Ada Kabar Apa (lagi) Para Caleg?

Seorang teman mengabarkan bahwa ia dipastikan tidak bakal lolos jadi anggota dewan. Suara yang diraihnya tak mencukupi. Pun dengan sisa suara yang dimiliki partai tak bisa membantu banyak, lantaran kurang dibanding raihan partai yang lain. Bukan itu saja, kegagalannya meraih kursi diduga adanya permainan antar sesama caleg.

2091303Ya, selain adanya praktek kotor beberapa jam sebelum pencoblosan, aksi rebutan suara yang diraih partai pun begitu kentara. Maklum, sebagai pemain baru, ia tak mau melakukan hal-hal yang dilakukan caleg lain. Padahal bisa saja ia mempraktekkan apa yang disarankan teman, keluarga dan tim sukses. Meski, gagal ngantor di gedung dewan, tak membuat putus asa, apalagi terganggu jiwanya. Tak seperti beberapa rekannya, ada yang tak berani keluar rumah saking malu karena gagal. Bahkan ada yang sempat dirawat dan nyaris gila, meski lewat pengobatan alternatif.

Lantas bagaimana dengan caleg yang lain? Entahlah. Pemilu 2014 untuk memilih anggota dewan baru saja usai, tinggal menunggu penghitungan suara oleh KPU yang dilanjut dengan keputusan para pemenangnya. Pemberitaan seputar kelakuan caleg gagal kerap menghiasi layar kaca maupun halaman utama surat kabar. Meski, memang kalah gaungnya dengan manuver-manuver elite politik jelang pilpres.

Pemilu 2009 lalu, ada banyak kisah pilu bagi para caleg yang berlaga dan berujung pada stress. Berdasarkan data yang dilansir stasiun teve swasta nasional MetroTV beberapa waktu lalu, setidaknya ada 49 orang caleg DPR pusat yang mengalami gangguan jiwa. Di tingkat DPRD Provinsi, sedikitnya ada 495 orang caleg yang stress. Untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 6.827 orang caleg diindikasi mengalami depresi. Sementara untuk calon senator (DPD) ada 4 orang yang dinyatakan stress usai pemilu.

Beberapa waktu lalu, di daerah Jawa Timur, ada caleg mengamuk di jalanan lantaran kalah. Di daerah lain, ada caleg yang minta uang pemberiannya kepada masyarakat karena tak berhasil meraup suara. Ada pula yang memblokade akses jalan warga, hanya karena kalah suara di TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi,  ada caleg karena tidak puas dengan hasil raihan suara, malah melakukan tindakan kriminal dengan mencuri kotak suara. Dan bisa jadi, kejadian kebakaran sejumlah kantor kecamatan, kelurahan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan kotak suara diakibatkan kesengajaan oleh oknum tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Stress, disamping lantaran harus menanggung hutang, harta benda yang tergadai, juga rasa malu dan sakit hati. Masih ada banyak kisah menyedihkan, meski malah kadang lucu mendengarnya. Itu baru yang terekspos oleh media, belum lagi yang karena malu, akhirnya menghilang, mengasingkan diri untuk menenangkan jiwa usai kalah.

Sejatinya, ulah caleg nyleneh, tidak masuk akal, dan akhirnya berujung stress tak cuma lantaran kalah di pemilu. Jauh sebelum pencoblosan dan bahkan proses pemilu itu baru dalam tahap pencalonan sang bakal caleg. Segala daya, upaya dilakukan agar bisa lolos. Tak terbayang repotnya jadi caleg. Lihat saja, selain menjalankan sesuai prosedur, lelaku yang dianggap dapat mengantarkan kesuksesan pun banyak dilakukan para caleg. Ada yang pergi ke petilasan mbah anu, mandi di sungai, tempat-tempat yang dianggap bertuah dan lain sebagainya. Meski, apa yang dilakukannya itu tak masuk akal. Harap maklum, Indonesia masih tetap kental dengan budaya klenik.  Ada pula yang rajin mendatangi kyai sepuh, pondok pesantren, panti asuhan untuk meminta doa restu atau apapun. Banyak macam niat yang dilakukan caleg sebelum bertarung.

Boleh jadi, rumah sakit khusus yang menangani gangguan kejiwaan kebanjiran pasien. Bahkan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, sejumlah rumah sakit jiwa di daerah telah menyiapkan fasilitas dan tenaga medisnya. Tak cuma itu, sejumlah padepokan, pengobatan alternatif, bahkan pondok pesantren ikut melakukan persiapan sebelum pileg berlangsung. Kemungkinan besar, pengobatan alternatif, penanganan dan perawatan yang di lakukan sejumlah kyai lebih banyak dipilih oleh caleg gagal.

Memang, tidak ada yang melarang seseorang untuk maju sebagai caleg. Tapi, mustinya harus bisa mengukur diri. Tak sekadar kemampuan finansial, modal baik pengetahuan maupun sosial, tapi kematangan jiwa, juga mental menghadapi kenyataan yang ada. Boleh jadi, kadang ini yang banyak dilupakan orang ketika ingin maju sebagai caleg. Ada banyak yang mengatakan dirinya siap, tapi nyatanya tidak. Pun dengan yang dinyatakan lolos melenggang ke gedung wakil rakyat, selain diliputi euforia kemenangan. Ada rasa takut berlebihan akan adanya sejumlah ‘permintaan’ dari berbagai kalangan baik yang dulu melapangkan jalan, membantu keuangan atau mengantarkan kemenangan. Dimana ujung-ujungnya, akan menggoda keimanan, kejujuran dan niatan awal menjadi seorang wakil rakyat. Itulah yang acap dilakukan wakil rakyat bisa sebagai ujian, tantangan atau malah menjadi sebuah keharusan.

Rakyat hanya berharap suara yang dititipkan tak tergadaikan. Walau mereka sadar, ketika mencoblos sang caleg itu pun lantaran dijanjikan atau malah digadai dengan sejumlah lembaran rupiah. Semoga, kejujuran dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada wakilnya tak disia-siakan. Apapun alasannya. semoga

foto diambil dari inilah.com

Advertisements

Apa Kabar Para Caleg?

Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif baru saja usai sepekan lalu. Tak dipungkiri, pemerintah menilai pelaksanaan pemungutan suara secara umum berjalan lancar, meski tak sedikit pula yang harus diulang. Setidaknya, pencoblosan ulang dilakukan di 23 provinsi. Ada banyak penyebab yang mengharuskan diulang. Kegaduhan politik pun kian santer terdengar. Panasnya suhu politik semakin meningkat. 

8shofsdfApalagi ketika hasil penghitungan cepat (quict count) sejumlah lembaga survei dirilis di berbagai media massa. Terlebih media elektronik yang langsung mewartakan sejam setelah pemungutan dinyatakan selesai. Harap-harap cemas menggelayuti para pemangku partai politik dan calon legislatif (caleg).

Lalu apa kabar para caleg? Berhasil melenggang ke kursi dewan? atau terpental tak ke pinggiran? Karena seperti pemilu sebelumnya, kali ini peraih suara terbanyaklah yang akan bisa duduk di parlemen. Ada ribuan caleg tengah berharap. Meski angka-angka perolehan yang dirilis sejumlah lembaga survei diklaim mewakili untuk bisa menghitung keterpilihan.

Setelah berjibaku sekuat tenaga untuk bisa mendapat nomor urut, dapil dan lolos masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Tentunya mereka berharap cemas untuk bisa tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Tak berhenti di situ, setelah terpampang namanya berikut foto sebagai caleg, mereka harus menyiapkan tenaga dan biaya lebih ekstra lagi. Bersaing di medan perang dalam bingkai sosialisasi, kampanye sebelum dipilih oleh masyarakat di 9 April lalu.

Tak terbantahkan lagi, betapa repotnya para caleg menyiapkan segala sesuatunya. Siapapun dia. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat ketebalan lembaran rupiah sebagai amunisi menghadapi pileg kemarin dan modal sosial yang pernah ditanam, serta tingkat popularitasnya di mata masyarakat. Semua itu bisa terlihat dengan kasat mata. Meski pada akhirnya, pilihan masyarakat itu akan dibuktikan pada saat pencoblosan.

Kerepotan dan kegelisahan kian menjadi ketika pemungutan suara dinyatakan usai. Boleh jadi, caleg tidak sekadar mengawal perolehan suara pribadinya, tapi ada kewajiban menjaga suara partai pula. Dan bisa jadi peperangan berikutnya baik antar caleg maupun partai yang sesungguhnya itu terjadi usai pemungutan suara selesai. Pasalnya, sabotase, penilepan angka-angka hasil penghitungan hingga jual beli suara bukan sekadar isu belaka, tapi memang terjadi. Inilah yang membuat ketar-ketir sekaligus ajang tawar-menawar para caleg. Wani piro?

Sebagai bumbu-bumbu dari hingar bingar politik tak lain adalah tersiarnya caleg-caleg yang stress, lantaran kurang siap menghadapi kenyataan. Peran media massa lewat pemberitaan seputar perilaku caleg, termasuk manuver partai politik dalam menyikapi hasil sementara pemilu kian sedap. Sepertinya, tak ada berita yang begitu nikmat dilahap, selain tingkah polah elite partai dan para calegnya dalam memperebutkan kursi. Meski diakui, aktivitas para caleg dalam mengawal suara tak seheboh waktu kampanye. Karena memang, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Layaknya perang gerilnya, operasi senyap itu terus merangsek ke penyelenggara pemilu (KPU dan perangkatnya) mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pusat.

Semoga apa yang dilakukan para caleg baik yang mungkin diprediksi lolos maupun tidak lolos masih tetap dalam koridornya. Mau bersikap jantan dalam menyikapi hasil dan keputusan yang bakal dikeluarkan lembaga penyelenggaran pemilu (KPU). Meski bisa jadi, keputusan itu dihasilkan dari deal-deal tertentu atai bahkan sebuah kecurangan yang mungkin secara kasat mata tak nampak. Rasanya, tenang bila apa yang diperoleh caleg memang benar-benar itu hasil dari perjuangan yang benar dan sesuai aturan. Dan sejatinya, mereka pun tak merasa tenang ketika apa yang diraihnya itu dilalui atau malah dipenuhi kecurangan. Hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui. semoga…

Pastikan Pemilu yang Jujur dan Adil

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus. Seruan itu disampaikan setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta.

PRABOWO 1Di tengah meningkatnya suhu politik jelang Pemilihan Umum 2014, ditengarai masih ada sederet masalah besar yang mengancam kelangsungan perhelatan demokrasi yang akan digelar 9 April 2014 nanti. Padahal Pemilu adalah kesempatan kita untuk memilih masa depan Indonesia yang bersih, kuat, aman bermartabat dan berdikari.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto  mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus, sebagai upaya untuk mengantisipasi kecurangan sistematis besar-besaran dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Deklarasi yang disampaikan lewat surat terbuka yang diunggah di akun resmi jejaring sosial facebook miliknya pada medio Agustus lalu.

Itu bukan sekadar seruan. Lewat Gerakan 20 Agustus itu, Prabowo itu menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk melakukan pengecekan langsung ke kantor kelurahan setempat secara serentak pada tanggal 20 Agustus, paling lambat 23 Agustus 2013.

Seruan itu disampaikan Prabowo setelah Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Gerindra yang dipimpin oleh Habiburokhman menemukan adanya potensi pemilih fiktif dan pemilih ganda sampai dengan 50 juta orang. Angka 50 juta tersebut berasal dari hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan data KTP non-elektronik –yang berakhir masa berlakunya pada Desember 2013. Mustinya, DPS Pemilu 2014 disusun hanya berdasarkan data KTP elektronik yang lebih sulit dimanipulasi. Dimana pemerintah mengklaim sudah 100 persen rampung dan didistribusikan pada bulan Juni 2013 lalu. Jumlahnya sebanyak 172 juta orang, atau 172 juta KTP elektronik.

“Kita ketahui Presiden RI sudah memutuskan masa berlaku KTP non-elektronik hanya sampai bulan Desember 2013. Sebagai warga negara yang peduli kita patut pertanyakan mengapa KPU bersikeras menggunakan data KTP non-elektronik untuk menyusun DPS Pemilu 2014. Kita juga patut pertanyakan mengapa KPU hanya mengalokasikan dua minggu, dari tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus untuk memperbaiki DPS. Padahal, DPS Pemilu 2014 masih sangat bermasalah,” tandasnya.

Masalah berikutnya lanjut Prabowo, sampai dengan hari ini DPS Pemilu 2014 untuk pemilih di luar negeri juga belum dapat diakses. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, suara pemilih luar negeri sangat rawan diselewengkan oleh penyelenggara Pemilu.

“Oleh karena itu, dengan ini saya mengajak semua warga negara Indonesia, semua kader dan pendukung Partai Gerindra, semua sahabat saya yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama saya mengambil sikap,” ajaknya sembari menyerukan untuk serentak bergerak dan datang ke kantor kelurahan terdekat untuk mengecek langsung secara manual.

Secara teknis, Prabowo memerintahkan yang musti dipastikan dan diperhatikan adalah pertama apakah nama saudara dan nama keluarga saudara sudah ada di daftar pemilih. Kedua, adakah orang yang saudara ketahui sudah meninggal, sudah lama pindah, atau masih belum berumur 17 tahun yang terdaftar di daftar pemilih. Ketiga, apakah ada yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, baik dengan nama yang sama persis atau dengan nama yang mirip.

Keempat, apakah ada nama-nama yang jelas-jelas bukan warga di wilayah saudara, yang terdaftar di daftar pemilih. Kelima, perhatikan pula dengan seksama apakah ada ketidaksesuaian yang mencolok antara jumlah pemilih dalam daftar tersebut dengan jumlah penduduk di wilayah kelurahan saudara. “Tujuan kita adalah untuk mencermati informasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang seharusnya sudah dipasang di kantor-kantor kelurahan,” terang Prabowo sembari menginstruksikan para kader untuk bersama-sama dirinya mengenakan seragam atau mengenakan atribut Gerindra saat melakukan pengecekan DPSHP tersebut.

Tidak sampai disitu, lewat Gerakan 20 Agustus tersebut Prabowo meminta kepada seluruh rakyat Indonesia serta seluruh kader dan pendukung Partai Gerindra untuk mendokumentasikan kegiatan itu dan melaporkan ke pihaknya jika menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Termasuk membuat laporan tertulis ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kelurahan setempat, dan minta tanda-terima atas laporan tersebut. “Kita harus ingat, daftar pemilih tetap Pemilu 2014 akan ditetapkan pada tanggal 7 September 2013. Ini tidak lama lagi. Jika sudah dalam bentuk DPT, akan sulit bagi kita untuk mengurangi jumlah pemilih fiktif dan pemilih ganda di Pemilu 2014,” tegasnya mengingatkan.

Melalui Gerakan 20 Agustus ini, Partai Gerindra akan tunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh pihak yang ingin bermain curang di Pemilu 2014 bahwa Partai Gerindra ingin memastikan Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil. Karena, pemilihan yang dilaksanakan dengan kecurangan adalah pemilihan yang cacat. DPT Pemilu 2014 menentukan, siapa saja yang memiliki hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

“Saya mengajak saudara untuk mengambil sikap, saya mengajak saudara untuk bergerak karena sejarah mengajarkan kita bahwa apabila proses pemilihan umum dicurangi, penuh rekayasa, dengan daftar pemilih yang penuh nama-nama hantu, nama-nama palsu, maka masa depan demokrasi itu sendiri bisa terancam.  Bahkan, stabilitas, ketenangan, dan kedamaian suatu negara bisa terancam. Kalau proses pemilihan umum dilaksanakan dengan curang, berarti kekuasaan yang dilahirkan dari pemilihan itu, mandat yang dilahirkan adalah tidak sah, tidak memiliki legitimasi,” tegasnya.

Mantan Pangkostrad itu juga mengingatkan, jika pemerintah yang berkuasa akibat pemilihan umum yang cacat itu adalah pemerintah yang tidak sah, tidak memiliki legitimasi, dan tidak kredibel. Cepat atau lambat, rakyat bisa tidak patuh pada pemerintah tersebut, dan dengan demikian, negara mengarah ke negara gagal.

“Apabila proses pemilihan umum cacat, kalau hasilnya tidak diterima oleh semua pihak, dan bisa dibuktikan kalau terdapat kecurangan-kecurangan masal, maka negara kita bisa benar-benar berubah dari negara hukum menjadi negara hukum rimba,” ujarnya.

Imbasnya, lanjut Prabowo, kerusuhan sosial, kerusuhan massal, ambruknya pemerintahan, anarki, juga bisa terjadi perang saudara. Kalau pemerintah dianggap tidak sah oleh rakyatnya sendiri, yang akan terjadi adalah gonjang-ganjing dan huru-hara besar-besaran. Ketika ini terjadi, hanya ada dua pilihan: pemerintahan yang represif, yang berdiri di atas kekuatan senjata, atau instabilitas yang berkepanjangan seperti di beberapa negara Timur Tengah pada saat sekarang ini.

Untuk itu, Prabowo mengajak untuk bersama-sama bergerak menghadapi praktik-praktik kecurangan, munculnya suara hantu dan segala macam kecurangan lainnya. Pasalnya, kata Prabowo, potensi 50 juta pemilih fiktif dan pemilih ganda bukan angka yang sedikit. Masa depan bangsa Indonesia dapat kembali ditentukan oleh orang-orang yang korup dan bobrok. Orang-orang yang menyusun strategi kecurangan. “Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Mari kita berjuang dengan benar, dengan niat tulus, dengan niat bersih, niat bukan mencari jabatan untuk memperkaya diri, tetapi benar-benar mencari mandat dari rakyat untuk bersama memimpin bangsa,” pesannya.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tidak kurang dari lima juta kader dan simpatisan Gerindra siap mensukseskan Gerakan 20 Agustus. “Respon yang kami dapatkan dari kader dan simpatisan Gerindra sangat positif. Insya Allah lebih dari lima juta simpatisan dan kader Gerindra melaksanakan Gerakan 20 Agustus,” kata Muzani di Jakarta, sehari jelang pelaksanaan Gerakan 20 Agustus dilaksanakan.

Setidaknya, berdasarkan temuan KPU, ada lebih dari 6000 nama pemilih ganda di Gorontalo. “Saya yakin angka yang sebenarnya jauh lebih besar lagi. Ini baru temuan di satu provinsi saja, belum di provinsi lainnya. Saya menyadari bahwa tugas KPU tidak mudah, oleh karena itu Gerakan 20 Agustus ini sangat penting untuk mendukung KPU dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.

Muzani berpesan kepada kader dan simpatisan Gerindra serta masyarakat, untuk bersikap arif dan bijaksana dalam pelaksanaan Gerakan 20 Agustus. “Saya berpesan kepada masyarakat, untuk bersikap tenang apabila menemukan kejanggalan dalam DPSHP. Segala temuan yang saudara dapatkan harus disikapi dengan kepala dingin,” tandasnya.

Dalam pelaksanaanya pada Selasa (20/8) lalu, Prabowo kembali mengunggah pernyataannya di halaman resmi facebook bahwa banyak kader dan simpatisan Partai Gerindra melaporkan kantor kelurahan yang dikunjungi belum memasang DPSHP. Padahal, seharusnya DPSHP sudah dipasang dari hari Jum’at (16/8).

“Mereka yang tidak ingin Indonesia kuat, bersih dan bermartabat akan melakukan banyak cara untuk menyulitkan gerakan kita. Saya mendeklarasikan Gerakan 20 Agustus karena kita telah dihalangi untuk menyisir DPS secara online atau otomatis. Kita diminta untuk menyisir secara manual, secara hard copy ke kantor-kantor kelurahan. Walaupun ini sulit, walaupun mungkin kita tidak bisa menemukan dan menghapus seluruh pemilih fiktif dan pemilih ganda di seluruh pelosok Indonesia, kita tidak boleh gentar,” ujarnya memberi semangat para kader dan simpatisan.

Lebih buruk

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan kecurangan Pemilu 2014 bakal lebih buruk dibandingkan kecurangan sistematis yang terjadi pada Pemilu 2009. Pasalnya, data DPS yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU saat ini terbilang kacau sehingga jika tak diselesaikan dipastikan Pemilu akan kembali berlangsung curang. Pada Pemilu 2009 terdapat penggelembungan suara hingga mencapai 18 persen. Menjelang Pemilu 2014 angka penggelembungan dan kekacauan DPS mencapai 25 persen dari total pemilih yang mencapai 190 juta. “Potensi kecurangan pada Pemilu 2014 lebih parah dibandingkan Pemilu 2009,” katanya.

Menurutnya, DPS yang kacau ini memungkinkan banyaknya pemilih siluman dan pemilih ganda dalam Pemilu 2014. Ironisnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tampak membiarkan dan tidak memiliki keinginan menyelesaikannya.

Ketua DPP Partai Gerinda Bidang Advokasi Habiburahman, menyesalkan sikap KPU yang tidak menanggapi setiap kritikan terkait semrawutnya DPS sejak diumumkan 11 Juli 2013 lalu. “Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan upaya konkret memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah,” ujar Habiburahman.

Menurutnya, sikap KPU itu patut disesalkan karena sebagai penyelenggara negara paling bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan pemilu. Mustinya, KPU menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera memperbaikinya. “Pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu,” tegasnya.

Ketua Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 Partai Gerindra itu menegaskan ada empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU. Pertama, soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik. Kedua, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Ketiga, soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron. Keempat, soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.

“Tidak ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU,” kata Habib.

Menurut Habib, secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta. Jika empat masalah besar tersebut belum diselesaikan juga, maka jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui angka itu, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri juga ikut kacau balau. Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. “Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS luar negeri versi KPU yang hanya sekitar dua juta,” ungkapnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Agustus 2013

Menjaring Kader yang Berkarakter

Lima tahun lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masih dipandang sebelah mata. Kata antikorupsi yang kala itu lantang diteriakkan seakan tak bergema, tenggelam oleh hingar-bingar pencitraan. Penolakan neoliberal mendapat tanggapan dingin. Ini berimbas pada sulitnya mencari orang yang bersedia menjadi pengurus.

68393_kampanye_gerindra_663_382Lain dulu lain sekarang. Saat ini kepercayaan  rakyat kepada Gerindra mulai terbangun. “Setelah saya berkeliling Indonesia, membantu kampanye bupati, gubernur, saya merasakan ada harapan dan angin dukungan kepada kita,” Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan pengalamannya saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-5 partai berlambang kepala burung Garuda ini, awal Februari lalu.

Prabowo ternyata tidak sesumbar. Pengalaman mantan Danjen Kopassus itu saat berkeliling Indonesua menjadi terbukti saat partai ini membuka pendaftaran calon anggota legislatif. Peluang menjadi anggota legislatif tak hanya diberikan kepada pengurus partai, tapi juga untuk umum. Peminatnya membludak. Antrian mengular.

Sejak dibuka pertengahan Januari, hingga akhir Februari tercatat sedikitnya 2780 orang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif tingkat pusat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Hirup pikuk proses pencalegan tak cuma begitu tampak di Kantor DPP Partai Gerindra di jalan RM Harsono nomor 54 Ragunan, Jakarta Selatan, tapi di semua tingkatan.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi menegaskan, besarnya animo masyarakat pada Gerindra, menandakan adanya kepercayaan dan dukungan terhadap perjuangan Gerindra untuk melakukan perubahan di negeri ini. Para bakal calon yang datang ke Gerindra pun beraneka beragam, selain kader sendiri ada juga yang datang dari politisi parpol lain, baik yang senior maupun yang junior. Ada pula pengusaha, penggiat ormas, LSM hingga ibu rumah tangga.

Apa boleh buat, proses seleksi mesti diterapkan untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum yang mematok maksimal 560 calon. Prabowo Subianto, ikut terlibat langsung dalam proses wawancara dengan beberapa bakal calon di tengah kesibukannya yang padat.

“Saya mohon sahabat untuk bantu doa, agar Gerindra dapat sukses mendapatkan anggota-anggota DPR yang benar-benar bisa mewakili aspirasi rakyat. Anggota-anggota DPR yang tidak suka membuang uang rakyat dengan menyetujui proyek-proyek tidak jelas, apalagi jalan-jalan dengan kedok studi banding ke luar negeri,” pinta Prabowo seperti yang ditulis dalam akun pribadi facebooknya sesaat setelah mendengarkan visi dan misi salah seorang bakal calon.

Prabowo mengingatkan bahwa para bakal calon yang pernah atau ingin korupsi, narkoba, tidak setia kepada cita-cita para pendiri bangsa, dapat dipastikan tidak akan bisa masuk daftar 560 calon anggota DPR RI Gerindra yang nanti dapat dicoblos pada bulan April 2014. “Target saya dan Gerindra adalah mendapatkan dan mengusung 560 putera puteri terbaik, untuk maju dan memenangkan Pemilihan Legislatif 2014. Putera puteri terbaik yang dapat duduk sebagai wakil rakyat yang setia membela, bukan merampok hak-hak rakyat,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, selain Prabowo Subianto, sejumlah tokoh senior Gerindra seperti Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Suhardi dan para Wakil Ketua Umum, anggota Dewan Pembina serta termasuk dia sendiri. “Serangkaian tes ini dilakukan untuk mendalami pemahaman dan komitmen para bakal calon anggota DPR Gerindra terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 45. Juga motivasi dan niat menjadi anggota DPR, pemahanan terhadap Gerindra, apa dan bagaimana strategi pemenangannya di dapil terpilih,” tandasnya.

Suhardi menuturkan, proses seleksi terhadap 2780 bakal calon menjadi 560 bukanlah hal mudah bagi Gerindra. Namun yang jelas, Partai Gerindra  sangat mempertimbang idealisme, rekam jejak dan kualitas orang per orang. Pasalnya, faktor itu dianggap sangat penting bagi Gerindra dalam menyaring para bakal calon yang akan bersaing memperebutkan kursi di Senayan. “Siapapun dia, apapun latar belakang sosial dan profesinya kelak ketika terpilih harus bisa berbuat banyak dan menjadi contoh di DPR dan DPRD. Karena, rakyat sekarang semakin merindukan wakil-wakilnya yang berkualitas dan idealismenya terjamin,” ujarnya.

Gerindra, kata Suhardi, sangat terbuka untuk menerima putra putri terbaik di negeri ini. Momentum perubahan yang ada di tahun politik harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengajak orang yang berniat baik menjadi calon anggota legislatif agar bisa membuat perubahan. Karena lewat politik bisa memperbaiki keadaan, jika diisi oleh orang baik. “Kalau orang baik tidak mau ikut terjun ke politik, maka yang ada dunia politik akan dikuasai orang-orang berniat jahat,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Partai Gerindra sangat terbuka bagi siapa saja yang berniat baik untuk berjuang mewujudkan perubahan di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang harus dipunyai para bakal calon anggota dewan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. “Nantinya bakal calon yang lolos selain harus memahami AD/ART Partai Gerindra, patuh kepada semua aturan dan ketetapan Gerindra serta akan menjalani pendidikan dan latihan yang disiapkan Gerindra,” ujarnya.

Memang, menurut Fadli, untuk bisa mendapatkan tiket ke Senayan tentu situasi dan kondisinya berbeda dengan Pemilu 2009 lalu. Karena, jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 berkurang. Bila pada Pemilu 2009 jumlah peserta pemilu sebanyak 38 parpol, kali ini hanya 12 saja. Otomatis ribuan politisi dari pusat hingga daerah berebut agar bisa masuk ke 12 parpol tersebut. Tak hanya berasal dari kader-kader parpol yang tidak lolos menjadi peserta pemilu masuk ke parpol lain, tapi para pendatang baru di panggung politik pun akan menjajal kemampuannya.

Penggabungan parpol yang tidak lolos tentunya akan menambah jumlah kader, di semua tingkatan. “Memang, mesin partai bertambah besar, tapi persaingan internal juga bisa sengit,” ujarnya saat menjadi pembicara pada pelatihan komunikasi yang digelar Pengurus Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (Tidar) beberapa waktu lalu.

Persaingan itu kian seru, sebab masih ada ratusan politisi kawakan yang masih ingin duduk kembali di gedung wakil rakyat. Padahal jumlah politisi muda dan para pendatang baru di dunia politik juga semakin banyak. Meski demikian, Fadli menegaskan nama besar politisi dan senioritas dalam dunia politik bukan jaminan mulus meraih kursi parlemen. Untuk itu, Fadli meminta seluruh kader Gerindra bekerja keras dan optimis untuk meraih simpati rakyat.

Ajakan yang sama juga datang dari politisi muda, Aryo Djojohadikusumo, Ketua Umum PP Tidar yang meminta kepada seluruh kader yang ingin maju untuk meningkatkan sosialisasi kegiatan positif  kepada masyarakat. Selama ini, sudah banyak aksi nyata yang dikerjakan, tapi kurang dipublikasikan. “Banyak organisasi sayap di partai lain kegiatannya tidak jelas, tapi sosialisasinya luar biasa. Sementara Tidar dan Gerindra kegiatannya jelas tapi kurang publikasi. Ini harus kita balik selama 13 bulan mendatang,” ajaknya.

“Saya pilih Gerindra

Satu dari sekian bakal calon anggota legislatif dari kalangan public figure yang bernaung di bawah bendera Gerindra adalah dua pembalap nasional Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto. Keduanya, jatuh hati pada Gerindra karena kagum akan sosok Prabowo Subianto. “Kenapa saya pilih Gerindra, saya kagum pada Bapak Prabowo,” ujar Ananda usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, pada medio Februari lalu.

Selain kagum, Ananda Mikola juga mengaku ingin meneruskan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Setelah, karir balapnya sudah mulai berkurang. Dia juga menyatakan jika masuknya ke Partai Gerindra bukan tujuan utama untuk masuk ke Senayan.

Pun dengan sang adik, Moreno yang mengaku terjun ke partai politik, selain karena latar belakang pendidikan Hubungan Intenasional yang berkenaan dengan politik, juga untuk mewakili kaum muda.

“Saya mewakili kader muda untuk maju dalam legislatif, mudah-mudahan bisa mewakili kaum muda Indonesia agar bisa lebih berkarya dan memberikan inspirasi,” ujarnya.

Keduanya pun resmi menjadi kader dan mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR di Partai Gerindra. Usai mendaftar dan diterima khusus oleh Prabowo, kakak beradik ini langsung mengganti pakaian kemeja yang dikenakannya berganti menjadi kaos merah bertuliskan “Saya Pilih Gerindra” di bagian belakang. Dan jika dinyatakan lolos seleksi, konon kakak beradik ini rencananya Ananda akan ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat, sementara Moreno akan diplot di dapil Jawa Timur.

Bagi Prabowo Subianto, bergabungnya dua pembalap nasional itu, memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, kedua anak muda ini merupakan pemuda yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara tak kurang dari 15 tahun sebagai pembalap. Dalam arena balap itu, tentunya mereka harus berani mempertaruhkan jiwa raganya karena olahraga tersebut cukup berisiko. “Kami sangat senang, mereka berdua anak muda yang dinamis, kreatif, patriotik dan telah lama mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Prabowo saat menerima kedua pembalap ini di Kantor DPP, Jakarta.

Prabowo menegaskan bahwa partai yang didirikannya ini mewadahi pemuda dan pemudi bangsa untuk memberikan perubahan melalui jalur politik.

“Gerindra adalah partai penerus, dan kita buka jalan untuk anak-anak muda,” paparnya.

Pesohor lainnya dari kalangan artis, yang lebih dulu mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif, salah satunya adalah Irwansyah. Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR dari Partai Gerindra untuk dapil Banten III –yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Boleh jadi, aktivitas politik bintang sinetron dan film ini bukan kali pertamanya. Suami dari Zaskia Sungkar ini pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tangerang pada 2012 lalu, meski gagal dalam pencalonan.

 Irwansyah, mengaku punya beberapa alasan untuk memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. “Gerindra merupakan salah satu partai besar. Saya yakin Pak Prabowo bisa jadi presiden. Gerindra juga merupakan partai yang pantas memimpin Indonesia,” tutur Irwan.

Apabila lolos seleksi nanti, Irwansyah mengaku punya banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Terlebih karena dirinya seorang artis, Irwansyah pun ingin terlebih dahulu memperbaiki seni dan kebudayaan. “Yang pasti, karena saya artis, seni dan budaya dulu yang saya beresin. Kalau pemilih sih targetnya pemula, kalau SMA kelas 3 kan juga pemilih pemula,” ujarnya.

Di wilayah DKI Jakarta sebagai pusara panggung politik nasional tak kalah ramainya. Setelah berhasil mengantarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Wakil Gubernur DKI, Partai Gerindra DKI Jakarta kian diserbu para bakal calon legislatif DPRD DKI. “Sekarang ini Gerindra lagi jadi magnet, apalagi di Jakarta. Ada imbas dari proses pencalonan gubernur DKI kemarin. Di mana Gerindra tidak membeda-bedakan dari mana asal orangnya, sehingga ini yang menjadi ketertarikan orang. Antusiasme masyarakat untuk jadi bakal caleg lewat Gerindra besar sekali,” ujar Muhammad Taufik, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta.

Menurutnya, setidaknya lebih dari 280 orang bakal calon yang mendaftar untuk bisa mendapat tiket ke DPRD di bawah bendera Gerindra. Sementara kursi yang diperebutkan di DPRD DKI sebanyak 106 kursi dari 6 wilayah. Sehingga ia dan timnya harus bekerja ekstra untuk menyeleksi bakal calon yang berasal dari tokoh masyarakat, agama, mantan pejabat hingga artis. Setidaknya, untuk bisa lolos sebagai calon legislatif, para bakal calon harus memiliki elektabilitas tinggi, kemampuan tinggi, dan pengetahuan tinggi. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Maret 2013