Strategi Energi dan Anggaran Gerindra

Mau tidak mau, suka tidak suka naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan lagi. Meski sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki politik anggaran menyoalnya hingga berujung voting. Hasilnya, suara mayoritas partai koalisi yang menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 20013 lebih unggul.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, menekankan bahwa pada tahun anggaran 2013 ini, naik atau turun harga BBM adalah kuasa Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Apa yang dilakukan Partai Gerindra lewat kadernya yang duduk di DPR yang secara tegas menolak RAPBN-P 2013 adalah memperjuangkan menjadi apa anggaran lebih yang dihemat pemerintah dari keputusannya untuk mengurangi subsidi BBM.

“Kita membesarkan Partai Gerindra agar dapat tegas membela kepentingan kita, kepentingan nasional. Kita tidak sekedar mengejar popularitas murahan,” tegas Prabowo dalam tulisannya sebagaimana yang diunggah di akun jejaring sosial Facebook beberapa waktu lalu.

Dalam surat terbukanya itu, Prabowo menegaskan, bahwa dengan disahkannya pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 pada tahun 2012 lalu, pemerintah mendapatkan kewenangan yang tidak dapat kita halangi untuk menaikkan BBM setiap saat sepanjang tahun 2013. “Keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan harga BBM berada di wilayah eksekutif. Bukan legislatif,” tegasnya.

Menurut Prabowo, meski sikap tegas Fraksi Partai Gerindra yang menolak RAPBN-P 2013 itu seakan hilang begitu saja ditelan suara mayoritas bukanlah keputusan yang sia-sia. Tapi, itulah perjuangan Partai Gerindra untuk tetap berada di atas kepentingan rakyat. “Kita semua sadar bahwa naik atau turun harga BBM, adalah kuasa pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Mau tidak mau, kita harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saya tidak mau, Partai Gerindra ikut-ikutan membodohi rakyat dan berpura-pura bisa melawan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Saat ini kita belum berkuasa. Saat ini kita belum mendapat mandat untuk menjalankan Pemerintahan nasional dan mengatur harga jual dari BBM,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan harga BBM justru dibarengi dengan kenaikan alokasi subsidi BBM. “Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini masih dipandang tak masuk akal,” tegasnya.

Menurutnya, beberapa keanehan dalam RAPBN-P 2013 terlihat dari meskipun pendapatan negara turun, alokasi belanja justru naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar sehingga memaksa kami harus menambah utang lagi. Hal ini dilihat dari pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153.3 triliun menjadi Rp 233.5 triliun. Inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi.

“Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru. Harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun,” ungkapnya.

Fadli menegaskan, Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi, karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya. Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang menilai pemerintah telah mengabaikan rakyat. Di mana pemerintah mengabaikan transportasi massal yang murah dan bahkan gratis bagi masyarakat. Dana kompensasi kenaikan BBM seharusnya dipakai untuk menyediakan transportasi massal, pembangunan infrastruktur yang bagus, termasuk ketersediaan pupuk dan benih bagi petani.

Memang, pada awalnya Partai Gerindra sempat memberikan dukungan kenaikan harga BBM dan pengesahan RAPBN-P 2013. Namun di detik-detik penentuan, Partai Gerindra mengubah sikap. Hal ini dikarenakan ternyata meski subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah.  “Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur,” papar Fadli.

Berkenaan dengan itu pula Partai Gerindra lantas menampik perubahan sikap karena pencitraan di depan rakyat. “Ini jelas bukan pencitraan, walau citra dalam politik sangat penting. Kami ingin ikut memberi solusi agar rakyat tak jadi korban kebijakan,” tegasnya.

Strategi Energi Nasional

Memang, publik tentu mengetahui, alasan dibalik keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun begitu, jauh sebelum masalah ini menimbulkan pro kontra, dalam setiap kesempatan, Prabowo kerap mengingatkan penguasa negeri ini. “Sudah bertahun-tahun bahkan mungkin lebih dari belasan tahun, saya ingatkan bahwa sistim ekonomi kita rapuh. Saya katakan bahwa tanpa strategi yang tepat, dikarenakan sumber energi BBM kita menipis, dan tren harga BBM dunia yang terus naik, beban subsidi BBM pada ekonomi kita dapat menjadi sangat berat,” tegas putra begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini.

Betapa tidak, menurut pendiri partai berlambang kepala burung Garuda ini mengatakan bahwa sistim yang dianut bangsa Indonesia sekarang ini mengakibatkan kekayaan nasional mengalir keluar negeri. “Hal ini telah saya jelaskan di ratusan ceramah saya, di puluhan tulisan saya dimana-mana sejak tahun 2004,” tandasnya.

Untuk itu, bersama tim pakar nasionalis yang dibentuknya, Prabowo menganjurkan suatu strategi yang dinamakan strategi dorongan besar. Strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN) yakni singkong, aren, tebu, jagung, kemiri dan lain sebagainya. Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh negara-negara lain.

Brazil adalah contoh negara yang paling berhasil. Sudah hampir, atau mungkin sekarang sudah lebih dari setengah dari kebutuhan BBM Brazil dipenuhi dari bioethanol. Tak heran bila saat ini ekonomi Brazil dapat kuat dan rakyatnya hidup dengan baik. “Dalam berbagai ceramah dan tulisan saya selama hampir sepuluh tahun terakhir, tidak berhenti saya menganjurkan hal ini. Tetapi hal ini tidak didengar oleh elit pemerintahan kita yang lebih memilih untuk selalu impor BBM,” ujar calon presiden dari Partai Gerindra ini.

Bicara soal bioethanol, selama ini Partai Gerindra kata Prabowo, memang hanya memiliki 26 kursi. Tapi pihaknya harus memperjuangkan anggaran untuk membuka lahan produktif untuk memproduksi pangan dan bioethanol. Setidaknya, untuk keperluan ini membutuhkan investasi kurang lebih 5000 dolar Amerika untuk satu hektar.

Prabowo menegaskan, berdasarkan perhitungannya, jika pemerintah berani menghapus subsidi BBM, akan membuka kemampuan untuk memberikan subsidi langsung hampir Rp 300 triliun. Jika dari angka Rp 300 triliun ini digunakan Rp 100 triliun, atau 10 milyar dolar saja untuk mencetak lahan produktif, maka bangsa ini bisa mencetak dua juta hektar lahan produktif. Setidaknya, jika keseluruhan dari dua juta hektar lahan produktif ini ditanami singkong, maka akan bisa menghasilkan 125 juta barel bioethanol setiap tahun. Tentunya, jumlah ini sudah bisa memasok 25 persen dari kebutuhan BBM nasional.

“Dengan teknologi yang tepat, saya yakin kita bisa tingkatkan produksi sampai memenuhi 50 persen kebutuhan nasional. Dengan mencetak lagi lahan produktif, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional dari singkong. Disamping itu juga, dengan dua juta hektar lahan produktif baru, dari hulu sampai hilir kita bisa membuka lapangan kerja untuk delapan sampai 12 juta orang bekerja,” paparnya.

Setidaknya, kata Prabowo ini hanya sekadar bayangan bahwa kalau bangsa ini memiliki strategi yang tepat, kalau pemerintah benar-benar melaksanakan ekonomi kerakyatan, maka negara tidak saja bisa mengurangi beban impor BBM. Karena negara ini dapat menghasilkan sendiri semua BBM yang dibutuhkannya. Sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup masif bagi rakyat Indonesia. “Uang yang sangat banyak dapat berputar di rakyat kita yang paling miskin. Namun karena ini belum terjadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperjuangkan agar rakyat tidak terbebani dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan,” tandasnya.

Sejak berdiri dan menjadi bagian kehidupan politik bangsa ini, secara tegas, Partai Gerindra mengingatkan dana yang dihemat oleh pemerintah harus segera dimanfaatkan dengan secerdas dan setepat mungkin. Diantaranya dana itu bisa dialokasikan untuk menciptakan lahan-lahan produktif, membangun insfrastruktur, membantu rakyat yang paling miskin dengan subsidi langsung terarah seperti mambangun dan membebaskan biaya transportasi. Dimana pada ujungnya bangsa ini harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa memberi penghidupan yang layak. “Karena prinsip kita, prinsip Partai Gerindra adalah tidak sekedar membantu tetapi untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Menurutnya, Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar dana yang dihemat oleh pemerintah harusnya gunakan untuk melindungi rakyat yang paling miskin dari beban yang terlalu berat. Selin itu untuk meningkatkan produktifitas bangsa di bidang pangan dan energi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kita dapat swasembada pangan dan swasembada energi. Prabowo menegaskan kalau negara alokasikan satu milyar dolar saja dari anggaran negara yang dihemat untuk membeli bis, negara bisa membeli sedikitnya 25000 bis baru. Armada itu bisa dialokasikan 5000 untuk Jakarta, 1000 untuk Bandung, 1000 untuk Semarang, 2000 untuk Surabaya, dan ota-kota serta desa-desa di seluruh Indonesia.

“Saya yakin kebijakan ini bisa mengurangi beban bagi rakyat miskin. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa negara, diantaranya yang pernah saya lihat sendiri adalah di Thailand dan di negara-negara Eropa Barat. Ini yang saya maksud dengan subsidi langsung,” sarannya.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY bulan Maret lalu, Prabowo juga menyarankan agar Bulog diperkuat, PT Pertani diperkuat, serta diciptakan gerai-gerai untuk menyalurkan subsidi langsung kepada rakyat miskin berupa sembako. Begitu pula saat berada di beberapa forum, Prabowo menegaskan, bahwa koperasi unit desa harus diberdayakan. Distribusi pupuk bersubsidi harus melalui KUD-KUD di seluruh kecamatan di Indonesia harus efektif. “Kita juga harus pastikan barang-barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan,” tegasnya.

Tudingan
Diakui atau tidak, bahwasannya sudah biasa kalau ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan dirinya dan Partai Gerindra. Karena selalu ada saja orang yang tidak suka dengan pandangan-pandangan yang ingin Indonesia kuat. Ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ingin Indonesia bebas dari jeratan impor pangan dan impor energi.

“Jangan heran, bila golongan komprador ini akan selalu menjelek-jelekkan saya dan Partai Gerindra. Mereka takut Indonesia kuat, takut Indonesia mandiri. Mereka ingin selalu bisa menjual bangsa kita ke bangsa lain. Mereka memiliki banyak kaki tangan yang bertugas untuk menjelek-jelekkan perjuangan kita,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, ada banyak rumor yang beredar ditengah pro kontra keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM yang mengarah pada Partai Gerindra dan dirinya. Menurutnya, kalau ada yang menuduh dirinya sekarang mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi karena pemerintah menjanjikan uang kepadanya dan atau Partai Gerindra adalah fitnah yang kejam. Begitu pula dengan tudingan adanya deal-deal politik antara penguasa yang akan memberikan memberikan jabatan kabinet adalah tidak benar. “Gerindra sedang sibuk mempersiapkan diri untuk maju di Pemilu legislatif tahun 2014 yang tinggal delapan bulan lagi. Tidak mungkin saya melepas kader-kader terbaik Gerindra untuk bekerja di kabinet yang tinggal beberapa bulan saja,” katanya.

Bagi Prabowo, Gerindra harus tegas menetapkan kepentingan nasional. Peringatan, kritikan serta masukan yang kerap disampaikannya soal haluan ekonomi Indonesia tetap berpegang teguh Pasal 33, UUD 1945. “Kita tidak mau ikut-ikutan membodohi rakyat. Kita tidak mau ikut-ikutan mengejar popularitas murahan. Kita ingin memberikan pencerahan, pembelajaran politik kepada rakyat,” tandasnya.

Prabowo pun mengajak rakyat Indonesia untuk selalu bersikap arif, berpikir positif, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok, tidak mencari popularitas murahan tetapi menyengsarakan rakyat dengan mengambil posisi-posisi yang sepertinya membela rakyat kecil tetapi tujuan utamanya adalah hanya untuk mendongkrak popularitas. “Marilah kita mencari solusi dan bukan menyebarkan sindiran-sindiran negatif. Saya percaya pada akhirnya saudara-saudara dapat menjadi penyambung diri saya dengan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat apa yang saat ini kita sedang perjuangkan bersama,” ajaknya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA edisi Juni 2013

Pertumbuhan untuk Keadilan

Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 persen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk  bisa naik kelas.

 Kekayaan sumber daya alam dari perut bumi nusantara adalah sebuah rahmat. Tapi anugerah tanpa pengelolaan yang cerdas tak memberi sumbangsih yang berarti bagi penduduknya.

Lihatlah realita yang ada. Hasil dari kekayaan alam itu langsung diekspor ke luar negeri. Tanpa senuhan pengelolaan sebelumnya, nilai ekspor jelas rendah. Nilai tambah yang kecil dengan sendirinya memberi sumbangan yang kecil pula untuk pembangunan nasional. Apalagi bila hasil itu hanya dinikmatioleh segelintir kalangan. Paradigma seperti ini mau tidak mau harus diubah dalam menapak langka yang lebih baik di hari esok.

Sejatinya, program pembangunan nasional yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, kebodohan, serta mengejar ketertinggalkan bangsa kita dari negara lain. Tujuan tersebut akan tercapai dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha yang luas, berkeadilan bagi penghidupan yang layak, disertai terjaminnya pemenuhan seluruh hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya lain adalah menciptakan nilai tambah yang tinggi dari kelimpahan kekayaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa.

Tujuan dasar pembangunan nasional ini diharapkan dapat tercapai dengan meningkatkan kedaulatan bangsa, kemakmuran rakyat, serta kemajuan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi faktanya, pengalaman pembangunan nasional yang dilaksanakan sebelumnya belum mampu secara mendasar dan menyeluruh mengatasai permasalahan terkait. Pasalnya, selama ini, menempatkan dan meletakkan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan layaknya sebagai salah satu kegagalan pasar semata.

Tak ayal jika dalam strategi dan kebijakan serta program pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan kelaparan dan kebodohodan didekati dan diatasi dengan pendekatan residual –sebagai ikutan atau sisa dari strategi dan kebijakan bidang atau sektoral— dan mengharapkan berlangsungnya efek menetes ke bawah. Buktinya, hingga kini, masalah kemiskinan, kelaparan dan kebodohan masih tetap ada dan bahkan relatif besar di Indonesia. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Mengapa ini terjadi?

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, aman, damai dan stabil diharapkan menjadi modal utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Utamanya di bidang ekonomi, keberhasilan dan kemajuannya diharapkan mampu kembali memberikan kontribusi dan dukungan bagi upaya menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, dibutuhkan strategi pembangunan nasional yang tepat.

Terkait dengan itu, Prabowo Subianto, menawarkan visi dan misi pembangunan nasional yang diterjemahkan dan dirumuskan ke dalam satu strategi yakni Strategi Dorongan Besar (big-push strategy) yang terdiri dari empat komponen terpadu.  Pertama, Stategi Pokok (grand strategy); membangun landasan yang kokoh. Kedua, Strategi Utama; membangun mesin pertumbuhan berkualitas. Ketiga, Strategi Pendukung; membangun lingkungan yang memampukan. Keempat, Strategi Implementasi; menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, dari keempat komponen strategi dorongan besar tersebut, strategi pokok dijadikan sebagai strategi mendasar yang melingkupi seluruh strategi utama, pendukung dan implementasi dalam kebijakan dan program pembangunan Indonesia ke depan. ”Strategi pokok ini sangat penting sehingga harus ada dalam setiap langkah dan proses pembangunan itu sendiri. Tidak boleh tidak. Strategi pokok ini juga merupakan tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat hakiki dan abadi,” tegasnya, seperti yang tertuang dalam bukunya Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009).

Strategi Pokok

Strategi pokok membangun landasan yang kokoh oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dirumuskan menjadi 5 (lima) yakni: Pertama, menjaga kedaulatan NKRI yang aman, damai dan stabil. Kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan dan berkeadilan. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas. Keempat, memberantas kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Kelima, menciptakan lingkungan sehat, bersih dan berkualitas.

Menurut Prabowo, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kedaulatan negara dalam wilayah NKRI merupakan syarat mutlak dan dasar bagi terciptanya Indonesia yang aman, damai dan stabil. Sebagai rumusan pertama, kedaulatan ini meliputi aspek pertahanan keamanan, politik, hukum internasional serta penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Begitu pula pada rumusan kedua, untuk bisa mencapai kemakmuran rakyat, kemajuan perekonomian, serta mengejar ketertinggalan, perekonimian Indonesia harus mampu tumbuh relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimaksud adalah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding dengan dua aspek, yaitu dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di dunia.

Dalam buku tersebut Prabowo juga menegaskan, mestinya pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sendiri masih tergolong dalam kelas negara berpendapatan menengah bawah. Untuk bisa naik kelas dari negara golongan pendapatan menengah bawah ke menengah atas, setidaknya sejajar dengan Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Malaysia, dan Mexico, diperlukan peningkatan pendapatan lebih dari dua kali atau minimal sebesar 3.706 dolar Amerika. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi baik jangka menengah (2000-2007) saat ini yang hanya 5,1 persen (World Bank 2009), maupun dengan level jangka menengah yang paling baik sekalipun (1990-2000) yang sebesar 7,5 persen, cita-cita negara berpendapatan menengah kelompok atas yakni 3.706 dolar atau sekitar Rp 40 juta per tahun per orang sepertinya tidak akan mungkin tercapai.

Setidaknya, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 10 pesen per tahun secara konsisten dan berkesinambungan selama 7 tahun untuk bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah kelas bawah ke menengah kelas atas dengan pendapatan per kapita 3.706 dolar. Itu pun dengan asumsi negara-negara lain bertumbuh tetap dan stabil seperti saat ini, dan tidak ada negara lain yang mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa di luar tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini.

Nyatanya dengan program pembangunan nasional yang dijalankan saat ini, cita-cita dan target tersebut sepertinya tidak akan tercapai, karena dalam 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi nasional relatif tidak jauh berbeda atau bahkan masih sama saja dengan kondisi pada saat sebelum krisis ekonomi. ”Selama ini kita terjebak dan didikte oleh kepentingan dan dominasi negara-negara asing. Hal ini diperparah lagi dengan sikap tidak mau tahu dan kelengahan para elit nasional,” tegasnya.

Sementara Martin Hutabarat, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, menegaskan rumusan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha berkualitas merupakan perwujudan dari hak bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat b yang berbunyi, ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Memang, banyak faktor dan aspek yang menyebabkan seseorang tidak bisa memperoleh pekerjaan dan sifatnya sangat kompleks. Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga harus mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian dan kemampuan ekonomi.

Selain itu, upaya pemberantasan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan perlu mendapat perhatian dan fokus pokok dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Menurut anggota Komisi III DPR-RI ini, kemiskinan, kelaparan dan kebodohan sejatinya melanggar hak asasi manusia. ”Strategi pembangunan yang menempatkan dan menjadikan kemiskinan, kelaparan dan kebodohan menjadi fokus pokok sangat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Begitu juga pada rumusan terakhir, lingkungan hidup yang berkualitas dan lingkungan keberagaman plasma nutfah juga dapat menjadi modal dan keunggulan dalam proses produksi suatu komoditas atau barang. Karenanya, bisa menjadi salah satu nilai tambah yang jauh lebih tinggi di mata konsumen, seperti produk hijau (green product) yang tengah menjadi tren global.

Strategi Utama

Untuk dapat melaksanakan dan mencapai tujuan serta sasaran dari lima strategi pokok, maka diperlukan adanya strategi utama –yang menjabarkan lebih pada operasional dan prioritas dalam  konteks dan dinamika serta tantangan pembangunan saat ini. Setidaknya, ada delapan strategi utama –yang dicanangkan Prabowo Subianto— yakni: Pertama, membangun kedaulatan pangan nasional. Kedua, membangun kembali keudalatan enegeri nasional. Ketiga, mengembangkan industri nasional yang unggul dan bernilai. Keempat, memberdayakan BUMN sebagai motor dan agen utama penggerak pembangunan. Kelima, membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan nasionalisme dan berbasis sumber daya sosial bangsa. Keenam, akselerasi pembangunan pedesaan. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur. Dan terakhir, membangun kembali kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, dari delapan strategi utama diatas, yang menjadi prioritas dan diharapkan menjadi strategi utama primer dalam pencapaian pertumbuhan berkualitas adalah membangun kedaulatan pangan dan membangun kembali kedaulatan energi nasional yang didukung oleh pengembangan industri yang unggul dan bernilai tambah tinggi. ”Untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, peningkatan produksi pangan utama Indonesia harus mampu tumbuh signifikan jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun ditambah tingkat kenaikan permintaan dunia dan tingkat kenaikan pendapatan penduduk per kapita,” urainya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, untuk dapat menjadi motor dan penggerak utama pembangunan nasional, terutama dalam bidang pangan dan energi, termasuk di dalamnya industri sekunder pangan dan energi, pengembangan ke depan harus mampu menjadikan BUMN lebih terintegrasi, sinergis dan mampu berkompetisi secara global.

Sebagai suatu entitas bisnis dan usaha, BUMN memiliki dan menguasai aset yang relatif sangat besar dengan nilai total aset mencapai Rp 1.500 triliun. BUMN disamping sebagai entitas bisnis, sekaligus memiliki misi dan peranan sosial dalam kerangka pembangunan nasional. Maka tak heran jika institusi ini memiliki karakter dan sifat yang unik, yaitu relatif mudah dan efektif untuk diarahkan oleh pemerintah untuk tujuan dan sasaran pembangunan atau program tertentu.

Sementara Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan, wilayah pedesaan yang merupakan sentra produksi pangan nasional belum mendapatkan perhatian. Parahnya lagi, seluruh sumber daya modal kapital serta modal sosial masyarakat pedesaan terserap dan ditarik sebagian besar ke daerah perkotaan tanpa ada mekanisme untuk mengembalikannya. Padahal sumber daya masyarakat pedesaan itu penting untuk direinvestasi dan dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan. ”Paradigma dan kebijakan pembangunan yang timpang dan bias ke perkotaan ini tentu menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan yang besar antara wilayah pedesaan dan perkotaan,” tegasnya.

Begitu pula dengan kondisi infrastruktur pertanian di pedesaan seperti irigasi, waduk, jalan usaha tani, dan pengairan sudah lama sekali tidak mendapatkan pemeliharaan. Alih-alih melakukan pembangunan baru di daerah sentra produksi utama, perbaikan jaringan yang rusak pun belum dilakukan. Saat ini ketersediaan jaringan irigas pertanian dan sarana pendukung lainnya baru dapat memenuhi 75 persen saja sementara total luas lahan pertanian ada 6,7 juta hektar, jadi baru sekitar 4,9 juta hektar sawah berproduksi.

Sebagai ilustrasinya, menurut Anak Agung Jelantik Sanjaya, anggota Komisi IV –yang membidangi pertanian, kehutanan, pertanahan dan kelautan— dari Fraksi Gerindra DPR-RI menegaskan, dalam satu hektar sawah irigasi menghasilkan padi rata-rata 6 ton, maka dalam setahun bisa menghasilkan padi sebanyak 12 ton GKG jika ditaman tiga kali dalam setahun. Bila dikalikan dengan luas sawah irigasi seluas 4,9 juta hektar, maka produksi padi mencapai 58,8 juta ton GKG per tahun yang akan menjadi beras 5,8 juta ton GKG kali 63 persen sehingga hasilnya 37 juta ton beras.

Dengan jumlah konsumsi beras nasional sekitar 31,70 juta ton per tahun, sehingga terjadi surplus beras. Dengan target produksi beras 37 juta ton, per tahun, berarti terjadi surplus sebesar 5,3 juta ton. Dengan ini Bulog tidak perlu lagi mengimpor beras. Dan target swasembada pangan tercapai dan bahkan bisa ekspor. Gambaran ini menjelaskan betapa strategis dan menentukannya peranan irigasi, infrastruktur jalan dan jaringan pengairan lainnya dalam peningkatan produski padi nasional.

Selain itu pengembangan transportasi massal harus didasarkan pada konsep berkelanjutan, yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Pasalnya, menurut Nur Iswanto anggota Komisi V –yang membidangi Infrastruktur, dan Perhubungan— dalam kondisi harga bahan bakar minyak yang melejit, kemacetan, serta terbatasnya sarana dan prasarana jalan, pengembangan kereta api diharapkan bisa mengatasi permasalahan transportasi nasional. Permasalahan perkeretaapian saat ini tidak terlepas dari kebijakan dan sasaran yang tidak erektif di masa lalu. ”Sudah saatnya kita membenahi dan memerhatikan secara serius peran kerata api sebagai salah satu moda transportasi yang murah dan cepat. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi perkeretaapian, karena hampir 90 persen transportasi kita menggunakan jalan raya,” tegasnya.

Secara mendasar cita-cita, tujuan dan sasaran serta strategi diatas dapat dicapai apabila perekonomian Indonesia dibangun diatas fondasi dan berdasarkan kelimpahan dan keunggulan sumber daya alam, termasuk posisi strategis sebagai negara tropis yang didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Strategi Pendukung

Tentunya, untuk dapat mencapai target dan sasaran pembangunan nasional, disamping pelaksanaan strategi pokok dan strategi utama, diperlukan dukungan yang utuh dan komprehensif dari strategi pendukung lainnya. Strategi ini merupakan rangkaian strategi yang terdiri dari: Pertama, kebijakan makroekonomi yang bersahabat dan berpihak. Kedua, sistem hukum nasional yang tegak dan adil. Ketiga, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Keempat, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pemerataan distribusi dan kualitas penduduk.

Sejatinya, menurut Hashim, sektor keuangan dan perbankan nasional pun perlu direorientasikan kepada dukungan dengan keberpihakan langsung dan efektif untuk pembangunan nasional. Selain itu pendidikan yang berkualitas diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dapat dicapai dan terus dipertahankan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pun dengan kesinambungan dan konsistensi pertumbuhan ini diperlukan pula karakteristik dan sifat yang berkeadilan. Artinya peningkatan pendapatan serta kemajuan ekonomi dapat dinikmati lebih banyak dan merata oleh kelompok masyarakat kecil berpendapatan rendah yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia.

Prasyarat lain yang diperlukan dalam pembangunan nasional dengan ’strategi dorongan besar’ adalah adanya pemerintahan yang kuat, tegas, bersih dan efektif. Inilah yang menurut Hashim, pengusaha sukses sekaligus politisi Partai Gerindra, –yang  ditegaskan Prabowo dalam setiap kesempatan— sebagai Strategi Implementasi; menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana perilaku aparatur pemerintah masih belum bebas dari jebakan dan godaan KKN yang sudah mengakar.

Reorientasi kepada paradigma pembangunan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Dan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat serta menghindari perpecahan bangsa. ”Cita-cita diatas akan semakin jauh dari kenyataan, bila tidak ada perubahan mendasar dan terobosan luar biasa dalam strategi dan kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya. [G]

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk Majalah GARUDA, edisi Agustus 2011

Lebih Dekat Dengan Fadli Zon, Berpihak pada Rakyat Kecil

Dikenal sebagai sosok eksekutif muda yang cinta tanah air. Salah satu kecintaannya, ditunjukkan dengan merelakan sebagian penghasilannya untuk membangun perpustakaan yang mengoleksi buku-buku tua dan benda-benda budaya bersejarah.

Di tengah kesibukannya, ia masih mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan rakyat negeri ini. Beragam aktifitas dilakoninya, termasuk di jalur partai politik dan organisasi massa yang berpihak kepada rakyat kecil.

Sebagai aktifis politik, Fadli Zon (40), sudah tak asing lagi. Popularitas politisi muda ini sudah disandangnya sejak masa kuliah hingga kini. Bahkan jauh sebelum itu, sosok Fadli Zon remaja dikenal sebagai pelajar yang sarat prestasi. Sejak kecil, Fadli memang tak sekedar dikenal jenius dan suka membaca tapi juga terjun di berbagai organisasi dan dunia tulis menulis.

Panggung politik praktis pun dilakoninya sejak jaman kuliah, lewat parlemen jalanan. Kala itu, ia tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Bahasa, Universitas Indonesia ini kerap memimpin demonstrasi dalam isu-isu nasional maupun internasional. Selain terlibat dalam parlemen jalanan, Fadli yang pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) (1993-1995) ini, menggeluti dunia jurnalistik –yang ditekuninya hingga sekarang.

Sikap kritisnya mengantarkan dia menjadi anggota MPR RI (1997-1999) dan aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Adhoc I yang membuat GBHN.  Di tahun 1998, bersama para seniornya, seperti Yusril Ihza Mahendra, Hartono Mardjono, MS Kaban dan Farid Prawiranegara, mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Di partai ini, Fadli termasuk politisi termuda yang didapuk sebagai salah satu ketuanya. Namun, karena ada masalah internal yang bertentangan dengan hati nuraninya, ia pun hengkang dari partai itu pada tahun 2001.

Lepas dari aktifitas partai, tak membuat Fadli vakum dengan dunia politiknya. Sembari melanjutkan studi di The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris dalam bidang studi pembangunan. Di kampus ini ia ikut beberapa organisasi seperti Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) dan menjadi aktivis di LSE Stop the War Coalition (2002-2003) yang menentang invasi Amerika Serikat ke Irak.

Sekembalinya dari London, Fadli terjun ke dunia profesional di sejumlah perusahaan multinasional. Diantaranya, ia pernah menjadi Direktur Umum PT Golden Spike Energy Indonesia Ltd (2002-2005), sebuah perusahaan minyak dan gas swasta. Hingga kini ia masih bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tidar Kerinci Agung, dan PT Padi Nusantara yang bergerak di bidang pertanian.

Perhatian dan kedekatannya dengan kaum petani mengantarkan dirinya aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri dan Organisasi Internasional (2004-2009). Pada kepengurursan HKTI periode 2010-2015, dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kali ini ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Selain itu, beragam aktifitas yang berkaitan dengan pertanian hingga budaya dilakoninya. Semisal menjadi Anggota Dewan Gula sejak 2005 lalu, Dewan Redaksi Majalah Tani Merdeka dan Dewan Redaksi Majalah Horison, majalah sastra dan budaya.

Rupanya, meski sejak 2001 aktifitas kepartaian ditinggalkannya tak lantas membuatnya berhenti melibatkan diri dalam dunia politik. Ditengah kesibukannya sebagai pelaku usaha dan aktifis politik, jiwa nasionalismenya terpanggil, kala melihat kondisi dan keadaan panggung politik serta pemerintahan yang carut marut. Lahirlah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) –yang menjadi kendaran politik bagi mereka yang memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Politisi sekaligus akademisi yang tengah menyelesaikan program doktoralnya di kampus almamater ini, dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Lantas, seperti apakah keterlibatan Fadli Zon, kolektor koin kuno ini di Gerindra? Prtengahan April lalu, kepada Hayat Fakhrurrozi dari GARUDA, ia memaparkan keterlibatannya seputar didirikannya partai berlambang kepala burung garuda ini. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai profesional sekaligus politisi seperti apa keseharian Anda?

Saat ini selain sibuk di dunia usaha, saya juga tengah mengambil S3 di Universitas Indonesia (UI). Selain itu saya juga mengajar, di beberapa mata kuliah bidang sejarah. Disamping itu, saya juga aktif di HKTI dan menjadi redaktur di beberapa majalah serta mengurusi perpustakaan pribadi ini yang menampung 50 ribu buku tua, keris, koin, badik, tombak, piringan hitam dan fosil. Sementara di partai, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang politik dan keamanan. Jadi hari-hari saya cukup sibuk, hari ini urusan petani, besok urasan kantor, besoknya lagi soal budaya, seni dan yang lainnya. Nah kalau politik sih setiap hari.

Bisa ceritakan kapan Anda mulai aktif di dunia politik?

Berangkat dari dunia aktifis jaman mahasiswa dulu. Meski masih tingkat satu, saya sudah beberapa kali memimpin demonstrasi. Selain terlibat dalam parlemen jalanan, saya juga aktif di Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS). Setelah lulus tahun 1997, saya diangkat menjadi anggota MPR RI 1997-1999 dan terlibat dalam Badan Pekerja Adhoc I yang menyusun GBHN. Di sinilah saya sering bertemu dan berkomunikasi dengan Mba Tutut, Ginanjar, termasuk SBY.

Setahun kemudian, saya mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) bersama Yusril, Farid Prawiranegara, MS Kaban dan Hartono Mardjono. Tapi karena ada kasus internal saya keluar. Karena memang, saya berangkat dari idealisme, masalah korupsi di partai itu yang membuat saya keluar dan melanjutkan studi ke London.

Lantas aktifitas politik Anda berhenti?

Meski tak berpartai, saya tetap terlibat dalam masalah-masalah aktual dunia politik.

Bisa diceritakan seperti apa itu?

Sepulangnya dari studi dari London, saya aktif di lembaga studi, saya membantu Pak Prabowo di tahun 2004 dalam konvensi Partai Golkar. Kemudian pada tahun 2007 sewaktu ada kasus Pak Hasyim yang dituduh mencuri arca, padahal waktu itu memang niatnya pak Hasyim untuk menyelematkan benda bersejarah milik bangsa. Yang jelas di Indonesia ini untuk berbuat baik selalu saja disalahkan.

Akhirnya waktu itu saya ngomong pada Pak Hasyim untuk mendirikan partai. Karena partai itu alat perjuangan yang efektif di Indonesia. Waktu itu, Pak Prabowo tak sependapat, karena memang masih menjadi dewan penasehat Golkar. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat ada event Sea Games di Thailand diadakan pertemuan bersama para tokoh di Thailand untuk membicarakan rencana pendirian partai ini.

Apa arti partai politik bagi Anda?

Sekali lagi, partai politik itu alat perjuangan yang efektif di Indonesia. Tapi sayangnya banyak partai politik yang dimanfaatkan oleh aparatur partai untuk kepentingan pribadi.

Lalu bagaimana dengan Partai Gerindra?

Partai Gerindra hadir untuk mengoreksi terhadap keadaan itu. Kita melihat keadaan negeri kita. Kok negara Indonesia yang kaya ini rakyatnya miskin. Saya kira ini karena ada kesalahan pada kepemimpinan dan haluan.

Memang ada masalah apa soal kepemimpinan dan haluan negara kita?

Masalah kepemimpinan nasional, kita lihat tidak memiliki pemimpin yang kuat lagi. Untuk itu kita perlu sosok pemimpin yang kuat untuk mengembalikan Indonesia seperti dulu. Kalau pemimpin pusat lemah maka pemimpin di bawah juga lemah. Jika pusat kuat, bawahan pun akan kuat. Masalah kedua yaitu masalah haluan yang menyangkut arah tujuan untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyat, bukan untuk demokrasi. Selama ini haluannya masih hanya untuk demokrasi. Padahal demokrasi hanyalah salah satu cara. Kadang berhasil, kadang tidak. Tujuan kita memakmurkan rakyat supaya menikmati kemerdekaan.

Lalu seperti apa mestinya kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia?

Indonesia perlu strong leadership (pemimpin yang kuat), tentunya kolektif dan tidak feodal. Ciri kepemimpinan yang kuat itu adalah mempunyai integritas, hidupnya, cita-citanya menyatu dengan kepentingan Indonesia. Memiliki visi yang jauh ke depan. Selain itu memikirkan generasi mendatang. Selain itu harus jujur dan mempunyai keberpihakan ke rakyat kecil. Orang boleh kuat punya visi, tapi kalau hanya berpihak ke yang kuat buat apa? Rakyat kecil seperti nelayan, petani, pedagang kaki lima akhirnya makin tersisih. Padahal selama ini mereka sudah termarginalkan.

Siapakah sosok pemimpin seperti itu?

Sosok pemimpin seperti itu, antara lain ada pada diri Pak Prabowo. Beliau punya intergritas, sangat merah putih dan berpihak kepada rakyat kecil. Untuk itu sebagai partai Gerindra harus bekerja keras untuk mewujudkan itu. Peluang ini terbuka, karena Pak Prabowo adalah termasuk tokoh yang sangat populer dan diharapkan rakyat.

Lalu apa yang dilakukan Gerindra?

Sekarang ini di usianya 3 tahun, Gerindra tentu belum seperti partai lain yang sudah mapan. Jadi Gerindra harus ekstra bekerja keras seperti konsolidasi internal menyangkut penguatan DPD, DPC, PAC hingga ke ranting. Dengan adanya penguatan organisasi kita harapkan konsolidasi partai semakin kuat. Disamping itu membangun jaringan dan komunikasi dengan segala elemen masyarakat. Inilah yang dilakukan saat ini, apalagi kita juga tengah menjalani verifikasi.

Menjelang 2014, peluang Prabowo dan Gerindra seperti apa?

Berdasar survey yang dilakukan beberapa lembaga survei, Pak Prabowo masih populer. Namun itukan masih sangat sementara dan bergantung pada tahun-tahun mendatang. Sementara untuk partai, cukup tidak cukup waktu yang ada harus cukup. Di 2014 mendatang Gerindra bisa meraih suara besar, karena pelung itu terbuka. Namun tentunya itu tantangan bagi kami di kalangan internal sendiri. Karena kader-kader kita di DPR pusat dan DPRD sebagai ujung tombak partai jika mereka loyal dengan visi misi gerindra, dan manivesto partai, saya yakin rakyat akan berpihak. Tapi kalau aparatur partai dan DPR-DPRD hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan rakyat, kita akan kesulitan untuk meraih simpati rakyat.

Lantas bagaimana kondisi kader yang ada di DPR dan DPRD saat ini?

Saya kira, saat ini sebagian besar anggota DPR dan DPRD kita masih mempunyai kesetiaan pada manivesto, perjuangan partai, karena kalau tidak kita jaga bisa saja terjadi penyelewengan bahkan penghiatan pada perjuangan partai.

Catatan: Artikel ini ditulis dan dimuat untuk majalah GARUDA, Edisi Mei 2011