Selamatkan Masa Depan Anak Cucu

Deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa menjadikan Gerindra satu-satunya partai yang memiliki dan mempublikasikan kepada rakyat Indonesia secara terbuka semua program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Enam program aksi itu sebagai bentuk kontrak politik.

ps1Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional. Bangsa Indonesia mengalami beberapa paradoks besar yang bersifat mendasar dan struktural di berbagai bidang pembangunan. Tidak hanya itu, hingga saat ini masih terjadi berbagai kebocoran kekayaan negara dan sumberdaya alam nasional.

“Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa, harus ada pergerakan dan perjuangan menuju transformasi bangsa.” Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto dalam pidato politiknya saat deklarasi 6 Program Aksi Transformasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menghadapi kondisi bangsa yang seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan koreksi mendasar dalam sistem ekonomi nasional sebagai upaya transformasi bangsa.

“Untuk itu mari kita lakukan perubahan. Mari kita selamatkan masa depan anak dan cucu kita,” ajak Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Ajakan itu disampaikan dalam pidato politik saat deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa di Jakarta, beberapa waktu lalu. Prabowo mengatakan kalau kitaingin memperbaiki kehidupan bangsa, harus ada pergerakan dan perjuangan menuju tranformasi bangsa. Mantan Pangkostrad ini kemudian mengajak bersama-sama mewujudkan cita-cita Bung Karno, Bung Sjahrir dan Jenderal Sudirman.

“Jangan kita kecewakan mereka yang telah gugur. Kalau dulu mereka berani mengatakan, merdeka atau mati, sekarang kita harus katakan, sudah saatnya Indonesia berdiri tegak, teguh, berani berdaulat dan optimis,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, jika di awal kehadirannya, tahun 2008 Partai Gerindra mengusung 8 program aksi. Maka menjelang Pemilu 2014, Partai Gerindra mencanangkan 6 Program Aksi. Penyusunan 6 Program Aksi sendiri merupakan proses yang panjang, berkelanjutan, intensif dan konsisten. “Dengan deklarasi ini menjadi sangat jelas apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh saya dan Gerindra jika mendapat mandat dari rakyat Indonesia pada Pemilu 2014,” tegasnya.

Selain itu, kata Prabowo, dengan deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa menjadikan Partai Gerindra satu-satunya partai yang memiliki dan mempublikasikan kepada rakyat Indonesia secara terbuka semua program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. 6 Program Aksi Transformasi Bangsa yang digagas Partai Gerindra, tak lain adalah sebagai bentuk kontrak politik.

Putra begawan ekonomi Indonesia, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini menegaskan, “Setiap butir dalam 6 Program Aksi adalah kontrak politik saya dan semua kader Gerindra. Setiap butir adalah alat bagi rakyat untuk menuntut pemerintahan yang berkinerja baik, pemerintahan yang memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas, pemerintahan yang berpihak kepada rakyat Indonesia.”

Gerindra BerkibarApa saja enam Program Aksi itu? Pertama, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat adil dan makmur. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan 10 persen. Kemudian meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85. Meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari Produk Domestik Bruto. Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra akan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dan koperasi dan UMKM dan industri kecil dan menengah. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit untuk pertanian, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro.

Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumberdaya air. Diantaranya adalah dengan  mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, kedele, tebu dan lain-lain yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, kemiri serta bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti LPG). Di samping itu, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani dan nelayan, dan melindungi konsumen.

Keempat, membangun kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Yakni dengan memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai-balai  Latihan Kerja.

Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota dan memberikan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan gratis untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di kantong kemiskinan dan daerah tertinggal. Melakukan pembinaan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan prestasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia

Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Diantaranya dengan caran membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia seperti jalan dan jembatan termasuk  3.000 km jalan raya nasional baru yang modern dan 3.000 km rel kereta api,pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan  udara, listrik, dan telekomunikasi. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata. Melakukan rehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang-sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam.

Keenam, membangun pemerintah yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Antara lain dengan cara mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan mengakselerasi reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi yang efisien dan melayani dengan menerapkan sistem insentif dan hukuman yang efektif. Menempatkan 30 persen perempuan dalam posisi menteri dan atau pejabat setingkat menteri dan mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Prabowo menegaskan 6 Program Aksi ini merupakan hasil renungan dan kajian dari hasil analisis terhadap kondisi bangsa yang dirasakan dan dialami saat Indonesia merdeka selama 65 tahun lalu dan memasuki tahun ke 15 paska reformasi 1998. Pasalnya, kondisi masyarakat bangsa Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kata Prabowo, dengan kekayaan alam Indonesia, tetapi masyarakatnya hidup miskin.

“Analisa Partai Gerindra yang sudah lama kita sampaikan ke Bangsa Indonesia bahwa kondisi bangsa merupakan sebuah paradoks, kejanggalan, anomali, sesuatu gejala yang tidak masuk akal. Punya banyak kekayaan alam tapi rakyatnya miskin,” tegasnya.

Prabowo pun mempertanyakan dengan kekayaan laut yang melimpah, kenapa pemerintah masih harus mengimpor hasil laut seperti ikan dan garam, serta berbagai makanan lainnya yang justru menurutnya tersedia di Indonesia. “Wilayah tropis tapi impor bawang merah, singkong dan sapi. Harus tergantung pada bangsa lain,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Prabowo usaha pembangunan ekonomi yang ingin dicapai Partai Gerindra adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kekayaannya tinggal di Indonesia dan tidak bocor ke luar negeri. Sehingga rakyat dapat hidup dengan rasa tenang karena semua kebutuhannya dapat terpenuhi. “Partai Gerindra yakin dengan penerapan sistem yang tepat, dalam hal ini berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sesuai amanat para pendiri bangsa, cita-cita kita untuk membangun Indonesia Raya dapat terwujud,” ujar putera begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini.

Program kerja presiden

Menurut Prabowo, bangsa ini telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Jika bangsa ini menghendaki pemerintahan nasional yang tidak mencla-mencle, pemerintahan yang bisa mengatasi berbagai tantangan bangsa, maka mau tidak mau harus rakyat memilih partai politik, memilih figur yang mempunyai rencana kerja yang jelas.

“Bila Partai Gerindra mendapat kepercayaan dan mandat dari rakyat dengan memenangkan Pemilu, dan memenangkan Pilpres, maka 6 program Aksi itu menjadi visi misi dan program kerja presiden,” ujar Prabowo.

Selain itu, dengan adanya 6 program tersebut, pemilih Partai Gerindra bukanlah pembeli kucing dalam karung. “Jadi pemilih Gerindra tidaklah seperti membeli kucing dalam karung. Karena, program dan tujuan kami jelas,” ujar mantan Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah meyakini, apabila keenam program aksi tranformasi bangsa ini dilaksanakan, maka Indonesia menjadi bangsa yang unggul, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia juga akan memiliki pemerintahan yang tegas, efektif, kuat dan bebas korupsi. Selain itu, program-program ini juga diyakini akan menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif dan maju.

Burhanuddin menambahkan fokus utama dari 6 Program Aksi Partai Gerindra ini adalah upaya transformasi atau perubahan mendasar di berbagai bidang dan aspek serta paradigma pembangunan menuju pembangunan yang menjamin kedaulatan, keadilan dan kemakmuran untuk rakyat. Selama ini terjadi paradoks dan kebocoran yang disebabkan oleh sistem ekonomi neo-liberalistik tak terkendali yang telah berlangsung lebih dari empat dasawarsa.

“Untuk itu, tidak ada jalan lain selain mengedepankan dan melaksanakan ekonomi kerakyatan yang dilandasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara lebih efektif, dengan fokus pertanian dan pangan, maritim, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, UMKM, infrastruktur dan perdagangan,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan kembali bahwa 6 Program Aksi merupakan hasil kajian mendalam dari Dewan Pakar Partai Gerindra untuk lebih menyempurnakan program aksi yang pernah diluncurkan sebelumnya pada 2008 lalu. “6 Program Aksi adalah penyempurnaan dari 8 Program Aksi yang sebelumnya telah diluncurkan. Tidak ada perubahan paradigma dalam 6 Program Aksi. Hanya penyempurnaan untuk menangkap perkembangan tuntutan zaman. Hal-hal yang telah tercapai, tak kami masukan kembali. Seperti misalnya penghapusan BHP,” terang Fadli.

Menurutnya, melalui deklarasi ini menunjukkan Partai Gerindra adalah partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan bila memenangkan Pemilu 2014. Selain programnya jelas terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, juga mudah dimengerti masyarakat umum.

“Melalui deklarasi 6 Program Aksi, keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas bisa terjamin. Partai  Gerindra bisa dievaluasi dan ditagih janji politiknya,” sambung Fadli.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan setidaknya pemerintahan saat ini, telah menjalankan minimal 2 dari 8 program yang menjadi program Partai Gerindra yang dicanangkan pada 2008 lalu. “Dulu di era pilpres 2009, kita punya 8 program kalau memenangkan Pilpres. Untuk Pilpres 2014, kita hanya mengusung 6 program karena sesuai nomor urut Partai Gerindra. Kedua program itu sudah dijalankan oleh pemerintahan SBY,” kata Muzani.

Menurutnya, salah satu program yang telah dikerjakan pemerintahan saat ini adalah kewajiban bagi setiap importir mengembalikan uang hasil ekpor mereka ke bank di dalam negeri. “Sekarang kan ada kewajiban bagi setiap eksportir untuk melaporkan kegiatan ekspornya dan uangnya diwajibkan masuk ke bank dalam negeri. Walau masih baru, ini sangat baik,” terangnya.

Muzani menegaskan inti dari enam program tersebut mencakup pengembangan potensi desa, pertanian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta infrastruktur. Muzani juga memastikan bahwa program-program yang ditawarkan Partai Gerindra itu realistis dan implementatif. “Tidak melangit dan tidak terlalu recehan,” katanya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juli 2013

Advertisements

Prabowo : Rapatkan Barisan untuk Indonesia Raya

“Tugas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bukan hanya sekedar cari kursi di parlemen, bukan sekedar cari suara. Sekali lagi saya tegaskan, kita ingin memimpin transformasi bangsa. Kita ingin membawa Indonesia ke tempat yang sepantasnya ditempati oleh bangsa Indonesia. Negara ke-empat terbesar di dunia, ekonomi ke-tujuh di dunia.”

ps08Demikian surat terbuka yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada seluruh kader Gerindra, terutama yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) yang akan berlaga di Pemilu 2014 mendatang. Pesan itu disampaikan Prabowo lewat akun pribadi jejaring sosial facebook beberapa waktu lalu.

Prabowo menegaskan, rakyat Indonesia harus sejahtera, makmur, aman, adil, terhormat, berdaulat, berdiri diatas kaki sendiri. Tidak minta-minta ke bangsa lain. Tidak memohon belas kasihan bangsa lain. Tidak berharap bantuan bangsa lain. Tidak diejek bangsa lain. Tidak mengganggu bangsa lain, tetapi tidak mau didikte oleh bangsa lain. Tidak mau disuruh-suruh oleh bangsa lain. Tidak mau diinjak-injak oleh bangsa lain.

Untuk itu, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi untuk membela kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia tidak ringan. Setiap ada usaha dari pihak yang ingin menjaga dan mengamankan kekayaan nasional bangsa serta yang ingin menggunakan kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia akan selalu menghadapi perlawanan dan pertentangan oleh kaum komprador dan kaum koruptor. Komprador artinya adalah anak bangsa sendiri yang rela dan tega menjual kepentingan bangsa dan rakyatnya sendiri demi keuntungan dan kepentingan pribadi serta keluarganya saja.

“Negara sebesar kita, bangsa sekaya kita, begitu banyak pihak yang ingin menghambat dan mengkerdilkan,” tegas Prabowo sembari meyakinkan para kader bahwa kaum komprador dan kaum koruptor untuk mengakal-akali rakyat Indonesia, bisa dikalahkan dengan kekuatan rakyat.

Inilah yang menurut Prabowo sebagai fenomena sejarah ratusan tahun. Dan ini tidak terjadi hanya di negara Indonesia saja. Semua negara dan semua bangsa selalu mengalaminya. Sejarah kolonialisme dan imperialisme ribuan tahun mengajarkan hal ini. Biasanya, lanjut Prabowo, bangsa yang lemah sering diinjak, dijajah dan kekayaannya dirampas oleh bangsa yang kuat.

“Bangsa menjadi lemah ketika elit bangsa tersebut tidak teguh, tidak tangguh, tidak berani, tidak percaya diri, tidak rela berkorban, tidak jujur, tidak setia kepada rakyatnya sendiri,” kata mantan Danjen Kopassus ini.

Menurutnya, ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah. Karena itu, Prabowo pun menganjurkan kepada seluruh kader untuk selalu belajar sejarah. Mereka yang tidak mau belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang tidak mau belajar dari sejarah akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. “Kalau dahulu nenek moyang kita dijajah oleh bangsa lain, masa kita terus dijajah sekarang?” ujar putra Begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini.

Disadari atau tidak, kata Prabowo penjajahan yang terjadi sekarang memang dengan bungkus dan baju yang baru. Memang negara ini punya punya bendera sendiri. Punya lagu kebangsaan sendiri. Tetapi coba bertanya kepada diri sendiri, belajar dari lingkungan sendiri, lihat dengan gunakan mata sendiri, gunakan telinga, gunakan akal dan hati.

“Lihatlah, apakah kita benar-benar tuan di negeri sendiri? Apakah kita benar-benar tuan di rumah kita sendiri? Ataukah kita sebenarnya sudah menjadi tamu di tanah tumpah darah kita sendiri? Apakah kita akan terus menonton bangsa lain menjadi kaya karena kekayaan kita, dan kita tetap hidup miskin?” kata Prabowo.

Dalam hal ini, Prabowo menegaskan bahwa bukan dirinya menganjurkan bangsa ini untuk benci atau curiga dengan bangsa lain. Justru bangsa ini harus belajar dari bangsa lain. Bangsa ini harus bersahabat dengan mereka. “Yang saya ingin gugah adalah elite bangsa kita sendiri. Yang ingin saya gugah adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita sendiri. Yang ingin saya gugah adalah anak-anak pintar bangsa Indonesia sendiri. Saya hanya mengungkapkan ini fenomena sejarah,” tandasnya.

Menurutnya, keadilan dan kemakmuran tidak pernah jatuh dari langit. Setiap ajaran agama mengajarkan bahwa setiap umat menentukan nasibnya sendiri. Sebagaimana dalam ajaran Islam yang tercantum dalam kitab Al-Quran surat Arra’du ayat 11, yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum manakala kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri.

“Kalau kita terpuruk. Kalau negara kita dilanda pemerintahan yang lemah dan korup. Kalau kita mengalami kemerosotan karena tidak ada pembangunan yang berarti di negara kita. Kondisi ini adalah salah kita sendiri,” ujarnya.

Inilah tugas berat yang harus dihadapi Gerindra dan para kadernya. Gerindra ingin memimpin transformasi bangsa. Karena itu Gerindra perlu putra-putri terbaik memperkuat barisan, terutama dalam pemilihan umum yang akan datang. Sebagai partai, Gerindra hadir sebagai partai yang memiliki jati diri yang jelas yakni kebangsaan, kerakyatan, religious dan keadilan sosial. Dalam perjuangan, Partai Gerindra berpijak dan berpegangan teguh pada landasan kedaulatan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu, Prabowo pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk aktif mengambil bagian dalam pesta demokrasi yang digelar April 2014 mendatang. Meski memang tak dipungkiri, gerakan penggalangan massa untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu alias golput terus menggurita. Namun Prabowo yakin, masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang bodoh. “Golput adalah orang yang tidak mau bersikap dan tidak mau ambil risiko, dan itu yang membuat negara ini tambah rusak dan tambah miskin!” tegasnya mengingatkan.

***

Untuk menghadapi Pemilu 2014, Gerindra telah menjaring hampir 3.000 orang bakal caleg yang akan berlaga nanti. Prabowo menyampaikan rasa terimakasihnya kepada kader dan masyarakat umum yang mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, dan kepada kader yang mempunyai saudara, kerabat, atau kawan yang mendaftar menjadi caleg Gerindra untuk tingkat DPR RI, tingkat DPRD Provinsi atau tingkat DPRD Kabupaten/Kota.

“Antusiasme dan semangat saudara menunjukkan, kalau saudara-saudara percaya, bahwa Gerindra mempunyai niat yang baik dan tulus untuk memperbaiki kehidupan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Ini juga berarti bahwa saudara tertarik dengan gagasan-gagasan, nilai-nilai dan pendirian Partai Gerindra,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan bagi para kader atau kerabat kader yang belum berhasil terpilih dan terseleksi untuk bergabung dalam daftar caleg Gerindra untuk pemilihan umum 2014, pihaknya memohon dengan sangat, janganlah terlalu kecewa. Janganlah terlalu sedih. “Gerindra hanya punya tempat untuk 560 nama putera dan puteri terbaik bangsa untuk maju di tingkat nasional. Di tingkat provinsi, jumlah tempat yang kita miliki pun terbatas. Demikian pula di tingkat kabupaten dan kota. Hasrat saudara yang begitu besar, saya dan seluruh unsur pimpinan Gerindra sangat hormati dan kami berterimakasih,” ujarnya.

Keputusan yang telah Gerindra ambil pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Pasti diantara kader ada yang kecewa. “Kecewa kepada saya. Kecewa kepada Gerindra. Itulah resiko yang harus saya hadapi sebagai pimpinan,” kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa niatan Partai Gerindra hanya setulus-tulusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Memang, Partai Gerindra butuh putra putri yang terseleksi, yang terkuat, untuk bersama-sama bersama kita melakukan transformasi bangsa. “Saya lakukan ini bukan untuk mencari jabatan. Saya bersumpah kepada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun saya mengejar jabatan demi kepentingan pribadi. Saya semata-mata melakukan ini untuk membela kepentingan bangsa dan negara, dengan nafas, dengan tenaga, dengan kemampuan yang saya miliki,” janjinya.

Gerindra sebagai partai politik peserta pemilu dalam waktu dekat ini akan menyusun suatu institusi partai yang disebut sebagai BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilihan Umum) dengan segala unit-unit dibawahnya. Gerindra membutuhkan putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa untuk memperkuat perjuangan ini. “Kami butuh relawan-relawan yang mau berjuang memperbaiki bangsa kita. Karena kita sangat membutuhkan kekuatan besar, saya membutuhkan keikutsertaan saudara-saudara dalam perjuangan kita bersama. Jangan tinggalkan saya dan Gerindra,” pintanya.

Bagi mereka yang mungkin kecewa karena tidak terpilih dalam daftar caleg Gerindra di Pemilu 2014, Prabowo memohon untuk menerimanya dengan lapang dada dan berjiwa besar. “Perjuangan kita besar. Semua unsur harus bersatu. Sekali lagi saya mohon jiwa besar. Teruslah bergabung bersama saya dan bersama Gerindra,” imbaunya.

Menurut Prabowo, dunia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa yang rendah hati, bangsa yang selalu suka bergaul dengan orang lain. Akan tetapi juga tidak boleh menutup diri dari kenyataan bahwa memang kadang-kadang bangsa ini punya rasa rendah diri yang teramat besar. Tidak percaya dengan kekuatan bangsa sendiri. Tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Tidak percaya dengan kepintaran orang-orang Indonesia sendiri. Tidak percaya dengan kearifan pemimpin-pemimpin sendiri.

Sekali lagi, Prabowo menggarisbawahi, inilah yang berobah. Bagi yang belum terpilih menjadi caleg, jangan terlalu kecewa. “Perjuangan masih panjang. Tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman di hadapan kita sangat besar. Tidak mungkin tantangan-tantangan ini dapat kita atasi tanpa semangat dan kekuatan besar pula dari seluruh unsur rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Rapatkan barisan, bulatkan tekad, kobarkan semangat kebangsaan. Jadilah pandu ibumu yang gagah berani, setia sejati, tangguh jiwanya, tangguh badannya untuk Indonesia Raya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?” ajaknya.

Pasalnya, menurut Prabowo, kalau bukan bangsa ini yang mencintai negara ini, siapa lagi? Prabowo mengingatkan, apakah berharap orang lain cinta akan bangsa Indonesia. Janganlah mengira untuk sedetikpun orang lain akan kasihan kepada bangsa ini. Janganlah menjadi bangsa yang selalu tergantung dengan bangsa lain, bangsa yang bergantung kepada belas kasihan bangsa lain.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk Jakarta oleh para kader dan politisi partainya, terutama yang lolos sebagai caleg untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Setiap politisi harus memiliki prinsip yang harus dipegang teguh, begitu juga harus memegang teguh komitmen yang telah dijanjikan kepada warga Jakarta. Salah satu prinsip dan komitmen para caleg Partai Gerindra yang akan bertarung dengan caleg dari partai lainnya dalam pemilu adalah harus dikenal oleh rakyat dan mudah dihubungi oleh konstituen daerah pemilihan.

Saat ini, Gerindra Jakarta menyiapkan 106 orang caleg yang siap menjadi fighter of people atau pejuang rakyat. Terpilih atau tidak terpilih pada pemilu nanti, para caleg ini harus mampu terus berjuang untuk rakyat Jakarta. “Mereka harus jadi fighter untuk rakyat, tidak peduli dapat atau tidak dapat menjadi anggota DPRD. Yang penting bagaimana mendidik rakyat lebih cerdas untuk memilih. Mereka harus mendukung kebutuhan rakyat, tetapi bukan merusak,” tegasnya.

Sementara anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra yang juga anggota DPR-RI, Martin Hutabarat, mengatakan pada Pemilu 2014 nanti Gerindra ingin mendulang sebanyak mungkin suara. Hal ini diperlukan untuk memudahkan partai mengusung Prabowo menjadi calon presiden pada pemilihan presiden nanti. Untuk itu diperlukan kerja keras seluruh caleg Gerindra yang ada di semua tingkatan. “Kami ingin semua caleg bekerja keras untuk meraih hasil maksimal,” ujarnya.

Martin optimis partainya bakal mendulang sukses pada Pemilu 2014 nanti. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah bosan dengan pola kepemimpinan yang sedang berjalan. Masyarakat, kata dia, butuh ketegasan kepemimpinan yang diyakini ada pada karakter Prabowo Subianto dan Gerindra. “Saya yakin antusiasme masyarakat pada kami terus meningkat,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon yang mengimbau kepada seluruh mesin politik Gerindra untuk turun ke tengah masyarakat dan melakukan sosiasilisasi dengan maksimal. Menurutnya, nama besar politikus dan senioritas dalam dunia politik bukan jaminan mulus meraih kursi empuk parlemen. Karena itu, seluruh kader Gerindra harus bekerja keras dan optimis untuk meraih simpati rakyat. Jika semua elemen bekerja maka 20 persen suara dalam Pemilu 2014 bisa diraih. “Kami optimis bisa meraih suara minimal 20 persen,” katanya. [g]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Mei 2013

Budi Heryadi: Menjaga dan Membangun Citra

Sejak tercatat sebagai wakil rakyat dua tahun silam, ia harus pintar-pintar membagi waktu, tenaga dan pikiran. Tak hanya sibuk di gedung parlemen, ia pun diamanahi menjaga dan membesarkan partai di wilayah Banten.

Boleh jadi, Oktober ini adalah bulan yang menyibukkan dirinya. Pasalnya, selain tercatat sebagai anggota Komisi IV, Budi Heryadi juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR –yang tengah menjadi sorotan rakyat— yang harus menyelesaikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang sempat mandek dua pekan gara-gara pimpinannya ngambek. Padahal berdasarkan undang-undang, pembahasan RAPBN harus selesai pada 20 Oktber ini.

Di saat yang sama, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Banten, Budi pun bertanggungjawab untuk memenangkan pasangan Ratu Atus Chosiah – Rano Karno yang maju dalam pemilihan gubernur Banten periode 2011-2016 yang akan berlangsung pada 22 Oktober ini. “Bulan ini benar-benar padat, tak sekedar urusan parlemen, urusan di daerah yang menjadi tanggungjawab saya sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran,” ujar politikus kelahiran Jakarta, 6 November 1959 ini.

Diakuinya, setelah terlibat langsung di panggung politik praktis bukanlah perkara mudah seperti membalikkan tangan. Terlebih menjadi golongan minoritas di Senayan memang menyakitkan. Tapi bukan lantas menyerah dengan keadaan. Pasalnya lebih mendingan dibanding hanya menjadi parlemen jalanan, berteriak-teriak di jalananan yang kerap tak dianggap. “Di parlemen ini, lumayan juga suara kita, meskipun pahit rasanya, tapi mampu mempengaruhi arah angin politik,” tegas Budi yang mengantongi 22.854 suara dalam pemilu legislatif 2009 lalu dari dapil Banten III.

Menurutnya, kondisi ini yang terus memompa dirinya tetap bertekad untuk membesarkan dan menjaga partai yang telah membesarkan namanya. Sebagai orang nomer satu di tubuh Partai Gerindra propinsi Banten, Budi pun bertekad untuk meraih suara sebanyak 13 – 15 persen pada 2014 mendatang. “Setidaknya mempertahankan suara yang ada. Dan Oktober ini menjadi barometer kekuatan Gerindra di Banten, kalau bisa meningkat, maka ada tanda-tanda keberhasilan Gerindra untuk naik pada pemilu mendatang,” ujar Budi berharap.

Keterlibatannya di dunia politik berawal ketika ia kerap mendengarkan ceramah-ceramah dai sejuta umat, KH Zainudin MZ (almarhum) bahwa tidaklah mungkin berbuat sesuatu mana kala kita berada di luar ring kekuasaan atau parlemen. “Parlemen ini kunci untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya menirukan omongan kyai kondang yang mengajaknya untuk terjun ke politik praktis sekitar tahun 2002 silam.

Ya, karir politiknya mulai dijejaki dari bawah dengan bergabung bersama sang kyai di Partai Bintang Reformasi (PBR) –yang didirikannya pada tahun 2002. Di sini pula ia bertemu dengan rekan bisnisnya Ahmad Muzani. Ketika terjadi kisruh pada munas yang akhirnya pecah, Budi tetap memilih masuk dalam kubu Zainuddin MZ dan disana ia ditunjuk sebagai Ketua OKK. Pun ketika akhirnya Zainuddin memilih mundur dari panggung politik, ia pun mundur pula.

Rupanya, dinamika dunia politik telah membiusnya, sehingga selepas mundur dari PBR, saat itu ia berencana untuk terus mengabdikan diri di politik. Gayung pun bersambut, ketika sahabatnya, Ahmad Muzani mengajak untuk mendirikan partai bersama Prabowo Subianto. Awalnya ia sangsi dengan ajakan rekan seperjuangannya itu. Setelah mendengar dan mempelajari garis perjuangan yang diusung Prabowo ia pun bersedia gabung. “Dari 62 orang, dalam akta pendirian nama saya berada di urutan ke-15 sebagai pendiri,” kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.

Selain sebagai pendiri dan dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Budi pun mendapat mandat langsung dari Prabowo untuk mendirikan Partai Gerindra di wilayah Banten, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah serta menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Sumatera Utara dan Riau. “Selain saya Wasekjen DPP, juga ditunjuk sebagai Ketua DPD Banten. Dan karena ada aturan tidak boleh rangkap jabatan, saya pilih konsentrasi di DPD,” terang politisi yang berhasil mengantarkan Partai Gerindra Banten meraih 6 persen, melebihi target minimal sebesar 4,7 persen pada pemilu 2009 lalu.

Tak pelak, di hadapannya terbentang perjuangan berat telah menantinya. Segala daya dan upaya dikerahkan, termasuk mengawal segala keputusan partai dalam berbagai hal. Diakuinya meski bukan partai besar di Banten, keberadaan Gerindra sangat mencolok. Terlebih terobosannya dengan melengkapi armada mobile di setiap DPC yang multiguna. “Semua itu demi kebesaran partai sebagaimana yang pernah dicontohkan Ketua Dewan Pembina,” urainya.

Masih kuat dalam ingatannya saat awal-awal perjuangan mendirikan Partai Gerindra di Banten yang sempat ditertawakan oleh massa, gara-gara nama partainya –yang bagi masyarakat  Banten— agak kurang enak didengar telinga. Tapi akhirnya setelah melalui perjuangan keras didukung dengan tampilnya Prabowo menyampaikan visi misi di layar televisi, perlahan kata ‘gerindra’ jadi enak didengar. “Bukan sekedar enak didengar di telinga dan di hati, tapi enak dilihat, enak juga untuk dipilih,” kata suami dari Ida Rachmawati ini.

Untuk itu, ayah enam anak ini kerap menanamkan pelajaran untuk istri dan anak-anaknya bahwa mereka harus jadi panutan, kalau Gerindra mau dilirik orang lain. Budi pun terus mengingatkan keluarganya bahwa jadi politisi itu lebih banyak setannya dari pada kyai atau ulamanya. Karena tugas terberat dalam berpolitik adalah menjaga citra baik politisi yang rawan dengan godaan. Semoga dari Banten akan bermunculan politisi yang siap mental berlaga di pentas politik praktis yang penuh intrik. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi Oktober 2011

Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

”Kita adalah apa yang kita pikirkan.” Demikian kata orang bijak. Bila kita berpikir kita adalah bangsa yang berdaulat, maka kita menjadi bangsa berdaulat.

Sejatinya, posisi Indonesia dilihat dari aspek perekonomian harusnya sejajar bahkan lebih baik dibanding dengan negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang setara. Namun, sepertinya Indonesia masih harus tertatih mengejar ketertinggalan. Perkembangan di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir menunjukkan suatu anomali. Pertumbuhan industri primer dan industri hilir sangat pesat sedangkan industri sekunder (hulu dan antara) pertumbuhannya kurang pesat dan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan industri primer dan industri hilir. Keadaan ini mengakibatkan sebagian besar produk hasil industri primer tidak diolah di dalam negeri, melainkan diekspor padahal nilai tambah produk primer sangat kecil dibandingkan dengan nilai tambah produk hilirnya. Disamping itu bahan baku untuk industri hilir bergantung dari impor sehingga struktur industrinya sangat rentan. Inilah yang membuat Indonesia tak berdaya.

Tentu keadaan ini apabila dibiarkan akan makin merugikan bangsa dan negara karena nilai tambah sumber daya alam yang menjadi sumber kemakmuran tidak diperoleh di dalam negeri tapi terjadi di luar negeri. Hal inilah yang menjadi sebab kenapa negara-negara yang memiliki sedikit sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam, tetapi rakyat dan negaranya jauh lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia.

Menurut Prabowo Subianto –yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra— pergerakan dan perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, masyarakat adil dan makmur dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) layaknya sebuah peperangan dan pertarungan antarbangsa. Perang ini bernama perang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam dan pasar. Dan negeri ini harus menang untuk berdaulat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Maka negeri ini butuh tekad bersama membangun keyakinan, kesadaran bersama dan menyatukan langkah untuk bergerak dan berjuangan memenangkan peperangan yang baru ini.

Sejatinya, lahan Indonesia sangat luas untuk dikelola. Lantas, agar rakyat tak lagi menjadi kuli di negeri sendiri, mau tidak mau kedaulatan ekonomi yang menjadi ruh demokrasi ekonomi harus terus digelorakan kembali. Diantaranya adalah melalui upaya penciptaan nilai tambah yang tinggi dari kelimpahan dan kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa merupakan salah satu program pembangunan ’Membangun kembali Indonesia Raya’ untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan serta mengejar ketertinggalan bangsa kita dibanding dengan negara lain.

Inilah yang dinamakan program prioritas pembangunan nasional –yang akan dikembangkan dan diimplementasikan— yang diusung oleh Prabowo Subianto sebagaimana yang termuat dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena perhatian utama dan sasaran strategis dalam rangka mengimplementasikan stratgei utama membangun sumber atau mesin pertumbuhan ekonomi berkualitas dan diharapkan menjadi ’lokomotif’ atau pendorong untuk program lainnya. Juga disebut prioritas, karena diharapkan dengan program ini hasil pembangunan sudah dapat dirasakan paling tidak dalam waktu 1-2 tahun sejak program dijalankan.

Pasalnya Indonesia dengan segala kekayaan alam yang sangat melimpah, tapi  kemiskinan dan pengangguran masih saja mewarnai kehidupan bangsa ini. Memang, bila ditelusuri lebih lanjut, baru dirasakan permasalahan dan hambatan yang seluruhnya bermuara pada hambatan struktural, kebijakan dan penyimpangan sistematis. Untuk itu diperlukan strategi dan skala prioritas untuk bisa mengurai hambatan dan permasalahan sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Program-program prioritas itu antara lain: Peningkatan lahan sawah baru 2 juta hektar, peningkatan luas lahan jagung 1 juta hektar, Pembangunan pabrik baru pupuk urea, Pembangunan pabrik baru pupuk NPK milik petani, Peningkatan pasokan dan alukasi bahan baku Gas untuk pabrik pupuk, Percepatan perbaikan infrastruktur pertanian dan pedesaan, Akselerasi produk bioethanol dari Ubi Kayu, Pengembangan perkebunan Aren untuk produksi bioethanol, Akselerasi pembangunan pabrik ethanol dari Ubi Kayu, Pembangunan kilang dan penyulingan minyak mentah, Pengembangan penyulingan dan industri pengolahan (refinary) Tembaga, Nikel, dan Alumunium, serta Membangun industri hilir berbasis pangan dan energi.

Kedaulatan Pangan
Menurut Prabowo –putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo— untuk mencapai kedaulatan pangan yang berasal dari sektor pertanian pangan komoditas beras yang bersifat segera adalah meningkatkan produksi beras domestik minimum dua juta ton namun akan lebih lagi bila dapat ditingkatkan sekitar tiga juta ton. Target selanjutnya adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi beras nasional sehingga Indonesia menjadi negara pengekspor beras.

Tentu bukan hal yang mustahil, apalagi target peningkatan produksi beras tambahan baru, minimal tiga juta ton bisa dicapai. Setelah menjadi negara pengekspor beras, maka langkah selanjutnya adalah membangun kedaulatan beras, yaitu mengembangkan kemampuan domestik untuk memproduksi sarana produksi input pertanian terutama pupuk, benih, dan obat-obatan. Selama ini, produksi sarana produksi input didominasi barang impor dan oleh perusahaan asing.

Dr Ir Endang S Thohari, MSc, menegaskan, agar dapat lebih efektif, pengelolaan lahan baru padi ini perlu ditangani secara integratif. Posisi dan peran petani tetap menjadi sentral dan pokok karena mereka yang mengelola lahan sawah dan ladangnya. Sementara sistem manajemen pengelolaannya, yang direncanakan akan di bawah manajemen BUMN, bertanggungjawab dalam penyediaan sarana produksi input, penggilingan padi, fasilitas pengolahan, pembiayaan serta pemasaran produk beras petani. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, maka berpotensi menghasilkan tambahan hasil pengolahan padi berupa sekam, jerami, dan dedak padi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, bahan bangunan rumah pedesaan, pakan ternak, serta minyak dedak yang bernilai ekonomi tinggi.

Menurutnya, jika diasumsikan produksi padi GKP (gabah kering panen) rata-rata lahan sawah baru mencapai lima ton per hektar saja, maka jumlah padi yang bisa dihasilkan sebanyak 10 juta ton GKP atau setara 6.3 juta ton beras (rendemen 63 persen). Lalu dengan asumsi harga beras 500 dolar per ton, dapat dihasilkan sebesar 31,5 triliun per tahun. Jika perkiraan biaya input antara usaha tani beras (untuk pupuk, benih, pestisida, obat-obatan dan input lainnya) sebesar 35 persen saja, maka program ini dapat menciptakan nilai tambah sebesar 65 persen dari nilai outputnya. Ini artinya, menyumbang pada produk domestik bruto sektor pertanian komoditas padi sebesar Rp 20,5 triliun sendiri. Sungguh sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat signifikan.

Bila satu orang petani diasumsikan dapat mengelola dua hektar sawah, maka jumlah petani yang bekerja mencapai satu juta orang. Program ini berpotensi menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, bagi para pengangguran sebanyak ini. Sementara bila diasumsikan satu petani rata-rata mempunyai dua orang anak, maka jumlah orang yang dapat dihidupi sebanyak empat orang untuk tiap dua hektar atau totalnya empat juta orang.

Kemudian untuk pangan Jagung dengan ketersediaan lahan yang masih terbuka luas, baik lahan tidur, tidak dimanfaatkan, maupun lahan-lahan terlantar –lahan kritis atau lahan bekas hutan— target peningkatan produksi nasional sebesar dua juta ton setahun mestinya bukan satu hal yang sulit. Agar tidak mengganggu dan berkompetisi dengan lahan padi di sawah dan ladang, maka pengembangan lahan jagung baru juga masih berpotensi tinggi. Dengan pembukaan lahan jagung baru hanya satu juta hektar, dengan tingkat produktifitas sekitar tiga ton per hektar karena budidaya dengan input moderat misalnya, setiap tahun dapat ditingkatkan produksi tambahan baru jagung nasional sebesar tiga juta ton.

”Program pembukaan lahan jagung baru satu juta hektar ini diharapkan dapat langsung mendukung swasembada jagung nasional dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembukaan lahan jagung baru ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan terus tiap tahun untuk mengisi permintaan pasar dunia yang potensinya sangat besar,” ujar Ketua harian Perempuan Indonesia Raya (PIRA) yang sekaligus Ketua Koperasi Indonesia Mawar Melati (KIMM) ini.

Pembangunan pabrik baru pupuk urea dan NPK juga menjadi program prioritas. Sampai saat ini petani masih dihadapkan pada persoalan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk, terutama urea maupun NPK. Secara mendasar hal ini disebabkan karena produksi pupuk nasional, terutama urea, belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pupuk urea nasional. Dengan perkiraan kebutuhan urea 2,5 kuintal per hektar saja setiap tahun diperlukan paling tidak 12,5 juta ton urea untuk luas tanam sekitar 50 juta hektar, baik untuk tanaman pangan, perkebunan, maupun perikanan. Sementara produksi urea nasional saat ini masih sekitar 5,9 juta ton. Jadi terlihat betapa masih kurangnya produksi pupuk urea nasional.

Pembangunan pabrik baru pupuk urea sebesar 50 persen dari potensi diatas, maka diperlukan pembangunan satu unit lagi pabrik pupuh urea dengan kapasitas satu juta ton per tahun. Untuk pembangunan pabrik tersebut diperkirakan butuh biaya investasi sebesar 4 triliun. Jika dibanding dengan besaran subsidi urea tahun 2008 saja yang mencapai Rp 7,5 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 8,5 triliun, maka biaya investasi di atas dapat dikeola secara lebih cerdas dan lebih ekonomis.

Sementara pupuk majemuk NPK –produk input pertanian lain— yang dapat meningkatkan produktifitas budidaya pertanian dengan relatif lebih cepat dan lebih tinggi. Setidaknya berdasarkan pengalaman petani, aplikasi pupuk BPK secara seimbang mampu meningkatkan produksi sekitar 30-40 persen per hektar. Tapi, potensi permintaan pupuk jenis ini justru lebih diminati petani kebun dan industri perkebunan seperti kelapa sawit, karet bahkan tebu.

Lagi-lagi, pakar pertanian ini menegaskan kebijakan dan progran tersebut mensyaratkan kemauan politik, keberpihakan efektif, untuk memriorotaskan pasokan bahan baku gas ke pabrik daripada untuk langsung diekspor ke luar negeri. Seharusnya, dengan peningkatan nilai tambah yang jauh lebih tinggi bila bahan baku gas diolah dulu menjadi pupuk, kerugian perbedaan harga domestik dan ekspor ini dapat dieliminasi. ”Terlebih dari gas alam ini bisa dihasilkan berbagai jenis produk seperti pupuk, tekstil, plastik dan produk lain yang nilai tambahnya lebih besar daripada langsung hanya diekspor sebagai gas alam,” ujarnya.

Kemudian ketersediaan dan klualitas infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat bagi berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Saat ini kondisi infrastruktur, terutama yang melayani pertanian di daerah pedesaan sudah kurang efektif dan kurang memadai karena banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak atau kurang perawatan. Salah satunya irigasi pedesaan.

Kedaulatan Energi
Program prioritas membangun kembali kedaulatan energi lewat akselerasi produksi bioethanol dari Ubi Kayu. Negara Indonesia memiliki tanah pertanian yang luas dan cocok untuk budidaya tanaman singkong secara besar-besaran. Luas lahan yang ditanami Ubi Kayu di Indonesia saat ini masih relatif rendah. Menurut BPS, pada tahun 2008 saja, luas panen Ubi Kayu baru hanya 1,22 juta hektar dengan produksi sekitar 20,8 juta ton. Dan jika setiap satu hektar kebun Singkong mampu menghasilkan Ubi Kayu sebanyak 40 ton per tahun. Sementara setiap satu ton Ubi Kayu akan mengasilkan 0,16 kiloliter bioethanol, maka setiap satu hektar akan menghasilkan 6,4 kiloliter per tahun.

Selain singkong, Aren merupakan salah satu akternatif untuk sumber bahan bakar nabati atau biofuel untuk menghasilkan bioethanol yang sapat menggantikan bahan bakar premium. Aren dapat ditanam di lahanm yang kurang subur atau bahkan lahan kritis, karena tanaman ini relatif tidak membutuhkan air yang banyak, justru sebaliknya aren mampu menyimpan, mempertahankan kondisi air dan tanah tempat tumbuhnya. Sehingga Aren berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air serta dapat sebagai tanaman reboisasi. Sifat ini tidak dimiliki oleh tanaman lain sumber bioethanol. Tanaman ini bisa dikembangkan di lahan-lahan yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Diperkirakan Aren mampu menghasilkan 20 ton bioethanol per hektar per tahun. Sebagai perbandingan, Brasil yang telah mengembangkan ethanol selama puluhan tahun, berdasar laporan FAO (2009), produksi ethanolnya pada tahun 2007 adalah sebsar 19.000 juta liter.

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Indonesia masih harus mengimpor BBM sebesar kurang lebih 30 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Menurut data ESDM nilai impor nasional pada tahun 2007 lebih dari 8,26 miliar dolar atau sekitar Rp 80 triliun. Pemerintah melalui Pertamina pada tahun 2009 saja mengimpor premium sebanyak 55,5 juta barel, solar skitar 73 juta barel serta minyak tanah sebanyak 36 juta barel. Pabrik bioethanol bisa dijalankan untuk jangka waktu lebih dari 20 tahun. Dengan begitu, sebanyak 544.527 orang dapat dihidupi setiap tahun untuk selama lebih dari 20 tahun.

Indonesia saat ini mengimpor BBM dalam jumlah besar sekitar kurang lebih 350.000 barel per hari yang menguras anggaran dan devisi negara. Untuk mengurangi pemborosan, alangkah baiknya apabila anggaran dan dana subsidi –baik langsung maupun bantuan tidak langsung— disisihkan sebagian untuk dipakai membangun kilang minyak. Sebagin kecil dana subsidi tersebut hanya sekitar Rp 18 triliun diperkirakan sudah cukup untuk membangun satu kilang minyak.

Disamping itu, untuk keperluan energi listrik, salah satu sumber energi alternatif terbarukan –yang dimiliki negeri ini— yang berpotensi untuk dikembangkan adalah panas bumi (geothermal). Apalagi keberadaan Indonesia di atas sabuk vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara dengan total potensi sumber daya energi panas bumi sebesar 27.000 MW.

Begitu pula dengan budidaya pangan terutama padi menghasilkan produk sisa bermacam-macam, termasuk sekam. Sekam sampai sekarang masih belum dimandaatkan sama sekali kecuali dibakar dan dipakai sedikit sekaliu untuk budidaya jamur. Padahal potensi produk sekam ini sangat besar. dengan tingkat produksi padi sebsar 63,5 juta ton (2009) maka sekitar 30 persennya adalah berupa sekam atau setara dengan 19 juta ton sekam per tahun.

Berdasarkan informasi dari pabrik pembangkit listrik dari sekam yang telah beroperasi, untuk bisa menghasilkan listrik sebesar 1 MW per tahun hanya dibutuhkan 9.500 ton sekam. Dengan produksi sekam sebesar 19 juta ton, maka potensi produksi listrik bila menggunakan sekam adalah sekitar 2.005 MW. Potensi ini sangat menjanjikan karena dapat dikembangkan dalam ukuran kecil dan sedang di daerah-daerah produsen utama padi nasional.

Prabowo dalam bukunya tersebut memaparkan disamping itu, program prioritas tersebut harus didukung oleh program lain dalam jangka pendek, yaitu antara lain; Reorientasi keuangan dan perbankan nasional, Peningkatan pendapatan pemerintah, Pengendalian pertumbuhan dan pemerataan distribusi penduduk. Tentunya program-program pokok dan prioritas tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan program dan kegiatan pembangunan sektoral atau bidang lainnya, sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam proses pembangunan nasional. Pelaksanaan program prioritas ini berangkat dari pemikiran untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha baru yang sangat besar untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, di samping itu tentunya program-program ini akan menciptakan output ekonomi yang sangat besar dan berdampak luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan adil merata.

”Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar,” tegasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, Edisi September 2011

Pertumbuhan untuk Keadilan

Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 persen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk  bisa naik kelas.

 Kekayaan sumber daya alam dari perut bumi nusantara adalah sebuah rahmat. Tapi anugerah tanpa pengelolaan yang cerdas tak memberi sumbangsih yang berarti bagi penduduknya.

Lihatlah realita yang ada. Hasil dari kekayaan alam itu langsung diekspor ke luar negeri. Tanpa senuhan pengelolaan sebelumnya, nilai ekspor jelas rendah. Nilai tambah yang kecil dengan sendirinya memberi sumbangan yang kecil pula untuk pembangunan nasional. Apalagi bila hasil itu hanya dinikmatioleh segelintir kalangan. Paradigma seperti ini mau tidak mau harus diubah dalam menapak langka yang lebih baik di hari esok.

Sejatinya, program pembangunan nasional yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, kebodohan, serta mengejar ketertinggalkan bangsa kita dari negara lain. Tujuan tersebut akan tercapai dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha yang luas, berkeadilan bagi penghidupan yang layak, disertai terjaminnya pemenuhan seluruh hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya lain adalah menciptakan nilai tambah yang tinggi dari kelimpahan kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa.

Tujuan dasar pembangunan nasional ini diharapkan dapat tercapai dengan meningkatkan kedaulatan bangsa, kemakmuran rakyat, serta kemajuan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi faktanya, pengalaman pembangunan nasional yang dilaksanakan sebelumnya belum mampu secara mendasar dan menyeluruh mengatasai permasalahan terkait. Pasalnya, selama ini, menempatkan dan meletakkan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan layaknya sebagai salah satu kegagalan pasar semata.

Tak ayal jika dalam strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan kelaparan dan kebodohodan didekati dan diatasi dengan pendekatan residual –sebagai ikutan atau sisa dari strategi dan kebijakan bidang atau sektoral— dan mengharapkan berlangsungnya efek menetes ke bawah. Buktinya, hingga kini, masalah kemiskinan, kelaparan dan kebodohan masih tetap ada dan bahkan relatif besar di Indonesia. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Mengapa ini terjadi?

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, aman, damai dan stabil diharapkan menjadi modal utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Utamanya di bidang ekonomi, keberhasilan dan kemajuannya diharapkan mampu kembali memberikan kontribusi dan dukungan bagi upaya menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, dibutuhkan strategi pembangunan nasional yang tepat.

Terkait dengan itu, Prabowo Subianto, menawarkan visi dan misi pembangunan nasional yang diterjemahkan dan dirumuskan ke dalam satu strategi yakni Strategi Dorongan Besar (big-push strategy) yang terdiri dari empat komponen terpadu.  Pertama, Stategi Pokok (grand strategy); membangun landasan yang kokoh. Kedua, Strategi Utama; membangun mesin pertumbuhan berkualitas. Ketiga, Strategi Pendukung; membangun lingkungan yang memampukan. Keempat, Strategi Implementasi; menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, dari keempat komponen strategi dorongan besar tersebut, strategi pokok dijadikan sebagai strategi mendasar yang melingkupi seluruh strategi utama, pendukung dan implementasi dalam kebijakan dan program pembangunan Indonesia ke depan. ”Strategi pokok ini sangat penting sehingga harus ada dalam setiap langkah dan proses pembangunan itu sendiri. Tidak boleh tidak. Strategi pokok ini juga merupakan tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat hakiki dan abadi,” tegasnya, seperti yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Strategi Pokok

Strategi pokok membangun landasan yang kokoh oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dirumuskan menjadi 5 (lima) yakni: Pertama, menjaga kedaulatan NKRI yang aman, damai dan stabil. Kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan dan berkeadilan. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas. Keempat, memberantas kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Kelima, menciptakan lingkungan sehat, bersih dan berkualitas.

Menurut Prabowo, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kedaulatan negara dalam wilayah NKRI merupakan syarat mutlak dan dasar bagi terciptanya Indonesia yang aman, damai dan stabil. Sebagai rumusan pertama, kedaulatan ini meliputi aspek pertahanan keamanan, politik, hukum internasional serta penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Begitu pula pada rumusan kedua, untuk bisa mencapai kemakmuran rakyat, kemajuan perekonomian, serta mengejar ketertinggalan, perekonimian Indonesia harus mampu tumbuh relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimaksud adalah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding dengan dua aspek, yaitu dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di dunia.

Dalam buku tersebut Prabowo juga menegaskan, mestinya pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Untuk bisa naik kelas dari negara golongan pendapatan menengah bawah ke menengah atas, setidaknya sejajar dengan Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Malaysia, dan Mexico, diperlukan peningkatan pendapatan lebih dari dua kali atau minimal sebesar 3.706 dolar Amerika. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi baik jangka menengah (2000-2007) saat ini yang hanya 5,1 persen (World Bank 2009), maupun dengan level jangka menengah yang paling baik sekalipun (1990-2000) yang sebesar 7,5 persen, cita-cita negara berpendapatan menengah kelompok atas yakni 3.706 dolar atau sekitar Rp 40 juta per tahun per orang sepertinya tidak akan mungkin tercapai.

Setidaknya, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 pesen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah kelas bawah ke menengah kelas atas dengan pendapatan per kapita 3.706 dolar. Itu pun dengan asumsi negara-negara lain bertumbuh tetap dan stabil seperti saat ini, dan tidak ada negara lain yang mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa di luar tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini.

Nyatanya dengan program pembangunan nasional yang dijalankan saat ini, cita-cita dan target tersebut sepertinya tidak akan tercapai, karena dalam 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi nasional relatif tidak jauh berbeda atau bahkan masih sama saja dengan kondisi pada saat sebelum krisis ekonomi. ”Selama ini kita terjebak dan didikte oleh kepentingan dan dominasi negara-negara asing. Hal ini diperparah lagi dengan sikap tidak mau tahu dan kelengahan para elit nasional,” tegasnya.

Sementara Martin Hutabarat, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, menegaskan rumusan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas merupakan perwujudan dari hak bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat b yang berbunyi, ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Memang, banyak faktor dan aspek yang menyebabkan seseorang tidak bisa memperoleh pekerjaan dan sifatnya sangat kompleks. Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga harus mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian dan kemampuan ekonomi.

Selain itu, upaya pemberantasan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan perlu mendapat perhatian dan fokus pokok dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Menurut anggota Komisi III DPR-RI ini, kemiskinan, kelaparan dan kebodohan sejatinya melanggar hak asasi manusia. ”Strategi pembangunan yang menempatkan dan menjadikan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan menjadi fokus pokok sangat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Begitu juga pada rumusan terakhir, lingkungan hidup yang berkualitas dan lingkungan keberagaman plasma nutfah juga dapat menjadi modal dan keunggulan dalam proses produksi suatu komoditas atau barang. Karenanya, bisa menjadi salah satu nilai tambah yang jauh lebih tinggi di mata konsumen, seperti produk hijau (green product) yang tengah menjadi tren global.

Strategi Utama

Untuk dapat melaksanakan dan mencapai tujuan serta sasaran dari lima strategi pokok, maka diperlukan adanya strategi utama –yang menjabarkan lebih pada operasional dan prioritas dalam  konteks dan dinamika serta tantangan pembangunan saat ini. Setidaknya, ada delapan strategi utama –yang dicanangkan Prabowo Subianto— yakni: Pertama, membangun kedaulatan pangan nasional. Kedua, membangun kembali keudalatan enegeri nasional. Ketiga, mengembangkan industri nasional yang unggul dan bernilai. Keempat, memberdayakan BUMN sebagai motor dan agen utama penggerak pembangunan. Kelima, membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan nasionalisme dan berbasis sumber daya sosial bangsa. Keenam, akselerasi pembangunan pedesaan. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur. Dan terakhir, membangun kembali kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, dari delapan strategi utama diatas, yang menjadi prioritas dan diharapkan menjadi strategi utama primer dalam pencapaian pertumbuhan berkualitas adalah membangun kedaulatan pangan dan membangun kembali kedaulatan energi nasional yang didukung oleh pengembangan industri yang unggul dan bernilai tambah tinggi. ”Untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, peningkatan produksi pangan utama Indonesia harus mampu tumbuh signifikan jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun ditambah tingkat kenaikan permintaan dunia dan tingkat kenaikan pendapatan penduduk per kapita,” urainya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, untuk dapat menjadi motor dan penggerak utama pembangunan nasional, terutama dalam bidang pangan dan energi, termasuk di dalamnya industri sekunder pangan dan energi, pengembangan ke depan harus mampu menjadikan BUMN lebih terintegrasi, sinergis dan mampu berkompetisi secara global.

Sebagai suatu entitas bisnis dan usaha, BUMN memiliki dan menguasai aset yang relatif sangat besar dengan nilai total aset mencapai Rp 1.500 triliun. BUMN disamping sebagai entitas bisnis, sekaligus memiliki misi dan peranan sosial dalam kerangka pembangunan nasional. Maka tak heran jika institusi ini memiliki karakter dan sifat yang unik, yaitu relatif mudah dan efektif untuk diarahkan oleh pemerintah untuk tujuan dan sasaran pembangunan atau program tertentu.

Sementara Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan, wilayah pedesaan yang merupakan sentra produksi pangan nasional belum mendapatkan perhatian. Parahnya lagi, seluruh sumber daya modal kapital serta modal sosial masyarakat pedesaan terserap dan ditarik sebagian besar ke daerah perkotaan tanpa ada mekanisme untuk mengembalikannya. Padahal sumber daya masyarakat pedesaan itu penting untuk direinvestasi dan dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan. ”Paradigma dan kebijakan pembangunan yang timpang dan bias ke perkotaan ini tentu menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan yang besar antara wilayah pedesaan dan perkotaan,” tegasnya.

Begitu pula dengan kondisi infrastruktur pertanian di pedesaan seperti irigasi, waduk, jalan usaha tani, dan pengairan sudah lama sekali tidak mendapatkan pemeliharaan. Alih-alih melakukan pembangunan baru di daerah sentra produksi utama, perbaikan jaringan yang rusak pun belum dilakukan. Saat ini ketersediaan jaringan irigas pertanian dan sarana pendukung lainnya baru dapat memenuhi 75 persen saja sementara total luas lahan pertanian ada 6,7 juta hektar, jadi baru sekitar 4,9 juta hektar sawah berproduksi.

Sebagai ilustrasinya, menurut Anak Agung Jelantik Sanjaya, anggota Komisi IV –yang membidangi pertanian, kehutanan, pertanahan dan kelautan— dari Fraksi Gerindra DPR-RI menegaskan, dalam satu hektar sawah irigasi menghasilkan padi rata-rata 6 ton, maka dalam setahun bisa menghasilkan padi sebanyak 12 ton GKG jika ditaman tiga kali dalam setahun. Bila dikalikan dengan luas sawah irigasi seluas 4,9 juta hektar, maka produksi padi mencapai 58,8 juta ton GKG per tahun yang akan menjadi beras 5,8 juta ton GKG kali 63 persen sehingga hasilnya 37 juta ton beras.

Dengan jumlah konsumsi beras nasional sekitar 31,70 juta ton per tahun, sehingga terjadi surplus beras. Dengan target produksi beras 37 juta ton, per tahun, berarti terjadi surplus sebesar 5,3 juta ton. Dengan ini Bulog tidak perlu lagi mengimpor beras. Dan target swasembada pangan tercapai dan bahkan bisa ekspor. Gambaran ini menjelaskan betapa strategis dan menentukannya peranan irigasi, infrastruktur jalan dan jaringan pengairan lainnya dalam peningkatan produski padi nasional.

Selain itu pengembangan transportasi massal harus didasarkan pada konsep berkelanjutan, yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Pasalnya, menurut Nur Iswanto anggota Komisi V –yang membidangi Infrastruktur, dan Perhubungan— dalam kondisi harga bahan bakar minyak yang melejit, kemacetan, serta terbatasnya sarana dan prasarana jalan, pengembangan kereta api diharapkan bisa mengatasi permasalahan transportasi nasional. Permasalahan perkeretaapian saat ini tidak terlepas dari kebijakan dan sasaran yang tidak erektif di masa lalu. ”Sudah saatnya kita membenahi dan memerhatikan secara serius peran kerata api sebagai salah satu moda transportasi yang murah dan cepat. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi perkeretaapian, karena hampir 90 persen transportasi kita menggunakan jalan raya,” tegasnya.

Secara mendasar cita-cita, tujuan dan sasaran serta strategi diatas dapat dicapai apabila perekonomian Indonesia dibangun diatas fondasi dan berdasarkan kelimpahan dan keunggulan sumber daya alam, termasuk posisi strategis sebagai negara tropis yang didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Strategi Pendukung

Tentunya, untuk dapat mencapai target dan sasaran pembangunan nasional, disamping pelaksanaan strategi pokok dan strategi utama, diperlukan dukungan yang utuh dan komprehensif dari strategi pendukung lainnya. Strategi ini merupakan rangkaian strategi yang terdiri dari: Pertama, kebijakan makroekonomi yang bersahabat dan berpihak. Kedua, sistem hukum nasional yang tegak dan adil. Ketiga, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Keempat, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pemerataan distribusi dan kualitas penduduk.

Sejatinya, menurut Hashim, sektor keuangan dan perbankan nasional pun perlu direorientasikan kepada dukungan dengan keberpihakan langsung dan efektif untuk pembangunan nasional. Selain itu pendidikan yang berkualitas diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dapat dicapai dan terus dipertahankan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pun dengan kesinambungan dan konsistensi pertumbuhan ini diperlukan pula karakteristik dan sifat yang berkeadilan. Artinya peningkatan pendapatan serta kemajuan ekonomi dapat dinikmati lebih banyak dan merata oleh kelompok masyarakat kecil berpendapatan rendah yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia.

Prasyarat lain yang diperlukan dalam pembangunan nasional dengan ’strategi dorongan besar’ adalah adanya pemerintahan yang kuat, tegas, bersih dan efektif. Inilah yang menurut Hashim, pengusaha sukses sekaligus politisi Partai Gerindra, –yang  ditegaskan Prabowo dalam setiap kesempatan— sebagai Strategi Implementasi; menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana perilaku aparatur pemerintah masih belum bebas dari jebakan dan godaan KKN yang sudah mengakar.

Reorientasi kepada paradigma pembangunan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Dan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat serta menghindari perpecahan bangsa. ”Cita-cita diatas akan semakin jauh dari kenyataan, bila tidak ada perubahan mendasar dan terobosan luar biasa dalam strategi dan kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi Agustus 2011