklat DPP Gerindra, sejauhmana pengkaderan selama ini?

Yang jelas sebagai suatu parpol yang baru jangan pernah bermimpi untuk bisa besar tanpa pengkaderan dan pembinaan  di dalamnya. Jangan pernah bermimpi kita memang, kalau kita tidak menertibkan individu-individu kader di dalamnya. Tertib dalam artian, penguasaan dia sebagai kader, pengetahuan dia terhadap partai, kesadaran dia sebagai orang partai. Artinya perlu konsep kaderasisasi, supaya dia sadar kenapa dia di Gerindra.

Di masa-masa awal, sebelum dilakukan pengkaderan, kita melihat kelemahan begitu banyak. Kala itu 2008, Gerindra tampak begitu besar, dikenal masyarakat dan diprediksikan bakal terjadi tsunami politik, asumsi itu memang benar, tapi nyatanya, kita hanya bisa meraih lima persen. Ini menunjukkan kemenangan tidak hanya diraih dengan opini. Tapi harus dengan kerja keras di lapangan. Nah, pertanyaan apakah kader-kader Gerindra di lapangan sudah kerja keras?

Menurut saya belum, kalau semangat iya, militan iya, loyal iya, tapi apakah ia bekerja keras? Jawabnya belum. Apakah dia bersatu? Belum. Kalau kita tanya kader Gerindra militan? Jawabnya pasti iya, buktinya ketika ada yang ngomongin Gerindra, mereka marah. Tapi apakah militan mereka bisa kerja sama? Kita lihat antar sayap saja masih lirik-lirikan. Antar pengurus DPC, DPD dan DPRD saling ancem-anceman. Dari situ, akhirnya Dewan Pembina melihat pentingnya pembekalan dan kaderisasi. Inikan pondasi kita, rumah tanpa pondasi akan runtuh, partai tanpa kader yang kuat dan mengerti akan partai itu sendiri, manivesto perjuangan dan semuanya, jangan harap partai itu akan menang. Walaupun ini bukan segala-galanya.

Lalu apa yang dilakukan bidang Diklat?

Program kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan yang kita adakan selama ini masih terus berjalan. Memang, ada yang beranggapan kaderisasi cuma tujuh hari bagaimana bisa? Menurut kami, tujuh hari juga bisa menjadi ‘sesuatu’ yang hebat kalau dia sebagai kader implementasikan di lapangan. Misalnya dengan mengumpulkan satu hari satu orang calon anggota dalam setahun akan ada 360 orang anggota. Inilah kuncinya. Penyatuan visi misi dengan semangat militansi, pada akhirnya menjadi suatu keharusan dan mutlak. Tidak mungkin kita bisa menang, tanpa kekompakan, tanpa satu visi misi.

Dengan harapan sepulang dari pembekalan itu, tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi penghalang antara ketua DPC dengan pengurus yang lain. Tidak ada lagi saya orangnya ini, saya dekat dengan ini. Semua adalah satu Gerindra, satu komando di bawah komando Pak Prabowo, sebagai Ketua Dewan Pembina. Selain beliau, ada kakaknya, ada adiknya, semua kerja keras. Dan kita semua sepakat calon presiden kita adalah Pak Prabowo. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Ya harus mencapai 20 persen. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama kerja keras, dan jangan ada lagi penghalang atara ketua DPC dengan DPRD, DPC dengan DPD. Lupakan itu semua dulu.

Selama ini hasil dari pendidikan dan latihan itu bagaimana?

Saya optimis, dari antusiasme kehadiran mereka, semakin ke sini semakin bagus. Setidaknya sekarang ini sudah hampir 6.000 kader terlatih. Salah satu standarnya untuk melihat bagus tidaknya kader, bisa dilihat dari acara pelantikan-pelantikan DPC. Daerah mana yang sudah dilatih dan mana yang belum. Saya tidak bicara 100 persen. Karena konsep kita kalau targetnya 100 persen, kader yang datang itu kita anggap memiliki pengetahuan 20 persen. Pulang dari diklat, saya tidak bermimpi mereka akan 100 persen, 80 persen pun tidak. Cukuplah 60 persen.

Kalau pulang mereka dengan kualitas 60 persen dari yang sebelumnya berarti ada tambahan 40 persen, berarti kan ‘sesuatu’ kita menanamkan kepada mereka. Jangankan 60 persen, kalaupun hanya mampu 40 persen, berarti selisihnya 20 persen, itukan ‘sesuatu’ dalam waktu 6 hari. Setidaknya jika dengan menambahkan 40 persen kemampuan mereka, maka indikator ini menunjukkan adanya semangat dan kemampuan mereka meningkat tiga kali lebih besar. Rasa ego mereka tiga kali lebih berkurang. Itu yang kita harapkan.

Nah, bahwa nanti ada satu dua yang masih berkasus ini dan itu, kita anggap bagian dari dinamika politik. Karena politik itu ibarat persimpangan yang jalannya banyak sekali. Dimana satu titik didatangi unsur yang banyak. Ibarat tubuh masuknya dari pori-pori, dari organ-organ yang lain semua masuk. Ya, itu hakekatnya bagaimana kita memanfaatkan apakah menjadi postif atau negatif. Tentu kita harus berpikir positif terus, dengan tetap pada cita-cita kita yaitu adanya perubahan besar di negara kita ini benar-benar terjadi. Supaya rakyat kita bisa mengenyam kemerdekaan di negaranya sendiri. Merasa merdeka di negerinya sendiri.

Pesan Anda selaku Ketua Diklat untuk para kader?

Yang jelas, lupakan masalah pribadi, ego pribadi, kembali ke visi misi kita yang utama untuk menang di 2014. Sakit hati biarlah saat ini kita tahan dulu. Tidak suka biarlah kita buang dulu, mari kita sama-sama untuk meraih 20 persen, biar Pak Prabowo tidak sulit lagi jadi calon presiden. Apapun masalahnya bisa diselesaikan. Jangan berkecil hati karena tidak dekat dengan Pak Prabowo, tidak kenal dengan Pak Hashim. Jangan kecil hati karena hanya berjuang di tingkat DPC. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyeimbang diantara sekian banyak orang-orang yang masih berpikir akunya masih tinggi dan menonjol.

Lantas harapannya Gerindra sendiri apa?

Kita tidak muluk-muluk dan punya harapan besar. Selama ini hanya tiga hal utama yang diimpikan masyarakat kita. Pertama, bangun tidur, bagaimana saya bisa makan tanpa harus meminta-minta, tanpa harus susah-susah mencari kemana-mana. Kedua, bangun tidur saya bisa nganter anak ke sekolah tanpa harus takut uang sekolah belum dibayar, buku tidak ada, baju tidak punya, sepatu tidak ada. Ketiga, bagun tidur, bagaimana ketika bangun pagi, melihat anak saya sakit, saya bisa membawa dia ke rumah sakit, tanpa bingung dengan biayanya dari mana.

Saya rasa, tidak ada yang lain. Tidak ada orang tua yang pusing kalau besok bangun tidur, anaknya tidak bisa jalan-jalan berdarmawisata dengan sekolahnya. Yang penting tiga hal itu. Mungkin itu nanti bisa jadi yang utama. Jangankan yang itu, yang penting tiga hal ini terpenuhi dulu. Mati lampu tidak ada masalah, yang penting bisa makan, bisa sekolah. Jalanan jelek tidak masalah, asal masih bisa sekolah. Itu yang kita harapkan, kebutuhan mendasar yang harus kita lakukan.

Inilah pemikiran sederhana yang harus kita tangkap. Masih banyak rakyat kita yang belum bisa memenuhi tiga hal utama itu. Ini tugas bersama, jangan pernah bermimpi kita akan menang kalau tidak ada kerja keras. Tapi ingat percayalah perjuangan kita ini sangat bernilai. Karena tiga tahun setelah ini tidak ada jaminan negara kita ini masih ada. Daripada tidak ada kepastian dan jaminan, mendingan kita yang kerja keras untuk kita rebut, biar kita yang berkuasa. Dan yakinlah, perjuangan kita ini menjadi suci, luarbiasa sakralnya. Perjuangan kita bukan menang untuk berkuasa, tapi menang berkuasa untuk kesejahteraan rakyat. Bisa saja setelah ini, saya tidak jadi DPR, asal Pak Prabowo presidennya dan Gerindra menang.

Pertanyaan terakhir, meski penting tidak penting, soal nama belakang Anda yang menggunakan nama Prabowo, bisa Anda jelaskan?

Sejak lahir orangtua saya memberi nama Edhy Prabowo. Dulu saya biasa dipanggil Bowo. Nah, pas ikut Pak Prabowo, akhirnya saya dipanggil Edhy. Jelas saya punya kebanggaan sendiri namanya sama dengan tokoh yang saya idolakan sejak kecil. Nah, itu yang membuat saya lebih semangat.

Bisa jadi adanya nama ‘prabowo’ itu, saya dikira anak Pak Prabowo. Tapi memang, saya tidak mengelak ketika orang bilang anak Pak Prabowo, karena saya merasa sebagai anak angkat beliau. Karena saya dibesarkan beliau sejak saya tidak jelas statusnya, sejak dipecat dari Akabri, tidak ada orang yang mau menerima, kecuali Pak Prabowo yang akhirnya menguliahkan kami. Apakah saya tidak boleh menganggap beliau sebagai ayah angkat saya. Yang jelas, tidak ada niat untuk mengakui apapun saya sebagai anak kandung beliau. Saya hanya anak angkat yang diselamatkan beliau. Dan tidak semata-mata ngaku jadi anak angkat Pak Prabowo. Saya pikir ini menjadi anugrah tersendiri dan menjadi keberuntungan saya. Saya yakin kesamaan nama ini yang membuat orang-orang begitu gampang mengenal saya baik waktu pencalegan maupun sekarang ini. [G]

 Nama Lengkap:

Edhy Prabowo, MM., MBA.

Tempat Tanggal Lahir:

Tanjung Enim, 24 Desember 1972

Jabatan:

–          Wakil Ketua Harian Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PP SMI) 1997- sekarang

–          Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2005 – sekarang

–          Ketua Bidang Pengembangan Prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) 2007 – sekarang

–          Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) DPP Partai Gerindra, 2008 – sekarang

–          Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Komisi VI DPR RI periode 2009 – 2014

–          Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Desember 2011

 

 

 

Advertisements

Lebih Dekat Dengan Sadar Subagyo: “Pertumbuhan Untuk Siapa?”

Urip kanggo ngurip-uripi urip, hidup untuk menghidupi hidup, atau dalam bahasa bebasnya bikin hidup lebih hidup. Itulah filosofi hidup Sadar Subagyo. Termasuk dalam melakoni aktivitas politiknya baik di dalam maupun di luar parlemen. Hanya satu keinginannya, bisa memberi manfaat sebanyak mungkin pada orang lain, termasuk pada Negara dan bangsa.

Bagi Sadar Subagyo (53), prinsip hidup itu tak sekadar ngecap atau gagah-gagahan. Sebagai seorang wakil rakyat, ia sadar betul akan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Tak heran bila, suara lantangnya di Senayan kerap membuat keder para mitra kerjanya di Komisi XI. Pun di luar gedung parlemen, membuat politisi di partai lain terbelalak. “Sesuai namanya, saya sadar kalau saya sudah diberi banyak oleh negara ini, saatnya saya mengabdi kepada negara,” tandas politisi yang sebelumnya dikenal sebagai pelaku bisnis bidang teknologi informasi ini.

Keterlibatan pria kelahiran Purwokerto, 30 Oktober 1958 di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bermula ketika ia aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia diminta oleh Prabowo Subianto untuk ikut membidani partai berlambang kepala garuda tersebut. Ia pun duduk sebagai pendiri sekaligus penasehat partai. Lantas dalam pemilu 2009, ia pun dicalonkan oleh partai di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas. Berkat kerja kerasnya, Sadar berhasil melenggang ke Senayan dan kini duduk di Komisi XI yang membidangi masalah keuangan.

Di Komisi XI, Sadar kerap mengkritik kebijakan-kebijakan negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah yang kerap tidak pro-rakyat dan tidak pro-kesejahteraan. Contoh kongkritnya adalah ada dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun menunjukkan perilaku yang sama. “Yang ada hanyalah permainan angka-angka saja. Faktanya negara salah urus dari sejak perencanaan yang tak matang dan realisasi yang amburadul. APBN tidak berpihak pada rakyat, malah menjadi sumber dari segala sumber korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari realisasi belanja APBN 2010 misalnya pada data per November 2010, penyerapan hanya 62 persen. Dari total rata-rata, hanya belanja pegawai saja yang realisasinya lebih dari 80 persen, selebihnya masih di bawah 75 persen. Bahkan untuk belanja modal hanya 46 persen. Anehnya, dalam satu bulan saja prosentase itu dapat disulap menjulang melalui ritual menghabiskan anggaran pada bulan Desember.

Setidaknya itulah satu dari sekian perjuangan di Komisi XI selama ini. Untuk itu, ia dan fraksinya terus mengawal setiap jengkal perjalanan APBN hingga disahkan dalam sidang paripurna DPR, termasuk dalam aplikasinya di lapangan. “Ujung dari perjuangan politik adalah keberpihakan anggaran. Omong kosong kalau tidak ngomongin anggaran,” tegasnya.

Lantas, seperti apa pandangan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini terhadap APBN dan kehidupan perpolitikan di Tanah Air, khususnya di dalam tubuh Partai Gerindra. Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, pengagum almarhum Gus Dur ini memaparkannya dengan penuh semangat di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan perjuangan yang dilakukan Gerindra di Komisi IX?

Setidaknya Partai Gerindra melalui fraksi di Komisi XI telah mampu membuka tabir penunggak pajak senilai Rp 52 triliun. Selain itu soal tax ratio yang kami anggap pemerintah telah melakukan kebohongan publik dengan angka yang ditetapkan pemerintah. Karena bagi kami komitmen bernegara itu ada di pajak. Kita pun mendesak agar dibentuk panitia kerja (panja) tax ratio pajak.

Tidak hanya itu, kita pun menggugat Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana yang kita soroti itu soal pertumbuhan untuk siapa? Sehingga muncul usulan dari kita tentang indeks penciptaan lapangan kerja, dan indeks penurunan kemiskinan untuk dicantumkan dalam undang-undang. Belum lagi soal kebocoran anggaran yang begitu dahsyat. Apalagi dari sisi penerimaan Negara.

Jadi, pertama kali saya masuk ke komisi ini, ada yang namanya kasus Century, itu cuma Rp 6,7 triliun. Padahal setelah saya baca audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) ada tagihan inkrah pajak yang belum tertagih sebesar Rp 52 triliun, sementara yang masih kasus sebesar Rp 120 triliun. Sehingga saya pun bertanya, kenapa orang berkutat di masalah Century? Padahal ada masalah yang lebih besar dibiarkan terus menerus dari tahun ke tahun. Akhirnya saya pun minta Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan daftar 100 Wajib Pajak besar.

Selain itu, saya juga tergelitik ketika melihat APBN dimana asumsi-asumsi makro yang digunakan pemerintah itu asal-asalan. Sehingga secara resmi Partai Gerindra menggugat APBN. Pasalnya, ujung dari perjuangan politik itu adanya di APBN. Artinya berjuang sekuat apapun untuk petani misalnya, kalau tidak dianggarkan oleh Negara, ya percuma saja. Buat apa kalau Negara tidak berpihak.

Lalu bagaimana dengan keberadaan Badan Anggaran DPR?

Sayangnya mereka tidak tahu politik anggaran. Mereka tahunya cuma politik cari duit. Tak heran bila banyak kalangan yang menilai Badan Anggaran itu jadi sarang rampok. Yang namanya politik anggaran itu, ya adanya keberpihakan. Misalnya pendapatan Negara sekian, belanja sekian, pasti ada defisit. Untuk menutupi kekuarangan itu biasanya Negara cari hutang. Tapia pa yang terjadi, di akhir tahun sejak 2008 sampai sekarang ada sesuatu yang aneh sekali. Coba bayangkan Negara hutang Rp 84 triliun, tapi ternyata masih ada sisa Rp 79 triliun. Dan itu terus berulang. Harusnya sesuai dengan kekurangannya saja. Kita hutang sesuai kebutuhan jangan sesuai perencanaan.

Dengan kondisi seperti itu, seperti apa keseriusan pemerintah dimata Anda?

Yang saya kemukakan itu berdasarkan data yang ada. Dan ini jelas yang dibuat oleh pemerintah merupakan gabungan dari perencanaan yang jelek, dan implementasi yang jelek. Ngaco ini. Tapi, inilah yang terjadi di negara kita.

Lalu apa yang Anda lakukan?

Saya orang pertama di parlemen ini yang secara resmi menulis surat ke Menteri Keuangan yang meminta data realisasi anggaran. Yang saya minta tidak perbulan tapi hanya tiga titik. Saya minta 30 Juni, 30 November dan 31 Desember, yang terserap berapa persen. Dan sesuai dengan dugaan saya, perilakunya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu saya tidak sekedar protes saja, tapi menyodorkan solusinya. Baru setelah kita soroti persoalan ini, sekarang pada ribut ngomongin soal penyerapan anggaran.

Respon pemerintah dan fraksi lain dengan usulan Anda?

Mereka menerima, bahkan mereka mengadopsi pemikiran saya untuk beberapa kasus. Karena dinilai paling logis dari hitungan kepentingan politik apapun. Sementara fraksi lain yang awalnya tidak peduli dengan soal penyerapan anggaran akhirnya mereka juga mendukung perjuangan kita.

Buktinya apa?

Buktinya, baru pertama kali sejak Indonesia merdeka, meski bahasanya lain, mencantumkan angka pertumbuhan sebesar satu persen dalam undang-undang (UU). Meski memang, hitungan saya angka satu persen itu sebesar satu juta orang. Sementara oleh mereka satu persen itu sebesar 400 ribu. Meski demikian, paling tidak kita sepakat, bahwa pertumbuhan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tolok ukurnya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang.

Jaminannya?

Kalau tidak menjalankan ini berarti tidak melaksanakan undang-undang, ya akan kita impeach. Makanya pentingnya angka itu dicantumkan di dalam UU, supaya bisa diminta pertanggungjawaban, selama ini tidak ada. Setelah kita bongkar-bongkar, baru deh dicantumkan.

Lalu bagaimana seharusnya keberpihakan anggaran itu?

Yang namanya keberpihakan anggaran kalau kita lihat dari 2005-2011, misalnya dari pelayanan umum Rp 255 triliun menjadi Rp 517 triliun, itu kan naik. Tapi anggaran itukan bukan sekadar angka. Jadi jangan terjebak pada angka, tapi keberpihakan itu ada pada presentase. Yang ada sekarang itu menyesatkan, anggaran naik tapi ternyata presentasenya menurun.

Perjuangan berikutnya apa?

Pertama, menata DPR, dimana yang pertama kali dilakukan adalah proses seleksi jadi anggota DPR. Popularitas tidak cukup, harus ada kemampuan teknis minimal yang dimiliki. Artinya, proses seleksi harus benar-benar ada prosedurnya dari Negara ini, bukan dari partai.

Kedua, arsitektur pembuat undang-undang yang selama ini tidak ada. Misalnya ketika Amerika mengeluarkan undang-undang jaminan sosial yang tebalnya 2540 halaman, begitu keluar langsung bisa diimplementasikan. Kita di sini boro-boro, artinya undang-undang yang dibuat itu tidak implementatip karena selalu akan diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri. Jadi ngapain dibuat?

Lalu sebagai pendiri sekaligus dewan penasehat, bagaimana Partai Gerindra ke depan?

Partai Gerindra harus lebih merakyat. Dalam pandangan saya, selama ini belum merakyat. Kenapa? Karena yang muncul kan orang-orang kaya, memang mereka rakyat juga. Tapi, setidaknya, para petinggi partai tidak hanya memikirkan rakyat, tapi coba selami kehidupan rakyat yang sebenarnya. Saya merindukan Pak Prabowo, Pak Hashim sekali-sekali naik angkutan umum, naik kereta api ekonomi atau KRL misalnya, sehingga merasakan bagaimana seharusnya membangun rel ganda.

Harapan Anda untuk Gerindra agar lebih merakyat?

Ya majulah demi kepentingan rakyat, karena satu-satunya partai yang membela rakyat secara nyata dalam programnya adalah Gerindra, tapi selama ini yang saya ketahui masih belum merakyat. Harusnya lebih merakyat lagi. Kemudian tidak sekadar bertumpu pada salah satu tokoh, musti ada sistem bahwa mesin partai bisa jalan tanpa campur tangan tokoh tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang luar biasa. Karena di Indonesia ini, partai masih bertumpu pada figur tertentu.

Bagaimana dengan Prabowo di Gerindra?

Memang, sosok Prabowo masih dipersepsikan sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu dan memiliki ketegasan serta tujuan yang jelas. Di Gerindra sendiri, diakui Prabowo masih menjadi pemersatu bagi kader. Nomer satu Pak Prabowo. Nomer dua Pak Prabowo, Nomer tiga Pak Prabowo. Karenanya kalau Pak Prabowo tidak ada, Gerindra seperti apa, saya belum tahu.

Bagaimana persiapan untuk 2014?

Bergantung pada sistem pemilunya. Kemungkinan besar Gerindra menang. Tingkat keterpilihan Prabowo pun sangat tinggi. Tapi keterpilihan Gerindra bisa nambah bisa tetap, bisa naik, bisa juga berkurang. Sejujurnya ini berdasarkan antara kenyataan dan hitung-hitungan di atas kertas. Paling tidak, persepsinya masih bagus di mata rakyat. Kalau lihat trennya, Gerindra diprediksikan naik. Dulu kita susah mencari orang untuk menjadi ketua, tapi sekarang malah susah milih orang saking banyaknya yang mau jadi ketua.

Bagaimana dengan adanya konflik internal?

Tak dipungkiri memang ada konflik kepentingan, gesekan, senggolan antar sesama kader. Tapi yang harus diyakini bahwa adanya gesekan, senggolan, konflik itu karena kita terlalu dekat. Semua sama-sama ingin mengantarkan Prabowo ke tampuk kepemimpinan dan membesarkan Gerindra, semua itu perlu persiapan.

 Ir. Sadar Subagyo

Tempat dan tanggal lahir:

Purwokerto, 30 Oktober 1958

 Jabatan:

–          Wakil Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 2003 – sekarang

–          Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2005 – sekarang

–          Ketua Yayasan Bina Insan Pakuan, 2005 – sekarang

–          Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Komisi XI, periode 2009-2014

–          Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI

–         Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi November  2011

Gunadi Ibrahim: Menjaga Kepercayaan Rakyat

Tenang, tapi meyakinkan dan penuh optimisme. Seperti itulah Gunadi Ibrahim (49) dalam menyikapi berbagai masalah. Termasuk dalam aktivitas politiknya sebagai wakil rakyat. Pun ketika ia dipercaya untuk memimpin Partai Gerindra di tanah kelahirannya, Lampung.

Berkat kepiawaian dan luasnya jaringan yang dimiliki, Gunadi berhasil membangun partai berlambang kepala garuda dalam waktu singkat. Tak hanya itu, kerja kerasnya dalam pesta demokrasi 2009 lalu, membuahkan hasil maksimal dengan mengantarkan dua orang wakil rakyat ke Senayan, yakni dirinya dan Ahmad Muzani –Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Meski diakui olehnya, diawal perjuangannya membentuk partai baru itu, tak sedikit orang yang mengejeknya. Pun teman-teman sejawatnya yang menganggap dirinya tengah terbuai mimpi. Namun dengan penuh sadar, semua itu tak lantas membuat semangatnya mengendur. “Waktu itu banyak orang menganggap saya mimpi di siang bolong,” urainya.

Memang, keputusannya untuk bergabung ke partai besutan Prabowo Subianto itu banyak dinilai teman sejawatnya terlalu mengada-ada. Betapa tidak, saat itu pria kelahiran, Bandar Lampung, 19 Maret 1962 ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Namun tekadnya sudah bulat, terlebih setelah menemui Prabowo dan mendapat mandat langsung darinya, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Di pemilu 2009 lalu, Gunadi yang berlaga di Daerah Pemilihan (dapil) II –yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Way Kanan— berhasil meraih suara sebanyak 34.280 suara. Kini, ia pun ditempatkan di Komisi V yang membidangi masalah perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal. “Ini sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang yang pernah terjun di dunia usaha yang bergerak di bidang infrastruktur,” kata politisi yang sebelum terjun di panggung politik praktis, lebih dikenal sebagai pengusaha di bidang kontruksi.

Tentunya, sebagai wakil rakyat yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung membutuhkan waktu dan perhatian ekstra. Untuk itu, ia pun menerapkan manajemen kendali dan kepercayaan penuh pada seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas menjaga dan membesarkan partai. Rupanya, gaya kepemimpinan serta manajemen yang diterapkannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ia bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan tak perlu repot bolak balik Jakarta Lampung. “Hanya jika dipandang perlu dan penting yang harus ditangani baru saya turun, termasuk memanfaatkan waktu reses untuk menemui konstituen saya. Lagian jarak Jakarta Lampung tidak jauh,” ujarnya.

Di wilayah Lampung sendiri, saat ini Gerindra boleh dibilang berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan sudah terbentuknya kepengurusan di seluruh tingkat ranting sebanyak 2800 ranting yang tersebar di 215 anak cabang (tingkat kecamatan). Bahkan di tingkat PAC (Pimpinan Anak Cabang), jumlah pengurus ditingkatkan menjadi 50 orang.

Bagi Gunadi, apa yang dilakukannya itu tidak sekadar untuk menghadapi 2014 mendatang, tapi sebagai bentuk konsolidasi dalam menjaga dan membesarkan Gerindra. Selain itu pihaknya kerap melakukan turun ke pelosok desa untuk memperkenalkan dan menyampaikan langsung program-program aksi yang dicanangkan Prabowo lewat Gerindra. Sehingga ketika partai ini berhasil mengantarkan Prabowo ke kursi presiden, semua kader tidak kaget-kagetan. “Saya lihat, respon masyarakat begitu antusias, karena program Gerindra mudah dan bisa diaplikasikan  di lapangan,” tegas pengusaha yang pernah aktif di Gapensi Lampung ini.

Terlebih selama tiga tahun menahkodai Gerindra di wilayah Lampung, Gunadi banyak mendapat pelajaran dari cara dan gaya kepemimpinan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu selaku Ketua Dewan Pembina. Menurutnya, meski dibesarkan di dunia militer, Prabowo tak hanya memiliki ketegasan, keberanian dan kejujuran saja, tapi pemikirannya begitu visioner. “Di Gerindra ini satu suara, satu komando, inilah yang membuat kita adem. Namun bukan berarti tidak demokratis ya, tapi semua itu karena kita solid,” ujar ayah tiga orang anak ini.

Untuk itu, Gunadi pun bertekad untuk mengembangkan dan membesarkan partai dengan sepenuh hati. Tak tanggung-tanggung, meski pemilu 2014 masih tiga tahun lagi, ia sudah menargetkan daerahnya bisa mengumpulkan suara sebanyak 18 persen. Dengan kata lain, Lampung mampu mengantarkan minimal tiga kursi di DPR pusat. Tentu, target ini bukan sekadar ngecap, tapi berdasarkan perhitungan yang matang dan kondisi real di lapangan. “Kalau kita turun ke desa-desa, orang desa tahu kalau Gerindra itu Prabowo dan Prabowo itu ya Gerindra. Kita tinggal menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat yang mulai mengarah ke Gerindra,” katanya.

Meski diakuinya, dengan kondisi itu tantangan serta ujian yang dihadapinya pun kian berat. Karena tak dipungkiri, partai lain pun tengah mempersiapkan ‘amunisi-amunisi’ menjelang 2014 mendatang. Namun Gunadi sudah memiliki strategi jitu untuk memenangkan ‘peperangan’ nanti. “Biasalah semakin kita berada di puncak, makin kencang anginnya, bahkan bisa jadi banyak angin-angin buatan,” pungkasnya.

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi November 2011

 

 

 

Lebih Dekat Dengan Desmond Junaedi Mahesa: “Prabowo Panglima 2014”

Kritis dan selalu bicara apa adanya adalah gambaran Desmond Junaidi Mahesa (45). Semua itu dilatari untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar yang diyakininya sebagai jalan hidup. Termasuk dalam aktifitas politiknya, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Ia mengakui, tak sedikit cobaan pahit yang pernah dirasakannya sebagai aktivis. Namun hal itu tak lantas membuatnya kapok, apalagi menyerah. “Bagi saya, mengatakan benar itu benar dan mengatakan salah itu salah itulah politik saya. Tidak pernah takut apa yang saya yakini dan yang saya katakan sepanjang tak mengurangi dan mengganggu akidah saya,” tegas pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965 ini.

Nama Desmond ini tentu saja mengingatkan publik pada peristiwa masa gerakan reformasi 1998 silam. Akibat sikap kritisnya itu ia pun termasuk salah satu aktifis yang diculik waktu itu. Meski demikian, semua itu tak membuatnya dendam. Kini, pengacara yang pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta ini duduk sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra.

Menurutnya, keterlibatannya di partai bentukan Prabowo Subianto ini merupakan salah satu upaya untuk bisa menjalankan amar makruf nahi mungkar. Meski memang, diakui oleh pria yang selalu tampil plontos ini awalnya sekadar membantu sahabatnya kala itu. Adalah Widjono Harjanto atau yang lebih akrab disapa Oni mengajaknya untuk membantu mendirikan partai berlambang kepala burung Garuda ini di wilayah Kalimantan Timur.

Karena sudah menjadi sikap hidupnya, ketika berbuat sesuatu maka totalitas adalah sebuah keharusan baginya. Maka segala resiko ia hadapi. Termasuk ketika ia harus menggantikan orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2009 lalu. “Sudah menjadi sikap saya kalau berbuat sesuatu terbiasa total, maka saya pun total disini. Bagi saya semua itu bagian dari amanah,” ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Rupanya, sikap totalitas itu membawa berkah baginya hingga lolos ke Senayan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur dengan raihan suara sebanyak 13.439 suara. Desmond pun ditempatkan oleh fraksi di Komisi III. Selain itu ia juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selain sebagai anggota DPR, ia pun dipercaya sebagai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, bidang Kaderisasi.

Sebagai orang yang diamanahi mengurus kaderisasi, Desmond menilai bahwa di usianya yang masih muda, Partai Gerindra harus mampu mencetak kader-kader yang militan dan total di jalan Gerindra. Sebagai parameternya adalah kemampuan dan kesiapan Partai Gerindra pada pemilu mendatang. Meski memang, kondisi hari ini kaderisasi masih dalam tataran pragmatis praktis. Untuk itu mau tidak mau, para kader sebagai mesin partai harus siap mematuhi dan menjalankan segala keputusan yang digariskan partai. “Termasuk saya, sebagai kader yang baik, ya harus tunduk dan taat pada partai,” katanya.

Lantas, seperti apa pandangan Desmond –yang berprofesi sebagai pengacara ini— seputar proses kaderisasi dan aktifitas politiknya di bawah bendera Partai Gerindra? Kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda, memaparkan pandangannya dalam sebuah wawancara di sela kesibukannya sebagai wakil rakyat beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bisa diceritakan awal karir dan aktifitas politik Anda?
Saya rasa saya tidak punya karir politik. Karena saya merasa berpolitik itu bukan berkarir. Saya disini apa adanya saja. Dulu sebagai aktifis mahasiswa, aktifis LBHN itu juga bukan karir. Jadi menurut saya aktifitas politik itu bukan karir. Yang ada pada hari ini merupakan persoalan amar makruf nahi mungkar.

Jadi menurut Anda politik itu apa?
Saya tidak mengerti politik itu apa. Tapi kalau secara teori tentu saja saya mengerti dan banyak sekali definisinya, tergantung mana yang kita yakini. Bagi saya, mengatakan benar itu benar dan mengatakan salah itu salah itulah politik saya. Tidak pernah takut apa yang saya yakini dan yang saya katakan. Jadi kalo saya ngomong a, b, c, asal tidak mengurangi nilai dan aqidah saya tidak terganggu akan saya lakukan.

Lantas sejak kapan akhirnya Anda bergabung ke partai politik?
Semua berawal karena tidak sengaja. Dulu saya aktif dan gabung di Golkar karena saya diajak teman sewaktu saya aktif di HMI.  Jaman reformasi dan pasca reformasi, saya diminta ikut membangun Partai Umat Islam bersama Pak Deliar Noer. Termsauk di Gerindra, awalnya saya diajak Pak Oni (Widjono Harjanto), untuk membantu beliau bikin partai ini di Kalimantan Timur. Dan saya terpilih jadi anggota DPR juga karena saya menggantikan orang yang mundur. Sudah menjadi sikap saya kalau berbuat sesuatu terbiasa total, maka saya pun total disini. Bagi saya semua itu bagian dari amanah. Dan saya sebagai kader partai yang baik harus tunduk pada keputusan partai.

Meski partai ini dibangun dalam situasi dan kondisi serba dadakan dan saat ini pun usianya masih muda, maka kekurangan dan kelebihan menjadi solusi kita bersama, bagaimana untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kalau kita bergabung dengan Partai Gerindra, maka kita harus serius untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan anak bangsa ini dengan baik.

Kontribusi apa yang Anda lakukan?
Tidak ada kontribusi. Karena bagi saya yang saya liat ya saya omongkan. Apa adanya seperti yang kerap saya sampaikan di Komisi III DPR. Seperti masalah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang Keppresnya tidak ada dan melanggar aturan karena umur yang sudah melebihi, dan masih banyak lagi yang saya omongkan. Nah apakah kalau berkontribusi itu dibilang hebat? Bagi saya tidak.

Pun ketika melakukan uji kepatutan, seperti misalnya pada pemilihan hakim agung. Tentunya ada dua pandangan dilihat dari Desmond sebagai subjek pribadi atau sebagai kepanjangan dari partai. Sebagai pribadi saya akan lihat apakah calon itu amanah, fatonah atau tidak. Sementara sebagai kader partai, saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar apa yang digariskan oleh partai. Kalo saya melanggar maka saya tidak patuh. Daripada tidak patuh, lebih baik saya keluar. Saya tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya liar.

Sebagai Ketua DPP Partai Gerindra bidang kaderisasi, komentar Anda tentang kaderisasi yang ada?
Bicara tentang kaderisasi, maka proses itu harusnya bisa memberikan sesuatu yang membuat orang itu ada harapan. Kenapa orang itu memilih Gerindra, apa jalan Gerindra itu? Kenapa kita memilih jalan ini? Bagaimana mungkin orang melakukan propaganda, agitasi, menjual dirinya dalam kampanye, membaca peta kekuatan, dan akhirnya mampu memetakan kekuatan.

Pengkaderan di partai tidak sekedar transfer sebuah pengetahuan tapi transfer ideologi. Dalam kaderisasi itu harus ada skala prioritas program untuk membentuk kader yang militan. Kaderisasi itu yang ideal itu harus membangun warna dan watak pada kadernya. Kondisi sekarang memang belum ideal, masih pada tataran pragmatis, praktis.

Waktu yang ada menuju 2014 apakah cukup untuk pengkaderan?
Menurut saya cukup. Karena kaderisasi apa yang ada di hari ini boleh dibilang cukup. Cuma harus diakui oleh kita, ada beberapa hal yang harus dievaluasi lagi pada sasaran target. Apakah pada proses kaderisasi ini kader bisa memetakan kekuatan di daerah yang pada akhirnya mampu memenangkan Partai Gerindra. Kalau hal ini terlaksana maka kaderisasi berhasil. Kaderisasi pun harusnya berorientasi menggalang kekuatan untuk menuju medan perang.

Lalu untuk mengusung Prabowo pada 2014 nanti, apa yang dilakukan bidang kaderisasi?
Saya pikir mulai sama-sama evaluasi, ada kejujuran, kekompakan sebagai sebuah team work bahwa ini sebuah keluarga besar. Karena kekurangan dan kelebihan apapun, itu milik kita bersama. Nah menurut saya kalau hari ini jalan ini terbaik ya kita jalani, jika kurang ya kita diskusikan, sinkronkan bersama dengan melepaskan segala ego-ego pribadi guna membentuk teamwork dalam mengusung Prabowo di Pemilu 2014 nanti.

Apa harapan Anda pada Partai Gerindra dan para kadernya?
Kita memperkuat cita-cita kita bersama, bahwa 2014 bukan suatu tantangan yang mudah. Bagi saya, Prabowo itu sebagai jendral yang juga sebagai panglima. Kalau beliau yang jenderal bisa merangkap sebagai panglima, maka beliau juga bisa mencetak panglima-panglima, jenderal-jenderal perang yang baik dan mumpuni dalam rangka menghadapi medan kampanye. Tentunya beliau menciptakan panglima dan jenderal itu agar nanti di 2014 bisa memimpin perang dengan baik.

Orang-orang  yang menjadi bagian dari kader Gerindra maka harus merapatkan barisan, dalam rangka mencapai target itu. Bagi saya, kader tidak boleh ada yang main-main dalam mengusung Prabowo. Totalitas di jalan Gerindra adalah sebuah keharusan bagi orang yang mengatakan dirinya kader Gerindra. [G]

Biodata singkat:
DESMOND JUNAIDI MAHESA

Tempat tanggal lahir:
Banjarmasin, 12 Desember 1965

Jabatan:
– Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta 1998
– Ketua DPP Partai Gerindra, periode 2008-2013
– Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Komisi III, periode 2009-2014
– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI
– Anggota Badan Musyarawah (Bamus) DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi Oktober 2011

Nuroji: Ingin Lebih Merakyat

Sederhana dan bersahaja kerap ditampilkan politikus yang satu ini. Lebih memilih tinggal di daerah asalnya Depok, dibanding menempati fasilitas rumah dinas yang disediakan negara. Ia pun rela pergi pulang merasakan kemacetan jalanan ibukota. Hanya satu, ia ingin lebih dekat dengan konstituennya.

Ya, itulah yang dilakoni Ir. Nuroji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra ini saban hari sejak berkantor di gedung wakil rakyat Senayan. Meski begitu, putra daerah asli kelahiran Depok, 9 September 1962 ini tetap enjoy menjalani. Boleh jadi, dari sanalah ia lebih merasakan apa yang dirasakan rakyat. Dan semua itu memantul pada pandangan serta perilakunya sebagai wakil rakyat untuk selalu berpihak pada rakyat kecil. “Saya lebih dekat dengan rakyat dan tentu saja tidak ada jarak,” ujarnya.

Panggung politik praktis sudah diselaminya sejak era orde baru dengan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketika terjadi kisruh pada tahun 1997, Nuroji memilih mundur dan larut dalam profesinya sebagai wartawan. Tak lama kemudian, di tahun 2000, ia menjajal naluri bisnisnya dengan membuka usaha mulai dari ekspedisi, garmen hingga restoran. Kesibukannya mengembangkan bisnis membuat ia lupa dengan profesi sebelumnya. Jatuh bangun bisnisnya hanya bertahan lima tahun, hingga akhirnya memaksa ia harus kembali ke habitat lamanya. Tahun 2006, ia akhirnya bergabung di Harian Jurnal Nasional. Setahun kemudian ia pindah ke Harian Warta Kota. Di tahun yang sama ia diajak oleh Fadli Zon, koleganya untuk gabung membidani majalah Tani Merdeka –terbitan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)— hingga 2008.

Di sela-sela kesibukannya mengembangkan media, Nuroji juga diminta untuk membantu rencana pendirian partai baru oleh mantan Komandan Jenderal Koppassus, Prabowo Subianto. Dari sinilah panggung politik yang telah ditinggalkannya sepuluh tahun silam kembali ia jejaki. Niat awalnya hanya sekedar membantu, karena ada kesamaan dalam perjuangan yang digariskan. Tapi berkat kepiawaiannya memobilisasi massa, ia diminta maju sebagai calog legislatif untuk DPR-RI dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan (dapil) 6 Jawa Barat. Di dapil kampung halamannya ini ia bertarung dengan pakar ekonomi Didik C Rachbini dari Partai Demokrat dan Zulkarnaen Jabar dari Partai Golkar.

Berbekal kepercayaan keluarga dan teman sejawatnya serta ditopang dengan niatan tulus, Nuroji pun berlaga. Dalam waktu yang singkat ia harus mengatur strategi untuk bisa meraih massa. Salah satunya adalah membangun image sebagai caleg yang saat itu memilih untuk tampil apa adanya. Pada awalnya, banyak kalangan mencibir keikutsertaannya dalam pesta demokrasi itu, terlebih ia bertengger di nomor urut pertama. Tak jarang, banyak orang datang saat kampanye hanya sekadar untuk membuktikan rasa penasarannya akan kemampuan sosoknya yang dianggap nyeleneh saat itu. Dinamika dunia jurnalis telah menempa dirinya hingga memiliki kesiapan mental yang kuat dalam pertarungan pemilu legislatif 2009 silam. “Dari awal saya tidak hanya siap menang, tapi siap untuk tidak menang,” urainya.

Jerih payah perjuangannya berbuah manis. Nuroji pun melenggang ke Senayan dengan raihan suara sebanyak 25.540 suara. Bahkan raihan itu mampu melampaui beberapa saingan terberatnya, termasuk sang ekonom. Rupanya, tampilan fisik apa adanya, dengan rambut gondrong saat itu mampu mendongkrak image-nya sebagai caleg dari Depok.

“Tak hanya itu, yang lebih penting lagi, saya pun turun langsung ke lapangan menemui masyarakat yang tentunya saat itu belum mengenal saya. Jadi saya tidak sekedar duduk manis, bikin kaos, tempel poster sana-sini, tapi saya turun dari jam delapan pagi sampe larut malam,” ujarnya meski diakui perjuangannya tersebut terkadang tak sebanding dengan hasil yang dicapai saat itu.

Kini, lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini dipercaya duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, budaya dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra ini masuk dalam jajaran Komisi VI. Di komisi X, Nuroji terus mengkritisi kebijakan pemerintah soal pemerataan pendidikan. Terlebih dengan suburnya lembaga pendidikan berlabel internasional (RSBI) –yang mengedepankan penggunaan bahasa Inggris— yang awalnya untuk meningkatkan mutu tapi nyatanya lebih mementingkan sisi bisnis. “Selain berkurangnya rasa nasionalisme, Fraksi Gerindra juga menilai RSBI hanya jadi milik orang kaya yang pada akhirnya membedakan status sosial. Inilah produk liberalisasi,” tegas ayah lima orang anak ini yang menilai penyerapan anggaran sektor pendidikan masih lambat padahal alokasinya lumayan besar.

Kaitannya dengan pendidikan dan budaya, Nuroji juga getol menyuarakan pentingnya budaya karakter bangsa yang kian merosot. Menurutnya, hampir jarang dijumpai budaya gotong royong, musyarawah, toleransi, ramah tamah yang dulu diagung-agungkan. Begitu pula dengan bidang olahraga, di era liberalisasi keberadaannya yang seharusnya berdaya saing tinggi malah kian tergerus. Di samping prestasi yang terus jeblok, mental juang makin melorot bahkan ribut melulu. Terlebih di sektor kepemudaan, Nuroji merasa miris dengan kondisi sekarang. ”Banyak bermunculan organisasi kepemudaan, tapi tidak jelas programnya, saling tumpang tindih antar departemen, padahal anggarannya besar,” katanya.

Lantas, ada baiknya pemerintah, menurut Nuroji untuk mengkaji ulang grand desain program kepemudaan. Dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya program lebih fokus, jangan sampai kesannya hanya bagi-bagi proyek untuk menghabiskan anggaran yang ada. Boleh jadi, program P4 yang secara ekstrim dinilai cukup ampuh dalam mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter. ”Tapi ingat, mungkin formatnya harus diganti, dimodifikasi dengan menonjolkan karakter bangsa,” usulnya.

Perjuangannya tak hanya sampai di sini, sebagai fungsionaris partai sekaligus anggota dewan, Nuroji pun terus mengawal garis perjuangan partai yang berpihak pada rakyat kecil. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Oktober 2011

Budi Heryadi: Menjaga dan Membangun Citra

Sejak tercatat sebagai wakil rakyat dua tahun silam, ia harus pintar-pintar membagi waktu, tenaga dan pikiran. Tak hanya sibuk di gedung parlemen, ia pun diamanahi menjaga dan membesarkan partai di wilayah Banten.

Boleh jadi, Oktober ini adalah bulan yang menyibukkan dirinya. Pasalnya, selain tercatat sebagai anggota Komisi IV, Budi Heryadi juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR –yang tengah menjadi sorotan rakyat— yang harus menyelesaikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang sempat mandek dua pekan gara-gara pimpinannya ngambek. Padahal berdasarkan undang-undang, pembahasan RAPBN harus selesai pada 20 Oktber ini.

Di saat yang sama, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Banten, Budi pun bertanggungjawab untuk memenangkan pasangan Ratu Atus Chosiah – Rano Karno yang maju dalam pemilihan gubernur Banten periode 2011-2016 yang akan berlangsung pada 22 Oktober ini. “Bulan ini benar-benar padat, tak sekedar urusan parlemen, urusan di daerah yang menjadi tanggungjawab saya sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran,” ujar politikus kelahiran Jakarta, 6 November 1959 ini.

Diakuinya, setelah terlibat langsung di panggung politik praktis bukanlah perkara mudah seperti membalikkan tangan. Terlebih menjadi golongan minoritas di Senayan memang menyakitkan. Tapi bukan lantas menyerah dengan keadaan. Pasalnya lebih mendingan dibanding hanya menjadi parlemen jalanan, berteriak-teriak di jalananan yang kerap tak dianggap. “Di parlemen ini, lumayan juga suara kita, meskipun pahit rasanya, tapi mampu mempengaruhi arah angin politik,” tegas Budi yang mengantongi 22.854 suara dalam pemilu legislatif 2009 lalu dari dapil Banten III.

Menurutnya, kondisi ini yang terus memompa dirinya tetap bertekad untuk membesarkan dan menjaga partai yang telah membesarkan namanya. Sebagai orang nomer satu di tubuh Partai Gerindra propinsi Banten, Budi pun bertekad untuk meraih suara sebanyak 13 – 15 persen pada 2014 mendatang. “Setidaknya mempertahankan suara yang ada. Dan Oktober ini menjadi barometer kekuatan Gerindra di Banten, kalau bisa meningkat, maka ada tanda-tanda keberhasilan Gerindra untuk naik pada pemilu mendatang,” ujar Budi berharap.

Keterlibatannya di dunia politik berawal ketika ia kerap mendengarkan ceramah-ceramah dai sejuta umat, KH Zainudin MZ (almarhum) bahwa tidaklah mungkin berbuat sesuatu mana kala kita berada di luar ring kekuasaan atau parlemen. “Parlemen ini kunci untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya menirukan omongan kyai kondang yang mengajaknya untuk terjun ke politik praktis sekitar tahun 2002 silam.

Ya, karir politiknya mulai dijejaki dari bawah dengan bergabung bersama sang kyai di Partai Bintang Reformasi (PBR) –yang didirikannya pada tahun 2002. Di sini pula ia bertemu dengan rekan bisnisnya Ahmad Muzani. Ketika terjadi kisruh pada munas yang akhirnya pecah, Budi tetap memilih masuk dalam kubu Zainuddin MZ dan disana ia ditunjuk sebagai Ketua OKK. Pun ketika akhirnya Zainuddin memilih mundur dari panggung politik, ia pun mundur pula.

Rupanya, dinamika dunia politik telah membiusnya, sehingga selepas mundur dari PBR, saat itu ia berencana untuk terus mengabdikan diri di politik. Gayung pun bersambut, ketika sahabatnya, Ahmad Muzani mengajak untuk mendirikan partai bersama Prabowo Subianto. Awalnya ia sangsi dengan ajakan rekan seperjuangannya itu. Setelah mendengar dan mempelajari garis perjuangan yang diusung Prabowo ia pun bersedia gabung. “Dari 62 orang, dalam akta pendirian nama saya berada di urutan ke-15 sebagai pendiri,” kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.

Selain sebagai pendiri dan dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Budi pun mendapat mandat langsung dari Prabowo untuk mendirikan Partai Gerindra di wilayah Banten, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah serta menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Sumatera Utara dan Riau. “Selain saya Wasekjen DPP, juga ditunjuk sebagai Ketua DPD Banten. Dan karena ada aturan tidak boleh rangkap jabatan, saya pilih konsentrasi di DPD,” terang politisi yang berhasil mengantarkan Partai Gerindra Banten meraih 6 persen, melebihi target minimal sebesar 4,7 persen pada pemilu 2009 lalu.

Tak pelak, di hadapannya terbentang perjuangan berat telah menantinya. Segala daya dan upaya dikerahkan, termasuk mengawal segala keputusan partai dalam berbagai hal. Diakuinya meski bukan partai besar di Banten, keberadaan Gerindra sangat mencolok. Terlebih terobosannya dengan melengkapi armada mobile di setiap DPC yang multiguna. “Semua itu demi kebesaran partai sebagaimana yang pernah dicontohkan Ketua Dewan Pembina,” urainya.

Masih kuat dalam ingatannya saat awal-awal perjuangan mendirikan Partai Gerindra di Banten yang sempat ditertawakan oleh massa, gara-gara nama partainya –yang bagi masyarakat  Banten— agak kurang enak didengar telinga. Tapi akhirnya setelah melalui perjuangan keras didukung dengan tampilnya Prabowo menyampaikan visi misi di layar televisi, perlahan kata ‘gerindra’ jadi enak didengar. “Bukan sekedar enak didengar di telinga dan di hati, tapi enak dilihat, enak juga untuk dipilih,” kata suami dari Ida Rachmawati ini.

Untuk itu, ayah enam anak ini kerap menanamkan pelajaran untuk istri dan anak-anaknya bahwa mereka harus jadi panutan, kalau Gerindra mau dilirik orang lain. Budi pun terus mengingatkan keluarganya bahwa jadi politisi itu lebih banyak setannya dari pada kyai atau ulamanya. Karena tugas terberat dalam berpolitik adalah menjaga citra baik politisi yang rawan dengan godaan. Semoga dari Banten akan bermunculan politisi yang siap mental berlaga di pentas politik praktis yang penuh intrik. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Oktober 2011

Lebih Dekat Dengan Martin Hutabarat: “Saatnya Indonesia Berubah”

Tenang, tapi meyakinkan dan penuh semangat. Setidaknya itulah Martin Hutabarat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. Dibalik kesederhanaan dan kesahajaannya ia kerap menyampaikan kritikan pedas atas peristiwa dan momentum yang terjadi di negeri ini. Tak heran bila, sosok politisi kawakan ini dikenal vokal dan dihormati baik oleh kawan maupun lawan politiknya.

Panggung politik praktis telah ditekuninya sejak ia masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menjadi aktivis kampus hingga lulus pada tahun 1977. Sepuluh tahun kemudian, Martin pun tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 1987-1992 dari Golongan Karya. Dan pada pemilu 2009 lalu, ia pun berhasil melenggang kembali ke Senayan di bawah bendera Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III dengan raihan suara 16.122 suara.

Sejak dulu sebagai wakil rakyat sikap politik Martin tak pernah berubah. Bahkan masih ingat dalam benaknya dulu ketika ia diperingatkan oleh partai karena dianggap terlalu vokal. Kini, kesulitan bebas berbicara sudah tak lagi dialaminya seperti waktu dulu. Ia pun mengetahui betul bagaimana menghargai kebebasan yang diraih dalam gerakan reformasi tahun 1998. Hingga detik ini, Martin pun tetap lantang menyuarakan pendapatnya. Bahkan tak ayal, pria yang pernah duduk sebagai staf BP7 Pusat ini kerap dijadikan narasumber kalangan pemburu berita terkait berbagai permasalahan yang ada. ”DPR sekarang ini mengalami banyak perubahan. Sekarang DPR bebas bicara karena berada dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Meski kadang ada saja yang kebablasan keluar dari jalurnya,” tandas pria kelahiran Pematang Siantar, 26 November 1951 ini.

Baginya dengan berpolitik berarti ikut dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kala diminta untuk ikut membidani lahirnya Partai Gerindra, sejak saat itu pula ia memantapkan diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan Partai Gerindra salah satunya ekonomi kerakyatan. ”Semua itu saya niatkan untuk membela dan memperjuangkan rakyat kecil,” ujarnya.

Kesehariannya sebagai anggota legislatif selain sibuk di Komisi III, Martin pun menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI. Meski duduk di Komisi III, tak lantas membuat Martin hanya sekedar bersuara seputar persoalan yang ada di Komisi tersebut. Apalagi soal garis perjuangan Partai Gerindra yang menjadi kendaraan politiknya. ”Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anggota DPR untuk menjelaskan apa yang ditanyakan masyarakat kepada kita, karena kita adalah wakil rakyat,” tegasnya.

Termasuk ketika Redaksi Garuda menemuinya di ruang kerjanya beberapa waktu lalu untuk berbincang-bincang soal ekonomi kerakyatan –yang menjadi perjuangan Partai Gerindra— dengan senang hati dan penuh semangat, pria gaek ini pun memaparkannya kepada Hayat Fakhrurrozi dari Garuda. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai seorang politisi kawakan, menurut Anda politik itu apa?
Politik itu sebenarnya usaha rakyat untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Bagaimana caranya?
Sistem sekarang mengatur bahwa kekuasan politik di negara ini didominasi oleh parpol, maka kalau kita mau berpolitik, agar kegiatannya efektif dan berhasil, cara yang paling efektif adalah melalui parpol. Tapi tidak boleh hanyut hanya untuk kepentingan parpol itu saja, harus tetap di dalam koridor membela kepentingan rakyat. Berpolitik melalui parpol harus tetap dalam kerangka membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat luas. Tapi memang, berpolitik untuk membela kepentingan rakyat tidak harus melalui parpol, bisa melalui pers, LSM, ormas, profesi kita atau kegiatan lainnya.

Lantas sejak kapan Anda berpolitik?
Aktifitas dunia politik sudah saya geluti sejak masih dibangku kuliah yang pada akhirnya mengantarkan saya untuk terjun ke politik praktis tahun 1980-an hingga sekarang ini, baik lewat lembaga perwakilan rakyat maupun di beberapa organisasi massa dan dunia pers. Semua itu saya niatkan untuk membela dan memperjuangkan rakyat kecil. Dan sejak 2008 lalu hingga sekarang saya bergabung di Partai Gerindra.

Apa yang membuat Anda bergabung ke Partai Gerindra?
Garis perjuangan Partai Gerindra sangat jelas yakni berpihak pada rakyat untuk merubah Indonesia lebih baik dan berdaulat.  Disamping itu, sosok Prabowo Subianto dengan misi serta perjuangannya mengembalikan kembali Indonesia Raya mampu membakar semangat saya sebagai rakyat yang kini diamanahi mewakili rakyat.

Lalu apakah perjuangan Partai Gerindra sendiri sudah sesuai kerangka membela rakyat kecil?
Kalau kita melihat dari manivesto perjuangan Partai Gerindra itu sudah berangkat dari cita-cita tadi. Coba saja, lihat dan cermati ceramah, pidato-pidato politiknya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu sudah membela dan memperjuangkan ekonomi untuk rakyat.

Menurut Anda Ekonomi untuk rakyat itu seperti apa sih?
Jadi Partai Gerindra selalu dari awal berjuang, agar pembangunan nasional berangkat dari ideologi kerakyatan. Dimana pembangunan itu bisa menghasilkan kesejahteraan pada rakyat. Khususnya untuk mengangkat nasib rakyat kecil agar bisa hidup layak di negara Indonesia. Maka tujuan membuat ekonomi untuk rakyat itu menjadi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu sasaran pembangunan juga harus kepada rakyat kecil.

Bagaimana caranya?
Kebijakan-kebijakan yang membantu rakyat kecil itu harus menjadi prioritas pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Mengapa? Karena berpuluh juta rakyat kita sulit mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Maka harus berorientasi pada lapangan kerja dan mudahnya orang untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah juga harus menjaga kebutuhan pokok dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil.

Lantas yang terjadi selama ini menurut Anda bagaimana?
Memprihatinkan dan ironis sekali. Saya lihat pemerintah sekarang terlalu didikte oleh pasar bebas, sehingga dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selalu berpaku pada pasar bebas yang pada akhirnya kepentingan rakyat kecil kurang terlindungi. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana membatasi impor yang menunjang kemewahan dan yang berguna hanya untuk segelintir elit dan yang tidak menciptakan produktifitas sebaiknya dikurangi.

Rasanya sangat memalukan hasil-hasil pertanian kita masih diimpor dalam jumlah banyak, misalnya impor pangan saja hampir Rp 150 miliar per hari. Kan lucu kalau kita harus impor garam Rp 1 triliun. Padahal lautan kita kan luas. Kita juga aneh, jika kita harus impor jagung, kedelai, beras. Jadi kalau kita mengimpor pangan itu kan berarti kita mensejahterakan petani di negara lain, bukan di negari sendiri. Makanya kalau kita mengkompensasi melalui kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun, maka hal itu bisa memotivasi peningkatan penghasilan di kalangan petani kita. Begitu juga di bidang-bidang lain harus dilakukan.

Kenapa hal ini terjadi, bukankah Indonesia itu kaya?
Ya, memang Indonesia itu memiliki kekayaan yang melimpah. Tapi dengan segala kekayaan alam yang begitu melimpah dan kondisi politik yang morat-marit telah dijadikan sasaran empuk oleh negara-negara asing memperkuat kekuasaannya. Indonesia telah masuk dalam cengkeraman penjajahan gaya baru. Bahkan pasca reformasi cengkeraman itu kian kuat. Ironisnya semua agenda penjajahan gaya baru itu dilaksanakan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan loyo yang selalu takut untuk lebih mementingkan kepentingan rakyatnya sendiri.

Melihat kondisi ini, kebijakan Partai Gerindra sendiri bagaimana?
Disamping terus memperjuangkan ekonomi untuk rakyat, sebagai pencerminan dari ekonomi kerakyatan, Gerindra juga serius mengawal pemberantasan korupsi, karena sudah merusak pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional. Gerindra konsisten di bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Konsisten memperjuangkan nilai-nilai ekonomi rakyat. Di fraksi semua kader berada dalam perjuangan itu.

Selama ini perjuangan Gerindra baik di partai maupun di fraksi?
Kita selalu kompak untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Tapi ingat, ekonomi kerakyatan itu kan perjuangan panjang, yang tidak bisa dihitung dengan berapa tahun bisa dijalankan. Tapi lebih pada komitmen untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, misalnya membatasi impor yang bertahap. Tidak lantas langsung disetop. Harus ada tahapan, jangan malah meningkat seperti sekarang ini. Contoh kecil, sejak awal baik partai maupun fraksi Gerindra tetap ngotot menolak keras soal pembangunan gedung baru DPR, mengkritik pembangunan renovasi rumah dinas anggota DPR dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap tak sejalan dengan perjuangan.

Lalu bagaimana Gerindra dalam mensosialisasikan perjuangan ekonomi rakyat?
Partai melakukan kaderisasi, kaderisasi kita sudah jalan sesuai sistem. Nah, dalam pernyataan dan ceramah-ceramah Ketua Dewan Pembina selalu menyampaikan apa yang menjadi perjuangannya yakni ekonomi untuk rakyat. Selain itu para kader baik di pusat hingga daerah sebagai mesin partai harus terus bergerak untuk mensosialisasi ekonomi kerakyatan yang menjadi perjuangan Gerindra dalam setiap kesempatan.

Bagaimana pula para kader yang duduk di fraksi dalam hal mengambil keputusan?
Kita di sini diberi kepercayaan penuh oleh Ketua Dewan Pembina sebagai anggota DPR/MPR, tapi beliau selalu berpesan bahwa di Gerindra harus berangkat dari ekonomi kerakyatan.

Apa harapan Anda agar ekonomi kerakyatan bisa dijalankan?
Sudah saatnya Indonesia berubah. Kita tak boleh merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Untuk itu kita harus kembali ke ajaran luhur UUD 1945 dan Pancasila yang sejatinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus dibawa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga seluruh elemen bangsa ini bisa. [G]

Biodata Singkat:
Martin Hutabarat

Tempat, Tanggal Lahir:
Pematang Siantar, 26 November 1951

Karir dan Jabatan:
– Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra
– Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004-2009
– Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Komisi III, periode 2009-2014
– Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi September 2011