Memadamkan Api Revolusi dari Pulau Onrust

Minat umat Islam Nusantara untuk menunaikan ibadah haji telah berlangsung ratusan tahun silam. Pun di masa penjajahan kolonial Belanda, ghirah (semangat) untuk beribadah ke Baitullah tak pernah surut. Rupanya gubernur jenderal menilai keberangkatan kaum pribumi tak sekadar menunaikan ibadah tapi bagian dari perjuangan fisabillah (di jalan Allah) guna mengusir penjajah. Seperti apa bentuk monitoring pemerintah kolonial berdalih karantina di abad 19 itu? Lalu bagaimana pula nasibnya pulau haji itu?

haji (2)Kala itu, pengawasan terhadap jamaah haji kian menjadi-jadi. Penguasa kolonial Belanda menerapkan aturan baru dengan mengumpulkan jamaah haji sepulang dari Arab Saudi di gugusan pulau di utara Jakarta. Dengan dalih karantina kesehatan, nasib perjalanan haji kaum pribumi begitu menyedihkan. Pulau Onrust dan pulau Cipir adalah saksi bisu dari akal bulus kaum imperialis.

Di kedua pulau itu, jamaah menempati barak-barak layaknya kamp konsentrasi. Sebelum dinyatakan sehat, para jamaah satu per satu diperiksa kesahatannya oleh petugas di pulau Cipir –yang letaknya bersebelahan dengan pulau Onrust. Turun dari kapal, setelah menempuh perjalanan dari Mekkah selama dua hingga enam bulan, mereka diperiksa kemudian diharuskan mengenakan pakaian karantina yang telah disediakan. Bagi jamaah yang didiagnosa membawa penyakit menular maka musti tinggal di pulau Cipir. Sementara yang sehat dibawa ke pulau Onrust. Bahkan kapal pengangkut pun tak luput dari sterilisasi dengan cara fumigasi.

Pun ketika tiba di pulau Onrust,  setelah dari pulau Cipir, jamaah haji kembali diperiksa kesehatannya. Ada enam petugas kesehatan kolonial Belanda yang menangani. Jamaah yang meninggal dimakamkan dengan seadanya tanpa memperdulikan syariat. Biasanya, jenazah-jenazah itu dikubur di sembarang tempat tanpa memperhitungkan arah kiblat.

Di pulau Onrust –yang menjadi pusat karantina— ada sekitar 3.500 jamaah haji ditampung di 35 barak masing-masing berkapasitas 100 orang untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara musti dikarantina selama lima hari di pulau yang luasnya sekitar 7,5 hektare itu. Bisa jadi para penyandang gelar ‘haji’ itu tinggal lebih lama, bila mengidap penyakit. Memang, untuk memudahkan proses karantina Belanda menghubungkan dua gugusan pulau yang bertetangga dengan jembatan.

Perlakuan karantina terhadap jamaah haji berlangsung selama 22 tahun (1911 – 1933). Karantina haji di era kolonial tak lain sebagai bentuk ketakutan mereka akan kekompakan umat Islam pribumi. Dari karantina ini, penguasa kolonial Belanda dengan mudah memadamkan gerakan ‘revolusi’ kaum pribumi yang disemai saat berhaji.

Pada 1927, sekitar 8% jamaah haji terjangkit kolera.  Sebagian dari mereka yang meninggal saat karantina dimakamkan di pulau Sakit –yang kini bernama pulau Bidadari— yang berada tak jauh dari pulau Onrust. Ada pula yang dimakamkan di pulau Kelor. Dan pada akhirnya di tahun 1933 Belanda menghentikan karantina haji. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda memfungsikan Pelabuhan Tanjung Priok yang baru dibangun. Kini di kedua pulau itu masih didapati puing-puing bangunan rumah sakit, barak-barak penampungan yang lebih mirip penjara.

Revolusi Haji

Sejarah mencatat, pada 1803, sekembalinya dari tanah suci, tiga jamaah haji asal Minangkabau mendirikan gerakan Padri. Tujuannya adalah mengembangkan ajaran Islam yang lebih kuat untuk melawan praktik-praktik tradisional setempat. Rupanya, aktivitas kaum Padri ini dinilai penguasa kolonial Belanda sebagai cikal bakal pemberontakan. Sejak saat itu juga Belanda langsung mengawasi perjalanan haji kaum pribumi khusunya dari Sumatera.

Kemudian pada tahun 1825, Belanda mengeluarkan berbagai aturan bagi umat Islam Nusantara yang hendak berhaji, salah satunya disebut ordonansi. Dengan adanya aturan itu, ongkos naik haji mengalami kenaikan tinggi. Selain menuntut para calon jamaah haji membuat paspor juga membayar pajak sebesar 110 Gulden. Lewat aturan itu pula yang memungkinkan pemerintah kolonial bisa mengawasi umat Islam selama berada di tanah suci.

Di saat bersamaan, Belanda juga berusaha keras untuk bisa memonopoli angkutan haji. Pada saat itu, pemerintah Belanda memberikan izin operasi kepada kongsi tiga yakni Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873. Padahal sebelumnya, pengangkutan jamaah haji asal Indonesia dimiliki saudagar kapal asal Arab dan Inggris. Di mata Inggris potensi angkutan jamaah haji asal Indonesia cukup besar. Malah angkutan jamaah haji masa itu sudah tidak lagi menggunakan kapal layar, tapi kapal api yang lebih canggih.

Tahun berikutnya, 1874 Belanda menerapkan kebijakan yang sangat menyulitkan, dengan mewajibkan jamaah haji musti memiliki tiket pergi-pulang. Dengan demikian, Belanda berhasil memperkuat dominasi pengangkut haji. Termasuk, dalam rangka memudahkan monitoring terhadap jamaah haji pribumi.

Selain diharuskan membawa pas perjalanan ke Mekkah –yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja. Pas itu harus diserahkan untuk ditandatangani oleh penguasa pelabuhan. Di pelabuhan Jeddah, jamaah harus menghadap konsulat Belanda untuk menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Begitu pula ketika tiba kembali di Indonesia, pas itu harus diteken oleh penguasa Belanda. Malah, di tahun  1884, pas perjalanan tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan saja. Tapi, harus menerangkan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta apakah jamaah berkumis, jenggot, atau lainnya.

Karantina Model Asrama

Tahun 1970-an pengangkunan haji sudah mulai menggunakan pesawat. Berdasarkan aturan badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pemerintah Arab Saudi meminta calon jamaah haji harus dikarantina selama 5 x 24 jam. Tak terkecuali bagi jamaah Indonesia yang saat itu diduga banyak mengidap kolera. Maka beberapa penginapan ditunjuk menjadi tempat karantina. Inilah cikal bakal berdirinya asrama haji yang diusulkan Dirjen Urusan Haji Prof KH Farid Maruf Kementrian Agama pada tahun 1974.

Sebelumnya, di tahun 1973, masa karantina berkurang menjadi tiga hari. Lalu menjadi dua hari pada tahun 1979. Dan kini calon jamaah haji diinapkan di asrama hanya semalam. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dibangun pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko. Pondok Gede dipilih karena lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah –yang kala itu menjadi  bandara internasional yang dimiliki Indonesia.

Lalu asrama haji pun dikembangkan di beberapa wilayah seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Donohudan di Boyolali. Jika dulu para jamaah haji masuk ke asrama haji sebelum dan sesudah pulang ibadah haji, kini hanya masuk sehari menjelang keberangkatan. Setibanya di Tanah Air, jamaah tak perlu menginap lagi di asrama haji.

Onrust Pulau Haji

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_binnenplaats_van_de_oude_kazerne_op_het_eiland_Onrust_in_de_Baai_van_Batavia_TMnr_60010654Onrust berasal dari bahasa Belanda yang berarti ‘tidak pernah istirahat’ atau ‘sibuk’ –yang dalam bahasa Inggrisnya Unrest. Nama ini dikenal sejak abad 17, namun hanya dikenal oleh kalangan Belanda dan para buruh yang dipekerjakan di pulau tersebut. Sebagian kalangan menyebut Onrust dengan julukan pulau Haji, lantaran pernah dijadikan sebagai karantina haji.

Sebelum digunakan sebagai karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. Tahun 1933–1940 kembali digunakan kolonial Belanda sebagai penjara bagi pembrontak Tujuh Kapal ‘Zeven Provicien’.  Di tahun 1940 Onrust dijadikan Belanda untuk menawan Jerman seperti Steinfurt –yang tak lain sebagai kepala adminstrasi pulau Onrust.  Di masa penjajahan Jepang, pulau Onrust hanya digunakan sebagai penjara bagi para kriminal.

Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1960-an, pulau ini digunakan sebagai Rumah Sakit Karantina bagi penderita penyakit menular dibawah pengawasan Departemen Kesehatan RI. Kemudian, RS ini dipindahkan ke pos VII pelabuhan Tanjung Priok. Sekitar tahun 1960-1965 selain dijadikan medan latihan tempur militer, pulau ini dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis.

Di tahun 1972 gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menetapkan pulau Onrust sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dan pada tahun 2002, pemerintah menyatakan pulau Onrust dan tiga pulau lain disekitarnya yaitu Cipir, Kelor dan Bidadari sebagai Taman Arkeologi Onrust. Untuk mencapai gugusan pulau ini bisa dijangkau melalui tiga pelabuhan yakni pelabuhan Marina Ancol, pelabuhan Angke dan pelabuhan Muara Kamal. Dari ketiga pelabuhan tersebut, yang paling dekat dengan Pulau Onrust adalah pelabuhan Muara Kamal yang bisa ditempuh selama 10 hingga 15 menit saja. (hayat fakhrurrozi)

catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah MANASIK edisi Juni 2014/Sya’ban 1435H